Thursday, December 17, 2009

2010, Bandara Hasanuddin Sudah Punya VIP Room


http://202.146.4.121/read/artikel/63537


Home / Makassar Saat Ini  /

 

2010, Bandara Hasanuddin Sudah Punya VIP Room
Laporan: antara/muhammad irham. la_toge_langi@yahoo.com
Kamis, 17 Desember 2009 | 21:46 WITA

MAKASSAR, TRIBUN - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sulsel merancang pembangunan VIP Room baru Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada tahun anggaran 2010."Kita akan merencanakan membangun VIP Room baru di Bandara Sultan Hasanuddin, karena yang lama diprotes bagian protokol kepresidenan," kata Kepala Dishubkominfo Masykur A Sulthan di Makassar, Kamis.
    
Menurut dia, VIP Room lama yang terhenti pembangunannya dipermasalahkan karena jaraknya terlalu jauh dari terminal bandara sekitar 300 meter, disamping eksterior bangunan dinilai tidak seragam dengan VIP Room pada bandara lain di Indonesia.
    
Situasi tersebut membuat Dishubkominfo tidak menganggarkan kelanjutan pembangunan VIP lama yang baru selesai rangkanya, dan memutuskan merancang pembangunan VIP Room baru, juga akan ditempatkan di sebelah kanan terminal satu.           
    
Masykur menjelaskan, khusus untuk perencanaan dan pematangan lahan VIP Room baru, direncanakan dibangun 2010 dengan anggaran Rp1 miliar lebih, sementara VIP lama akan dialihfungsikan menjadi hotel. Anggota Komisi D DPRD Sulsel Aerin Nizar tidak setuju jika VIP Room lama dijadikan hotel dengan pertimbangan pondasi bangunan bisa runtuh, sehingga dia mengusulkan di robohkan saja.
    
Sedang, anggota Komisi D lainnya Burhanuddin Baharuddin, Dishubkominfo tidak boleh menghentikan pembangunan VIP Room lama kalau larangan dari protokoler kepresidenan hanya dalam bentuk lisan."Kan tidak ada larangan surat tertulis, apalagi VIP Room lama sudah disetujui PT Angkasa Pura selaku pemegang otoritas penuh pembangunan bandara. Sebaiknya kita bicarakan lebih lanjut dengan pihak  Angkasa Pura," ujarnya.
    
Asisten II Pemprov Sulsel, Sulham Hasan yang menjabat sebagai Kadis Perhubungan saat VIP Room lama dibangun mengatakan persetujuan pembangunan VIP Room saat itu berdasarkan pertunjuk dari PT Angkasa Pura. "Kalau versi Angkasa Pura, VIP Room lama sudah benar, dimana-mana VIP Room berada diluar areal bandara dengan pertimbangan keamanan," ujarnya.
    
Untuk merampungkan pembagunan VIP Room lama yang dimulai sejak 2007 lalu masih membutuhkan anggaran Rp6,5 miliar dari total anggaran yang dibutuhkan Rp12,5 miliar. (*)

Sunday, November 29, 2009

Tunanetra Demo Bank BCA

http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=39639
Sabtu, 28-11-2009 | 07:26:08 
Tunanetra Demo BCA
MAKASSAR, UPEKS--Sekira sepuluh penyandang cacat tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) dipandu puluhan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) mengadukan Bank BCA Cabang Ahmad Yani ke DPRD Sulsel.
Mereka diterima Tim Aspirasi DPRD Sulsel, Aerin Nizar dan Suzanna Kaharuddin, di lantai 1 Tower DPRD Sulsel, Rabu (25/11).Penyandang cacat tunanetra menyampaikan keluhan atas perlakuan tidak adil yang dilakukan oknum pegawai Bank BCA Cabang Ahmad Yani kepada Hamzah, terhadap salah seorang anggota Pertuni, ketika hendak membuka rekening di bank itu.
Menurut Hamzah, ketika akan membuka rekening di bank itu, oleh pegawai yang melayani menjelaskan bisa membuka rekening dengan syarat ada yang menjadi pengampuh, "Saya bingung apa itu pengampuh," katanya.

"Nanti belakangan saya tahu pengampuh itu adalah orang yang bisa mewakili. Itu yang saya tidak terima sebab menyulitkan saya, apalagi pengampuh itu hanya untuk orang gila, atau warga negara yang kawin dengan warga negara lain," ujarnya.
Ditambahkan rekannya yang juga anggota Pertuni, persyaratan yang dikenakan kepada warga tunanetra adalah bentuk pelecehan karena dianggap tidak cakap hukum, karena itu mereka mempertanyakan latar belakang munculnya kebijakan tersebut sebab dengan adanya pengampuh yang didasari akte yang ditandatangani di atas materai akan menambah beban ongkos."Sikap oknum pegawai BCA telah merendahkan kaum tunanetra, karena itu kami mohon anggota dewan sebagai wakil kami di parlemen bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini.

Sementara itu Aerin Nizar dan Suzanna Kaharuddin setelah menerima pengaduan anggota Pertuni dan mahasiswa berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut ke pimpinan dewan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya sepuluh anggota Pertuni bersama mahasiswa UNM melanjutkan aduannya ke Komisi Ombudsman Makassar di Jalan Urip Sumoharjo. (syahril) http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=39639

Monday, November 23, 2009

Demokrat dan PKS Tanyakan Dasar Hukum Mutasi di Pemprov

Home / Makassar Saat Ini  /
http://202.146.4.121/read/artikel/59453
Share |    inc dec

Demokrat dan PKS Tanyakan Dasar Hukum Mutasi di Pemprov

Laporan: muhammad irham. la_toge_langi@yahoo.com
Senin, 23 November 2009 | 18:38 WITA

MAKASSAR, TRIBUN - Langkah Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo memutasi besar-besaran pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. pemprov sesuai dengan PP 41 tahun 2007, mengundang reaksi dari kalangan legislatif. Hampir semua fraksi mempertanyakan efektivitas dan dasar hukum mutasi dan pembentukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru tersebut.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Senin (23/11), Fraksi Demokrat, adalah salah satu fraksi yang paling keras melontarkan pertanyaan. Melalui juru bicaranya, Aerin Nizar, mengatakan bahwa mutasi dan rotasi para pejabat dilakukan tanpa menunggu penyelesaian rancangan perubahan peraturan daerah (ranperda) No 6 dan No 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel serta Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulsel.

"Kami dari Fraksi Demokrat meminta kepada Gubernur Sulsel agar menjelaskan secara rinci apakah rotasi dan mutasi itu suidah memiliki landasan hukum yang jelas. Bagaimana kalau misalnya ranperda itu ditolak," tanya legislator yang terpilih dari daerah pemilihan Sulsel I ini. Demokrat juga mengkhawatirkan rotasi dan mutasi yang dilakukan gubernur hanya merupakan cara lain untuk bagi-bagi jabatan di lingkup pemprov. "Kami minta gubernur juga menjelaskan pertimbangan mutasi dan rotasi itu dan apa efektivitasnya," kata Aerin.

Fraksi Demokrat juga menyoroti Inspektorat Provinsi Sulsel yang dulunya bernama Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Sulsel. Menurut Demokrat, inspektorat tidak akan bekerja dengan profesional karena berada di bawah kendali gubernur.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), melalui juru bicaranya, Devi Shanti Erawati juga menanyakan hal yang sama. "Dalam PP 41, seharusnya jumlah dinas dan badan hanya 18 bukan 19 seperti yang ada sekarang. Pertanyaan kami adalah, apakah hal ini sudah dikomunikasikan langsung dengan mendagri," katanya.

Fraksi-fraksi lainnya juga menanyakan hal yang nyaris sama dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Demokrat dan PKS. Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Pangerang Rahuim, juga menanyakan hal itu.

Empat Ranperda Perubahan yang akan dibahas adalah Perda No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel, Perubahan Perda No 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulsel, Perda No 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lain Provinsi Sulsel, serta Perda Penanaman Moda Daerah. (*)

Wednesday, November 4, 2009

DPRD Sulsel Usul Perda Pelaksanaan Proyek

Makassar (ANTARA Sulsel) - Komisi D DPRD Sulsel meminta kepada Dinas Bina Marga agar mengusulkan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pelaksanaan proyek.

"Selama ini Bina Marga selalu memenangkan kontrakrot proyek yang memiliki penawaran paling rendah, kita meminta agar ada petunjuk khusus dengan membuatkan peraturan daerah (perda)," kata anggota Komisi D DPRD Sulsel Aerin Nizar di Makassar, Selasa.

Menurut dia, dengan menganut pola memberikan proyek kepada penawar paling rendah, akan berakibat pada pembangunan infrastruktur khususnya jalan tidak dijamin kualitasnya.

Hal senada diutarakan anggota komisi D lainnya Chalik Suang yang menilai kualitas jalan provinsi di Sulsel sangat buruk karena dikerjakan seadanya dengan estimasi anggaran yang rendah.

Dia meminta agar Bina Marga membatasi penawaran rendah dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang lain demi menjaga kualitas jalan, sehingga tidak dianggarkan tiap tahun.

"Penawaran rendah dibatasi karena otomatis akan merusak. Kita meminta angka yang realistis kalau perlu dibuatkan perda," ujarnya.

Sementara Kepada Dinas Prasarana Wilayah (Praswil) Sulsel Abdul Latif membantah memberi proyek kepada kontraktor penawar terendah.

"Pola pelelangan yang kita lakukan selalu tunduk aturan yang ada. Kita tetap mengutamakan syarat administrasi dan standarisasi kontraktor terhadap sebuah proyek. Tidak mesti yang paling rendah," tuturnya.

Dia juga mengemukakan tetap berpedoman kepada Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa dalam melakukan pelelangan terhadap sebuah proyek.

"Saat ini kita masih mengacu pada Kepres 80, dan akan menyesuaikannya ketika dilakukan perubahan. Kalau mau dibuatkan perda tunggu saja perubahannya," ucapnya.
(T.PSO-099/S016)

Tuesday, November 3, 2009

DPRD Sulsel Usul Perda Pelaksanaan Proyek

http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/9919/dprd-sulsel-usul-perda-pelaksanaan-proyek 

DPRD Sulsel Usul Perda Pelaksanaan Proyek


Makassar (ANTARA Sulsel) - Komisi D DPRD Sulsel meminta kepada Dinas Bina Marga agar mengusulkan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pelaksanaan proyek.

"Selama ini Bina Marga selalu memenangkan kontraktor proyek yang memiliki penawaran paling rendah, kita meminta agar ada petunjuk khusus dengan membuatkan peraturan daerah (perda)," kata anggota Komisi D DPRD Sulsel Aerin Nizar di Makassar, Selasa.

Menurut dia, dengan menganut pola memberikan proyek kepada penawar paling rendah, akan berakibat pada pembangunan infrastruktur khususnya jalan tidak dijamin kualitasnya.

Hal senada diutarakan anggota komisi D lainnya Chalik Suang yang menilai kualitas jalan provinsi di Sulsel sangat buruk karena dikerjakan seadanya dengan estimasi anggaran yang rendah.Dia meminta agar Bina Marga membatasi penawaran rendah dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang lain demi menjaga kualitas jalan, sehingga tidak dianggarkan tiap tahun."Penawaran rendah dibatasi karena otomatis akan merusak. Kita meminta angka yang realistis kalau perlu dibuatkan perda," ujarnya.

Sementara Kepada Dinas Prasarana Wilayah (Praswil) Sulsel Abdul Latif membantah memberi proyek kepada kontraktor penawar terendah. "Pola pelelangan yang kita lakukan selalu tunduk aturan yang ada. Kita tetap mengutamakan syarat administrasi dan standarisasi kontraktor terhadap sebuah proyek. Tidak mesti yang paling rendah," tuturnya.

Dia juga mengemukakan tetap berpedoman kepada Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa dalam melakukan pelelangan terhadap sebuah proyek."Saat ini kita masih mengacu pada Kepres 80, dan akan menyesuaikannya ketika dilakukan perubahan. Kalau mau dibuatkan perda tunggu saja perubahannya," ucapnya.
(T.PSO-099/S016)

Tuesday, October 6, 2009

Kader Demokrat Tentang Reposisi Pengurus

http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=38753
Selasa, 06-10-2009 
Kader Demokrat Tentang Reposisi Pengurus

MAKASSAR -- Rencana Plt DPD Partai Demokrat untuk melakukan reposisi pengurus mulai mendapat respons dari kader. Khususnya soal rangkap jabatan antara legislatif dengan organisasi partai. Saat memberi keterangan kepada wartawan di Kafe Gigi, Plt Ketua DPD Partai Demokrat, Syamsul Mappareppa, mengatakan legislator yang mendapat jabatan di legislatif kemungkinan dibebaskan dari tugas partai.

Itu, katanya, semata-mata dilakukan untuk memberi kesempatan kepada kader yang bersangkutan agar fokus pada tugas-tugasnya. Mappareppa mencontohkan tugas-tugas sebagai pimpinan DPRD sangat berat.
Namun, rencana itu mendapat tentangan. Ketua Bidang OKK, Ni'matullah, mengatakan reposisi akan tetap dilakukan. Namun, kemungkinan hanya kepada pengurus yang tidak aktif selama ini.

Hal yang sama dikatakan Aerin Nizar. Menurutnya, Partai Demokrat akan kehilangan kader-kader terbaiknya jika mereka yang kini menduduki jabatan di legislatif harus diganti dari kepengurusan. Selama ini, sejumlah pengurus DPD Partai Demokrat tidak aktif dalam kepengurusan. Mereka antara lain Eka Firman Ermawan, Tiaudi Wikarso, Eka Hartati, Rahmat Haris, Harris Hody, dan Saad Sudirman.

Ada pula yang telah mengundurkan diri dan hengkang ke partai lain. Mereka antara lain Suharmi dan Chalik Suang. Saat ini, Chalik Suang menjadi anggota DPRD Sulsel melalui Partai Gerindra. Selain reposisi pengurus DPD, beberapa pengurus DPC juga segera diganti.

Mereka antara lain Ketua DPC Demokrat Luwu, Bahrum Daido dan Yusuf Bangsawan di Gowa. Reposisi tersebut, kata Ni'matullah, akan dilakukan setelah rapat konsolidasi pengurus DPD dengan DPC Partai Demokrat se Sulsel. 

Tuesday, March 24, 2009

Kampanye Demokrat Habiskan Rp 3,5M

Senin, 23-03-2009  Kampanye Demokrat Habiskan Rp3,5 M Reza Bantah SBY Keluarkan Dana   KAMPANYE. Setelah berkampanye di Denpasar, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, melanjutkan kampanye di Stadion Mattoanging, Makassar dan selanjutnya di Palembang, Sumatera Selatan. --jpnn-- MAKASSAR, Upeks--Jajaran Partai Demokrat Sulsel tak mau kalah dengan Partai Golkar. Jika partai beringin rindang menghadirkan sekitar 80 ribu peserta pada kampanye nasional di Lapangan Karebosi, maka jumlah yang sama dihadirkan partai yang digagas SBY itu. Bahkan, Reza Ali-Ketua Partai Demokrat Sulsel mengklaim masa Demokrat melebihi Golkar. Kesuksesan kampanye Demokrat karena anggaran yang dikucurkan untuk menghadirkan massa tak tanggung-tanggung Rp3,5 miliar. Sumber Upeks yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, anggaran Rp3,5 miliar tersebut bukan dari anggaran Partai Demokrat, melainkan uang yang dikeluarkan dari kocek SBY sendiri. Anggaran sebesar itu untuk mendatangkan massa bukan saja dari Makassar, melainkan dari kabupaten/kota se-Sulsel. Sumber itu menyebutkan, selain Makassar, massa yang didatangkan dari kabupaten/kota se-Sulsel masing-masing 250 orang. Karena itu, anggaran yang dikeluarkan SBY tersebut untuk transportasi. Dua hari sebelum pelaksanaan kampanye, demikian sumber tersebut, salah seorang tim SBY didatangkan khusus dari Jakarta untuk menanyakan kesiapan Demokrat Sulsel, sekaligus anggaran yang telah dikucurkan Pembina Demokrat yang juga Presiden RI tersebut. "Pada malam pertemuan dengan Demokrat Sulsel, utusan SBY itu mendatangi Ketua DPW Demokrat Sulsel, Reza Ali menanyakan kesiapan kampanye. Malam itu, kabarnya Reza sakit sehingga tidak mau datang mengikuti rapat. Tetapi, utusan SBY tersebut meminta Reza harus hadir memberi penjelasan kesiapan kampanye," ujar sumber itu. Malam itu juga, katanya, Reza hadir sekaligus memimpin pertemuan dengan utusan SBY. Tetapi, karena tenggorokan Reza terganggu, Caleg DPR RI itu kemudian meminta Ketua Demokrat Makassar, Jaury untuk melanjutkan penjelasan kesiapan kampanye tersebut. Soal bantuan SBY tersebut, Reza Ali yang dikonfirmasi Upeks, Minggu (22/3) malam, dengan tegas membantah. Menurutnya, tidak ada bantuan apa-apa yang diberikan pendiri Partai Demokrat tersebut. Justru yang membantu kesuksesan kampanye Demokrat adalah para artis, dan simpatisan yang peduli dengan Demokrat. "Tidak ada bantuan itu. Pak SBY dari dulu tidak mau memanjakan pengurus Partai Demokrat. Beliau itu pemimpin besar yang jujur, dan tidak mau memberi sesuatu dengan iming-iming tertentu," demikian Reza. Menurut Reza, peserta kampanye tidak diberikan apa-apa, tetapi dengan kesadaran sendiri, mereka datang mengikuti kampanye. Tetapi, kenyataannya, dari pantauan Upeks kemarin, usai mengikuti kampanye, massa kemudian secara bergerombol mendatangi sejumlah posko pemenangan untuk didata kendaraannya untuk diberikan uang bensin. Misalnya, di Posko Pemenangan Idham Paola Ramadhan di Ruko No 26 jalan Lanto Dg Pasewang ratusan orang memadati ruko tersebut selama dua jam. Mereka menunggu tim Caleg DPR RI nomor urut 8 Dapil 1 Sulsel tersebut itu memberikan sesuatu kepada mereka. Hal yang sama terlihat di Posko pemenangan Aerin Nisar, Caleg DPRD Sulsel nomor urut 3 Dapil Makassar di Jalan Rapoccini. Dari pantauan di perbatasan Makassar-Gowa sekitar pukul 10.30 WITA, puluhan kendaraan jenis truk, roda empat dan roda dua dihiasi atribut Partai Demokrat beriringan membawa ratusan massa dari arah Sungguminasa. SBY Orasi, Pencopet Beraksi Kampanye Akbar Nasional Partai Demokrat pada putaran pertama terbilang sukses dengan menghadirkan massa yang diprediksi mencapai 70 ribu orang di lapangan Andi Mattalata Minggu (23/3). Hal itu membuat para pencopet menggunakan kesempatan itu untuk beraksi di tengah lapangan saat SBY berorasi, hasilnya massa sempat ricuh karena berusaha mencari pencopet itu. Hal itu menyebabkan orasi SBY sempat terhenti beberapa menit. "Tolong kericuhan itu dihentikan aparat tolong diamankan," kata Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, di tengah orasi politiknya, saat melihat kericuhan di tengah lapangan. Kampanye Partai Demokrat berlangsung sejak pukul 08.30 WUTA di Stadion Andi Mattalatta yang berkapasitas 60 ribu orang. Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Ni'matullah pada Sabtu (21/3) di Sekretariatnya, menargetkan mampu menghadirkan massa 60-80 ribu orang, dan hal itu bisa terealisasi. Bahkan beberapa jalan seperti Ratulangi, Kakatua dan Cendrawasih terpaksa di ditutup serta puluhan aparat berjaga jaga sesuai standar pengamanan Prosedur Tetap (Protap). SBY Puji Pembangunan dan Minta Jangan Saling Cela Dalam orasi politiknya, SBY memuji percepatan pembangunan di Sulsel misalnya pembangunan bandara Sultan Hasanuddin bahkan Mantan Panglima TNI ini juga menekankan bahwa elemen bangsa dalam rangka Pemilu kali ini jangan saling melecehkan satu sama lain dan meminta agar mencari solusi bersama atas persoalan bangsa ini, bukan saling menyalahkan. "Tugas Partai Demokrat, juga tugas saya dan tugas saudara-saudara sekalian untuk melanjutkan pembangunan di Sulsel serta seluruh Indonesia. Mari kita bersama sama melanjutkannya," puji SBY. SBY didampingi Ketua Bidang Politik Anas Urbanigrum SE MA, Ketua Bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan DR Ir Mohammad Jafar Hafsah dan fungsionaris lainnya, termasuk Jurkam provinsi Reza Ali, dan lainnya juga Kota Makassar Januar Jaury Dharwis SE dan Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo. (Syahril)