APBD Sulsel Ditetapkan Rp 4,76 Trilyun

http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/35127/apbd-sulsel-ditetapkan-rp476-triliun 

APBD Sulsel Ditetapkan Rp4,76 Triliun 
Jumat, 30 Desember 2011 20:47 WITA 

Makassar (ANTARA News) - Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 sebesar Rp4,76 triliun dalam sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat di Makassar, Jumat malam. Besarnya belanja daerah Sulsel 2012 mengalami kenaikan 40 persen atau Rp1,37 triliun dibanding dengan belanja daerah pada APBD 2011 yang hanya Rp3,35 triliun. Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung Rp3,37 triliun dan belanja langsung Rp1,38 triliun. Belanja tidak langsung naik Rp1,41 triliun dari 2011 yang hanya Rp1,56 triliun, sedangkan belanja langsung justru turun Rp134 miliar dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,41 triliun. Belanja langsung terdiri atas, belanja pegawai Rp738 miliar, belanja hibah Rp1,22 triliun, belanja bantuan sosial Rp16 miliar, belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa Rp787 miliar, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa Rp545 miliar, belanja tidak terduga Rp65 miliar. Belanja hibah paling banyak mengalami kenaikan dibanding pada APBD 2011 yang hanya Rp104 miliar, sedangkan belanja bantuan sosial turun dari Rp33 miliar. 

Menurut koordinator badan anggaran DPRD Sulsel, Burhanuddin Baharuddin, belanja hibah besar karena didalamnya terdapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp928 miliar dan belanja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilihan gubernur 2013 sebesar Rp225 miliar. Sedangkan, untuk belanja langsung atau belanja untuk program dan kegiatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rp1,38 triliun atau turun dua persen dibanding belanja yang sama di 2011 yakni Rp1,41 triliun. Sektor belanja langsung terdiri atas belanja pegawai Rp158 miliar, belanja barang dan jasa Rp860 miliar, dan belanja modal Rp302 miliar. Belanja modal turun 26 persen atau Rp131 miliar dari Rp493 miliar pada APBD 2011. "Sangat disayangkan belanja modal turun padahal APBD kita naik," kata Burhanuddin Baharuddin yang berasal dari Fraksi Golkar. Sedangkan, pendapatan ditetapkan Rp4,50 triliun atau naik 40 persen atau Rp1,49 triliun dibanding target pendapatan 2011 sebesar Rp3,10 triliun. Pendapatan terdiri atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,34 triliun, dana perimbangan Rp1,32 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (dana penyesuaian dan otonomi khusus) untuk pendidikan Rp928 miliar. Target PAD bertambah 19 persen atau Rp376 miliar dibanding PAD sebelumnya yang hanya Rp2,07 triliun, demikian juga dengan dana penyesuaian dan otonomi khusus naik Rp884 miliar dari Rp44 miliar. hanya Sementara, terdapat defisit atau selisih antara pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp159 miliar. Defisit akan ditutupi dan sisa lebih penggunaan anggaran pada tahun sebelumnya. 

Seluruh fraksi di DPRD Sulsel diluar Fraksi Partai Golkar meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulsel agar pada lebih cepat menyiapkan seluruh dokumen untuk pembahasan APBD 2013. "Ini menjadi catatan penting, karena setiap tahun diminta, tetapi pada akhirnya begini juga kejadiaannya," ucap juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muh Taufiq Zainuddin dalam rapat konsultasi menjelang paripurna penetapan APBD. Demikian juga dengan juru bicara Fraksi Demokrat, Aerin Nizar yang meminta agar APBD Sulsel 2013 ditetapkan Oktober. (T.pso-099/S016)

Kader Demokrat dalam Pilwali Makassar

http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=76495

Januar Pastikan Ikut Pilwali Siap Gunakan Demokrat 
Senin, 28-11-2011 

MAKASSAR, UPEKS---Pendiri Partai Demokrat Makassar Januar Jaury Darwis memastikan akan maju sebagai calon wali kota pada Pilwalkot Makassar, 2013 mendatang.   Januar mengaku akan maju di Pilwalkot dengan menggunakan Partai Demokrat sebagai partai pengusungnya. Menurutnya, keinginannya untuk menggunakan Partai Demokrat cukup realistis. Pasalnya, selama dua periode memimpin partai berlambang mercy itu, Partai Demokrat mencatat banyak prestasi membanggakan. Seperti meloloskan tiga orang kader Partai Demokrat dari dapil Makassar pada pemilu legislatif 2009 lalu ke DPRD Sulsel. Yakni, Adnan Purichta Ichsan YL, Januar Jaury Darwis, dan Aerin Nizar.

Sementara di DPRD Makassar, Partai Demokrat meloloskan kadernya 9 orang yang pada pemilu sebelumnya hanya 4 orang."Selama saya memimpin, banyak kemajuan yang dicapai DPC Demokrat Makassar. Dan, semua prestasi tersebut melalui proses, bukan karena faktor kebetulan," ujarnya, baru- baru ini di DPRD Sulsel. Diakuinya, cara- cara yang ditempuh dalam menghadapi pertarungan pada Pilwalkot mendatang memang berbeda dengan kandidat wali kota lainnya. Namun yang pasti menurutnya, dirinya siap maju di Pilwalkot mendatang. "Pola saya memang berbeda dengan calon wali kota lainnya, karena pada prinsipnya yang menentukan ke depan adalah masyarakat. Untuk maju dengan menggunakan Demokrat tentu saya sudah siap bersaing dengan kader Demokrat lainnya. Saya ini petarung yang sudah pernah mendapat ujian di lapangan," ujarnya lagi.

Dikonfirmasi terpisah, Adnan Purichta Ichsan YL, mengatakan, keinginan Januar untuk maju merupakan hal yang wajar. Sebab, setiap kader pasti mempunyai kans dan peluang untuk maju dan menang. "Setiap orang pasti punya kans dan peluang untuk maju maupun menang," tulis Adnan melalui pesan Black Berry Messenger (BBM). Sekadar untuk diketahui, saat ini ada sejumlah kader Partai Demokrat yang sudah mengungkapkan keinginannya untuk maju di Pilwalkot Makassar dengan menggunakan Partai Demokrat sebagai partai pengusungnya. Seperti, pendiri Partai Demokrat Makassar, Januar Jauri Darwis, Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Andry Arif Bulu, Rachmat Endong Patompo, Idris Manggabarani, Adi Rasyid Ali.

Gubernur akan Bentuk Task Force Gizi

http://www.makassarterkini.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1153:gubernur-akan-bentuk-task-force-gizi-&catid=44:info-terkini&Itemid=139
Gubernur Akan Bentuk Task Force Gizi

MAKASSAR  – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo akan membentuk task force untuk menginventarisasi dan mengoordinasikan penanganan gizi buruk di wilayah Sulsel. Pembentukan task force ini untuk menjawab adanya rilis dari salah satu LSM di Makassar yang menyebutkan bahwa posisi gizi buruk di Sulsel termasuk yang tertinggi di Indonesia. “Pelaksanaan kesehatan gratis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel saat ini telah berjalan maksimal, terutama dalam hal realisasi penyaluran anggaran ke tingkat kabupaten/kota di Sulsel,” ungkapnya saat memberikan tanggapan pandangan fraksifraksi di DPRD Sulsel,terkait laporan pertanggungjawaban Gubernur terhadap penggunaan anggaran APBD Sulsel 2010. Khusus Kabupaten Sinjai, dia memberikan catatan terkait dana kesehatan gratis tersebut.Menurut dia, Pemkab Sinjai pada dasarnya meminta dana kesehatan gratis disalurkan dalam bentuk hibah.Permintaan tersebut ke depan perlu ada pembicaraan lebih lanjut karena jika Kabupaten Sinjai untuk dana kesehatan gratisnya diberikan dalam bentuk hibah,semua kabupaten dikhawatirkan juga meminta hal yang sama.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel Aerin Nizar mengatakan, dalam menjalankan program harus ada koordinasi yang baik antara Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota, dan koordinasi dalam hal penggunaan anggaran yang belum berjalan maksimal. Padahal koordinasi diperlukan untuk membangun anggaran yang akuntabilitasnya baik. Juru bicara Fraksi PAN DPRD Sulsel Doddi Amiruddin mempertanyakan efektivitas penyaluran dana, khususnya dana kesehatan gratis. Dia mempertanyakan apakah dana yang dianggarkan tersebut telah cukup karena anggaran yang sama dialokasikan pada 2010 ini. ”Agenda kesepakatan Pemprov Sulsel dengan pemerintah kabupaten/ kota, yakni alokasi 40%–60% hasil pantauan di beberapa daerah belum maksimal. Bahkan terdapat kabupaten yang hanya menganggarkan 9% alokasi untuk kesehatan gratis,” papar anggota Komisi A DPRD Sulsel tersebut. Hal senada diungkapkan juru bicara Fraksi PKS DPRD Sulsel, Amru Saher. Menurutnya, proses monitoring program kesehatan gratis belum berjalan maksimal karena banyaknya masalah yang ditemukan di tingkat kabupaten/kota. (yakin achmad)

Direksi Bank Sulselbar Mangkir di DPRD

http://www.tribunnews.com/2011/12/21/direksi-bank-sulselbar-mangkir-di-dprd

Direksi Bank Sulselbar Mangkir di DPRD

Rabu, 21 Desember 2011 08:23 WIB
Laporan Wartawan Tribun Timur

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Anggota DPRD Sulsel Ariady Arsal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan interupsi saat rapat paripurna penetapan empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) 2011 dan jawaban pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan RAPBD Sulsel 2012 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD Sulsel, Selasa (20/12/2011) malam. Empat ranperda yang ditetapkan; Perubahan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar, Retribusi Jasa Usaha, Ganti Kerugian Daerah, dan Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Hayati.Untuk penetapan Ranperda BPD Sulselbar, Ariady meminta kehadiran direksi dan komisaris BPD Sulselbar Andi Muallim. Muallim juga menjabat Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulsel. "Mohon maaf, interupsi pimpinan. Mana direksi dan komisaris bank Sulsel (Andi Muallim). Padahal salah satu agenda paripurna yakni pengesahan ranperda tentang BPD Sulsel," kata Ariady. Interupsi Ariady membuat suasana paripurna sempat gaduh. Selain Muallim, Gubernur Syahrul Yasin Limpo juga tidak hadir di acara ini. Pemprov diwakili Wagub Agus Arifin Nu'mang.

Ariady bukan satu-satunya anggota pansus yang berteriak lantang mencari keberadaan Andi Muallim. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulsel Moh Roem akhirnya dilanjutkan saat direktur Kepatutan dan Pengawasan Haris Saleng datang mewakili Muallim. Muallim tidak berhasil dikonfirmasi mengenai alasan ketidakhadirannya. Telepon selulernya tidak aktif. Legislator Demokrat, Aerin Nizar, mengungkapkan kekesalannya pada Muallim lewat akun twitter-nya @a3rinnizar. "ParipurnaDPRDSulsel Pnetapn Ranperda ttg PTBPDSulselBar mlm ini TDK dihadiri o/SATUpun Direksi/Wkl BPD.Ranperda ini mgkn gak PENTING u/mrk!" tulisnya.

Berita Harus Didukung Data dan Angka

http://www.fajar.co.id/read-20111219181932-berita-harus-didukung-data-dan-angka
Home » Makassar Hari Ini » Yang Lain Senin, 19 Desember 2011 | 18:19:32 WITA | 146 HITS

Berita Harus Didukung Data dan Angka
Dari Pelatihan Analisis Anggaran Responsif Gender dan Pro Poor di Hotel Horison

Nurhadi/Fajar ANALISIS. Arung Mawardi (FIK-Ornop) mempresentasekan pilihan berita dari media-media yang dianggap penyajian beritanya tidak didukung data-data pembuka wawasan. ANALISIS Rencana Kerja dan Anggaran  (RKA) yang  responsif gender  dan pro poor, diawali dengan membuka media lokal dan internasional. Peserta diminta membaca dan membuat koran mini, berita-berita yang dianggap tidak berpihak pada kebutuhan rakyat miskin. Berita manakah  itu? Ternyata peserta pelatihan yang dibagi tiga kelompok itu, rata-rata memilih gambar perempuan bahagia, perempuan miskin, dan anak-anak. "Berdasarkan pilihan berita, perempuan dan anak identik dengan kemiskinan," kata perwakilan Esensi Foundation, Ashok, di sela-sela  pelatihan analisis anggaran responsif gender dan pro poor bagi organisasi masyarakat sipil dan legislatif di Hotel Horison, yang digelar sejak 15 Desember, dan berakhir kemarin.

Sementara perwakilan dari Aksara Yogyakarta, Dati Fatimah, selaku fasilitator bersama Yudha Yunus menampilkan data-data mengenai angka kemiskinan dan siklus pemiskinan. Berita yang ditampilkan terkadang tidak didukung data angka. Dicontohnya, mengenai penurunan angka  kematian ibu, idealnya didukung angka. Keadaan yang terbaca melalui media, sesungguhnya jendela terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selama ini menjadi pedoman  dalam pelaksanaan program pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di seluruh Indonesia. Media memberitakan informasi dari SKPD, mitra swasta dan OMS. Keadaan ini, memang problem bersama yang harus dimulai bersama-sama untuk membuatnya lebih  baik.  Misalnya, SKPD bekerja melalui  program, OMS mendukungnya, dan masyarakat menjadi bagian dari proses tersebut. Anggaran gender, bukan anggaran khusus untuk perempuan, tapi anggaran berkeadilan untuk semua golongan, kelas, dan khas. Berangkat dari pemahaman yang sama tentang gender, menurut Dati Fatimah inilah pintu masuk untuk sebuah perebuhan.  Gender Budget  Statement (GBS) adalah suatu strategi untuk percepatan capain pembangunan. Istilah ini berubah dari waktu ke waktu. "Ingat gender, bukan perempuan tapi urusan laki-laki dan perempuan,"  kata , Kabag Perencanaan Bappeda Sulsel, A Indah Siradju. GBS merupakan strategi, maka pelatihan analisis dimaksudkan untuk mempercepat penyebaran 'virus' GBS ini ke SKPD mitra kerja masing-masing, termasuk harapan kepada legislatif.  A Mariattang, Aerin Nizar (Anggota  DPRD Sulsel), Hasniaty Hayat (DPRD Gowa), sangat  apresiasi terhadap GBS ini, mulai dari penggunaan analisis Pathway, GBS, RKA, dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).  Hari terakhir,  peserta  dibagi kelompok dan bertindak seolah-olah SKPD tengah menyusun anggaran tahun 2013. Syarat utamanya, tersedia data terpilih, memahami  hirarkis anggaran dan kerangka kinerja. (Tenri A Palallo)

Belajar Berdemokrasi di Parlemen Australia

Home » Politik http://www.fajar.co.id/read-20111206230722-belajar-berdemokrasi-di-parlemen-australia Rabu, 07 Desember 2011 | 23:07:22 WITA | 53 HITS

Belajar Berdemokrasi di Parlemen Australia

Peserta Short Course CDI Women in Politic Asia Pacific, Canberra

Dok/Fajar Aerin Nizar Laporan: Aerin Nizar, Canberra PESERTA kuliah singkat women in politik di Canberra Australia mendapat pelajaran berharga karena menjadi saksi peristiwa politik bersejarah pemerintahan Australia. 20 peserta perempuan dari Asia Pasifik termasuk saya dari Sulsel, Indonesia, ketika itu, mengikuti jadwal kuliah yang diadakan di gedung parlemen Australia di Canberra. Sangat kebetulan karena para pematerinya adalah anggota parlemen perempuan Australia dari Partai Buruh dan Partai Liberal. Ada juga materi dari ketua KPU Australia. Gedung parlemen Australia dikenal memiliki tingkat keamanan super ketat dan para peserta sudah dapat merasakan hawa ketegangan di dalam gedung ini karena isu tentang rencana Ketua DPR Australia mengundurkan diri setelah 4 tahun memegang jabatan sebagai "speaker". Akhirnya pada pukul 9 pagi waktu setempat, tak lama setelah kuliah akan dibuka, Ketua DPR Australia atau Speaker Of the House of Representative, Harry Jenkins mengumumkan secara resmi pengunduran dirinya. Dampak dari pengumuman pengunduran diri Jenkins terlihat jelas pada kubu Partai Buruh yang merupakan Partai pemerintah saat ini dimana seluruh anggota parlemen partai buruh kemudian nampak sibuk berkonsolidasi dan mengatur strategi untuk pemilihan dan penentuan pimpinan baru selanjutnya.

Kesibukan konsolidasi dan pengaturan strategi ini dirasakan langsung juga seluruh peserta Perempuan Politik lantaran ruang pertemuan hari itu yang hanya terpisah beberapa meter dari ruangan rapat para anggota parlemen, termasuk ruang Perdana Menteri Australia Julia Gillard. Peserta ikut merasakan dinamika politik Australia saat itu karena para pemateri yang membawakan kuliah juga menceritakan pada para peserta setiap ada perkembangan terbaru terkait lobi dan permufakatan yang dilakukan saat itu untuk pencalonan Speaker atau Ketua DPR baru. Yang menarik adalah dari banyaknya calon yang diusulkan sebagai kandidat "speaker" pengganti Jenkins sebelum voting pemilihan Ketua DPR Baru dimulai, banyak kandidat menolak memegang tugas ini karena menganggap tugas ini sangat berat dan harus selalu bersikap netral. Peran speaker di Parlemen Australia sangat penting karena Ketua DPR inilah yang berperan sebagai "wasit" terutama ketika masa Debat antara partai pemerintah dan oposisi berlangsung. Gaya kepemimpinan "speaker" menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah proses kesepakatan di parlemen Australia. Adanya seorang "speaker" di parlemen hanya akan ditemui pada parlemen yang mengadopsi gaya parlemen Westminister atau gaya parlemen Inggris, yang biasanya diterapkan oleh Negara bekas jajahan Inggris. Di masa kerajaan Inggris dahulu, jika seorang "speaker" gagal menjalankan tugas maka ia harus siap dipenggal kepalanya oleh raja. Oleh karena itu, ada tradisi di parlemen Australia, dimana seorang "speaker" baru tampak akan seperti "dipaksa" dan didampingi ketika pertama kali menuju kursi speaker yang terletak bagian depan tengah parlemen dan menempati kursi yang tinggi. Setelah melalui voting yang menarik, akhirnya wakil speaker Peter Slipper dari Partai Buruh terpilih menjadi ketua DPR Australia yang baru dan mempercayakan Anna Burke sebagai wakil speaker perempuan. Ketua DPR terpilih kemudian langsung memimpin sesi debat antara pemerintah dan partai oposisi yakni Partai Liberal dan jelas  terlihat kecanggungan Slipper memimpin sesi debat tersebut dan beberapa kali gagal meredakan kericuhan yang terjadi selama debat berlangsung.

Debat gaya parlemen Australia memiliki banyak keunikan. Seperti misalnya ketika wakil pihak oposisi membacakan pidato kritikannya kepada partai pemerintah, anggota parlemen dari oposisi tidak hanya diam mendengar namun juga ikut mengejek dan mencemooh dengan suara riuh rendah silih berganti. Begitu juga dengan para anggota parlemen Partai Buruh yang juga ikut membalas kritikan, cemoohan, dan ejekan dari para anggota partai opisisi. Situasi provokatif seperti inilah yang membuat "speaker" harus bekerja keras mengatur perdebatan dan harus selalu netral walaupun Slipper berasal dari Partai Buruh dan seringkali harus berkata "order, order!" yang meminta para anggota parlemen tertib. Debat ditutup dengan pidato jawaban dari pihak pemerintah atau Partai Buruh yang dibacakan langsung Perdana Mentri Australia Julia Gillard yang juga tidak kebal dari cemoohan dan ejekan riuh rendah dari para anggota oposisi. Gaya debat unik dan provokatif dari parlemen Australia adalah model interaksi parlemen yang penuh dinamika dan warna.  Satu hal penting yang perlu dijadikan catatan dalam kuliah hari itu adalah bahwa parlemen Australia yang dikenal kaku dan ketat ternyata mampu mengakomodasi keterwakilan perempuan secara proporsional dengan menempatkannya pada posisi strategis dan penentu kebijakan yang terlihat dari terpilihnya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri dan Anna Burke sebagai wakil ketua DPR. (*)

Legislator Perempuan Sulsel Belajar Jurnalistik di Australia

http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/34491/legislator-perempuan-sulsel-belajar-jurnalistik-di-australia
Legislator Perempuan Sulsel Belajar Jurnalistik di Australia
Selasa, 06 Desember 2011 22:01 WITA | Politik Makassar (ANTARA News) -

Erina Redden, Konsultan Media Pengajar Jurnalistik

 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan, Aerin Nizar, bersama tujuh politisi perempuan asal Indonesia mengikuti pendidikan jurnalistik di Australian National University, Australia dari 24 November hingga 1 Desember 2011. "Kita belajar menulis terus, termasuk menulis press release, menulis kalimat kunci, agar pesannya gampang diterima oleh media, agar nyambung," katanya di Makassar, Selasa. Menurut politisi Partai Demokrat ini, pintar menulis press release bagi kalangan politisi sangat penting agar pesan yang disampaikan kepada media mudah diterima karena memenuhi unsur-unsur jurnalistik yang menarik, aktual, dan mengalir. Selain menulis, Aerin bersama 20 peserta asal Asia Pasific, juga belajar menjadi nara sumber yang piawai menjawab pertanyaan dari wartawan khususnya reporter televisi. "Disana juga belajar interview, diajar wawancara dengan wartawan TV. Bagaimana kita harusnya menjawab pertanyaan wartawan TV," ucapnya.

Aerin terpilih mengikuti pendidikan jurnalistik yang dikhususkan bagi anggota parlemen perempuan untuk mendukung proses demokrasi dan penguatan parlemen, yang dilaksanakan Centre for Democratic Institution's (CDI). "Hanya, yang selalu menjadi kendala peserta adalah kemampuan bahasa Inggris. Semua materinya menggunakan bahasa Inggris dan harus melakukan presentasi dalam bahasa Inggris, mungkin saya lolos karena kebetulan saya alumni S2 Universitas Australia dan telah menjadi anggota parlemen," ujarnya. Di Camberra, Aerin bersama peserta lainnya juga berkesempatan mengikuti kuliah di Parlemen Nasional Australia dengan pemateri anggota parlemen perempuan dari Partai Buruh dan Partai Liberal serta ketua KPU Australia. "Kami menjadi saksi peristiwa politik bersejarah pemerintahan Australia. Ketua DPR Australia mengundurkan diri setelah empat tahun memegang jabatannya, tak lama setelah kuliah akan dibuka," ucap Aerin yang duduk di komisi D bidang pembangunan DPRD Sulsel.   Selain belajar jurnalistik, legislasi, demokrasi, Aerin selama di Australis mengikuti pendidikan kesetaraan gender yang katanya sudah diajarkan dari tingkat SD dan SMP.(T.pso-099/S016)

DPRD Salahkan Pengembang atas Robohnya Tembok Bangunan Perumahan

(FOTO ANTARA/Yusran Uccang) Makassar 

http://makassar.antaranews.com/berita/34477/dprd-salahkan-pengembang-atas-robohnya-bangunan-perumahan
Selasa, 06 Desember 2011 14:39 WITA | Daerah MAKASSAR, SULSEL - 

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan menyalahkan pengembang Perumahan Villa Mutiara yang tembok pagarnya roboh dan menewaskan delapan orang di Kelurahan Sinrilaja, Makassar, Minggu (4/12) 2011. Sekretaris komisi D bidang pembangunan DPRD Sulsel, Januar Jaury Darwis di Makassar, Selasa, menuding pengembang keluar teori dan rumus bangunan. "Kalau mengacu pada rumus menahan beban saya kira yang mengerjakan tidak mengikuti teori bangunan. Jadi saya kira ini human eror," katanya. Menurut Januar, setiap bangunan yang akan dibuat sudah dirancang untuk siap menahan ujian alam, sehingga sangat tidak relevan jika pengembang justru menyalahkan hujan deras. "Seharusnya jauh sebelum membangun, pengembang harus melakukan penanganan lingkungan termasuk merelokasi masyarakat yang ada disitu, CSR-nya harus keluar dulu," ujarnya. Belajar dari kejadian yang juga melukai 11 orang, politisi Demokrat ini meminta seluruh pengembang, untuk menyelidiki kembali seluruh bangunan di Makassar agar tidak terjadi hal yang sama. Anggota komisi D lainnya, Irwan Intje dengan tegas menyalahkan pengembang dan meminta agar sisa bangunan yang belum runtuh dibongkar. "Developer tidak memperhitungkan tinggi tembok, tidak membuat tali-tali air, sehingga air dan timbunan mendorong tembok. Juga kurangnya kolom dan rimbal yang mengikat," ucap Irwan yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi (Askindo) Kota Makassar. Karena itu, mantan anggota DPRD Kota Makassar ini melihat, dampak yang ditimbulkan sekarang akan terulang diwaktu mendatang jika tidak dibongkar seluruhnya.   "Itu wajib dibongkar untuk keamanan, sekarang tinggal tunggu waktu roboh. Ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota dan pengembang agar saat pertama membangun harus perhatikan jalan dan drainase," ucapnya. Tinggi tembok pagar Villa Mutiara di pinggi kanal pembuangan Barabaraya sekitar delapan meter dengan lebar 100 meter lebih, dan tembok yang runtuh mencapai 59 meter hasil pengukuran polisi. Meski pengembang telah membongkar tembong bagian atas setinggi tiga meter, namun masih ada sekitar empat-lima meter berisi timbunan yang tetap mengancam keselamatan warga yang ada disekitarnya. 

Sedangkan legislator komisi D lainnya, Aerin Nizar, tidak hanya menyalahkan pengembang tetapi juga pemerintah yang membiarkan masyarakat membangun rumha di daerah yang rawan.   Sementara, Ketua Dewan Pembina Real Estate Indonesia (REI) Sulsel, Jamaluddin Japar, juga menilai tembok pagar perumahan terlalu tinggi dan tidak memperhatikan masyarakat disekitarnya. "Menurut saya, ada juga faktor konstruksi, tidak memperhitungkan timbunan yang sangat besar. Saya cuma menganjurkan teman-teman REI agar memperhatikan masyarakat sekitar, bukan hanya runtuh, tetapi banjir dan masalah lingkungan lainnya," ujarnya. Jamaluddin yang juga anggota Komisi B DPRD Sulsel mengemukakan, pengembang yang baik tidak asal membangun tetapi memperhatikan masyarakat disekelilingnya. Ia mengatakan, pengembang Villa Mutiara bernama, Along, adalah pemilik seluruh perumahan Mutiara di Makassar, dan juga salah satu wakil Ketua REI Sulsel. (T.pso-099/S016)

Benarkah Perempuan Tidak Tertarik Isu Politik?

Ditulis oleh: Aerin Nizar

Monica Costa, CDI

Perempuan tidak tertarik pada politik dibandingkan dengan laki-laki. Pernyataan menarik ini merupakan hasil survey dari penelitian yang diadakan di Negara Australia dimana kaum perempuannya lebih maju daripada perempuan di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Namun, selanjutnya hasil survey ini juga menunjukkan bahwa perempuan lebih tertarik pada isu-isu domestic seperti kesehatan, pendidikan, dan pemanasan global. Sedangkan laki-laki lebih tertarik pada isu-isu public seperti tingkat bunga bank, kebijakan kependudukan, pajak sumbedaya alam, hubungan industrial, pajak, dan sebagainya. Hasil penelitian ini dipaparkan kepada 20 peserta perempuan dari Asia Pasifik dalam kuliah singkat Perempuan dalam Politik CDI 2011 di Canberra Australia. Yang menarik dari hasil survey ini terlihat bahwa isu-isu yang lebih diminati oleh perempuan adalah isu-isu penting yang selalu dijadikan isu sentral oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakannya. Selain itu, dari hasil survey ini terlihat bahwa perempuan sebenarnya lebih memiliki perhatian dan lebih dekat terhadap isu-isu sentral tersebut yang menjadikan keterwakilan perempuan dalam proses-proses pembuatan kebijakan menjadi sangat krusial.

Banyaknya pendapat yang mengatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik dan parlemen tidak memerlukan perhatian dan pengaturan khusus.  Akan tetapi, kehadiran perempuan dalam pemerintahan dan parlemen masih sangat diperlukan karena laki-laki dan perempuan berbicara dan berpikir secara berbeda sehingga pada akhirnya nanti akan menciptakan kebijakan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Lebih besarnya tekanan yang dihadapi dan standar yang dikenakan kepada politisi perempuan membuat kurangnya minat perempuan aktif ke bidang politik, sebuah bidang pekerjaan yang sebanarnya sangat dekat dengan keseharian perempuan. Tekanan dan standar yang sangat tinggi terhadap perempuan juga dialami oleh Perdana Menteri Australia Julia Gillard yang ketika berada di puncak karirnya sebagai politisi masih juga mendapat tekanan dan pertanyaan tentang kehidupan pribadinya dan bukan pada hasil kerjanya.

Dari presentasi Monica Costa, Convenor CDI 2011, peserta dapat memahami bagaimana pentingnya keterwakilan perempuan pada proses-proses pembuatan kebijakan termasuk di Parlemen sekaligus melihat tantangan politisi perempuan yang senantiasa lebih mempertanyakan ’kulit’ daripada ‘isinya’. Kriteria dan kualifikasi yang lebih tinggi  diharapkan dimiliki oleh politisi perempuan, namun criteria dan kualifikasi yang sama tidak akan pernah dipertanyakan dan dituntut kepada politisi laki-laki yang pada banyak kesempatan sering menganggap istilah gender sama dengan perempuan.

 

Tidak Adil Gender Ternyata Sudah Diajarkan di SD dan SMP

Ditulis Oleh: Aerin Nizar

Ketidaksetaraan gender ternyata sudah diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia melalui gambar atau ilustrasi pada buku-buku pelajaran anak kita dari tingkat SD sampai SMP.  Hal tersebut merupakan temuan menarik hasil penelitian dari Ibu DR. Iwu Dwisetyani Utomo, seorang dosen Indonesia yang saat ini mengajar di Australian Nasional University (ANU) yang dipresentasikannya kepada 20 Peserta dari Negara Asia Pasifik pada Pendidikan Politik Perempuan di Canberra. DR. Iwu meneliti 8.972 buku teks pelajaran Anak SD sampai SMP dari 12 penerbit yang berbeda dan dari berbagai mata pelajaran. Perempuan peneliti ini menemukan bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Agama Islam, Olahraga dan kesehatan masih didominasi oleh penggambaran lebih peran laki-laki daripada perempuan. DR Iwu mencontohkan bahwa guru di kelas, dokter di rumah sakit, atau atlit selalu digambarkan sebagai laki-laki sedangkan jika seorang suster atau sekretaris kantor maka akan digambarkan sebagai perempuan.  Selanjutnya,  DR Iwu juga mencontohkan pada penggambaran peran anak perempuan pada buku-buku teks sekolah yang  terlihat melakukan pekerjaan untuk menemani dan merawat nenek atau membantu ibu memasak, sedangkan anak laki-laki digambarkan sedang bermain bola atau layangan di halaman.  

Melihat hasil penelitian tersebut, nampaknya bisa dipahami jika akhirnya pemahaman kesetaraan gender masih memerlukan perjuangan yang panjang. Masih banyak laki-laki maupun perempuan menganggap gender adalah perempuan, padahal kata gender sendiri, yang  berasal dari Bahasa Inggris bermakna sebagai Jenis Kelamin yakni laki-laki maupun perempuan. 

Banyaknya ketidakpahaman masyarakat tentang makna gender dan masih banyaknya buku-buku pelajaran anak sekolah SD dan SMP yang menggambarkan ketidakadilan gender, yang secara langsung atau tidak langsung, akan tidak mendukung kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam politik. Hal ini dalam jangka panjangnya juga akan berpengaruh pada keterpilihan perempuan dalam parlemen karena masih melekatnya peran-peran domestic dan pelayanan pada perempuan daripada laki-laki. Hasil penelitian DR Iwu tentang penggambaran parsial gender pada buku teks sekolah ini dapat diperoleh pada http://adsri.anu.edu.au/research/gender-in-schools.