Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat Siapkan Pencalegkan Dini

http://cakrawalaberita.com/politik/perempuan-demokrat-siapkan-pencalegkan-dini
SABTU, 28 APRIL 2012 12:04

MAKASSAR, CAKRAWALA – Untuk memenuhi kuota legislator perempuan sebesar 30 persen di Pemilu 2014, DPP Demokrat tidak mau kalah langkah dengan parpol lain. Mereka menyiapkan strategi pencalegkan dini bagai kala ngan kader perempuan. Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPD Partai Demokrat Sulsel, Aerin Nizar, mengatakan hal tersebut saat ditemui kemarin, Jumat, 27 April di Gedung DPRD Sulsel. Aerin menjelaskan hal tersebut akan dibicarakan di (Silaturahmi Nasional) Silatnas 2012 Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Partai Demokrat di Puncak Bogor, 3-5 Mei mendatang. “Di Silatnas ini ada dua agenda pembicaraan. Pertama, mengenai sosialisasi UU pemilu yang baru, utamanya yang terkait dengan caleg perempuan. Kedua, kita akan membicarakan kesiapan kader-kader Demokrat untuk memenuhi kuota 30 persen, atau dengan kata lain pencalegkan dini,” kata Aerin.

Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini, ,menjelaskan, pembicaraan persiapan pencalegkan dini yang akan di-handle langsung ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat, A Timo Pangerang, tersebut adalah langkah konkrit perempuan Demokrat untuk menyamai peluang caleg laki-laki. “Boleh dibilang kita memang bergerak lebih dulu karena kalau laki-laki kan sudah jelas kemampuannya dan sudah tersebar jaringan-jaringnnya di organisasi masyarakat. Makanya kita sebagai perempuan dituntut untuk bergerak ekstra,” imbuhnya. (del/soe)     Share on Tumblr

Perempuan Parlemen Rayakan Hari Kartini di Jakarta

Home » Regional » Sulawesi
http://www.tribunnews.com/2012/04/20/perempuan-parlemen-rayakan-hari-kartini-di-jakarta
Tribunnews.com - Jumat, 20 April 2012 21:22 WIB
Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Tujuh perempuan anggota DPRD Sulsel yang tergabung dalam Jaringan Kaukus Perempuan Parlemen se Indonesia bertolak ke Jakarta, Jumat (20/4/2012) untuk mengikuti perayaan Hari Kartini tingkat nasional di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Tujuh dewan dimaksud, adalah Tenri Olle Yasin Limpo (Fraksi Golkar), Aerin Nizar (Fraksi Demokrat), Ina Kartika (Fraksi Golkar), Devi Santi Erawati (Fraksi PKS), Andi Tenri Muntu Djabir (Fraksi Golkar), Suzanna Kaharuddin (PKPI), dan Sarce Bandaso (Fraksi PDI-P) Rombongan Kaukus Perempuan Parlemen se Sulsel ini dipimpin Ketua Kerukunan Perempuan Parlemen (KPP) Sulsel, Tenri Olle Yasin Limpo "Kegiatan ini rencananya akan dibuka oleh Presiden SBY dan dihadiri ketua MPR Taufik Kiemas sebagai keynote speaker (pembicara kunci).

Dalam pembukaannya nanti peserta akan hadir dengan pakaian dan alat musik daerah masing-masing," kata bendahara KPP Sulsel, Aerin Nizar via blackberry messenger, Jumat (20/4/2012) Menurut Aerin, kegiatan Jaringan Kaukus Perempuan Parlemen se Indonesia ini mengundang seluruh anggota legislatif perempuan dari tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat. Hadir selaku pemateri seminar, Ketua KPP Pusat Andi Timo Pangerang dan pemateri internasional dari Norwegia dan Rwanda.

Kisah Lima Sahabat dari Tepi Jeneberang

Kisah Lima Sahabat dari Tepi Jeneberang
Trailer Jejak-Jejak Kecil via YouTube

Monday, 16 April 2012

Aerin Nizar, dlm salah satu Adegan Jejak-Jejak Kecil

Hujan deras yang baru saja mengguyur kota Makassar menyisakan gerimis dan udara lembab.Di sebuah rumah panggung di sebuah kampung nelayan di muara Sungai Jeneberang, tampak sejumlah sineas Makassar duduk melingkar. Mereka larut dalam keheningan doa. Pemilik rumah,Daeng Naba yang juga Ketua RT Kampung Nelayan Pannalassang, Kelurahan Barombong, KecamatanTamalate,Makassar bersama lurah setempat,juga ikut larut dalam doa yang mengawali shootingperdana Film Jejak -Jejak Kecil. Harapannya,karya film ini kelak akan bernilai ibadah.

Doa yang dipimpin Direktur Tetta Production, Asmin Amin baru saja selesai. Seluruh pemain,sutradara, dan kru menuju lokasi kick off shooting film di samping sebuah rumah panggung yang dikelilingi pohon bambu. Di depan rumah itu, tampak perahu nelayan disiapkan. Tak lama berselang, sutradara Arman Dewarti langsung mengarahkan pemain. Lima sahabat,Aco,Rewa, Tato,Aci,dan Indah muncul dari balik rimbun pepohonan bambu.Dari arah berlawanan, berboncengan tiga anak nakal dengan sepeda motor langsung menyerempet Aco dan kawan-kawan. Dalam film ini,kelima anak ini punya cita-cita sama yakni mendirikan perpusatakaan sederhana. Pada adegan perdana ini, adegan berkali-kali diulang.

Ratusan warga setempat bergerombol menyaksikan shootingperdana ini. Manurut,Asmin Amin yang juga Eksekutif Produser, film ini mengangkat semangat anak-anak Makassar dalam bingkai persahabatan.Lima anak yang menjadi pemain inti dalam film ini memerankan etnis berbeda yakni Makassar, Bugis,Toraja,Mandar.“Film ini ingin memberikan pesan moral bahwa perbedaan politik dan ekonomi tidak boleh begitu saja memutus tali persaudaraan,”ujar dia. Selama ini,lanjut dia,masyarakat kerap gagal melakukan transformasi nilai tradisi. Dalam era modernisasi saat ini,kadang-kadang masyarakat terlalu gampang membuang memori persaudaraan karena kepentingan ekonomi dan politik. “Ada nilai yang perlu dipertahankan.Kebersamaan dalam perbedaan,ada memori, ada keindahan yang bisa kami ambil dari situ.Film ini mau mengingatkan bahwa,tidak satu pun yang begitu saja bisa meretakkan persahabatan, karena hati kecil kita sebenarnya selalu ingin bersama,”ujar Asmin menjelaskan makna di balik film yang skenarionya ditulis Shinta Febriany.

Produser Andri Prakarsa mengemukakan,film indie yang berdurasi 30 menit ini akan menyelesaikan shooting 10 hari ke depan.Selain di kampung nelayan di sekitar Sungai Jeneberang,film ini juga melakukan shooting di SMP Negeri 15 Barombong. Pemain-pemain dari film ini juga mengambil aktor lokal dari SMP 15 Barombong dan SMP 15 dan SMP 5 Makassar. Arman Dewarti yang menjadi pengarah film ini cukup dikenal sebagai sutradara bertangan dingin. Film terakhirnya berjudul Memburu Harimaubanyak mendapat apresiasi masyarakat dan pengamat perfilman. Bahkan,pada pemutaran film Memburu Harimau di “bioskop” Societeit de Harmonie, penonton selalu memenuhi ruang pertunjukan. Sebelumnya,sutradara yang berlatar belakang aktor teater ini juga sukses menggarap film fiksi Aliguka. Skenario filmJejak-Jejak Kecil ditulis Shinta Febriany. Selain artis dan aktor anakanak yang menjadi pemain utama,film yang mendapat dukungan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Makassar,juga melibatkan artis-aktor Sulsel seperti,Bahar Merdhu,Abdul Rojak,Irwanto Danumolyo, Rini Mustakim,kepala sekolah dan beberapa staf pengajar di SMP 15.Politikus Partai Demokrat Sulsel Aerin Nizar juga terlibat sebagai pemain.● SUPYAN UMAR Makassar

LKPJ Gubernur Sulsel 2011-Pemprov Sulit Berantas Buta Huruf

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/486322/

Saturday, 14 April 2012

SINDO-MAKASSAR – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) 2011dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, kemarin. Salah satu poin penting dalam pemaparannya yakni , Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diklaim mengalami peningkatan menjadi 72,20 dari 71,62 di 2010.IPM meliputi angka harapan hidup dari 70,00 menjadi 70,28,angka melek huruf naik dari 87,75% menjadi 90,02%. Selain itu, terjadi kenaikan rata-rata lama sekolah naik dari 7,80 tahun menjadi 7,95 pada 2011. Sementara,daya beli masyarakat dari Rp630.00 naik menjadi Rp640.000.Kendati demikian, Syahrul mengakui masih ada yang belum terpenuhi dari target IPM dalam RPJMD 2008-2013. “Salah satunya adalah penurunan angka buta aksara yang didominasi usia 45 tahun ke atas. Ini yang sulit untuk diberantas,”ungkapnya. Untuk mencapai target IPM pada APBD 2011,Pemprov Sulsel menggelontorkan anggaran Rp175 miliar untuk pendidikan gratis dan Rp174 miliar untuk program kesehatan gratis dengan jumlah peserta 4,47 juta orang. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul juga memaparkan realisasi pendapatan daerah yang mencapai 100,12% dari target Rp3,106 triliun menjadi Rp3,110 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 99,39% atau Rp1,959 triliun dari target Rp1,971 triliun. Belanja daerah terealisasi 93,83% atau Rp3,177 triliun dari target Rp3,385 triliun. Pertumbuhan ekonomi diklaim 7,65% diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,50%. Sementara,Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dilihat dari nilai barang dan jasa Rp137 triliun atau naik dibanding 2010 yang hanya Rp117 triliun. Pendapatan perkapita masyarakat naik menjadi Rp16,82 juta dari Rp14,67 juta di 2010. Untuk urusan infrastruktur, melalui APBD 2011 Sulsel membangun ruas jalan provinsi 94,58 kilo meter (km),pemeliharaan berkala 20,5 km, pemeliharaan rutin 1.032 km, pembangunan/rehabilitasi jembatan 293,30 meter. Sampai 2011,kondisi jalan provinsi Sulsel masuk kategori baik dan sedang mencapai 77 persen atau 892 km dari panjang jalan provinsi 1.147,51 km. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Fraksi Demokrat, Aerin Nizar mengatakan, fraksinya masih akan mempelajari LKpj tersebut. “Kami akan mengkaji terlebih dahulu. Nanti di buku besar akan muncul secara detail penjelasan gubernur tadi dan itu akan dibahas pada tingkat pansus,”katanya. Hal senada diungkapkan anggota Fraksi Amanat Nasional, Buhari Kahar Muzakkar. Menurutnya, LKPj gubernur tersebut masih akan dibahas pada tingkat fraksi dan panitia khusus. Sementara itu, paripurna LKPJ Gubernur Sulsel 2011 dihadiri wakil gubernur Agus Arifin Nu’mang, beberapa kepala daerah seperti Wali Kota Makassar, Bupati Bantaeng, Maros, Pangkep, Enrekang, Luwu, Luwu Utara,Tana Toraja, Toraja Utara. Selain itu, hadir undangan dari Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Makassar. Terpisah,Pembantu Rektor VI Universitas Hasanuddin Dr Dwi Aries Tina NK MA mengemukakan, secara umum,LKPJ gubernur 2011 sudah memuaskan.“ Itu kalau dilihat dari indikator peningkatan anggaran, realisasi yang sampai 100%, masuk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Persoalannya realitasnya di lapangan, apakah dirasakan oleh rakyat. Sekarang harus di back up dengan data-data lain sebagai pembanding untuk mengetahui implementasinya. Misalnya disebut jumlah angkatan kerja dan pencari kerja sekian,mesti ada data pembanding dari organisasi pekerja,”ucapnya. ● supyan umar

Ranperda Kemiskinan Hujan Kritik

http://www.fajar.co.id/read-20120412184436-ranperda-kemiskinan-hujan-kritik 

Jumat, 13 April 2012 | 18:44:36 WITA | 37 HITS

MAKASSAR, FAJAR -- Rapat Paripurna tentang pandangan umum fraksi terkait usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) penanggulangan kemiskinan dan Ranperda pencabutan perusaaan daerah (Perusda) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Kamis, 12 April diwarnai hujan kritikan dan pertanyaan.

Pandangan umum pertama dari Fraksi Golkar yang disampaikan, Burhanuddin Baharuddin. menurut Bur, Ranperda penanggulangan kemiskinan membutuhkan pemikiran dan strategis maksimal.

"Kemiskinan terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, makanya apakah Ranperda penanganan kemiskinan itu masih penting. Kami menyarakan bahwa yang perlu dilakukan adalah langkah strategis untuk menghadirkan lapangan pekerjaan," kata Bur.

Kritikan semakin banyak saat Aerin Nizar dari Fraksi Demokrat menyampaikan pandangan fraksinya. Dalam pandangan umum yang dibacakan Aerin banyak memaparkan kelemahan pemerintan Sulsel dalam hal penanganan kemiskinan. Salah satu fakta yang dipaparkan yakni data BPS yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah warga miskin di Sulsel sekitar 2.600 orang selama enam bulan terakhir.

"Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel yang terlalu tinggi itu, hanya dinikmati kalangan masyarakat menengah ke atas saja. Selain itu, fakta ini juga menunjukan ketidakseriusan Pemprov dalam menangani kasus kemiskinan di Sulsel," tegas Aerin.

Hanya saja Aerin menilai Ranperda penanganan kemiskinan yang diusulkan gubernur itu tidak serius disusun. Fraksi Demokrat bahkan menilai naskah Ranperda yang diusulkan Pemprov merupakan copy paste dari Ranperda penanganan kemiskinan Kota Semarang.

"Setelah kami membaca secara seksama, kami menemukan sekitar 95 persen kalimat dalam naskah Ranperda itu persis sama dengan Ranperda penanganan kemiskinan Kota Semarang," tambahnya.

Aerin juga mengomentari Perda Sulsel nomor 8 tahun 2003 tentang Perusda. Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat meminta penjelaskan tentang dasar pencabutan Perusda tersebut.  Sesuai usulan, setidaknya tiga Perusda dalam Ranperda itu yang diusulkan untuk dicabut. Ketiganya yakni Perusda Pariwisata, Telekomonikasi, dan Perhubungan.

Jafar Sodding yang membacakan pandangan umum Fraksi PKS juga mempertanyakan masalah nasib Perusda yang akan dicabut.

"Kalau alasan pencabutan itu karena Perusda tersebut tidak produktif lagi dalam menghasilkan PAD. Bagaimana dengan Perusda lain yang juga tidak produktif. Bagaimana dengan nasib para personel dari Perusda yang akan dicabut itu," timpal Jafar.

Dari sembilan fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya, rata-rata semua melontarkan kritikan dan meminta penjelasan dari dua usulan Ranperda yang disulkan Gubernur melalui Wagub 3 April lalu. (iad/pap)

Dua Fraksi Soroti Angka Kemiskinan Sulsel

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/486064/

Friday, 13 April 2012

Aerin Nizar-Fraksi Partai Demokrat Sulsel-Foto:Jusly Yani MAKASSAR – SINDO. Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Pasalnya, upaya menekan jumlah penduduk miskin masih tertinggal dari 16 provinsi di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Baik FPD maupun FPKS sama- sama melansir data Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) awal 2012 tentang 16 provinsi dengan angka penurunan kemiskinan penduduk rata-rata 5,26% diantaranta Aceh, Bengkulu, Sulawesi Tenggara,dan Sulawesi Barat. ”Capaian tingkat pertumbuhan ekonomi 8% yang dinyatakan diatas rata-rata pertumbuhan nasional,ternyata tidak berkorelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan,” kata juru bicara FPD Aerin Nizar saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap raperda di DPRD Sulsel, kemarin. Selain itu FPD juga menyajikan data BPS tentang jumlah penduduk miskin Sulsel meningkat dari 832.910 orang dari Maret 2011 menjadi 835.510 pada September 2011. Meski begitu, dari segi presentasi mengalami penurunan dari 10,29% menjadi 10,27%. Sementara, FPKS dengan juru bicara,Jafar Sodding,juga menyindir Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang sering mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Sulsel ratarata 8% serta banyaknya penghargaan yang diterima sepanjang 2008-2011. “Kedua penghargaan tersebut dipertanyakan banyak pihak. Awal 2012 media massa menyiarkan informasi Bappenas bahwa hanya 16 provinsi yang penurunan kemiskinannya melampaui penurunan angka kemiskinan nasional dalam lima tahun terakhir ratarata 5,26 persen,”ujarnya. Sementara,Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo langsung menjawab pertanyaan FPD dan FPKS dengan menyebut tidak masuknya Sulsel ke dalam 16 provinsi yang sukses menurunkan angka kemiskinan diatas 5% dalam lima tahun disebabkan penduduk Sulsel terlalu besar yakni 8 juta jiwa lebih. Syahrul juga menyebut, angka kemiskinan di Sulsel saat ini sudah berada pada posisi 8,8%. ● supyan umar

Demokrat Bilang Kemiskinan Meningkat, Gubernur Senyum

Jumat, 13-04-2012

http://www.beritakotamakassar.com/index.php?option=read&newsid=56714 

Demokrat Bilang Kemiskinan Meningkat, Gubernur Senyum

Ranperda Dianggap 'Copy Paste' dari Semarang

MAKASSAR, BKM -- Rapat paripurna DPRD Sulsel kemarin cukup menarik. Fraksi Partai Demokrat mengkritik habis-habisan Pemerintah Provinsi Sulsel. Gubernur yang dimintai komentarnya terkait kritikan itu, hanya tersenyum. Rapat paripurna ini dengan agenda pandangan fraksi-fraksi terhadap dua Ranperda mengenai penanggulangan kemiskinan dan pencabutan Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Perusda Pariwisata, Telekomunikasi, dan Perhubungan. Rapat dihadiri langsung Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Wagub Agus Arifin Nu'mang.

Dalam rapat itu, Fraksi Partai Demokrat mengungkapkan meningkatnya data jumlah warga miskin yang ada di Sulsel. "Data warga miskin di Sulsel pada Maret 2011 sebanyak 832.910 bertambah 2.600 sehingga menjadi 835.510 pada September 2011," ucap juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Aerin Nizar.

Aerin Nizar menegaskan bahwa data dari BPS memperlihatkan angka kemiskinan yang tumbuh sebesar 2600 orang selama enam bulan. "Meski dari prosentase penduduk miskin cenderung menurun yaitu 10,29 persen menjadi 10,27 persen," katanya.

Fraksi Demokrat juga menyesalkan tidak masuknya Sulsel dalam data yang dirilis Bappenas awal 2012. Dalam rilis Bappenas terdapat 16 provinsi yang mengalami angka penurunan kemiskinan penduduk rata-rata 5,26 persen selama lima tahun terakhir, sementara Sulsel tidak masuk dalam 16 provinsi tersebut.
Selain itiu, FD juga mengkritik Ranperda penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, Ranperda ini tidak disusun secara serius dan tidak didasari oleh cara pandang yang tepat oleh tim Pemprov.
Bahkan, FD menemukan sekitar 90 persen lebih kalimat dalam ranperda sama persis dengan perda penanggulangan kemiskinan yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang. "Dengan kata lain Ranperda ini hanyalah sebuah upaya mengcopy paste," ucap anggota Komisi D DPRD Sulsel ini.
Selain FD, kritik sama juga disampaikan Fraksi PKS melalui juru bicaranya Jafar Sodding terkait data kemiskinan serta upaya Pemprov yang dinilai belum maksimal.

Mendapat kritik dari FD dan FPKS, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang dimintai tanggapannya usai rapat paripurna bersama Wagub Agus Arifin Nu'mang hanya tersenyum. "Saya menghargai sebagai hal yang positif, karena itu sebuah kritik yang membangun," ucap SYL.

Terkait kritik FD yang menyorot meningkatnya angka kemiskinan yang disampaikan Aerin Nizar, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel, Agus Sumantri tidak membantahnya. Hanya saja, kata Agus, yang diangkat FD merupakan data angka tahun 2010. "Bukan data angka tahun 2011," jelasnya.
Kritik sama juga dilontarkan Direktur Advokasi Kinerja Legislativ Kopel Indonesia, Madjid Bati, di sela-sela pelaksanaan rapat paripurna.

Madjid menilai Ranperda penanggulangan kemiskinan yang disodorkan Pemprov Sulsel ke dewan dinilai cara-cara baru untuk mengelabui pihak legislatif.

Dalam kajian Kopel, ditemukan Ranperda yang dibuat tidak melibatkan masyarakat dan kajian yang mendalam, tetapi hanya sekadar mengandalkan studi banding mencari 'wahyu' kemudian dilegitimasi menjadi sebuah Perda. "Inilah cara baru Pemprov Sulsel mengelabui DPRD Sulsel," tegas Madjid Bati.
Rapat paripurna DPRD Sulsel dipimpin HM Roem, Andry Arief Bulu, Andi Akmal Pasluddin serta dihadiri pejabat eselon pemprov Sulsel.

Hari Ini, Paripurna Penetapan Rotasi Komisi

http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=84258 Kamis, 12-04-2012

Suasana Penetapan Pimpinan Komisi MAKASSAR, UPEKS--Setelah mengalami penundaan beberapa waktu lalu, akhirnya rotasi perangkat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel akan ditetapkan di paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/4) hari ini. Penetapan rotasi perangkat dewan tersebut akan dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna, yang dihadiri oleh pimpinan DPRD, bersama seluruh anggota dewan.  "Besok itu paripurna penetapan rotasi perangkat dewan," jelas Abdul Kadir Marsalih, Sekretarris DPRD Sulsel. Ia menjelaskan, rotasi yang dilakukan itu nantinya merupakan pergantian posisi ketua komisi, pimpinan Baleg, pimpinan Bamus, dan seluruh perangkat kerja di Komisi.  Selain itu, ada beberapa agenda yang akan dibahas dalam paripurna tersebut, termasuk penempatan posisi seluruh anggota komisi yang diusulkan setiap fraksi. Dimana posisi Ketua Komisi A akan dijabat Ajiep Padindang, dan Ketua Komisi B Aerin Nizar, Komisi C Amru Saher, Komisi D Adil Patu, dan Komisi E Tenri Olle Yasin Limpo. Sementara untuk pimpinan Baleg tak mengalami perubahan.  Penundaan tersebut, akibat belum adanya, instruksi rolling yang dilakukan oleh Fraksi Hanura. Namun saat ini semuanya sudah final, tinggal ditetapkan dalam paripurna. ()

Gubernur Sulsel Belum Mumpuni Tangani Kemiskinan

http://makassar.tribunnews.com/2012/04/12/pan-gubernur-sulsel-belum-mumpuni-tangani-kemiskinan 

 

Tribun Timur - Kamis, 12 April 2012 23:09 WITA

ilustrasi kemiskinan

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Angka pertumbuhan ekonomi Sulsel delapan koma sekian persen yang selalu dibangga-banggakan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) menuai sorotan tiga fraksi DPRD Sulsel.

Mereka adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Demokrat.

Sorotan bertubi-tubi ketiga partai besar Sulsel ini disampaikan saat belangsung paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peratuaran Daerah (Ranperda) Penanggulangan Kemiskinan dan Ranperda penghapusan dua perusahaan daerah (perusda), serta pandangan gubernur atas Ranperda inisiatif DPRD tentang perlindungan pekerja rumah tangga dan Ranperda jasa konstruksi.

Hadir dalam bahasan Ranperda yang menghabiskan dana APBD senilai Rp 17 Miliar ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, dan Ketua DPRD Sulsel Muhammad Roem SH.

Hadir pula Wakil Ketua DPRD Sulsel Andi Akmal Pasluddin, Wakil Ketua Ashabul Kahfi, Wakil Ketua Andry A Bulu dan 60 anggota legislatif DPRD Sulsel sertai belasan pegawai SKPD Pemprov Sulsel.

"Pertumbuhan ekonomi Sulsel rata-rata di atas delapan persen, sejumlah penghargaan yang diperoleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sejak 2008,  akan tetapi kedua kebanggaan tersebut tidak relevan pembangunan masyarakat Sulsel dan mengurangi kemisikinan. Sulsel tidak masuk 16 provinsi yang lebih baik penurunan angka kemiskinannya," kata juru bicara (Jubir) FPKS Jafar Sodding.

Jubir PAN Djamaluddin Jafar menyebut, ada kesalahan manajemen Pemprov Sulsel dalam menangani kemiskinan. Dalam artian Gubernur Sulsel beserta jajarannya belum mumpuni mengentaskan masalah kemiskin rakyat Sulsel.

"Penanggulangan kemiskinan di Sulsel, tidak ada yang ingin miskin, adalah kebodohan akibat salah urus. Langkah strategis dan sangat menentukan masa depan Sulsel yang lebih baik. Target kita penurunan Sulsel dua persen per tahun," kata Djamaluddin.

Sementara Fraksi Demokrat menyorot keras relevansi pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan SYL. Jubir FPD Aerin Nizar mengatakan, SYL keliru mendengung-dengunkan pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya mengurangi kemiskinan sekaligus menuju pembangunan ekonomi rakyat Sulsel.

"Mengurangi angka kemiskinan tidak bisa ditunda lagi, Bappenas merilis pertumbuhan ekonomi Sulsel tidak berkorelasi positif dalam mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi pesat hanya dinikmati kelas menengah ke atas. Pertumbuhan ekonomi tidak untuk rakyat kecil," kata Aerin kepada Syahrul. (*/tribun-timur.com)

Perempuan Harus Bisa Menunjukkan Kualitasnya

http://www.makassarterkini.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3687:aerin-nizar-sp-mhumresc&catid=46:sosok&Itemid=61

Aerin Nizar, SP, MHumRes

MAKASSAR TERKINI-Meskipun sibuk bekerja, Aerin Nizar, SP, MHumResc tetap mampu menyeimpabangkan  peran sebagai ibu rumah tangga tugas sebagai wakil rakyat. Agar tidak dipandang sebelah mata, menurutnya, seorang perempuan harus mampu menunjukkan kualitasnya.

Bisa ceritakan bagaimana kehidupan masa kecil ibu?
Saya anak tertua dari empat bersaudara, dan saya anak perempuan pertama. Masa kecil saya biasa-biasa saja, sama dengan anak-anak kebanyakan. Saya lahir dan besar di Makassar, dan sekolah SD di Mangkura, lanjut di SMP Katolik Rajawali dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Makassar.
Sewaktu sekolah, saya sama seperti anak-anak lain. Hanya saja, selain kegiatan sekolah, saya juga banyak mengikuti berbagai kegiatan ekstra kurikuler.

Kenapa ibu memutuskan untuk terjun dalam dunia politik?
Setelah menyelesaikan kuliah di Australia, tahun 2000 saya kembali ke Makassar, dan bekerja di salah satu NGO internasional. Proyek-proyek mereka, banyak yang sangat pro ke masyarakat miskin. Saya pun mulai banyak belajar tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dengan masuk ke partai politik, saya berfikir akan bisa ikut serta dalam pembuatan kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Akhirnya saya memilih masuk ke Partai Demokrat.  

Bagaimana aktifitas Ibu di partai politik dan DPRD Sulsel?
Saat ini, DPD Partai Demokrat Provinsi Sulsel dibawah nahkoda Ilham Arief Sirajuddin, saya dipercaya sebagai Wakil Sekertaris. Saya terpilih sebagai wakil rakyat DPRD Sulsel untuk masa bakti 2009 – 2014. Di DPRD Sulsel, saya dipercaya duduk di Komisi D sampai bulan April 2012, dimana Komisi D membidangi pembangunan dan infrastruktur. Selain itu, saya juga duduk di Badan Anggaran.Saat ini saya dipercaya sebagai Ketua Komisi B yang membidangi Ekonomi.

Diluar aktifitas di DPRD Sulsel, bagaimana ibu juga menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga?
Mengurus suami dan anak-anak merupakan kodrat sebagai ibu rumah tangga. Untuk menyeimbangkan tugas sebagai ibu rumah tangga dengan anggota dewan, yang saya lakukan adalah mengatur manajemen waktu. Sepagi mungkin saya menyiapkan sarapan buat suami suami dan anak-anak. Setelah shalat subuh, saya sudah di dapur menyiapkan sarapan. Setelah anak-anak ke sekolah, barulah saya siap-siap ke kantor. Seperti begitulah saya kira-kira sehari-hari.

Bagaimana ibu melihat perjuangan sosok Kartini dahulu, jika dibandingkan dengan Kartini jaman sekarang?
Kalau kita kembali ke sejarah Kartini, kita melihat perjuangan seorang perempuan yang memperjuangkan kesetaraan, dimana beliau membangun sekolah gratis di Jepara. Selain itu, Kartini juga senang bersahabat dengan tulisan penanya. Kartini merupakan sosok perempuan yang ingin selalu memperluas wawasannya.

Nah, pada jaman sekarang, sayang sekali setiap tanggal 21 April itu bisa dikatakan hanya ceremony belaka. Setiap peringatan hari Kartini, kita cuma memakai kebaya, sebagai perlambang kita merayakannya. Saya takutkan nanti anak saya cuma mengenal hari Kartini hanya sebagai hari kebaya, padahal itu salah.

Harusnya kita mengenal sosok Kartini leboh dekat. Kartini merupakan wanita yang haus ilmu pengetahuan. Perempuan jaman sekarang harus mencontoh Kartini yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar akan ilmu pengetahuan. Bagaimana mau berteriak emansipasi, kalau perempuan sendiri tidak bisa meningkatkan kualitas diri.

Kedua, Kartini itu kritis. Walaupun dengan tradisi Jawa, dia itu berani berontak. Itu bisa terlihat dari beberapa tulisannya, yang memprotes budaya kawin paksa, budaya anak laki-laki didahulukan dibandingkan anak perempuan, ketika harus bersekolah. Kita juga sebagai kartini jaman sekarang harus bisa kritis, kalau ada sesuatu yang salah.

Terakhir yang saya tangkap dari sosok kartini, beliau  itu gigih mengejar impinannya. Walaupun melihat ada keterbatasan di dalam dirinya, beliau memberdayakan perempuan-perempuan yang tidak mampu di kampungnya. Kartini sekarang juga harus gigih. Kalau sudah ada impian, harus gigih untuk memperjuangkannya.


Profil
Nama    : Aerin Nizar, SP, MHumResc.
Lahir     : Makassar, 3 Maret 1975
Suami    : Drs. Andi Nasrun Tahir
Anak     : 3 orang ( tiga )
1.    Andi Atthoriq Nasrun (12 thn)
2.    Andi Ershad Nasrun (4 thn)
3.    Andi Aurelie A. Nasrun  (1,5 thn)

Pekerjaan dan Jabatan
-    Ketua Komisi B DPRD Propinsi Sulawesi Selatan 2012-2014
-    Anggota DPRD Prop. Sulawesi Selatan Periode 2009-2014
-    Anggota Komisi D, membidangi Pembangunan dan Infrastruktur.2009-2012
-    Anggota Badan Anggaran DPRD Prop. Sulsel 2009-2014

Organisasi
-    Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Periode 2009-2014
-    Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Prop. Sulawesi Selatan Periode 2010-2015

Pendidikan :
SDN Mangkura Makassar (1986)
SMP Katolik Rajawali Makassar (1990)
SMA Negeri 1 Makassar (1993)
S1-Sarjana Pertanian, Jurusan Sosek Pertanian UNHAS, Makassar (1998)
S2-Master of Human Resource Manajemen, Curtin University of Technology Perth, Australia (2002)
Kandidat Doktor Ilmu-Ilmu Pertanian, Pascasarjana UNHAS, Makassar (2010-sekarang)

Mesjid Terapung Makassar, Himpun Dana dari Donatur PDF Print

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/484374/

Sunday, 08 April 2012

SINDO-Makassar. TAK mudah untuk mewujudkan pembangunan masjid yang menampung sekitar 400 jamaah ini.Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin sampai harus bergerilya dan meminta keikhlasan sejumlah pihak untuk menjadi donatur guna merampungkan masjid tersebut. Hal ini dilakukan karena pembangunan tersebut sama sekali tidak dialokasikan khusus ke dana APBD Makassa.Padahal, dalam kenyataannya, yang mengusulkan ide masjid terapung merupakan orang berpengaruh di pemerintahan Makassar. Sengaja “power” itu tidak digunakan Ilham, sebab ini menjadi nazar atau keinginan pribadinya membangun tempat ibadah untuk kepentingan banyak orang. Makanya, untuk memulai tahapan awal tersebut dan merangsang donatur lainnya menyumbangkan dananya Ilham berinisiatif dengan tidak mengambil honornya sejak menjabat sebagai wali kota.Honor tersebut dialihkan untuk mendanai masjid tersebut yang saat ini telah menyerap dana Rp7 miliar, dari yang tersisa kebutuhan sekitar Rp2 miliar untuk finishing. “Sudah menjadi komitmen saya untuk tidak memanfaatkan dana APBD, tapi meminta bantuan ke donatur meski kenyataannya untuk kepentingan publik,”ujarnya. Bak Gayung bersambut, keinginan Ilham untuk membangun masjid tanpa mengalokasikannya di APBD mendapat respons dari sejumlah pihak baik dari kalangan pengusaha maupun pejabat termasuk Menteri Agama Suryadharma Ali yang menyumbang sebesar Rp25 juta ketika melakukan pengecoran pertama. Tak hanya itu,mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla melalui Hadji Kalla Group juga menyumbangkan pengecoran perdana dan tiang beton senilai Rp1,2 miliar dan menyusul beberapa pengusaha, tokoh masyarakat dan tokoh agama seperti yang diberikan Bos besar BPR Hasamitra dan juga tokoh masyarakat Tioghoa Yongris. “Kami tetap menanti bantuan donatur lainnya untuk penyelesaiannya, karena masih ada beberapa bagian perlu dipoles supaya hasilnya kian maksimal,”terangnya. Tak hanya berharap ke sejumlah donatur, sejuntai harapan besar juga disematkan Ilham ke masjid tersebut. Dia menjelaskan, kedepan tidak saja kegiatan salat bisa dilaksanakan di masjid tersebut, tapi juga kegiatan ibadah lainnya, seperti dibuka untuk umum yang akan melakukan akad nikah, tempat syiar agama Islam lewat kajian maupun diskusi. Masjid tersebut juga diharapkan bisa menjadi tempat pelaksanaan sholat Id,dimana imamnya berada di masjid dan jamaah menempati anjungan yang mampu menampung ribuan orang. Termasuk,jelas Ilham,menjadi obyek wisata bagi siapa saja yang melintasi lokasi tersebut, seperti yang ada di masjid Jeddah. Meski tak ada sesuatu yang spesial di dalamnya, tapi tetap saja orang yang melintas dilokasi itu bisa transit. “Sengaja desainnya dipercantik dan dilengkapi dengan ornamen,supaya setelah mereka sholat juga bisa melihat keindahan di dalam masjid dan mengabadikannya,”harapnya. Komitmen Ilham untuk membangun masjid tersebut, diakui Anggota DPRD Sulsel asal Makassar Aerin Nizar patut diacungi jempol. Apalagi, Ilham dinilai tidak pernah berhenti memotivasi para donatur berkontribusi di masjid tersebut. “Yang luar biasa dari wali kota, dia bisa mewujudkan mimpinya agar Makassar punya masjid tanpa membebani APBD. Padahal, kebanyakan ditemukan pemimpin suatu daerah bisa saja dengan mudah menganggarkannya , tapi itu tidak dilakukan,”tuturnya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Makassar Rusmayani Majid berjanji, akan menata objek wisata religi tersebut, karena kehadirannya dipastikan akan menjadi daerah tujuan wisata baru bagi wisatawan. suwarny dammar

Ketua Demokrat Mariso dan Biringkanaya Terpilih Aklamasi

http://koranmakassaronline.com/ketua-demokrat-mariso-dan-biringkanaya-terpilih-aklamasi/

7 April 2012  

Makassar, KOMA –  Musyawarah Anak Cabang II (Musyancab II) yang digelar Partai Demokrat tingkat kecamatan Mariso dan Biringkanaya menetapkan Ketua Periode 2012-2017 secara Aklamasi. Sabtu, 7/4/2012

Acara yang bertempat di Sekretariat DPC Kota Makassar, Jl. Abdurrahman Basalamah (dulu Jl. Racing Center)itu menetapkan Andi Hasib Ramli sebagai Ketua DPAC Mariso dan Aminuddin Sebagai Ketua DPAC Biringkanaya.

Andi Hasib Ramli yang akrab disapa Dicky ini, menegaskan akan bekerja maksimal untuk memenangkan partai Demokrat di Kecamatan Mariso. Ia menargetkan 80 persen suara akan diraih wilayahnya untuk pemilihan umum akan datang.

“Kami tidak mau banyak bicara, tapi kami mau banyak bekerja,” Tegas Dicky diiringi tepuk tangan peserta.
Senada dengan Dicky, Aminuddin pun berjanji akan memenangkan Demokrat di wilayahnya. “Agenda Politik ke depan memang berat, tapi kita harus terus konsolidasi, koordinasi dan bekerja keras,” ujarnya.
Hadir dalam Musyancab itu, Ketua Demokrat Kota Makassar, Adi Rasyid Ali sekaligus membuka acara, Anggota DPRD Kota Makassar, Suwarno Arifin, Anggota DPRD Sulsel, Aerin Nizar, dan sejumlah pengurus lainnya.

Dijadwalkan bulan April ini seluruh kecamatan telah menggelar Musyancab II dan akan dipusatkan di sekretariat Demokrat Kota Makassar. (NR.1006)

Pakaian Wali Kota, Tanda Tangan Gubernur

http://beta.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=83766
Pakaian Wali Kota, Tanda Tangan Gubernur. Ketika IAS Mendaftar di PKB MAKASSAR,

UPEKS --Bakal calon gubernur Sulsel Ilham Arief Sirajuddin mengembalikan formulir pendaftaran calon gubernur dari PKB di Sekretariat DPW PKB Sulsel, Jl Abdullah Dg Sirua, Makassar, kemarin. IAS datang ke tempat PKB masih mengenakan pakaian dinas lantaran kesibukannya sebagai wali kota Makassar. Di sana IAS diterima Ketua DPD PKB Sulsel Abu Djaropi dan Sekretaris Dewan Syuro PKB Wahyuddin Kessa serta sejumlah pengurus harian DPD PKB Sulsel. Sementara dari Tim IAS didampingi pengurus DPD Partai Demokrat (PD) Sulsel Nimatullah, Januar Jauri Darwis, Yusa Rasyid Ali, Aerin Nizar, dan Syamsu Rizal. "Pengengembalian formulir ini sebagai syarat memenuhi mekanisme yang telah ditetapkan PKB Sulsel. Mudah-mudahan PKB bisa bersama kami. Insya Allah, Ilham Gubernur," kata IAS. Dengan mendaftarnya dirinya di PKB, IAS mengatakan ini merupakan ajakan bagi PKB untuk dapat mengisi "Rumah Rakyat" yang akan dibangunnya. "PKB merupakan partai kedua yang saya tempati mendaftar, dan saya akan mencoba melakukan komunikasi dengan Parpol lain untuk masuk sebagai bagian Semangat Baru," ungkapnya usai melakukan pendaftaran.

 Dirinya menjelaskan, bahwa saat ini PD masih intens melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai yang telah dikunjunginya untuk melakukan silahturahmi dan berharap dengan silahturahmi yang dilakukan, dirinya akan memikat semua Parpol untuk masuk dalam koalisi nasionalis dan religius. Dia juga berharap besar kepada partai politik yang selama ini di liriknya seperti PKS, PAN, PBR, dan PDIP, akan ikut dalam rumah yang akan membawa Sulsel lebih baik. "Kalau bisa semua partai saya ajak masuk dalam koalisi Rumah Rakyat, dan menjadikan koalisi tersebut sebagai bagian untuk membangun Sulsel," tambahnya. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan DPW PKB Wahyuddin yang mendampingi Ketua DPW PKB Abu Djaropi, mengungkapkan, pendaftaran yang dilakukan IAS merupakan kandidat pertama calon gubernur yang melakukan pendaftaran di PKB. "Kita maunya kalau cuma satu pendaftar, ya satu saja," terangnya.

Berpakaian Dinas Ilham Kembalikan Formulir PKB

http://makassar.tribunnews.com/2012/04/03/dengan-pakaian-dinas-ilham-kembalikan-formulir-pkb

3 April 2012 17:01 WITA

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bakal calon gubernur Sulsel Ilham Arief Sirajuddin mengembalikan formulir pendaftaran calon gubernur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sekretariat DPW PKB Sulsel, Jl Abdullah Dg Sirua, Makassar, Selasa (3/4/2012).

Ilham diterima Ketua DPD PKB Sulsel Abu Djaropi dan Sekretaris Dewan Syuro PKB Wahyuddin Kessa serta sejumlah pengurus harian DPD PKB Sulsel. Ilham hadir didampingi pengurus DPD Partai Demokrat (PD) Sulsel Nimatullah, Januar Jauri Darwis, Yusa Rasyid Ali, Aerin Nizar, dan Syamsu Rizal. "Pengengembalian formulir ini sebagai syarat memenuhi mekanisme yang telah ditetapkan PKB Sulsel. Mudah-mudahan PKB bisa bersama kami. Insya Allah, Ilham Gubernur," kata Ilham disambut aplaus elit PKB. Dalam foto, tampak Ilham yang juga Wali Kota Makassar masih berpakaian dinas sipilnya.(*) Penulis : ilham Editor : redo

Rotasi Pimpinan Komisi

http://cakrawalaberita.com/politik/amru-jadi-ketua-komisi-c

SELASA, 03 APRIL 2012 12:41

MAKASSAR, CAKRAWALA – Calon Ketua Komisi C, Ariady Arsal mengusulkan agar Ketua Fraksi PKS, Amru Saher menjadi Ketua Komisi C menggantikan dirinya, DPW PKS pun mengamini permintaan Ariady. “Memang benar saya sudah ditunjuk menjadi Ketua Komisi C,” kata Amru saat dimintai keterangannya kemarin, Senin, 2 April. Amru yang juga Sekretaris DPW PKS ini membeberkan, dengan digesernya dia dari Komisi D, Ariady Arsal yang sebelumnya menjabat Sekretaris Komisi C dipastikan menjadi Angggota Komisi D. Selain itu, Syamsari Kitta (sebelumnya Komisi E) dan Jafar Sodding (sebelumnya Komisi A) saling bertukar posisi. Syamsari menjadi anggota Komisi A sedang Jafar menjadi Sekretaris Komisi E. Adapun Hassana Lawang (Komisi B) dan Devi Santy Erawaty (Komisi E) tetap dikomisinya masing-masing.

Tidak hanya itu, jabatan di fraksi pun berubah sebab Amru kini menjadi Ketua Komisi C. Jabatan sebagai ketua fraksi kini dipegang Syamsari. Wakil ketua tetap Jafar Sodding, dan Ariady menjadi sekretaris fraksi menggantikan Syamsari. Sementara itu, di Demokrat, Aerin Nizar dipromosikan menjadi Ketua Komisi B mengantikan Yusa Rasyid Ali. Yusa sendiri akan dibawa ke Komisi C. Adapun Januar Jaury Dharwis tetap menjadi Sekretaris Komisi D. “Begitupun Irwan Pattawari tetap menjadi Koordinator Bamus DPRD Sulsel,” kata Ketua Fraksi Demokrat, Ni’matullah, kemarin . Berbeda dengan fraksi lainnya, Fraksi Golkar merombak total posisi legislatornya. Ketua Fraksi Golkar, Ajiep Padindang menjelaskan, semua legislator Golkar bergeser dari tempat mereka sebelumnya. “Semua berputar. Tidak ada yang tetap di komisinya,” kata Ajiep. (del/soe)

Pekan Ini Ketua Komisi Resmi Dirotasi

http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=83759

MAKASSAR, UPEKS – Rotasi perangkat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel, akhinya final. Rotasi itu akan dibahas dan disahkan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sulsel Selasa (3/4) malam.   Beberapa anggota dewan yang direncanakan untuk menjabat pemimpin komisi antara lain, Komisi A akan dipimpin Ajiep Padindang, Komisi B dipimpin oleh Aerin Nizar, pimpinan Komisi C Amru Saher, pimpinan Komisi D Adil Patu, dan pimpinan Komisi E Tenri Olle Yasin Limpo. "Penetapan ini nantinya akan ditetapkan dalam Paripurna besok malam, yang dirangkaikan dengan pembahasan empat Raperda yang diusulkan legislator dan eksekutif," ungkap Aerin Nizar, Politisi Demokrat, Senin (2/4) kemarin. Namun tak semua anggota dewan mengalami rotasi.

Ada beberapa anggota komisi yang juga tidak mendapat rotasi dan tetap berada di komisinya. Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara mengungkapkan, dirinya masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D dan untuk di komisi D ada 4 legislator yang masih menjabat di komisi tersebut. Khusus untuk Fraksi PPP, Andi Mariattang akan menjabat sebagai Anggota di Komisi E yang dulunya berada di Komisi A dan Taufik Zainuddin beralih ke Komisi C, dan Abubakar Wasahua akan berada di Komisi B menggantikan Taufik Zainuddin. "Insya Allah, rotasi ini akan berlaku di minggu ini, dan sisa di ketuk palu saja," pungkas Amir. ()