Monday, July 30, 2012

THR Memacu Produktivitas Perusahaan

 
Aerin Nizar, Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sulsel

RAKYAT SULSEL . THR keagamaan merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekerjanya. Oleh karena itu para pengusaha segera memberikan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu. Kepastian pembayaran THR tepat waktu akan membuat pekerja dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik sehingga diharapakan memacu peningkatan produktivitas perusahaan. Biasanya menjelang dan selama pelaksanaan hari raya Lebaran, pekerja dihadapkan pada tuntutan pengeluaran tambahan, Tentunya pekerja mengharapkan THR sebagai sumber pendapatan diluar upah untuk memenuhi kebutuhan tambahan tersebut. Berikut petikan selengkapnya.

+ Jadi kalau ada perusahaan yang dengan sengaja tidak memberikan hak karyawannya, maka langkah apa yang seharusnya diambil pemerintah dalam mengatasi masalah tahunan ini?
- Pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja harusnya mengambil langkah tergas dan jangan membiarkan perusahaan tidak membayarkanhak karyawannya untuk mendapatkan THR. Dengan adanya posko pengaduan THR yang dibentuk pemerintah, saya kira peemrintah cukup concern untuk masalah ini.

+ Seperti apa undang-undang yang harus dipatuhi para pengusaha?
- Kalau  menurut peraturan pemerintah, Permen No 4/MEN/ Tahun 1994 itu merupakan kewajiban karyawan ayang harus diberikan, seminggu sebelum hari raya tiba.  Kalau merujuk aturan yang ada mengenai waktu itu bukan hal yang wajib akan tetapi yang wajib disini keryawan harus menerima THR, dari tempatnya bekerja, dan menganai waktunya masa kerja itu semua telah diatur dalam undang-undang.

+ Kalau memang ada perushaan yang tidak memberikan harus diapakan perusahaan tersebut?
- Sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada maka setiap perusahaan wajib memberikan THR kalau pun ada perusahaan yang melanggar patut diberi sanksi. Meskipun saat ini baru awal bulan Ramadhan, alangkah baiknya perusahaan sudah mulai mempersiapkan mulai saat ini karena THR harus sudah diserahkan pada H-7.

+ Apa ada regulasi yang mengatur perusahaan dan pemerintah agar THR ini tertib dari tahun ke tahun?
-  Bagi perusahaan diwajibkan memberikan laporan kegiatan pemberian THR kepada Disnakertrans terkait. Laporan itu akan dijadikan acuan Dinaskertrans dalam pendataan. Sehingga dinas mudah mengidentifikasi perusahaan yang sudah dan belum membayar THR.
Pemberian THR merupakan kewajiban perusahaan yang pelaksanaannya wajib diawasi semua pihak.(lutfi/D)

Legislator Sebut Pasar Murah Disperindag Sulsel Bernuansa Kampanye

http://makassar.tribunnews.com/2012/07/30/legislator-sebut-pasar-murah-disperindag-sulsel-bernuansa-kampanye
Tribun Timur - Senin, 30 Juli 2012 14:34 WITA

dinusts.jpg
ilham/tribun timur
pasar murah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di Paotere, Makassar, Senin (30/7/2012)
Laporan: Ilham / Tribun Timur

MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM -- Ketua Komisi B DPRD Sulsel yang membidangi perekonomian Aerin Nizar menilai pembukaan pasar murah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di Paotere, Makassar, Senin (30/7/2012) bernuansa politik.

Aerin yang juga anggota fraksi partai Demokrat ini hadir selaku ketua Komisi B dan atas undangan Kadisperindag Sulsel Irman Yasin Limpo yang juga adik kandung calon gubernur incumbent Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini.

Menurut Aerin, panitia acara dan penyambutan acara pasar murah Disperindag tersebut penuh dengan atribut suksesi tim pemenangan Sayang (Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'manng) seperti Pakui Komandan dan Ayo'mi Komandan serta Sayang Komandan.

"Acara Disperindag ini ditengarai nuansa kampanye  yang dominan di kegiatan. Padahal, kegiatan ini didanai oleh APBD melalui Disperindag Sulsel. Banyak simbol-simbol dengan orang-orang yang berseragam PAKUI Komandan dan AYOmi Komandan, banyak yg datang dengan seragam dan simbol-simbol tersebut termasuk beberapa pengurus kadin," kata Aerin kepada Tribun Timur, Makassar, Senin (30/7)

"Embel-embel kampanyenya masih ada lagi, seperti pakai kata-kata Sayang. Ketua Panitia Ellong Chandra  pidato pake kata Syahrul mubarak, Syahrul ramadhan," Aerin menambahkan.

Pasar murah ala Disperindag Sulsel ini dilakukan di 27 titik di 24 kab kota. Pelaksanaan pasar murah dipaket beras, gula, minyak, susu, mentega senilai semua Rp 50 riba lebih murah 37 persen dari harga biasanya.

Jumlah total paket yakni 27 ribu paket. Makassar 4000 paket paket di empat lokasi yakni Lette, Mariso, Tallo, dan di Lapangan Hasanuddin.

Pembukaan pasar murah disperindag Sulsel adalah kerjasama dengan bank Indonesia Wilayah I Sulampuan, Bamus Perbankan daerah dan BUMD, Kadinda Sulsel, Kodam VII Wirabuana serta didukung oleh distributor, produsen dan dunia usaha lainnya.

Friday, July 27, 2012

Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah di Sulsel


Kamis, 26 Juli 2012


http://kinerjasulsel.blogspot.com/2012/07/anak-putus-sekolah-di-sulsel-pemprov.html
Kamis, 26 Juli 2012
JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyatakan siap menindak lanjuti temuan United Nations Children’s Fund (Unicef) terkait banyaknya anak-anak di Sulsel yang masuk kategori putus sekolah. 

Kendati demikian,Pemprov Sulsel meragukan data yang dilansir Unicef tersebut. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang dikonfirmasi terkait temuan Unicef tersebut mengaku kaget dan tidak yakin terkait validitas data yang dilansir Unicef perwakilan Sulawesi, Maluku, dan Papua.Alasannya, untuk pendidikan dasar dari SD dan SMP sudah digratiskan pada 24 kabupaten/ kota. Bahkan, tahun ini, program pendidikan gratis mulai menyentuh tingkat SMA.

“Saya belum dapat data dari Unicef soal anak putus sekolah. Jumlahnya itu tidak mainmain loh,makanya saya, tidak yakin kebenaran data tersebut,” tegasnya kepada SINDO, di Jakarta, kemarin. Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Perwakilan UnicefWilayah Sulawesi,Maluku, dan Papua, Purwanta Iskandar mengatakan,kini terdapat sekitar 2,5 juta anak usia sekolah di Sulsel yang berada di luar sekolah.

Menurut dia, anak-anak itu berada di jalan, mau pun dalam kondisi putus sekolah karena alasan ekonomi. Namun,banyak pihak meragukan validitas data tersebut. Unicef, kata Syahrul, seharusnya berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel terkait data tingginya anak-anak di Sulsel yang putus sekolah. Dengan demikian, pemprov bisa mengetahui daerah mana saja yang masuk kategori tertinggi anak putus sekolah mengingat pemerintah memiliki kewenangan untuk memaksakan orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Selain itu,Syahrul meminta Unicef menyerahkan temuan tersebut dan dipadukan dengan data yang dimilik pemprov. Hal ini penting untuk menemukan daerah dengan tingkat putus sekolah tertinggi sekaligus mencari solusi pemecahan masalah tersebut. “Perlihatkan datanya kepada saya supaya bisa diselesaikan ke daerah yang tingkat putus sekolahnya tinggi.Biar saya cek ulang ke daerah yang bersangkutan. Jangan lansir dimana- mana karena hanya memperkeruh masalah bukan menemukan pemecahan masalah,” tandasnya.

Menurutnya, untuk menekan angka putus sekolah cukup mudah jika ada data akurat dari lapangan. Pemprov siap menggunakan kewenangannya untuk memaksa orang tua menyekolahkan anaknya untuk pendidikan dasar. Menurutnya, tidak ada alasan orangtua tidak memberikan pendidikan kepada anak-anaknya karena biaya sudah ditanggung oleh pemerintah. “Memang ada yang putus sekolah tapi bukan karena biaya pendidikan tetap kondisi keluarga yang memaksa anakanak ikut membantu perekonomian orangtuanya.

Ini yang kadang terjadi,”ungkapnya. Terpisah, anggota Badan Anggaran DPRD Sulsel Aerin Nizar juga menyayangkan tingginya angka anak putus sekolah di Sulsel.Menurut dia,anggaran untuk pendidikan gratis di Sulsel pada 2012 ini mencapai Rp800 miliar.Hal itu bertujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), meningkatkan Angka partisipasi sekolah, dan menurunkan angka putus sekolah, serta membuat angka melek hurup Sulsel.

Namun, kenyataannya di lapangan berbeda. “Kalau saya, menjadi penting untuk mempertanyakan dana pendidikan gratis ini karena menunjukkan bahwa penetrasi anggaran yang demikian besar juga tidak berjalan efektif,” ujarnya. Dia menyebutkan angka partisipasi sekolah yang baru 53% untuk SMA dan 82% untuk SMP. Artinya, dari dua anak usia 16-18 tahun, ada satu yang tidak sekolah dan dari 100 anak umur 12-15 tahun ada 17 yang tidak sekolah.

“Ada masalah besar dan sangat signifikan di pendidikan gratis ini,”katanya. Mantan Rektor Universitas Muslim Indonsia (UMI) Mansyur Ramly menilai Pemprov Sulsel harus lebih hati-hati dalam mempromosikan pendidikan gratis. Dia beralasan, saat ini masih banyak komponen yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Di antaranya, buku- buku, pakaian sekolah, dan lain-lainnya, semua itu menjadi kendala bagi orangtua yang kurang mampu sebab memerlukan biaya. Selain itu, faktor kemiskinan juga menjadi penyebab. ● abriandi 

Thursday, July 26, 2012

PKS Bentuk Posko, Demokrat Galang Fraksi


http://www.ujungpandangekspres.co/pks-bentuk-posko-demokrat-galang-fraksi/

PKS Bentuk Posko, Demokrat Galang Fraksi

By ANDAR - Thu Jul 26, 2:59 am
Makassar, Upeks–Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Sulsel membentuk posko pemenangan bersama dengan tim pasangan Calon Gubernur Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin – Aziz Qahar Mudzakkar atau IA di grand Hotel Clarion. Ketua DPW PKS Sulsel, Ariady Arsal, menuturkan, pihaknya akan mengerahkan semua kadernya untuk bekerja memenangkan IA.
“Kami akan melakukan pertemuan di Grand Hotel Clarion dan dihadiri semua pengurus DPD PKS se Sulsel. Hal ini untuk memangun kesepahaman dan modal kerja antara tim IA dan tim PKS,” jelasnya, Selasa (24/7). Selai itu, pihaknya juga menyiapkan segmen tertentu membicarakan soal konstribusi suara untuk IA. “Rencaanya Anis Matta akan buka puasa bersama IA di Rujab Angin Mamimiri.
Setelah itu cermah Al Markaz lalu tarwih bersama, selanjutnya pengerahan kader untuk memenangkan IA. Ini juga akan dihadiri Ketua, Sekretaris, dan semua DPD-DPD PKS se Sulsel,” jelasnya. Ia menambahkan, pertemuan kader PKS juga untuk membangun kesepahaman model kerja PKS dengan Tim IA.
“Soal penyerahan rekomendasi belum ada kepastian, pada dasarnya kan sudah ke IA, itu hanya persoalan administrasi saja,” terangnya. Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggalang Koaliasi fraksi untuk mendukung dan memenangkan calon gubernur Sulsel pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahar Mudzakkar (IA).
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Sulsel, Aerin Nizar, mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi dan konsolidasi baik internal partai maupun eksternal partai Demokrat dengan mengajak sejumlah fraksi dari partai lain seperi Partai Hanura, PKS dan beberapa fraksi lain untuk bersama-sama mendukung IA.
Saat ini, IA telah memiliki 29 kursi dari sejumlah partai seperti Demokrat, PKB, PBR, PPDI, RepublikaN, Hanura dan PKS. Dukungan ini juga diperkuat dengan bergabungnya sejumlah partai Non Parlemen seperti PKPB, PSI, Pelopor, PPD, PNI Marhaen, PPI, PPRN, Partai Merdeka, PPPI, PPNU, Barnas, Partai kedaulatan, Pakar Pangan dan Partai Patriot. “Kami terus bekerja untuk memenangkan pasangan IA,” ujarnya. (mg03/jar)
Follow Ujungpandang Ekspres on Twitter, become a fan on Facebook. Stay updated via RSS

Wednesday, July 25, 2012

Koalisi Pilgub Berimbas ke Parlemen

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/513916/37/ PDF Print
Wednesday, 25 July 2012
MAKASSAR– Rivalitas antara duet incumbent Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) dengan penantangnya Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) mulai berimbas hingga di parlemen di Sulsel.

Partai politik (parpol) di DPRD Sulsel yang berkoalisi mendukung pasangan calonnya masing-masing, mulai menujukkan perbedaan pendapat dan keputusan di gedung aspirasi rakyat itu. Sebut saja parpol pendukung atau pengusung IA di DPRD Sulsel yang mulai melayangkan kritik terhadap duet incumbent.Bahkan,Fraksi Partai Demokrat Sulsel yang menjadi pengusung utama pasangan IA,mulai melakukan konsolidasi dengan para petinggi partai koalisi mereka.

Selain untuk penguatan basis suara dari konstituen para legislator, konsolidasi itu juga untuk lebih mempertajam kritikan terhadap pemerintahan di Sulsel yang dikendalikan Syahrul-Agus. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Sulsel Aerin Nizar mengatakan, Senin malam lalu, Fraksi Demokrat telah melakukan pertemuan dengan para anggota Fraksi Hanura di Hotel Aryaduta Makassar.

Selain itu, Minggu (22/7), Fraksi Demokrat juga melakukan pertemuan khusus dengan para anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperkuat konsolidasi dan rencana strategi pemenangan ke depan. “Pertemuan ini untuk kepentingan pilgub.Kami berharap konstituen dari para anggota legislatif bisa berkontribusi ke IA.

Kami juga menggalang koalisi fraksi untuk lebih banyak melakukan kritik ke pemerintah dan kebijakannya yang tidak berpihak pada rakyat,” tutur Aerin di ruang kerjanya, kemarin. Dia mengatakan, pasangan IA telah mendapatkan dukungan dari 30 kursi parpol parlemen,meskipun beberapa parpol pengusung belum menyerahkan rekomendasi secara langsung. Beberapa partai tersebut, seperti PKS,Hanura, RepublikaN,dan Partai Demokrat sendiri.

Pembentukan koalisi fraksi yang diprakarsai Fraksi Demokrat ini semakin mempertajam rivalitas Sayang dan IA di Pilgub. Sebelumnya,berbagai kritikan juga datang dari beberapa anggota DPRD Sulsel. Sebut saja anggota Fraksi Hanura Mukhtar Tompo yang sangat getol mengkritisi Mobil Toko (Moko) yang dicanangkan Pemprov Sulsel.Selain itu, anggota Fraksi PKS Jafar Sodding juga mengkritik program pendidikan gratis yang mengomparasikan dengan tingginya angka putus sekolah di Sulsel.

Selain parpol pengusung IA,parpol pendukung Gerakan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda’Na) juga beberapa kali melontarkan kritikan, baik ke duet incumbent maupun sesekali ke pasangan IA. Menanggapi hal itu,Ketua Fraksi Partai Golkar Sulsel Yagkin Padjalangi mengatakan, kritikan dari para legislator itu adalah hal biasa. Namun, dia tetap mengimbau agar melakukan kritik yang proporsional dan tidak membabi buta.

“Kami di Golkar juga kritis. Hanya saja saya berharap kritikan itu dilakukan secara proporsional. Kami tidak ingin hanya karena persoalan pilgub, lantas melakukan kritik yang asal kritik saja,” tutur Yagkin kepada SINDO,kemarin. Menurutnya,adanya koalisi fraksi yang diwacanakan tersebut adalah hal biasa dalam politik dan sebuah dinamika sesaat yang akan kembali mencair seusai pilgub nanti. “Itu biasa dalam dunia politik.

Kalau pun ada bias,itu tidak akan menimbulkan perpecahan,karena ini hanya dinamika sesaat saja,”paparnya. Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel ini mengatakan,jika memang kritik tersebut demi kepentingan rakyat,maka Golkar akan bersama memberikan peringatan ke pemerintah jika memang ada yang dinilai tidak sesuai atau menyimpang. Selamaini, katadia,fraksiGolkardengan 18 kursi selalu melakukan kritik jika memang ada hal yang dinilai perlu untuk dikritisi. ● jumardin akas

Koalisi Pilgub Berimbas ke Parlemen

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/513916/37/
PDFPrint
Wednesday, 25 July 2012
MAKASSAR– Rivalitas antara duet incumbent Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) dengan penantangnya Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) mulai berimbas hingga di parlemen di Sulsel.

Partai politik (parpol) di DPRD Sulsel yang berkoalisi mendukung pasangan calonnya masing-masing, mulai menujukkan perbedaan pendapat dan keputusan di gedung aspirasi rakyat itu. Sebut saja parpol pendukung atau pengusung IA di DPRD Sulsel yang mulai melayangkan kritik terhadap duet incumbent.Bahkan,Fraksi Partai Demokrat Sulsel yang menjadi pengusung utama pasangan IA,mulai melakukan konsolidasi dengan para petinggi partai koalisi mereka.

Selain untuk penguatan basis suara dari konstituen para legislator, konsolidasi itu juga untuk lebih mempertajam kritikan terhadap pemerintahan di Sulsel yang dikendalikan Syahrul-Agus. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Sulsel Aerin Nizar mengatakan, Senin malam lalu, Fraksi Demokrat telah melakukan pertemuan dengan para anggota Fraksi Hanura di Hotel Aryaduta Makassar.

Selain itu, Minggu (22/7), Fraksi Demokrat juga melakukan pertemuan khusus dengan para anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperkuat konsolidasi dan rencana strategi pemenangan ke depan. “Pertemuan ini untuk kepentingan pilgub.Kami berharap konstituen dari para anggota legislatif bisa berkontribusi ke IA.

Kami juga menggalang koalisi fraksi untuk lebih banyak melakukan kritik ke pemerintah dan kebijakannya yang tidak berpihak pada rakyat,” tutur Aerin di ruang kerjanya, kemarin. Dia mengatakan, pasangan IA telah mendapatkan dukungan dari 30 kursi parpol parlemen,meskipun beberapa parpol pengusung belum menyerahkan rekomendasi secara langsung. Beberapa partai tersebut, seperti PKS,Hanura, RepublikaN,dan Partai Demokrat sendiri.

Pembentukan koalisi fraksi yang diprakarsai Fraksi Demokrat ini semakin mempertajam rivalitas Sayang dan IA di Pilgub. Sebelumnya,berbagai kritikan juga datang dari beberapa anggota DPRD Sulsel. Sebut saja anggota Fraksi Hanura Mukhtar Tompo yang sangat getol mengkritisi Mobil Toko (Moko) yang dicanangkan Pemprov Sulsel.Selain itu, anggota Fraksi PKS Jafar Sodding juga mengkritik program pendidikan gratis yang mengomparasikan dengan tingginya angka putus sekolah di Sulsel.

Selain parpol pengusung IA,parpol pendukung Gerakan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda’Na) juga beberapa kali melontarkan kritikan, baik ke duet incumbent maupun sesekali ke pasangan IA. Menanggapi hal itu,Ketua Fraksi Partai Golkar Sulsel Yagkin Padjalangi mengatakan, kritikan dari para legislator itu adalah hal biasa. Namun, dia tetap mengimbau agar melakukan kritik yang proporsional dan tidak membabi buta.

“Kami di Golkar juga kritis. Hanya saja saya berharap kritikan itu dilakukan secara proporsional. Kami tidak ingin hanya karena persoalan pilgub, lantas melakukan kritik yang asal kritik saja,” tutur Yagkin kepada SINDO,kemarin. Menurutnya,adanya koalisi fraksi yang diwacanakan tersebut adalah hal biasa dalam politik dan sebuah dinamika sesaat yang akan kembali mencair seusai pilgub nanti. “Itu biasa dalam dunia politik.

Kalau pun ada bias,itu tidak akan menimbulkan perpecahan,karena ini hanya dinamika sesaat saja,”paparnya. Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel ini mengatakan,jika memang kritik tersebut demi kepentingan rakyat,maka Golkar akan bersama memberikan peringatan ke pemerintah jika memang ada yang dinilai tidak sesuai atau menyimpang. Selamaini, katadia,fraksiGolkardengan 18 kursi selalu melakukan kritik jika memang ada hal yang dinilai perlu untuk dikritisi. ● jumardin akas 

Tuesday, July 24, 2012

Harga Kedelai Selangit, Usaha Tahu Tempe Menjerit

Harga Kedelai Selangit, Usaha Tahu Tempe Menjerit

 http://rakyatsulsel.com/sudah-20-pengusaha-gulung-tikar.html
Sejumlah usaha tahu tempe di Kota Makassar terancam gulung tikar karena harga kedelai naik dua kali lipat.

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR -Naiknya harga eceran kedelai di pasar global belakangan ini, juga dirasakan di daerah ini. Banyak usaha tahu tempe kelimpungan. Harga eceran kedelai yang sudah menembus Rp8.000 per kilogram membuat para pengusaha terpaksa menutup usahanya. Bahkan,  di Kota Makasar,  sudah 20 usaha produsen tahu tempe gulung tikar lantaran bahan baku kedelai naik terus.
Sejumlah produsen tahu dan tempe di Makassar menjerit karena kenaikan harga kedelai yang sangat drastis hinga 35 persen. Produsen tahu dan tempe berhenti memproduksi karena tidak mampu menanggung biaya produksi. Harga kedelai yang biasanya berkisar Rp5.500-Rp6.500 per Kilogram (Kg), sejak dua pekan terakhir naik menjadi Rp 8.000 per Kg. Jika kenaikan itu terus berlanjut, diperkirakan akan lebih banyak produsen yang bakal gulung tikar.

Bunari, salah seorang produsen tahu di Jl Muhammad Yamin Makassar, kepada Harian Rakyat Sulsel, Senin (23/7), mengatakan, kondisi ini sangat memberatkan produsen tahu dan tempe. Banyak produsen yang mengeluh, bahkan sudah 20 produsen tahu dan tempe yang menghentikan usahanya karena sulit memenuhi biaya produksi yang diakibatkan tingginya harga kedelai.
“Saya dan produsen lainnya merasa kesulitan memproduksi tahu dan tempe karena harganya naik hingga 35 persen. Biasanya harga kedelai berkisar Rp5.500-Rp6.500 per kilogram sejak dua pekan terakhir naik menjadi Rp8.000 per kilogram. Akibatnya, saya juga menaikkan harga penjualan tahu dari Rp24 ribu per kotak menjadi Rp26 ribu per kotak.  Menurut saya harga inipun belum sesuai, seharusnya harga jual Rp30 ribu per kotak baru bisa stabil penjualan dan produksi,” jelasnya.

Bunari menyatakan, selain menaikkan harga jual, pihaknya juga mengurangi jumlah produksi. Biasanya, dalam sehari mampu memproduksi tahun hingga 500-600 Kg, sejak harga kedelai melambung tinggi pihaknya hanya bisa memproduksi 300-400 kilogram per hari.
“Strategi pengurangan jumlah produksi ini dilakukan untuk mengantisipasi tingginya harga kedelai. Selain itu, ini merupakan cara agar produksi tetap jalan, karena jika saya tidak melakukan pengurangan maka bisa dipastikan juga saya berhenti produksi tahu. Tetapi, jika hal ini berlangsung lama saya juga tidak tahan dan tidak sanggup menanggung bisaya produksi yang sangat tinggi, saya bisa menyusul teman produsen lain yang sudah gulung tikar,” tandasnya.

Riadi, salah seorang produsen tempe juga mengakui, dirinya merasa sangat kesulitan memproduksi tempe karena biaya kedelai mahal. Jika dihitung biaya produksi dan penjualan sangat tidak sebanding, bahkan bisa dikatakan tidak ada keuntungan alias rugi.
“Saya biasa produksi tempe sebanyak 200 Kg per hari dengan biaya produksi sebesar Rp 1,6 juta yang parahnya keuntungan saya hanya Rp 40 ribu. Bisa dibayangkan betapa tidak seimbangnya antara biaya produksi dan keuntungan. Jika kondisinya begini terus produsen mana yang tidak gulung tikar,” keluhnya.
Sriwayati juga merasakan hal yang sama. Produsen tahu ini, mengaku sangat sulit memproduksi tahu karena biaya kedelai yang sangat melambung tinggi. Dia menyatakan, biasanya membeli kedelai per ton seharga Rp6,5 juta sekarang mencapai Rp8 juta per ton.

“Siapa yang tidak merasa kesulitan jika harganya mencekik begitu, apalagi keuntungannya sedikit, kalau begini terus bisa-bisa saya bangkrut. Sudah banyak teman-teman saya yang tutup usahanya karena tidak mampu menanggulangi bisaya kedelai yang sangat tinggi,” ucapnya.
Sriwayati menambahkan, seharusnya pemerintah tidak menutup mata dengan kondisi produsen tahu dan tempe yang kesulitan. Semua produsen tahu dan tempe di sini sepakat jika pemerintah harus turun tangan untuk menstabilkan harga kedelai.

“Pemerintah harus segera turun tangan jangan membiarkan kami kesulitan terus. Seharusnya ada langkah kongkret yang diambil pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai sehingga produsen yang gulung tikar bisa beroperasi lagi sebagaimana bisanya dan kami bisa memproduksi tahu dan tempe dengan mudah tanpa beban,” imbuhnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulsel, AM Yamin, mengatakan, kondisi ini memang sangat menyulitkan produsen tahu dan tempe, tetapi kondisi ini tidak akan bertahan lama. “Saya harap produsen tidak panik karena kondisi ini hanya bertahan sebentar, palingan hanya dua minggu setelah itu akan kembali normal,” ucapnya.

Terancamnya usaha tahu tempe mendapat perhatian dari Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Aerin Nizar. Menurutnya, kelangkaan kedelai yang terjadi saat ini merupakan dari kelangkaan yang tidak diantisipasi pihak pemerintah sehingga membuat, kelangkaan yang menjadikan kenaikan harga dua kali lipat.

Terkadang, kata Nizar, pemerintah sering kali melakukan langkah operasi pasar, namun langkah tersebut bagaikan orang minum obat yang diberikan pemerintah guna mengobati keinginan masyarakat saja.  Karena operasi pasar hanya sebagai obat,  sementara itu semua tidak memiliki dampak, sehingga akan mudah terjadi kembali.

“Saran saya, cuma bagaimana pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret dengan melakukan koordinasi dan melibatkan semua stakeholder yang bermain dalam tata niaga kedelai di Indonesia,” pintanya.(RS10-RS6-dul/D)

Wednesday, July 18, 2012

Komisi B DPRD Sulsel Temukan 30.755 Ton Beras Impor

Tribun Timur - Kamis, 5 Juli 2012 21:04 WITA

Bulog.jpg
Tribun Timur/Ilham
Anggota Komisi B DPRD Sulsel, foto bersama pegawai bulog Sulsel di gudang bulog Provinsi Sulsel, Lapadde, Kotamadya Pare-Pare, Kamis (5/7/12).
 
PAREPARE, TRIBUN-TIMUR.COM--Komisi B DPRD Sulsel yang membidangi ekonomi menemukan 30.755 ton beras impor kualitas medium di gudang bulog Lapadde, Kotamadya Pare-Pare saat berkunjung ke gudang tersebut, Kamis (5/7/12).

Anggota Komisi B yang berkunjung ini, adalah Aerin Nizar (Ketua Komisi B), Buhari Kahhar Mudzakkar, Andi Yagkin Padjalangi, Muchtar Tompo, Yusa Rasyid Ali, Ina Kartikasari, dan Imbar Ismail.

Ketua Komisi B Aerin Nizar yang memimpin rombongan, menyampaikan, stok beras impor tersebut diimpor sejak bulan Januari dan April 2012. Beras impor tersebut diperuntukkan bagi penerima raskin di propinsi lain.

Komisi B menemukan,  terdapat empat kapal impor pembawa beras dari Thailand di bulan Januari dan Februari 2012. Kapal asing itu membawa 30,755 ton beras impor kualitas medium ke Sulsel.

"Selanjutnya, di Bulan April 2012, beras impor tersebut dikirim ke Sultra, Kaltim dan Sulut sebanyak toatal 18,500 ton. Kemudian di akhir bulan Juni  2012 kembali dikirim ke Sulut, Sulteng dan Sumbar sebanyak total 9,500 ton," kata Aerin yang juga legislator Partai Demokrat DPRD Sulsel ini kepada Tribun Timur, Makassar, Kamis (5/7/12).

Penulis : Ilham
Editor : Imam Wahyudi
 

Wednesday, July 11, 2012

Komisi B DPRD Sulsel Tuding Laporan Dinas Peternakan Bohong


http://www.tribunnews.com/2012/07/11/komisi-b-dprd-sulsel-tuding-laporan-dinas-peternakan-bohong
Tribunnews.com - Rabu, 11 Juli 2012 19:35 WIBLaporan Wartawan Tribun Timur, Ilham


Rapat Kerja Komisi B dipimpin oleh Aerin Nizar
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Komisi B DPRD Sulawesi Selatan yang membidangi ekonomi mengajak lembaga bantuan hukum dan organisasi sejenis bekerjasama untuk mengkaji kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (pemprov) Sulsel.

Komisi B belajar dari ketimpangan laporan penggunaan dana telepon, gaji pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov kemarin di Komisi B. Hampir semua laporan Dinas Peternakan dinilai bohong oleh komisi B pascamelakukan investigasi di lapangan mengenai belanja dinas peternakan.

Dinas Peternakan melaporkan biaya telpon Rp 56 juta per tahun. Sementara, rata-rata yang dibayarkan catatan Telkom yang ditemukan komisi B hanya Rp 34 ribu per bulan. Disamping itu, Dinas Peternakan memakai sembilan nomor telepon (terbanyak di antar SKPD pemprov) serta kasus penyelewangan dana lainnya.

"Sekiranya DPRD Sulsel mau lebih kreatif dalam mensinkronkan data-data yang disajikan oleh dinas dengan lembaga-lembaga publik yang lain, maka pasti akan banyak pelanggaran yang ditemukan. Kasus dinas peternakan ini contohnya, persoalan keuangan, satu rupiah saja bermasalah maka otomatis salah semua," kata anggota Komisi B ,Muchtar Tompo kepada Tribun Timur (Tribun Network) di ruang komisi B DPRD Sulsel, Rabu (11/7/2012).

"Sayang sekali waktu pembahasan juga begitu singkat. Saya mengajak lembaga-lembaga swadaya masyarakat, aktivis-aktivis mahasiswa, ormas dan lain-lain untuk memberikan laporan ke kami jika ditemukan pelanggaran program dinas provinsi di lapangan," Muchtar menambahkan.
Terpisah, Kepala UPTD Dinas Peternakan Pemprov Kafil mengatakan, sikap komisi B tersebut tidak sepantasnya menyalahkan sepenuhnya dinas peternakan. Menurut Kafil, laporan dinas peternakan sudah benar.

"Kami tidak ada yang bohong, apa yang dilaporkan kemarin itu sudah benar," kata Kafil kepada Tribun Timur, Makassar, Rabu (11/7/2012).

Pemprov Sulsel Menyerah Kelola Pabrik Kakao di Gowa

http://www.tribunnews.com/2012/07/11/pemprov-sulsel-menyerah-kelola-pabrik-kakao-di-gowa
Tribunnews.com - Rabu, 11 Juli 2012 17:55 WIB

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mengaku tidak mampu mengelola pabrik kakao Provinsi Sulsel yang ditempatkan di Kabupaten Gowa.
Sikap pasrah pemprov disampaikan Kadisperindag Irman Yasin Limpo dalam rapat terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 di ruang Komisi B, DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (11/7/2012).

"Salah satu masalahnya, biaya mesin untuk produksi itu Rp 500 juta sampai Rp 700 juta per jam untuk mengelola dua ton kakao, bahannya itu juga kendalanya, kalau pemerintah tidak mungkin bisa. Bayangkan itu Rp 700 juta per jam, nah kita saja pikir itu," kata Irman yang juga adik Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini kepada Komisi B.

Menurut None (panggilan akrab Irman), kendala selanjutnya yang membuat pemprov menyerah mengelola sendiri, belum adanya tenaga yang mampu mengoperasikan pabrik yang pengadaan mesinnya menghabiskan dana Rp 14 miliar tersebut.

Selanjutnya, bahan powder pabrik yang didirikan dan belum pernah beroperasi sejak tahun 2009 itu, tidak terdaftar sebagai bahan bakunya. "Jadi kita coba mengkerjasamakan, kami sudah datang ke Malaysia dan Medan," None menambahkan.

Mendengar perkataan None, Komisi B tetap mendesak pemprov untuk mencari solusinya supaya pabrik tersebut tidak jadi besi tua. Komisi B mendukung langkah pemprov untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

"Itu sesegera mungkin. Kami sarankan adalah mencari investor yang bisa mengoperasikan mesin ini namun harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan perjanjian dengan pihak ketiga atau investor, sehingga tidak merugikan pemprov sebagai pemilik asset," kata Ketua Komisi B, Aerin Nizar yang juga legislator Partai Demokrat ini.
Beberapa waktu sebelumnya, Komisi mengunjungi pabrik yang dulunya diminta warga Luwu itu. Komisi B mengaku turut prihatin, pasalnya mesin pabrik tersebut nyaris jadi besi tua.

Saturday, July 7, 2012

Komisi B : Beras Impor Jangan Beredar di Sulsel

 http://rakyatsulsel.com/komisi-b-beras-import-jangan-beredar-di-sulsel.html
RAKYAT SULSEL . MAKASSAR – Ketua Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aerin Nizar, yang melakukan pemantauan langsung ke gudang bulog Lapadde Kotamadya Pare-Pare, mengatakan, Sulawesi selatan dilarang mengedarkan beras import. Kunjungan ini dilakukan untuk merespon keresahan masyarakat yang khawatir akan masuknya beras import tersebut.
“Kita mau tidak ada beras yang transit di bulog pare-pare beredar di sulsel, dan saya juga meminta pihak Bulog untuk tidak berspekulasi,” kata Aerin.

Ketua Komisi B ini juga menyatakan, jika stok beras import yang ada di gedung bulog yang masuk ke Sulsel bulan Januari dan April 2012 adalah beras impor kualitas medium yang diperuntukkan bagi penerima raskin di propinsi lain, dimana provinsi tersebut tidak bisa memenuhi kuota raskin dari produksi beras lokalnya.
“Kita meminta pihak provinsi dan bea cukai untuk mengawasi peredaran beras yang ada di Sulsel, dan bisa memastikan bahwa beras import untuk raskin dan penanggulangan bencana bagi propinsi lain tersebut tidak akan beredar di Sulsel,” tegasnya.

Aerin bahkan memperlihatkan 2 lembar surat dari Pemprov Sulsel kepada Perum Bulog Divre Sulsel, perihal izin pengeluaran beras import yang menjelaskan detail tentang Divre Bulog Penerima, kota tujuan, dan kuantitas beras import tesebut di Bulan Juni dan April 2012.

Dalam data yang diterima, disebutkan bahwa terdapat empat kapal impor pembawa beras dari Thailand di bulan Januari dan Februari 2012 yang total membawa 30,755 ton beras import kualitas medium ke Sulsel.
Selanjutnya, di Bulan April 2012, beras import tersebut dikirim ke Sultra, Kaltim dan Sulut dengan total 18,500 ton. Kemudian di akhir bulan Juni  2012 kembali dikirim ke Sulut, Sulteng dan Sumbar sebanyak total 9,500 ton.
“Jadi kita akan tahu jika ada peredaran beras impor di Sulsel, didalam surat ini semua jelas tentang beras import tersebut,” tutupnya. (RS6/dj/C)

Wednesday, July 4, 2012

Moko tak Laku

http://www.ujungpandangekspres.co/moko-tak-laku/

4 Juli 2012

Jadi Pajangan di Disperindag Sulsel
MAKASSAR,UPEKS–Mobil Toko (Moko), yang digaungkan Pemprov Sulsel dipertanyakan eksistensinya. Mobil yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil ini, tidak kedengaran gaungnya. Bahkan terkesan ‘mati suri’.

Padahal, telah ada sekian miliar dana yang dikucurkan untuk memproduksi Moko. Sebut saja di Tahun 2011 lalu, dianggarkan Rp2,9 miliar, untuk 45 unit Moko. Namun hingga saat ini, 45 jenis mobil itu belum juga terlihat keberadaannya. Banyak pihak menganggap, Moko tak laku. Hal sama juga terlihat di Tahun 2012 ini. Pemprov berancang-ancang memproduksi Moko sebenayak 40 unit.

Anggarannya juga tak tanggung-tanggung, sebesar Rp3,5 miliar. Wacana tidak lakunya Moko, mendapat tanggapan dari Imbar Ismail, anggota Komisi D DPRD Sulsel. Menurutnya, proyek Moko menggunakan anggaran sedikitnya Rp40 juta per unit. Mobil ini akan disalurkan ke masyarakat di semua kabupaten kota di Sulsel.

Tapi hingga saat ini, Moko sebanyak 45 yang dibeli 2011 lalu, masih tinggal menjadi pajangan di Disperindag Sulsel. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel, Irman Yasin Limpo, membantah kalau Moko dikatakan tak laku. Untuk produksi 2011 lalu kata dia, memang tidak dijual, karena merupakan contoh.

Produk itu hanya dipromosikan bagi industri kecil menengah. Untuk UKM dugunakan sebagai sarana distribusi dan industri kecil menengah, Moko digunakan sebagai pemancing untuk memasuki dunia industri otomotif. “Produksi 2011 lalu itu, kita hibahkan kepada UKM binaan yang memenuhi persyaratan. Sebagian kita pakai untuk kendaraan operasional pengawasan barang dan pemantauan harga.
Harganya masih berada dikisaran Rp40 juta per unit,” ungkap Irman Yasin Limpo. Lalu bagaimana dengan Moko produksi 2012? Irman menegaskan kalau produksi Moko tahap kedua di 2012 ini, nantinya akan dipasarkan ke Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui pemerintah kabupaten/kota di Sulsel.
“Distribusinya nanti melalu pemerintah kabupaten/kota, pesanannya juga tergantung pemerintah kabupaten/kota. Karena, jumlah UKM disetiap daerah berbeda. Misalnya, UKM di Selayar pasti tidak sama banyaknya dengan di Makassar. Bulan ini akan keluar nomor polisinya,” terangnya. Sehingga untuk memudahkan pemasaran Moko, kata dia, pihaknya mengandeng PT Inka.

Dimana, dengan kerjasama tersebut akan memudahkan proses kelengkapan surat-surat kendaraan. Seperti faktur dan BPKB. Tak hanya itu, Irman menuturkan, di 2013 mendatang, pihaknya berencana akan mengandeng lembaga pembiayaan dalam produksi Moko. “Kita berharap, di 2013 nanti tidak lagi gunakan APBD. Tapi ada lembaga pembiayaan.

Misal, harganya Rp40 juta. Kalu pembiayaan mau untung, maka dijual Rp50 juta,” jelasnya. Terpisah, Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sulsel, Aerin Nizar, meminta pemerintah tak lagi menggunakan APBD untuk proyek pembuatan Moko. Pasalnya, anggaran sebanyak itu sebaiknya dialihkan pada bidang lain seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

“Kalau mau meneruskan proyek Moko ini, pemerintah harus mencari pihak ketiga untuk membiayainya, jangan APBD lagi yang digunakan. Kasihan rakyat, anggaran sebanyak itu habis hanya untuk proyek yang belum jelas manfaatnya,” jelasnya kepada wartawan Selasa (3/7). Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, dua tahun awal produksi Moko sifatnya prototype atau contoh, memang masih layak untuk dibantu APBD.
Tetapi saat pengembangan menjadi komersil, sudah seharusnya dibiayai investor. “Kami sangat apresiasi, apalagi ini tujuannya untuk hibah, membantu perekonomian masyarakat pedesaan. Tapi kedepan kami mendorong APBD digunakan langsung untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan gratis,”paparnya.

Anggota Komisi B, Kadir Halid menambahkan, pihaknya menilai program pemerintah mendorong Moko untuk menjadi produk unggulan Sulsel adalah sesuatu yang bagus. Karena itu ia juga meminta pemerintah meneruskan langkah positif tersebut. Menurutnya, inovasi seperti itu yang mampu mendorong perekonomian Sulsel, khususnya warga yang ada di desa. Bahkan sebenarnya, lanjut dia, Moko juga bisa dimanfaatkan di daerah perkotaan untuk pengganti gerobak pedagang K5. (mg10-mg03/ade)

Dewan Minta Proyek Moko Berlanjut

Rabu, 04-07-2012

MAKASSAR, BKM -- Anggota DPRD Sulsel melalui Komisi B meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tetap melanjutkan produksi Mobil Toko (Moko) yang merupakan produksi kebanggan rakyat Sulsel.

Ketua Komisi B DPRD Sulsel Aerin Nizar, Selasa (3/7) mengatakan,kreatifitas pemerintah provinsi khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Sulsel harus dilanjutkan.

Walaupun proyek transportasi tersebut itu tidak lagi menggunakan anggaran bersumber dari APBD Sulsel.
"Kami berharap pemprov bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membiayai kelanjutan produksi Moko. Moko sudah layak dibiayai investor. Kami sangat apresiasi, apalagi ini tujuannya untuk hibah, membantu perekonomian masyarakat pedesaan," kata fungsionaris Partai Demokrat ini. 

Pendapat yang saa disampaikan, Wakil Ketua Komisi B, Kadir Halid. Menurutnya, program pemerintah mendorong Moko untuk menjadi produk unggulan Sulsel sesuatu yang baik. Untuk itu, pemerintah harusmeneruskan langkah positif tersebut. Inovasi Moko mampu mendorong perekonomian Sulsel, khususnya warga yang ada di desa.

Bahkan sebenarnya, lanjut dia, Moko juga bisa dimanfaatkan di daerah perkotaan untuk pengganti gerobak pedagang K5.

"Ini sesuatu yang bagus. Kita harus dukung. Pemerintah segera menawarkan kelanjutan proyek ini kepada investor, sehingga nantinya bisa kompetitif," kata Wakil Ketua Partai Golkar ini.
Dalam kesempatan itu, Kadir juga menampik wacana bahwa kehadiran Moko menambah kemacetan.
"Kalaupun digunakan di kota untuk mengganti gerobak PK5, saya kira jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak menambah kemacetan," ujarnya.

Fungsionaris PAN Sulsel Buhari Kahar Mudzakkar juga mengaku salut pada program Moko yang layak didukung.
Buhari mengatakan, pemerintah harus memikirkan suku cadang. Sebab proyek akan sia-sia jika Moko beroperasi tanpa dukungan suku cadang.

"Dimana petani mencari suku cadang kalau Moko mereka mengalami kerusakan? Ini tantangan transportasi. Proyek ini jika mau dilanjutkan, harus secara keseluruhan.Termasuk pengadaan suku cadang," tegasnya.

Monday, July 2, 2012

Komisi B: Program Gernas Kakao Gagal

http://www.ujungpandangekspres.co/komisi-b-program-gernas-kakao-gagal/

Rugikan Petani 74 Persen
MAKASSAR, UPEKS– Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, menilai, program Gerakan Nasional (gernas) benih kakao untuk jenis Somatic Embryogenesis (SE), dinilai rugikan petani. Program yang dibanggakan oleh Dinas Perkebunan Pemprov Sulsel itu telah gagal hingga 74 persen.

Bahkan temuan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin melansir 74 persen lahan peremajaan kakao di Sulawesi Selatan dan Barat rusak akibat pengunaan teknologi bibit Somatic Embryogenesis (SE). Hal tersebut diungkapkan ketua komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar, kepada wartawan baru-baru ini.

Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini tidak melakukan koordinasi dalam pengembangan bibit SE. Bahkan ia menganggap dinas perkebunan Sulsel terkesan melakukan pembiaran terhadap dampak bibit SE tersebut. “Kerusakan lahan yang mencapai 74 persen akibat pengunaan bibit SE sangat merugikan petani.

Walau program tersebut dicanangkan pemerintah pusat, tapi tidak serta merta pemerintah lepas tangan. Ini juga namanya program mubazir yang menghabiskan anggaran yang cukup besar,” paparnya. Kata dia, Dinas Perkebunan Sulsel seharusnya melakukan koordinasi dengan semua pihak, termasuk Dinas Perkebunan Kota, pemerintah provinsi sebelum menjalankan program gernas yang dicanangkan pemerintah.
Sebab struktur tanah dan cuaca di Sulsel tidak cocok untuk bibit SE. Sementara itu, ketua Asosiasi Kakao Sulsel, Yusa Rasyid Ali, menuturkan, persoalan kakao ini sudah lama terjadi. Bahkan pihaknya telah melaporkan masalah tersebut ke pemerintah pusat dan provinsi, namun tak ada tanggapan.
“Saya sudah bekali-kali melaporkan hal ini, tapi pemerintah pusat sendiri sudah mengutus timnya untuk mengecek, namun hingga saat ini belum ada penyelesaian,” ujar Yusa Rasyid Ali. Hal yang sama juga disampaikan, Jumardi Haruna, menurutnya, program Gernas kakao telah menyerap anggaran yang cukup besar, bahkan untuk di wilayah Sulsel saja anggaran pertahunnya mencapai Rp347 miliar, namun hasilnya tetap nihil.

“Apa yang sering dibanggakan mengenai produksi kakao yang terus meningkat, tidaklah sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan saat ini,” tegasnya. Sementara itu kepala Puslitbang SDA Unhas, Prof Dr Sikstus Gusli, mengungkapkan, dari hasil temuan Puslibang Unhas saat melakukan survei menemukan kerusakan lahan yang sangat parah dari program bibit kakao SE tersebut. (mg03/sev)

Komisi B Cermati Realisasi Kakao dan Sapi Sulsel di Jeneponto

http://makassar.tribunnews.com/2012/07/01/komisi-b-cermati-realisasi-kakao-dan-sapi-sulsel-di-jeneponto

Tribun Timur - Minggu, 1 Juli 2012 18:26 WITA
 
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi B DPRD mencermati program rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Gubernur dan wakil gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) terkait realisasi pucuk kakao dan gerakan optimalisasi sapi (GOS) di Jeneponto, Minggu (1/7/2012).

Ketua Komisi B Aerin Nizar mengatakan, DPRD Sulsel ingin membuktikan kinerja Sayang, apakah benar-benar tereliasasi atau tidak dan sejauh mana RPJMD tersebut memajukan masyarakat Jeneponto.

"Alasan kami, pertama karen program tersebut merupakan program prioritas Sulsel, kedua, karena besarnya nilai anggaran untuk kegiatan tersebut, apa benar itu mampu mencapai target," kata Aerin yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) ini kepada Tribun, Makassar.

Sunday, July 1, 2012

Perempuan Punya Peluang Besar

http://rakyatsulsel.com/perempuan-punya-peluang-besar.html

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR – Data Pemilih Tetap (DPT) pada 2008 menunjukkan, suara perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) cukup besar perbandingannya dengan pemilih laki-laki, dengan jumlah pemilih sekitar 76 juta. Hanya selisih dua juta dibanding pemilih laki-laki yang jumlahnya sekitar 78 juta.

Hal tersebut terungkap dalam Pendidikan dan Pelatihan Perempuan Partai Demokrat Sulsel yang mengambil tema ‘Sinergitas dan Solidaritas Perempuan Partai Demokrat Untuk Kemenangan Bersama’ di Hotel Singgasana, Makassar, Jumat (29/6) yang diikuti puluhan kader perempuan Partai Demokrat dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.

Wakil Sekeretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Sulsel Aerin Nizar menuturkan, dengan melihat jumlah suara pemilih perempuan tersebut, berarti potensi pemilih perempuan jumlahnya sangat signifikan dengan suara laki-laki, hanya saja potensi suara yang besar tersebut belum diberdayakan dengan maksimal oleh sejumlah partai politik (parpol).

Dengan alasan tersebutlah, terang Aerin Nizar, perlu adanya pelatihan dan pendidikan politik bagi kaum perempuan agar lebih tahu dan sadar betapa pentingya sebenarnya perempuan yang juga bisa dan mampu memberi kontribusi lebih dalam dunia politik dan bisa jadi penentu kebijakan pemerintah.
Tidak hanya itu, acara tersebut jelas Aerin Nizar selaku Ketua Panitia Pendidikan dan Pelatihan Perempuan Partai Demokrat Sulsel menambahkan, kegiatan tersebut juga sekaligus untuk menguatkan posisi serta untuk membuka jalan bagi kader perempuan Partai Demokrat di Sulsel untuk mempersiapkan diri maju pada Pemiliuhan Umum (Pemilu) 2014 dan bisa duduk di kursi parlemen.

“Dalam Undang-undang (UU) Parpol kan mengamanatkan 30% kader yang maju sebagai calon anggota legislatif harus perempuan. Dan adanya jaminan sekurang-kurangnya satu hingga tiga kursi perempuan untuk semua daerah pemilihan ditingkat DPR, DPRD, Provinsi, kabupaten/kota, sehingga para perempuan ini harus siap bertarung dengan kaum laki-laki,” jelas anggota DPRD Sulsel ini.
Dalam pelatihan tersebut, hadir sebagai pembawa materi anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Demokrat Misriani Ilyas, Ni’matullah dan Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Andi Tenri Pallalo.(RS9/not/D)