Wednesday, October 31, 2012

Tidak Lolos Verifikasi KPU, Kader Parpol Harus Eksodus


http://www.seputar-indonesia.com/news/tidak-lolos-verifikasi-kpu-kader-parpol-harus-eksodus


MAKASSAR – Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap 18 partai politik (parpol) yang tidak lolos verifikasi administrasi membuat sejumlah politisi dan kader sejumlah parpol harus mencari kendaraan baru.

Gelombang eksodus politisi ke salah satu dari 16 parpol yang lolos verifikasi terjadi juga di Sulsel. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) menjadi salah satu parpol yang mendapatkan sorotan tajam. Pasalnya, PDK merupakan salah satu partai besar di Sulsel, dibuktikan dengan 7 kursi di DPRD Sulsel. Hal ini menjadi nilai jual bagi PDK untuk bergabung dengan parpol lain. Ketua DPP PDK Sulsel Adil Patu mengaku,sehari pascapenetapan KPU terkait tak lolosnya PDK, sudah ada sembilan parpol yang memintanya bergabung.

“Seharian ini (kemarin) sudah ada sembilan parpol yang meminta saya untuk bergabung. Bahkan sudah ada pengurus provinsi yang ingin mengatur janji dengan pengurus pusat mereka,” kata Adil tanpa mau merinci parpol tersebut kepada SINDO tadi malam. Adil mengatakan, PDK memiliki kesepakatan untuk memutuskan hal tersebut di tingkatan Dewan Pengurus Nasional (DPN). Di DPP Sulsel,Adil langsung mengumpulkan sejumlah pengurusnya untuk menentukan sikap terkait penetapan KPU.

“Kami sudah rapat bersama semua pengurus di Sulsel mereka menyerahkan ke DPP untuk bergabung kemana. Namun, malam ini (tadi malam) saya akan ke Jakarta untuk membicarakan masalah ini,” katanya. Meski diputuskan di DPN, Adil mengatakan, kemungkinan suara PDK Sulsel yang akan menentukan.Pasalnya,di seluruh Indonesia, Sulsel merupakan basis terbesar PDK.“Biasanya DPN itu sangat mempertimbangkan Sulsel, karena secara nasional kita terbesar di internal partai,”kata Adil.

Peluang eksodus kader tersebut memang terbuka.Di Sulsel misalnya,sebanyak 11 legislator dipastikan harus pindah partai jika ingin bertarung kembali pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.Dari 11 kursi legislatif tersebut, 7 kursi PDK, 2 kursi Partai Damai Sejahtera (PDS), dan 1 kursi masing-masing Partai RepublikaN dan Partai Bintang Reformasi (PBR).

Sebelumnya,KPU telah mengumumkan sebanyak 18 parpol yang tak lolos verifikasi berkas untuk turut serta dalam Pemilu 2014 mendatang. Sebanyak 16 parpol lainnya akan mengikuti seleksi lanjutan yakni verifikasi faktual. Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel Aerin Nizar mengatakan, sebagai partai terbuka, Demokrat bersedia menerima pihak lain yang ingin bergabung dengan partai.

Bahkan, Demokrat akan memberi pertimbangan khusus bagi kader lain partai yang dinilai sudah memiliki basis yang kuat.“Kami sangat terbuka menerima pihak mana pun yang ingin bergabung dengan kami. Bahkan, untuk yang telah memiliki track record yang bagus kemungkinan akan ada pertimbangan khusus tanpa harus mengikuti berbagai jenjang syarat di partai,”katanya.

Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Arfandy Idris mengatakan, partainya juga tetap terbuka jika ada keinginan pihak lain untuk bergabung.Namun menurutnya, Golkar memiliki aturan ketat terhadap kader, apalagi jika ingin mengikuti pencalegan.“Di Golkar itu kan antrean caleg panjang, selain itu syaratnya harus bersama Golkar selama lima tahun terakhir, mengikuti orientasi fungsionaris dan juga laksanakan tugasnya sebagai fungsionaris,” kata Arfandy.

Namun, Juru Bicara Golkar Sulsel ini menjamin,selama kader lain tersebut mau mengikuti mekanisme dan aturan di Golkar tentu akan tetap diterima.“ Kalau memang bukan kader Golkar dan siap untuk mengikuti mekanisme di partai tentu kami terbuka,” terangnya. Sementara Sekretaris DPD Partai Demokasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel Rudy Peter Goni membuka ruang bagi siapa saja. Menurutnya, PDIP memiliki ideologi partai yang jelas dan siapa pun yang sejalan boleh bergabung.

“Kami sebagai partai terbuka tentu akan menerima kalau ada keinginan untuk bergabung. Selama mampu sejalan dengan ideologi dan aturan main partai kami,”katanya. Pengamat Politik Unhas Adi Suryadi Culla menilai eksodus kader parpol yang tak lolos verifikasi tidak mungkin dihindari. Apalagi para politisi itu tujuannya adalah mencari kendaraan politik.

“Gelombang besar perpindahan para kader parpol akan terjadi di semua tingkatan daerah di Sulsel.Terkhusus bagi parpol yang tidak lolos verifikasi. Mereka akan mencari kendaraan untuk duduk di parlemen,”ujarnya. Menurut Adi, para kader yang partainya tak lolos verifikasi ini kemungkinan akan mengincar parpol mapan untuk lebih memuluskan langkah mereka dalam pileg mendatang. Salah satu keunggulan parpol atas adalah popularitas partai yang mendukung. “Idealnya mereka akan cari parpol yang mapan.

Partai besar membuat politisi tak perlu bekerja keras untuk dapatkan pijakan basis massa, ”terangnya. Terpisah,Wakil Ketua DPD Partai RepublikaN Sulsel, Sugiarti Mangun Karim, mengakui akan pindah ke parpol lain.“Semua parpol tentu berpeluang untuk bergabung, tergantung internal partai tersebut. Tapi saya masih menunggu sikap DPP RepublikaN terkait hal ini,” katanya di Gedung DPRD Sulsel,kemarin.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel ini mengaku cukup kecewa dengan hasil verifikasi tersebut.Namun,Andi Sugiarti tetap yakin akan mampu berkarir dengan basis konstituen yang dimilikinya saat ini. Kekecewaan juga ditunjukkan Wakil Ketua DPD PDS Sulsel Alex Palinggi.Menurutnya, sesuai rapat nasional, semua berkas partainya sudah masuk sehingga kaget dengan keputusan KPU tersebut.Hanya saja, Alex masih enggan menanggapi terkait kemungkinan eksodus kader PDS di Sulsel ke partai lain. jumardin akas

Monday, October 29, 2012

Aerin Nizar: Nomor Satu Menguntungkan


Tribun Timur - Senin, 29 Oktober 2012 00:31 WITA
ia.jpg
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Legislator DPRD Sulsel dari Partai Demokrat, Aerin Nizar menilai nomor urut satu dimiliki Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Ilham Arief Sirajuddin dan Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) menguntungkan.

Anggota tim pemenang IA ini, mengatakan, keuntungan nomor satu adalah adanya momentum yang menggunakan angka satu sebagai  simbol persatuan.

"Kemenangan atau the champion, atau awal baru. Sumpah Pemuda salah SATU-nya momentum yang sudah dimanfaatkan tim IA dengan cerdas dan pas. Kalau nomor urut yang lain tentunya agak terbatas dan tidak pas kalay mau manfaatkan momentum sumpah pemuda ini,"kata Aerin yang juga Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini kepada Tribun, Minggu (28/10/2012).

"Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Jadi Sumpah Pemuda sama dengan SATU, nomor satu, IA," tutur Aerin mengutip sumpah pemuda.


Penulis : Ilham
Editor : Edi Sumardi

Sunday, October 28, 2012

Legislator: Sumpah Pemuda = SATU


http://makassar.tribunnews.com/2012/10/28/legislator-sumpah-pemuda-satu
Tribun Timur - Minggu, 28 Oktober 2012 18:58 WITA
MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM-Legislator Partai Demokrat DPRD Sulsel Aerin Nizar menilai nomor urut satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) punya banyak keuntungan.

Anggota Tim Pemenang IA, mengatakan, salah satu, dari banyak keuntungan nomor satu itu adalah adanya momentum yang menggunakan angka satu sebagai  simbol persatuan,

"Kemenangan atau the champion, atau awal baru. Sumpah Pemuda salah SATU-nya momentum yang sudah dimanfaatkan tim IA dengan cerdas dan pas. Kalau nomor urut yang lain tentunya agak terbatas dan tidak pas kalay mau manfaatkan momentum sumpah pemuda ini,"kata Aerin yang juga Ketua Komisi B ini kepada Tribun Timur, Minggu (28/10).

"Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Jadi Sumpah Pemuda sama dengan SATU, nomor satu, IA," tutur Aerin mengutip sumpah pemuda.

Terpisah, Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sulsel Buhari Kahar Mudzakkar, mengatakan, hari sumpah pemuda sejatinya dimaknai pemuda untuk meneruskan perjuangan dengan semanga baru.

"Pemuda harus senantiasa memiliki semangat baru di hari sumpah pemuda ini. Pemuda sebagai pelanjut perjuangan dan pembangunan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, pemuda harus mempersiapkan diri dalam berbagai bidang keahlian," kata Buhari yang juga kakak kandung Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar ini, Minggu (28/10/2012). (*)

Penulis : Ilham
Editor : Muh. Taufik

Thursday, October 25, 2012

Demi Utang Pemprov, Anggota Pansus Saling Mengelabui


http://jambi.tribunnews.com/2012/10/25/demi-utang-pemprov-anggota-pansus-saling-mengelabui
Tribun Jambi - Kamis, 25 Oktober 2012 11:07 WIB

TRIBUNJAMBI.COM, MAKASSAR 
-Anggota Panitia khusus (Pansus) pinjaman daerah DPRD Sulsel mulai "perang terbuka" sesama anggota. Pansus usulan pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Rp 500 Milyar itu terkait pelanggaran mekanisme.

Anggota Pansus, Yusa Rasyid Ali, Hasanna Lawang, Aerin Nizar, Anggota Fraksi Hanura Imbar Ismail, menyorot keras rekan pansus meraka lainnya di ruang Komisi B, DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (24/10). Mereka mengutuk lantaran sebagian anggota Pansus memaksakan pembahasan ranperda pinjaman Rp 500 M di PIP itu.

Menurut Hasanna Lawang yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pembahasan pinjaman tersebut melabrak aturan dan tanpa melalui persetujuan DPRD Sulsel.

"Semestinya, usulan pinjaman Pemprov ini, pertama harus melalui persetujuan dewan dulu. Untuk mendapatkan ini, harus disetujui di rapat pimpinan fraksi, nah keputusan fraksi dibawa ke rapat pimpinan diperluas, ini tidak ada ini,

hasil bahasan dari komisi C dan D yang kemudian mestinya dibawa ke Fraksi, untuk mengambil keputusan DPR ini belum ada sementara bahasan ranperda jalan terus. Mestinya persetujuan dulu baru Ranperda, teman-teman pansus lainnya konsultasi ke kemendagri sementar belum ada persetujuan, apanya mau dikonsulatisika," jelas Hasanna.

Yusa Rasyid Ali yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat menyesalkan rekan-rekan anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar, PPP, PDK, PDIP, dan PAN begitu memaksakan dan cenderung mengelabui aturan di DPRD.

"Apanya mau dikonsultasikan ke Kemendagri, nah belum ada persetujuan DPRD, PIP juga belum memberikan jawaban. Bagaimana mau disetujui kalau pinjaman Pemprov Rp 500 M ini tidak mau mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan poros Luwu Raya-Tanah Toraja, Pemprov ini tidak boleh mengabaikan daerah lain, gak adil itu," sorot Yusa sambil menempa mejanya.

"Kenapa mereka berangkat konsultasi, sementara belum persetujuan, ini terlalu dipaksakan padahal ada pembahasan APBDP. Kalau suara kami tidak mau didengar sebagai wakil rakyat, buat apa kami di pansus, mendingan keluar. Ini kan utang ini, rakyat yang tanggung kembalikan nanti, kalau mekanismenya salah, tentu DPRD nanti juga yang akan diperiksa KPK," kesal Yusa.

Komentar senada juga disampaikan Aerin Nizar. Legislator Partai Demokrat ini, menyesalkan sebagian anggota pansus (dari 31 anggota) sudah berangkat konsultasi sesuai imbauan badan musyawarah (Bamus) padahal belum ada persetujuan DPRD.

Anggota pansus dari Fraksi Golkar, PAN, PDIP, PDK, PPP dikabarkan rela mangkir pembahasan APBDP demi menggolkan utang Rp 500 M itu. Sementara anggota Pansus dari PKS, Hanura dan Partai Demokrat menolak berangkat konsultasi lantaran upaya tersebut melabrak aturan lembaga DPRD.

"Yang tidak berangkat itu PKS, Demokrat, Hanura. Masalahnya, jawaban PIP belum ada, belum ada persetujuan DPRD. Jadi apanya mau dikonsultasikan di Kemendagri kalau belum persetujuan," kata Aerin.

Terpisah, Ketua Pansus pinjaman Rp 500 M, Hoist Bachtiar yang anggota Fraksi Golkar balik menuding Yusa, Aerin, dan Hasanna Lawang keliru. Hoist membantah jika rekan Pansusnya dari Golkar, PAN, PDK, PPP dan PDIP berangkat konsultasi di Jakarta secara diam-diam.

"Sesuai keputusan Pansus Senin lalu, tim I berkonsultasi kementerian dalam negeri hari ini. Apa yang mereka mau tolak, jadwal berangkatnya saja belum ditentukan waktunya, tolak mi itu yang belum terjadwal," kata Hoist kepada Tribun Timur via telepon selularnya, Rabu (24/10)

Menurut salah seorang anggota Pansus yang enggan disebut namanya, dominan Legislator DPRD Sulsel pengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur incumbent Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) mangkir dari pembahasan APBD perubahan 2012 kemarin demi konsultasi di Kemendagri.

"Mereka lebih mementingkan konsultasi ke Jakarta terkait pinjaman daerah Rp 500 M. Jadi sebenarnya belum layak konsultasi karena belum ada kejelasan apa yg mau di konsultasikan. Apalagi di tengah pembahasan APBD. Mereka ini anggota DPR tapi mau mengelabui aturan DPRD demi cairnya pinjaman Rp 500 M ini, ada apa ini," kata anggota Pansus tersebut kepada Tribun, Rabu (24/10).

Editor : deddy
Sumber : Tribun Timur

Wednesday, October 24, 2012

Sulsel Pinjam Rp 500 M : Demokrat Ancam Tolak Pinjaman Rp 500 M


Tribun Timur - Rabu, 24 Oktober 2012 22:59 WITA
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota Panitia Khusus (Pansus) pinjaman daerah DPRD Sulsel mulai berbeda pendapat. Ini terkait mekanisme usulan pinjaman Pemprov Sulsel pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP). 
Usulan pinjaman senilai Rp 500 miliar tersebut sarat pelanggaran mekanisme dan terkesan dipaksakan. Sesama anggota dewan pun saling mengeritik.
Anggota Pansus Yusa Rasyid Ali (Fraksi Demokrat), Hasanna Lawang (Fraksi Keadilan Sejahtera), Aerin Nizar (Fraksi Demokrat), dan Imbar Ismail (Fraksi Hanura) menyoroti rekan sesama anggota pansus. Sorotan disampaikan di ruang rapat Komisi B DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (24/10/2012). 
Mereka mengutuk
Menurut Hasanna, pembahasan pinjaman tersebut melabrak aturan dan tanpa melalui persetujuan dewan.
"Semestinya, usulan pinjaman pemprov ini. Pertama, harus melalui persetujuan dewan dulu. Untuk mendapatkan ini, harus disetujui di rapat pimpinan fraksi. Nah, keputusan fraksi dibawa ke rapat pimpinan diperluas. Ini tidak ada,” katanya menjelaskan kepada Tribun.
Hasanna mengeritik sebagian anggota pansus lantaran usulan pinjaman belum disetujui lalu mereka konsultasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Konsultasi ini dinilai sia-sia sebab belum ada bahan konsultasi sebelum ada persetujunan.
Sementara menurut Yusa, konsultasi yang dilakukan anggota pansus dari Fraksi Golkar, Fraksi PP, Fraksi Demokrasi Kebangsaan, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Amanat Nasional dipaksakan.
Yusa bersama anggota pansus dari Fraksi Demokrat, Fraksi Hanura, dan Fraksi Keadilan Sejahtera mengancam menolak usulan pinjaman tersebut karena tak dialokasikan untuk pembangunan jalan poros Luwu Raya dengan Tana Toraja