Monday, October 14, 2013

Cek Ijazah Sarjana Universitas Luar Negeri Anda

http://ijazahln.dikti.go.id/detail_univ.php?kodept=701010&jenjangstudi=B&page=3

Di masa ini, gelar akademik menjadi suatu simbol kebanggaan tersendiri bagi banyak orang. Dengan motivasi beragam, kita berlomba-lomba meraih predikat akademik tertinggi sampai jenjang Doktor, tak perduli apapun pilihan profesi kita.

Akan tetapi, sejalan dengan teori pemasaran, bahwa tingginya minat/permintaan pada suatu barang akan meningkatkan pula supply dan harga. Maka tak heran jika beberapa lembaga, yayasan dan universitas mulai bermunculan dan berlomba menawarkan gelar akademik dengan cara instan tanpa perduli dengan kualitas keluaran mereka. Beberapa tahun lalu, sempat menjadi sorotan media tentang adanya sebuah universitas fiktif di sebuah negara antah berantah dimana mahasiswanya cukup belajar via online dan sim salabim, langsung mendapat gelar Master atau Doktor dari universitas tersebut.

Dirjen Pendidikan tinggi RI telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan mensyaratkan legalisir ijazah keluaran lembaga atau universitas Luar Negeri sepulang mahasiswa menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Sehingga, jika anda meragukan legalitas calon karyawan anda, anda dapat mengecek nya pada website yang ada tautannya di tulisan ini.

Sebagai salah satu almamater keluaran Universitas di luar negeri yakni dari Curtin University of Technology Perth di Australia dan menggunakan titel luar negeri tersebut sehari-hari, maka saya merasa wajib menyampaikan bahwa ijasah dan titel yang saya gunakan adalah legal dan bisa dilihat tautan legalitasnya disini http://ijazahln.dikti.go.id/detail_univ.php?kodept=701010&jenjangstudi=B&page=3

Salam integritas. 

Komisi B DPRD Sulsel Dukung Wali Kota Makassar Bangun Laboratorium Daging


http://makassar.tribunnews.com/2013/10/08/komisi-b-dprd-sulsel-dukung-wali-kota-makassar-bangun-laboratorium-daging

Selasa, 8 Oktober 2013 18:26 WITA



Laporan: Ilham / Tribun Timur
Pertemuan Komisi B DPRD Sulsel dgn Walikota Makassar

MAKASSAR,TRIBUN - Anggota Komisi B DPRD Sulsel yang membidangi perekonomian mendukung rencana Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin untuk membangun laboratorium rumah pemotongan hewan (RPH) di Kota Makassar.

Komisi B saat unjungan dinas di ruangan kerja Ilham Arief Sirajuddin, Kantor Balaikota Makassar, Selasa (8/10/2013). Kunjungan dipimpin Ketua Komisi B Aerin Nizar (legislator Demokrat).

Hadir, Andi Yagkin Padjalangi (Golkar), Abubakar Wasahua (PPP), Imbar Ismail (Hanura), Yusa Rasyid Ali (Demokrat) dan sejumlah anggota Komisi B lainnya. Mereka diterima Ilham, didamping Kadis Peternakan Makassar Abd Rahman Bando dan Dirut RPH Pemkot Makassar RPH Sudirman Lamurung.

"Kami berharap ada tempat laboratorium di Makassar, ini untuk pengawasan distribusi daging, agar masyarakat kita aman dalam komsumsi daging. Laboratorium juga nantinya sebagai tempat pemeriksaan hewan dan sebagainya," kata Ilham.

Sudirman Lamurung mengatakan, menjelang Idul Adha tahun ini, Pemkot Makassar sudah memeriksa 4000 ekor sapi dan kambing calon kurban. Itupun belum cukup, masih banyak sapi dan kambing belum melalui pemeriksaan.

"Kami setuju upaya pak Wali Kota untuk membuat laboratiotrium, ini demi pengawasan daging dan tentu pengawasan Pemkot Makassar ke depannya akan lebih mudah dengan adanya laboratorium," kata Yagkin.

Abukar Wasahua menyampaikan hal senada, "pengawasan daging memang harus diperketat," katanya.
Penulis: Ilham
Editor: Ina Maharani

Thursday, October 10, 2013

Idul Adha, Makassar potong 10.000 sapi


http://daerah.sindonews.com/read/2013/10/08/25/792213/idul-adha-makassar-potong-10-000-sapi

Supyan Umar

Rabu,  9 Oktober 2013  −  01:55 WIB
Sindonews.com - Warga Kota Makassar diperkirakan akan melakukan kurban sekitar 10.000 ekor sapi pada Lebaran Idul Adha 2013. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah sapi yang dikurbankan pada Idul Adha 2012.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian, dan Peternakan (DKP3) Makassar Abd Rahman Bando mengemukakan, stok hewan kurban Makassar saat ini sudah ada 4.000 ekor sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) Tamangapa. Ribuannya lainnya diperjual-belikan di pinggir jalan-jalan protokol.  

“Kita perkirakan 10.000 ekor sapi yang akan dikurban warga Makassar, mulai pada hari Llebaran sampai H+3 (tiga hari). Kami sudah melakukan pemeriksaan untuk 4.000 ekor sapi di RPH,” katanya kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Selasa (8/10/2013). 

Menurut dia, konsumsi daging sapi di Makassar selalu meningkat berkali-kali lipat setiap Lebaran Idul Adha. Pada hari-hari biasa, konsumsi sapi di Makassar hanya rata-rata 150 ton perhari. RPH Tamangapa hanya memenuhi 5-6 ton. Selebihnya mengandalkan daging impor dan pasokan dari luar provinsi dan kabupaten lain di Sulsel.

“Selain karena pasokan memang berkurang, kita menduga ada tempat penyembelian hewan secara ilegal di Makassar. Karena itu kita meminta kepada warga Makassar membeli daging di RPH karena selain dijamin kesehatannya juga terjamin kehalalannya,” jelasnya.

Rahman mengemukakan, tempat resmi penjualan sapi di Makassar hanya satu yakni RPH Tamangapa. Namun untuk H-7 sampai H+3 Lebaran disiapkan dua titik yang boleh menjual ternak kurban sapi maupun kambing. Dua tempat tersebut yakni, eks Terminal Toddopuli Kecamatan Panakukang dan samping Masjid Al Markas Kecamatan Bontoala.

Di luar dari tiga titik tersebut, pemkot melarang keras apalagi di jalan-jalan protokol. Pemkot mengancam tidak akan memeriksa kesehatan hewan kurban di luar dari tiga titik tersebut. 

“Karena kita sudah tetapkan tiga titiknya. Jangan lagi di jalan-jalan protokol, karena itu mengganggu arus lalu lintas dan merusak estetika kota,” jelas Rahman.

Pemkot Makassar telah mengeluarkan surat edaran diseluruh titik-titik terlarang agar menggiring ternak mereka ke tiga tempat yang disiapkan. 

Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin memerintahkan kepada seluruh perangkat daerah termasuk DKP3, Satuan Polisi Pamong Praja, camat dan lurah merelokasi sapi yang dijual dipinggir jalan ke titik-titik yang sudah disiapkan.

Penanganan hewan kurban di Makassar juga dibicarakan saat Ilham menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Sulsel diruang kerja wali kota, kemarin. Komisi B juga meminta agar Pemkot Makassar menentukan tempat khusus penjualan hewan ternak untuk kurban.

Ilham berharap, pemprov Sulsel meminta pemprov Sulsel menjamin seluruh hewan ternak yang masuk ke Makassar sudah menjalani tes pemeriksaan di masing-masing kabupaten/kota. 

“Saya harap ada laboratorium pemeriksaan hewan di seluruh kabupaten/kota agar meringankan beban pemerintah kota,” katanya.    
Sebaliknya, Ketua Komisi B DPRD Sulsel Aerin Nizar mengemukakan, Pemprov Sulsel sedang merancang regulasi pendistribusian hewan ternak dan daging lintas daerah. Regulasi tersebut diharapkan menjadi jaminan ternak dan gading yang masuk ke Makassar termasin kesehatannya.

Aerin mengemukakan, sudah ada laboratorium hewan milik Pemprov Sulsel di Biringkanaya Makassar, namun perlu dibenahi fasilitasnya. Mengingat Makassar menjadi pasar empuk ternak lintas provinsi dan daerah.

Meski demikian, Aerin menyebut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel menjamin kesehatan hewan yang masuk di Makassar. 

“Karena dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov menjamin hewan yang masuk di Makassar sehat. Semua sudah memiliki surat keterangan sehat,” ujar politikus Partai Demokrat ini.

(san)

Saturday, October 5, 2013

APBD Tahun 2013 Keseluruhan Masih Rendah


http://indotim-news.com/index.php?p=isib&id=2422

04 Oct 2013 19:25


Makassar -- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah keseluruhan untuk 2013 dinilai masih sangat rendah.

Pemerintah Provinsi tetap yakin penyerapan Anggaran tahun 2011 dapat dimaksimalkan walaupun realisasi pendapatan dan belanja daerah keseluruhan sangat pada semester pertama masih relatig sangat rendah.

Rendahnya realisasi jumlah APBD persemestar satu tahun 2013 sebesar 28,9% dari total APBD kesleuruhan senialai 24,5 Triliun rupiah atau sama dengan 7 koma 1 triliun rupiah.

Kepala Kandwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan Dr.Dilmar Parhusip mengakui rendahnya reaisasi APBD keseluruhan tersebut dikarenakan Belanja pegawai masih lebih tinggi sekitar 35 persen, sehingga pemerintah daerah diharapkan pada APBD berikutnya untuk dapat membuat rencana kegiatan pada awal saat dukumen anggaran turun juga setiap bulannya konsisten memperbaharui data anggaran, “Agara penyereapan anggaran tidak selalu menumpuk pada bulan desember.

Menurut bilmar saat seminar tentang kebijakan fiskal tahun 2013 di Makassar, masih tingginya belanja pegawai dikarenakan moratorium penerimaan PNS tidak berpengaruh aignifikan terhadap penghematan keuangan negara, sehingga ia mengatakam Pegawai harus dilihat dari kinerja bukandari jumlahnya.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Aerin Nizar mengatakan DPRD terus mendorong pemerintah daerah mempercepat merealisasikan anggaran.(ishak/urg)

Belaja Pegawai Tinggi, Realisasi APBD Tahun 2013 Rendah


Tgl: 04/10/2013 17:12 Reporter: Khaeruddin Borahim

Aerin Nizar
KBRN, Makassar :Realisisasi   Anggaran Pendapatan Belanja Daerah keseluruhan untuk 2013 dinilai masih sangat rendah.
Pemerintah Provinsi tetap yakin penyerapan Anggaran tahun 2011 dapat dimaksimalkan walaupun realisasi pendapatan dan belanja daerah keseluruhan sangat pada semester pertama masih relatig sangat rendah.
"Rendahnya realisasi jumlah APBD persemestar satu tahun 2013 sebesar 28,9 persen dari total APBD kesleuruhan senialai 24,5 triliun rupiah atau sama dengan 7 koma 1 triliun rupiah," Kepala Kandwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan Dr.Dilmar Parhusip di Makassar Jumat (4/10/2013)
Kepala Kandwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan Dr.Dilmar Parhusip juga  mengakui rendahnya realisasi APBD keseluruhan tersebut dikarenakan Belanja pegawai masih lebih tinggi sekitar 35 persen, sehingga pemerintah daerah diharapkan pada APBD berikutnya untuk dapat membuat rencana kegiatan pada awal saat dukumen anggaran turun juga setiap bulannya konsisten memperbaharui data anggaran,
“Dengan pembaharuan data maka Penyeranggaran tidak selalu menumpuk pada bulan desember," tegasnya

Menurut bilmar saat seminar tentang kebijakan fiskal tahun 2013 di Makassar, masih tingginya belanja pegawai dikarenakan moratorium penerimaan PNS tidak berpengaruh aignifikan terhadap penghematan keuangan negara, sehingga ia mengatakam Pegawai harus dilihat dari kinerja bukandari jumlahnya.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Aerin Nizar mengatakan DPRD terus mendorong pemerintah daerah mempercepat merealisasikan anggaran.(khaeruddin/BCS)