Saturday, November 30, 2013

Pemilu 2014 : Inilah Hasil Reshuffle Demokrat Sulsel


Jumat, 29 November 2013 20:09 WITA

Sunday, November 10, 2013

Legislator Pasrah, Jika Paripurna Diulang


http://beritakotamakassar.com/index.php/metro-makassar/13862-legislator-pasrah-jika-paripurna-diulang.html

MAKASSAR, BKM--Sejumlah legislator di DPRD Sulsel mengaku pasrah jika rapat paripurna penetapan APBD Perubahan 2013 harus diulang,  karena diduga tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Anggota fraksi Partai Golkar H Kadir Halid, Jumat (8/11) mengatakan, dirinya tidak masalah bila paripurna penetapan APBD Perubahan harus dianulir atau diulang bila memang menyalahi ketentuan. "Kalau memang ada yang menyimpang, tidak  masalah jika diulang,"ujar Kadir Halid menanggapi rilis Kopel yang menganggap rapat peripurna pengambilan keputusan APBD P, Rabu (6/11) menyalahi ketentuan karena tidak kuorum sesuai UU nomor 27 tahun 2009 tentang kedudukan MPR, DPR, DPD dan  DPRD.
Pendapat sama disampaikan legislator Partai Demokrat Sulsel, Aerin Nizar. Menurutnya, dewan tidak persoalkan kalau penetapan APBDP harus diulang. "Kalau memang tidak memenuhi aturan tidak usah malu-malu diulang daripada melahirkan produk yang tidak sesuai hukum,"ujar Aerin. Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini menilai satu satunya yang sah  adalah rencana pendapatan, sementara rencana belanja tentu akan dipersoalkan.
Legislator PAN Sulsel, Buhari Kahar Mudzakkar juga berpendapat sama. "Kalau ada prosedur yang tidak dipenuhi sebaiknya paripurna diulang saja . Jangat kita menerima produk yang dapat mempengaruhi kinerja eksekutif, "ujar Sekretaris DPW PAN Sulsel ini. Rapat paripurna penetapan APBD Perubahan 2013 kemarin malam dinilai tidak sesuai dengan Undang Undang  nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD  dan DPRD.
Pada Pasal 322 disebutkan pada pasal (1) setiap rapat DPRD provinsi dapat mengambik keputusan apabila memenuhi kuorum.
Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terpenuhi apalagi rapat dihadiri oleh sekurang kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dewan provinsi untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat.(rif/war/c)

Saturday, November 9, 2013

Anggota DPRD Sulsel Tolak Rapat Paripurna APBD Perubahan 2013

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM – Kalangan legislator DPRD Sulsel yang tak menghadiri rapat paripurna penetapan perubahan APBD Sulsel 2013, Rabu (6/11/2013), menggalang dukungan mengulang rapat. Pelaksanaan rapat dua hari lalu tersebut dinilai cacat hukum karena keputusan diambil dalam kondisi tak kuorum. Hanya 34 dari 75 legislator yang hadir atau 45 persen.
Ketua DPRD Sulsel, M Roem, dianggap memaksakan pelaksanaan rapat paripurna di tengah banyaknya anggota dewan sedang berdinas ke Jakarta. Rapat seharusnya digelar, Kamis (7/11/2013) pagi, bukan, Rabu jelang tengah malam.
“Paripurna ini (rapat), rawan bermasalah dengan hukum. Tadi sempat berbincang dengan teman-teman di komisi, dari berbagai fraksi, kenapa tak diagendakan lagi, 30 menit saja,” ujar anggota Komisi B, Buhari Kahar Muzakkar, Jumat (8/11/2013). Buhari berdiskusi dengan Ketua Komisi B Aerin Nizar, Sekretaris Komisi Kadir Halid, anggota Yusa Rasyid Ali.
Fraksi Partai Amanat Nasional secara khusus, kata Buhari, telah menyampaikan permintaan mengulang rapat kepada pimpinan DPRD, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN, Ashabul Kahfi. “PKS juga sudah protes, meminta diulang dari awal,” kata Buhari sekaligus mantan ketua komisi C bidang keuangan.
Buhari merupakan dari dari 41 anggota dewan yang tak menghadiri rapat. Dia sedang dalam penerbangan dari Jakarta menuju Makassar saat rapat digelar. Disebutkan, bersama 30 legislator lainnya, konsultasi soal RPJMD di Kementerian Dalam Negeri, Senin (4/11/2013) dan Rabu (6/11/2013).
“Kami di Jakarta, baru dapat jadwal rapatnya, Rabu siang sekitar pukul 12.30 WIB. Tiket sudah dipesan sejak Senin, terbang Rabu malam,” ujarnya seraya menyebut rapat terlalu dipaksakan. Dicurigai ada misi khusus sehingga demikian pelaksanaanya.(*)

Friday, November 8, 2013

Golkar Kalah Pamor di Makassar II


http://www.koran-sindo.com/node/343064


Aerin Nizar
MAKASSAR – Prediksi dominasi calon legislatif (caleg) DPRD Sulsel di Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar I dari Partai Golkar, berbanding terbalik dengan pencapaian di Dapil Makassar II.

 Dari enam jatah kursi yang diperebutkan di dapil yang meliputi Panakkukang, Manggala, Biringkanaya, dan Tamalanrea ini, caleg Partai Golkar sejauh ini masih kalah pamor dengan caleg Partai Demokrat. Berdasarkan hasil survei Yayasan Survei Indonesia (YSI), yang dilansir kemarin, dari 10 caleg yang elektabilitasnya tertinggi, hanya satu kader beringin yakni Amirullah Tahir yang masuk. Itupun menempati posisi ke empat dengan presentase elektabilitas 5,23%. 

Fungsionaris DPD I Partai Golkar Sulsel itu, berada di bawah politikus PKS, sekaligus anggota DPRD Sulsel, Jafar Sodding 6,82%, caleg Demokrat Aerin Nizar 6,78%, serta wakil ketua DPRD Makassar asal Demokrat Haidar Madjid, 5,92%. Sementara posisi ke lima, atau di bawah Amirullah, yakni caleg dari PPP Hamzah Dorahing, 4,45%, caleg dari Partai Demokrat Prof. T.R. Andi Lolo 4,36%, caleg dari Hanura Alexander 4,23%, politisi PAN Yusran Paris 3,76%, caleg Hanura Irwan Intje 3,51, dan terakhir Maqbul Halim 3,34% (Golkar) 

Manajer Tim Pendampingan dan Pemenangan YSI, Suardi Ningrat menguraikan, elektabilitas 10 besar caleg tersebut, terekam di survei yang digelar 10 - 20 Oktober 2013, dengan sampel 600 responden dan margin of error 2%.“Hasil survei ini merupakan gambaran secara umum dari karakter pemilih (masyarakat) Kota Makassar, meskipun masih ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap caleg yang ada di dapil Makassar II,” urai Suardi, kemarin. 

Dia menambahkan, salah satu faktor yang membuat 10 besar caleg itu bisa unggul elektabilitas ketimbang caleg lainnya, disebabkan faktor pendekatan yang kontinuitas kepada masyarakat, termasuk selama ini dinilai oleh responden mampu menjaga kepercayaan. “Tentu survei ini, juga menjadi hasil, atau bisa dijadikan bahan evaluasi bagi para caleg yang ikut bertarung di Dapil Makassar II, untuk memaksimalkan sosialisasi, terutama di tiga bulan menjelang pemilihan,” tutur dia. 

Direktur Eksekutif YSI, Muh Amir, menambahkan, dari total 72 caleg yang bertarung di Dapil Makassar II, sejauh ini sebagian belum melakukan sosialisasi secara maksimal, melainkan baru sekadar memperkenalkan diri. Karena itu, gambaran survei tersebut, tidak bisa dijadikan dasar bila 10 nama teratas bisa mengamankan enam kursi. Alasannya, selain elektabilitas masih tergolong rendah, dinamika di enam bulan jelang pemilihan masih memungkinkan berubah. 

“10 besar pada survei ini, kami sarankan tidak terlena dengan pencapaiannya, melainkan lebih aktif lagi, karena survei itu dinamis hingga pemilihan. Tergantung dinamika, dan situasi yang berkembang nantinya,” papar dia. Di samping itu, pihaknya menyarankan, para caleg harus memperhatikan perkembangan masyarakat secara berkala dengan merujuk pada fenomena- fenomena yang akan muncul ditengah masyarakat. 

Pasalnya, sulit bagi caleg untuk meraih suara tanpa modal baik, seperti pengalaman, strategi, materi dan kemampuan figur. Khusus pendatang baru di level provinsi yang patut diberi perhatian, yakni Hamzah Dorahing dan Haedar Majid. Sebab, dua legislator Makassar itu, memiliki tingkat keterpilihan yang tergolong tinggi dibanding caleg lainnya. “Itu bisa disebabkan, beberapa hal. 

Diantaranya, mampu merawat basisnya, menjaga soliditas relawannya, dan terus melakukan eskpansi basis ke daerah yang masih minim basisnya,” pungkas dia. arif saleh

Monday, November 4, 2013

Kutipan Media : Tanpa Komisi A, Komisi B pun Siap Tampung Aspirasi


20131203_135846-1_resized
KOMISI B yang Menerima Aspirasi AMPERA terkait Aksi Menuntut Perampasan Lahan oleh PT Lonsum Indonesia, Selasa (3/11). Foto: Nurul / Warta Timur
MAKASSAR, WARTATIMUR.COM – Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki kesempatan untuk menerima aspirasi mahasiswa dari AMPERA yang melakukan aksi terkait penuntutan kasus tanah pada PT Lomsum Indonesia, Selasa (3/12). Disebabkan tugas ke luar kota, akhirnya Komisi B pun menerima mahasiswa di ruang aspirasi.
Aerin Nizar, S.P., M.Hum., Resc dari Komisi B menjelaskan bahwa meski bukan bidang yang menjadi tugasnya, namun komisinya bisa menampung aspirasi dari massa aksi. “Sebenarnya bukan Komisi A yang mengawal kasus ini, namun kami menjalin kerja sama dalam perekonomian dengan perusahaan perkebunan,” ungkapnya kepada Warta Timur.
Ia kemudian menjelaskan bahwa ini adalah persoalan yang sudah lama terjadi namun belum menemui titik terang.
“Ini adalah masalah yang cukup lama walaupun telah ada pertemuan yang pernah difasilitasi oleh Pemprov tapi sampai hari ini belum ada kejelasan,” jelas anggota Fraksi Demokrat ini.
Dalam penerimaan aspirasi ini, pihak mahasiswa pun menuntut kepastian yang tidak hanya bersifat janji belaka. Menanggapi hal tuntutan massa, Komisi B pun menjanjikan untuk memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang berkepentingan.
“Ini akan diteruskan ke pimpinan untuk diteruskan ke gubernur untuk ditindak lanjuti. Jadi hasil pertemuannya, kami akan meminta rekomendasi untuk dibuatkan surat untuk mengfasilitasi pertemuan antara pemerintah kabupaten, PT Lonsum, dan Tokoh-tokoh adat,” tutupnya.(NF)
Penulis : Nurul Fajri
Editor : Asri Abdullah
Dipublikasikan : 1 hari lalu

Adik Ipar Presiden SBY Makan Coto di Jalan Nusantara

http://www.celebesonline.com/2013/11/03/adik-ipar-presiden-sby-makan-coto-di-jalan-nusantara.htm
Minggu, 03 Nov 2013 - 11:43 wita

CELEBESONLINE

Editor:  - celebesonline.com 162 Views
Pramono Edhie Wibowo
(SWATT-ONLINE)
CELEBESONLINE (Makassar): Sejumlah pengurus Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan Partai Demokrat menjemput adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jenderal (Purnawawirawan) Pramono Edhie Prabowo di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Minggu (03/11/2013). Tampak menjemput antara lain Ketua DPD Sulsel Partai Demokrat Ilham Arief Sirajuddin, Ketua Fraksi Partai Demokrat Ni’matullah, Direktur Komunikasi Informasi Partai Demokrat Sulsel Syamsu Rizal, dan anggota DPRD Sulsel Aerin Nizar.
Pramono Edhie Prabowo hadir di Makassar sebagai narasumber Dialog Kebangsaan bertema “Masa Depan Baru Indonesia, Perspektif Pramono Edhie” di Hoten Singgasana, sore nanti. “Beliau diundang  sebagai narasumber utama,” ujar Nur Rahmat Sirajuddin, Presidium Sahabat Muda Indonesia, penyelenggara Dialog Kebangsaan.
Lepas dari bandara, rombongan langsung menuju jalan tol dengan tujuan Coto Nusantara di Jl Nusantara.Pensiunan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu tampak menikmati suguhan di warung pinggir jalan tersebut.(*)