Sunday, January 19, 2014

Petani Pampang Terima Traktor Tangan dari Aerin Nizar


http://makassar.tribunnews.com/2014/01/19/petani-pampang-terima-traktor-tangan-dari-aerin-nizar

Minggu, 19 Januari 2014 00:10 WITA

Petani Pampang Terima Traktor Tangan dari Aerin Nizar
TRIBUN TIMUR/EDI SUMARDI
Kelompok Tani Nirannuang, Pampang, Makassar, ketiban rezeki. Anggota DPRD Sulsel yang juga caleg, Aerin Nizar menyerahkan bantuan hand tractor, Sabtu (18/1/2014). 
Laporan Wartawan Tribun Timur Edi Sumardi
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Kelompok Tani Nirannuang, Pampang, Makassar, ketiban rezeki. Anggota DPRD Sulsel yang juga caleg, Aerin Nizar menyerahkan bantuan hand tractor, Sabtu (18/1/2014). Hand tractor telah lama diidamkan anggota kelompok tani sebab sebelumnya tak pernah tersentuh bantuan serupa.

“Banyak yang mengira di Pampang itu tak ada sawah. Setelah menyusuri di sana, ternyata di sekitar rawa, empang ada sawah,” kata Aerin kepada tribun-timur.com. Menggarap sawah menjadi mata utama pencaharian warga setempat. Luas sawah digarap warga mencapai 20 hektare.

Bantuan hand tractor diterima Ketua Kelompok Tani Nirannuang, Syamsuddin Dg Serang. Acara penyerahan bantuan dirangkaikan dengan temu konstituen bagi calon legislator DPRD Sulsel periode 2014-2019 ini.
"Aerin ini tidak sekedar pasang gambar dan berjanji saja, namun membuktikan sehingga perlu didukung untuk kembali duduk sebagai wakil rakyat,” kata Syamsuddin, seperti dalam siaran pers Aerin.

Aerin bertarung pada daerah pemilihan Makassar B. Ia berada pada nomor urut satu dari Partai Demokrat.(*)

Wednesday, January 15, 2014

Kutipan Media : Aerin Nizar Bantu Mesin Jahit Warga Batua


Selasa, 14 Januari 2014 17:54 WITA


Aerin Nizar Bantu Mesin Jahit Warga Batua
TRIBUN TIMUR/EDI SUMARDI
MESIN JAHIT - CALON legislator DPRD Sulsel dari deaerah pemilihan Makassar B, Aerin Nizar menyerahkan bantuan usaha kepada Kelompok Putri Bangsa, kelompok usaha warga Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Makassar. Bantuan yang diserahkan, Selasa (14/1/2013) tersebut berupa tiga mesin jahit, tiga mesin obras, dan dua gunting.

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Calon legislatorDPRD Sulsel dari deaerah pemilihan Makassar B, Aerin Nizar menyerahkan bantuan usaha kepada Kelompok Putri Bangsa, kelompok usaha warga Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Makassar. Bantuan yang diserahkan, Selasa (14/1/2013) tersebut berupa tiga mesin jahit, tiga mesin obras, dan dua gunting.
Anggota DPRD Sulsel periode 2009-2014 ini mengatakan, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat.
Aerin sekaligus Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulsel mengatakan, penyerahan bantuannya diapresiasi warga, seperti disampaikan Ketua ORW 7 Kelurahan Batua, Alimuddin.
Ketua Kelompok Putri Bangsa, Nelly mengatakan, bantuan ini langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.(*)

Thursday, January 9, 2014

Kutipan Media :Fraksi Demokrat Sulsel Sepakat Terima Jawaban Gubernur Sulsel


Rabu, 08 Jan 2014 - 17:13 wita
http://www.celebesonline.com/index/2014/01/08/fraksi-demokrat-sulsel-sepakat-terima-jawaban-gubernur-sulsel/
Reporter: Abbas Sandji (CELEBESONLINE) |  Editor:  - celebesonline.com 67 Views
CELEBESONLINE Demokrat Sulsel
Empat anggota Fraksi Demokrat DPRD Sulsel berbincang di Gedung DPRD Sulsel
(ABBAS SANDJI (CELEBESONLINE))
CELEBESONLINE (Makassar): Fraksi Demokrat DPRD Sulsel menyepakati untuk menerima jawaban Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo terhadap Ranperda Cagar Budaya, di DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (08/01/2014). Usai rapat paripurna, empat anggota DPRD Sulsel dari fraksi Demokrat, Andry Arief Bulu, Andi Januar Jaury Darwis, Aerin Nizar, dan Yusa Rasyid Ali tampak berbincang serius.(*)

Monday, January 6, 2014

Kutipan Media : Pertamina Diminta Gunakan Kartu Kontrol


Sun,05 January 2014 | 09:40Dibaca oleh 137 Pengunjung

http://www.fajar.co.id/metromakassar/3080827_5662.html

Foto: Idham Ama/Fajar
    Jaminan Gas Subsidi Tepat Sasaran

    MAKASSAR, FAJAR -- Kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) membuat tabung gas non subsidi tersebut mulai langka di pasaran. DPRD Sulsel meminta Pemprov Sulsel segera melakukan langkah antisipasi sebagai efek domino dari kelangkaan tersebut.

    Dikonfirmasi siang kemarin, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar mengaku akan segera melakukan hearing dengan SKPD terkait untuk membahas masalah ini. "Kita menunggu laporan Biro Bina Perekonomian Sulsel dan menjadwalkan rapat dengan mitra terkait yang berhubungan dengan kenaikan gas elpiji 12 kg," kata Aerin Nizar, Sabtu 4 Januari.

    Dia mengatakan, pokok persoalan dari dampak kenaikan ini, adalah efek domino yang mungkin cukup besar. Yakni meningkatnya inflasi, naiknya harga makanan yang  berimbas pada sektor UKM, dan paling mengkhawatirkan adalah migrasi pelanggan tabung gas 12 kg ke 3kg.

    Kondisi ini dapat membuat kelangkaan elpiji 3 kg juga terjadi. Hal ini juga, sambung dia, rentan dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengoplos gas subsidi tiga kg ke tabung non subsidi 12 kg, dengan harga jual lebih tinggi. "Saya pribadi juga mengkritisi kebijakan kenaikan harga ini yang sangat minim sosialisasi dan bisa memicu spekulan," katanya.

    Hal senada disampaikan legislator Sulsel lainnya, Imbar Ismail. Menurutnya, secara makro, menjelang tahun politik dan naiknya inflasi akan membuat investor lebih berfikir berinvestasi ke Sulsel. Komisi B juga mengimbau pemerintah dan Pertamina segera mengefektifkan kartu kontrol untuk pengawasan penggunaan gas tiga kg.

    "Kartu kontrol itu untuk menjamin distribusi tabung tersebut tepat sasaran pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah," ujarnya. (nur/kas)

    Thursday, January 2, 2014

    Sindo : APBD Sulsel 2014 Terancam Dibatalkan

    http://www.koran-sindo.com/node/355310 

    MAKASSAR-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel tahun anggaran 2014 sebesar Rp5,5 Triliun, yang telah disahkan dibatalkan. Ancaman tersebut jika Gubernur dan DPRD Sulsel tidak mengindahkan satu bundel catatan kemendagri setebal 19 halaman.

    Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi mengirimkan catatan ke DPRD Sulsel dan Pemerintah provinsi terkait APBD Pokok 2014 tersebut. Salah satu catatan Kemendagri Penundaan atas pengajuan persetujuan penetapan besarnya alokasi untuk dana hibah yang diajukan pemprov Sulsel, dianggap banyak yang salah dan sulit diterima berdasarkan ketentuan yang ada pada Permendagri 32/2011.

    Di komisi B DPRD Sulsel misalnya, terdapat alokasi dana sebesar Rp92,264 miliar lebih dalam bentuk hibah yang tidak sesuai dengan pedoman pemberian hibah yang tertuang dalam permendagri tersebut. Dana sebesar itu diantaranya melekat pada ingkup dinas Pertanian sebesar Rp69,994 miliar lebih, peternakan 15,579 miliar lebih, perikanan 9,990 miliar lebih. Di komisi lain juga ditemukan hal hampir sama melekat di SKPD lainnya Contoh lain, penyediaan anggaran untuk hibah seperti Pelatihan untuk wirausaha baru pada dinas koperasi dan UKM dengan bantuan Rp.5 juta untuk 1.230 kelompok/desa dengan total anggaran Rp15 miliar.

    Kapet Parepare Rp1 miliar dengan program fasilitasi pengembangannya yang melekat pada biro kerja sama daerah. Demikian pula operasional media center Dinas Perhubungan senilai Rp200 juta. Selain itu, ada juga program kepemipinan siswa menyongsong masa depan terpadu pada Dinas Pendidikan Sulsel sebesar Rp761 juta. Menurut Kemendagri, semuanya ini tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai serta tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur.

    Poin ketiga dalam surat kemendagri tertanggal 24 Desember disebutkan dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menindaklanjutihasilevaluasidantetap menetapkan APBD Sulsel 2014. Ketua komisi C DPRD Sulsel Amru Saher mengakui pembatalan penetapan karena banyaknya koreksi kemendagri yang harus disikapi. “Jika ini mau dihibahkan kepetani maka ada nomenklatur baru yakni belanja yang diserahkan kemasyarakat kerekening kelompok tani.

    Ini harus disesuaikan dengan undang undang,” katanya. Wakil bupati Luwu terpilih ini menambahkan bila dana hibah yang tediri dari hibah kabupaten kota yang sangat besar baru dana hibah di SKPD. "Untuk dana hibah tersebut Kabupaten yang bermohon ke pemprov. Sementara itu, Ketua komisi B DPRD Sulsel Aerin Nizar juga mengakui molornya penetapan karena banyaknya koreksi yang dikirim. “Ini juga kita sudah bahas di Fraksi Demokrat,” ujar legislator Partai Demokrat Sulsel ini.. andi amriani