Tribun Timur : Wakil Sekretaris Demokrat Sulsel Belajar Pimpin Partai di Eropa

http://makassar.tribunnews.com/2014/08/29/wakil-sekretaris-demokrat-sulsel-belajar-pimpin-partai-di-eropa

Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulsel, Aerin Nizar

Laporan Wartawan Tribun Timur Edi Sumardi

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulsel, Aerin Nizar akan terbang ke Wina, Austria, pada pekan ketiga September. Selama sepekan, dia akan berada di negara, di benua Eropa itu. “Saya diundang mengikuti Academy for Political Party Leadership (Akademi untuk Kepemimpinan Partai Politik),” kata Aerin di kantor DPRD Sulsel, Jumat (29/8/2014), seraya memperlihatkan surat undangan dari Women’s Democracy Netrowk (WDN), penyelenggara program.

Ketua Komisi Bidang Perekonomian DPRD Sulsel ini mengaku, hanya dirinya dari Indonesia yang diundang hadir. Peserta berasal dari berbagai negara di dunia. Pada program ini, akan bergabung 10 pemimpin perempuan yang telah menujukkan komitmen dalam meningkatkan partisipasi politik bagi perempuan.“Termasuk saya,” ujar Aerin.

Baginya, kendati tak terpilih lagi sebagai legislator Sulsel untuk periode 2014-2019, namun WDN diakui telah memberinya nilai lebih dalam menunjukkan kemampuannya untuk menjadi calon pemimpin global.

Academy for Political Party Leadership akan berlangsung, Senin (22/9/2014) hingga Kamis (25/9), bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD Sulsel, Selasa (23/9/2014). Aerin akan terbang, dua hari sebelum acara karena perjalanan ditempuh lebih dari 12 jam.

Sebelumnya, pada acara yang digelar WDN di Kamboja, dia menjadi narasumber.(*)

BKM : Demokrat Bentuk Desk Pilkada

http://beritakotamakassar.com/index.php/politik/34794-demokrat-bentuk-desk-pilkada.html

di Update oleh ronalyw Selasa, 26 Agustus 2014 04:51

MAKASSAR, BKM--Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kembali memperkuat struktur kerjanya di daerah. Setelah membenahi DPD Demokrat Sulsel, kini DPP mengangkat Pelaksana Tugas Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah  sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Demokrat Sulsel.
 

Penunjukan Ni'matullah dilakukan Ketua Harian DPP Demokrat, Syarif Hasan dalam rapat pengurus harian terbatas 19 Agustus lalu. Adapun tugas korwil dinilai dapat menjadi penyambung antara DPD dan DPP.
"Ini juga untuk mencegah dualisme kewenangan,"ujar Ni'matullah, Senin (25/8).
Menurut Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, selama ini Korwil Demokrat Sulsel dijabat Jafar Hafsah dan Syamsul Mappareppa.
 

Jabatan rangkap yang diterima calon Wakil Ketua DPRD Sulsel dinilai merupakan amanah serta tanggungjawab yang harus dilaksanakan.
Ni'matullah mengungkapkan, Demokrat akan menggelar pembekalan caleg yang akan diikuti 101 orang  terdiri dari 90 anggota DPRD kabupaten-kota ditambah 11 anggota DPRD Sulsel.
Pembukaan sekaligus Resepsi HUT di Singgasana tanggal 10, sementara pelaksanaanya dimulai 10 hingga 13 September.
 

Terkait persiapan Demokrat menghadapi pelaksanaan pemilukada serentak di sebelas daerah, DPD  Partai Demokrat Sulsel juga telah mengangkat tim Desk Pilkada yang akan bertugas menangani persiapan pemilukada di sebelas kabupaten Juni 2015 mendatang.
Menurut Plt  Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah, ada tujuh nama yang tergabung dalam tim desk pilkada.
 

Adapun ke tujuh  nama yang masuk dalam tim desk pilkada yakni, Sewang Tamal (Ketua) dari Komisi Pengawas, Syamsu Alam Mallarangan (Wakil Ketua) dari Badan Kehormatan serta lima anggota dari DPD diantaranya Aerin Nizar,  Andry S Arief Bulu, Suwarno Sudirman, Yusa Rasyid Ali dan Jefry Timbo.  (rif/cha/B)

Sindo : Alih Fungsi Lahan - DPRD Siapkan Perda Pertanian Pangan

http://koran-sindo.com/node/392105

MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel merancang Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perlindungan Lahan Pertanian. Perda inisiatif tersebut didorong oleh DPRD mengacu pada maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan infrastruktur lainnya di Sulsel.

“Telah disiapkan pula sanksi- sanksi tegas kalau melanggar aturan alih fungsi lahan dalam perda ini,”kata Ketua Tim Inisiator Perda Perlindungan Lahan Pertanian Aerin Nizar, kemarin. Dia menjelaskan, hadirnya inisiasi pembuatan perda tersebut mengacu pada kondisi Sulsel yang mengandalkan sektor pertanian sebagai penyumbang utama pembangunan ekonomi daerah. Diketahui, sebelumnya Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) telah terbit sejak tahun 2009 lalu. “Ada lima provinsi besar yang sudah memiliki Perda PLP2B seperti Sulsel, Jatim, Jateng, Jabar, NTB dan Yogyakarta,”katanya lebih lanjut.

Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 41/2009 tentang PLP2B dan instruksi Menteri Pertanian RI, akhirnya Perda Perlindungan Lahan Pertanian ini didorong sebagai bentuk tindak lanjut. Sehingga upaya strategis pengendalian alih fungsi lahan pertanian dianggap perlu ditopang dengan produk hukum daerah, untuk menjamin tersedianya lahan pertanian yang cukup dan berkelanjutan, serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan, menjamin akses masyarakat petani terhadap lahan pertanian.

“Kalau perda ini tidak dibuat maka akan menimbulkan dampak terganggunya sistem perencanaan pengelolaan lahan pertanian dan strategi pembangunan pertanian di Sulsel,” terangnya. Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingginya alih fungsi lahan pertanian pangan di Sulsel, sekitar 110.000 hektar per tahun, itu tercatat sejak tahun 1998-2002.

Selain itu, alih fungsi lahan pertanian yang tinggi disebabkan penerapan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) pemerintah kabupaten/kota kurang berpihak ke sektor pertanian. Kondisi ini juga menyebabkan menurunnya produksi pangan dan mengancam kondisi ketahanan pangan. Lebih jauh, petani bisa kehilangan lahan garapan dan potensi pengangguran yang dapat memicu masalah sosial. landi amriani

Upeks : Demokrat Undur Pembahasan Reshuffle

http://www.upeks.co.id/index.php/politik/item/16001-demokrat-undur-pembahasan-reshuffle

by ADMIN on19 AGUSTUS 2014 36 kali

• UKURAN FONT  
•  CETAK
•  SUREL
• 0 KOMENTAR

MAKASSAR, UPEKS--Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel kembali akan menjadwalkan ulang pembahasan pergantian 40 pengurusnya. Pasalnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kini memfokuskan perhatiannya pada penetapan calon pimpinan dan ketua fraksi DPRD se Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Reshufle DPD Demokrat Sulsel, Soewarno Soedirman, Senin (18/8). "Pembahasannya dimundurkan. Harusnya setelah lebaran.

Tapi berubah, kemungkinan dibahas pertengahan bulan ini atau awal bulan depan," katanya. Menurutnya, pengunduran itu atas permintaan Syarifuddin Hasan sebagai ketua harian DPP Demokrat yang melakukan koordinasi pada Selasa lalu, sehingga DPW belum melakukan langkah taktis perihal pergantian 40 pengurus tersebut. Meski demikian, kata dia, tim reshufle tidak akan sulit melakukan perombakan sebab wacana itu sudah dilakukan sejak Desember 2013.

Tetapi terkendala dengan pemilihan wali kota dan pemilihan legislatif. Legislator DPRD Makassar ini menjelaskan, pergantian itu untuk melakukan perampingan kepengurusan partai yang dinilai terlaluk gemuk. Sementara banyak kader yang tidak efektif dalam bekerja. Selain itu ada pula kader yang sudah meninggal dan pindah ke partai lain. "Sebanyak 40 dari 180 pengurus DPD Demokrat Sulawesi Selatan akan kami ganti," kata Soewarno. Bagia dia, yang menyulitkan dalam pembahasan perombakan itu adalah pergantian struktur di dalam pengurus harian. Sebab sebagian nama yang dikantongi memiliki integritas dan kapabilitas yang mumpuni.

Misalnya saja Andi Irwan Pattawari, Aerin Nizar, dan Selle KS Dalle. "Rencananya kan, waki ketua dijadikan empat. Tadinya dua saja. Inilah yang menyulitkan bagi kami. Butuh pembahasan matang. Kalau bagian divisi-divisi tidak lah terlalu sulit," jelasnya. Wakil Ketua I Demokrat Sulsel, Andry Arief Bulu mengapresiasi langkah DPP yang menunda pembahasan pergantian 40pengurus. Menurutnya, perlu pertimbangan matang sebelum keputusan diambil terkait siapa yang akan diganti karena semua partai membutuhkan figur-figur berkualitas yang menjalankan roda organisasi. "Jadi sekarang berbagai aspek diperhitungkan, apalagi kan kita mau persiapan pilkada, jadi kepengurusan harus mantap seblum masuk agenda tersebut," katanya. (mg10/fjr)