Kegiatan Politisi Perempuan Dunia di Vienna

Oleh : Aerin Nizar (Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sulsel)

Salah Satu Musium bergaya Gothic di Vienna

Setelah terbang kurang lebih 13 jam dari Jakarta, transit di Qatar, akhirnya saya tiba di Kota Vienna, Austria untuk memenuhi undangan dari IRI dan WDN dalam kegiatan Konfrensi Akademi Perempuan untuk Kepemimpinan Partai Politik. Hadir dalam kegiatan ini delegasi politisi perempuan dari negara Bosnia Herzegovina, Syria, El Salvador, Serbia, Kenya, Indonesia, Nepal, Ukraina, dan Mongolia. Saya turut hadir diundang dalam kegiatan ini sebagai politisi perempuan yang mewakili Indonesia, mungkin karena telah terdaftar sebagai alumnus pelatihan IRI, anggota IRI dan WDN dan trainer WDN (sebelumnya pernah diminta WDN untuk menjadi trainer di Phnom Penh Kamboja dua tahun silam). IRI atau International Democracy Institute selama 25 tahun telah memberikan kontribusi penting untuk peningkatan kapasitas perempuan politik. Sementara WDN (Women Democracy Network sebagai mitra kerja IRI adalah sebuah lembaga non profit yang berpusat di Washington DC yang bekerja di 61 negara dan setiap tahunnya melaksanakan kegiatan capacity building untuk politisi perempuan di parpol dan di parlemen. Kota Vienna sendiri sebagai tempat pertemuan minggu itu, merupakan ibukota negara Austria yang kotanya dikelilingi museum dan bangunan eks monarki bergaya gothic dan kedatangan saya di Negara berbahasa Jerman ini disambut dengan cuaca 17 Derajat Celsius yang merupakan cuaca terbaik untuk mengunjungi dan belajar di negara Eropa Timur ini.

Peserta Akademi WDN Vienna & anggota Parlemen Austria

Hari pertama kegiatan Akademi Perempuan untuk Kepemimpinan Parpol di Hotel Marriott Vienna diisi dengan pembukaan dan perkenalan seluruh anggota delegasi. Sebagian besar perempuan yang hadir merupakan anggota Parlemen dan pengurus harian partai politik di negaranya masing-masing, sementara lainnya adalah pengurus sayap partai dan juga dari NGO. Pembukaan diisi dengan pemaparan program dan kegiatan akademi ini oleh Direktur WDN, Erika Veberyte, dari Washington DC yang membahas beberapa kegiatan dan program WDN di banyak negara. Erika menekankan tentang pentingnya menjalin network antar politisi perempuan dunia dan bagaimana WDN berperan mendukung kegiatan ini.

Maria Raunch-Kallat, President Alpha Club, Former Minister of Environment. Foto By : @WDN

Selanjutnya Maria Rauch-Kallat, politisi senior Austria yang telah menjadi anggota parlemen sejak tahun 1983 sampai tahun 2008 dan kemudian menjadi Menteri Lingkungan Hidup Austria mengisi materi kedua. Maria Rauch-Kallat membawa peserta ke Alpha Club dengan berjalan kaki yang letaknya tidak jauh dari hotel kami dan memperkenalkannya sebagai sebuah gedung pertemuan di tengah kota Austria yang berfungsi sebagai tempat berkumpul, pusat pelatihan, lounge untuk pertemuan politisi antar partai di Austria yang didirikan oleh politisi senior ini, dan tempat pertemuan rutin perempuan dari berbagai profesi dan latar belakang untuk menjadi mentor dan mentee bagi mereka yang lebih muda atau pemula. Alpha Club ini merupakan media networking yang efisien karena telah menjadi sumber pertukaran informasi yang tidak terbatas. Maria juga memberikan wawasan dan pengalamannya tentang pentingnya membangun koalisi dan kerjasama untuk efektifnya upaya pencapaian tujuan politik bersama sesama internal maupun external parpol.

Anca Malavasic, pemateri tentang “How To Get Things Done”

Materi terakhir sore itu diisi oleh pemateri inspiratif, Anca Malavasic, seorang senior manajer di Bank Austria, mentor Alpha Club, pakar komunikasi dan manajemen perubahan yang menekankan pada kami tentang pentingnya menyelesaikan suatu pekerjaan dan mempertahankan value standar bekerja kita di politik, bagaimanapun banyaknya tantangan dan resiko yang dihadapi dalam menjaga nilai-nilai tersebut.

Makan Malam ala Austria

Selama empat hari akademi perempuan untuk kepemimpinan partai politik, peserta juga diberi kesempatan untuk menikmati makan siang dan makan malam di beberapa restaurant Austria untuk menikmati sajian khas Negara tersebut. Selain pemberian materi di dalam kelas, materi juga diberikan di luar kelas dengan mengunjugi beberapa tempat menarik seperti gedung parlemen untuk berdiskusi dan bertemu langsung dengan para politisi perempuan yang menjadi pemimpin parpol, kantor ombudsman Austria yang di ketuai oleh perempuan mantan legislator, kantor dan toko perhiasan Tiffany and Co untuk berbincang dengan direktur operasional toko ini yang juga merupakan mentor volunteer Alpha Club, dan bertemu direktur eksekutif perempuan Bank Raffeisen Bank Austria untuk sharing pengalamannya sebagai pimpinan bank tersebut.

Santap Siang ala Austrian 

Kunjungan ke kantor Ombudsman Austria

Johanna Hellrigl, Senior Assistant WDN. Photo by @WDN

Di hari kedua, peserta diberi materi tentang strategi membangun dukungan untuk perempuan di dalam parpol yang inti materinya adalah agar perempuan belajar strategy untuk menonjolkan kapasitas mereka dengan lebih percaya diri. Selanjutnya peserta diberi penjelasan menarik dari Johanna Hellrigl, yang  merupakan senior asisten program WDN. Johanna menjelaskan tentang peluang bagi peserta untuk mendapat fasilitasi dari WDN setelah kembali ke Negara masing-masing untuk membentuk Forum Pendidikan Politik Perempuan. WDN akan memfasilitasi sepenuhnya jika Forum tersebut dibentuk secara multi partai, namun jika sebuah partai ingin membentuk tersendiri Forum Pendidikan ini tanpa melibatkan partai lain, maka WDN dapat membantu dalam bentuk materi dan modul saja.

Agenda selanjutnya di hari itu diisi dengan kunjungan ke beberapa lokasi menarik, termasuk ke museum-museum terkenal di Vienna.

Ber-WeFie dengan peserta dengan latar belakang Istana Schonbrunn

Menyaksikan debat politisi perempuan di parlemen Austria yang membahas tentang Kebijakan Luar Negeri mereka.

Peserta akademi diberi materi tentang bagaimana bertahan di dunia laki-laki yang dibawakan oleh politisi perempuan senior yang telah lama menjadi pengurus Uni Eropa yang berkedudukan di Vienna Austria, yang dilanjutkan dengan kunjungan ke parlemen sampai sore hari untuk bertemu dengan sejumlah pemimpin parpol yang juga menjadi legislator di DPR Austria. Malam harinya kami dipertemukan dengan sejumlah perempuan yang telah menjadi mentor dan mentee mereka yang telah dicoaching untuk menjadi perempuan berhasil seperti mentor mereka dan menyaksikan langsung bagaimana proses diskusi Tanya-jawab antara mentor dan mentee berlangsung di Alpha Club tersebut.

Suasana Kelas di Alpha Club, Vienna

Hari terakhir agenda Academi Perempuan untuk Kepemimpinan Parpol, kami diminta untuk masing-masing mempresentasikan dan menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan setelah kembali ke Negara masing-masing dengan mengadopsi materi yang diberikan oleh Anya tentang, How to Get Things Done. Di presentasi tersebut, peserta harus mampu menguraikan fakta-fakta kondisi terkini dan masalah yang dihadapi dalam mencapai tujuan yang ingin diselesaikan, kemudian mengurai Tujuan dan Aksi yang merupakan langkah-langkah yang akan diambil. Setelah presentasi, setiap peserta memberi masukan terhadap presentasi peserta lainnya kemudian ditutup oleh masukan dari pemateri dan direktur WDN. Dalam kesempatan tersebut saya menyampaikan bahwa keinginan saya untuk tetap bekerja di politik dan melanjutkan apa yang telah saya bangun di masyarakat walaupun tidak lagi duduk di parlemen. Saya menyadari akan terdapat hambatan dalam melaksanakan ini, karena tidak lagi memiliki akses dan kewenangan untuk dapat mengkoordinir sumberdaya yang bisa saya fasilitasikan ke masyarakat.  Akan tetapi, saya cukup yakin bahwa dengan jaringan dan hubungan baik saya yang telah terbangun selama ini dengan aparat pemerintah, tokoh-tokoh kunci di masyarakat, dan investasi-investasi social yang sudah terbangun selama ini, maka hambatan itu saya yakini akan dapat teratasi.

Adapun beberapa pelajaran penting yang bisa saya ambil selama mengikuti kegiatan ini adalah :

1.      Pentingnya berjejaring atau networking untuk membangun wawasan dan kapasitas perempuan politik. Saatnya perempuan bekerja sama dan tunjukkan kemampuan. Model Mentor dan Mentee dari Alpha Club bisa diadopsi untuk membangun kader-kader perempuan di politik yang tangguh.
2. Oleh-oleh dari WDN adalah Forum Pendidikan Politik untuk Perempuan. WDN telah menfasilitasi Forum ini di beberapa Negara Afrika dan berhasil dengan baik. Oleh karena itu sudah saatnya politisi perempuan Indonesia juga mengambil peluang baik itu dengan segera membentuknya baik itu multi partai maupun intra partai agar bisa mengakses fasilitas yang akan diberikan oleh WDN untuk perempuan politik di Indonesia.
3. Perempuan yang bisa bertahan dan menonjol di politik bukan merupakan pekerjaan mudah. Hanya perempuan-perempuan yang teguh memegang nilai-nilai, keyakinkan, dan standar kerja yang dimiliki, tanpa terikut arus dan model/karakter kerja laki-laki, yang dapat muncul sebagai perempuan ‘pemenang’.

Di akhir tulisan ini, saya ingin mengutip kiasan menarik dari materi Maria Rauch-Kallat yang mengatakan bahwa "Politic is a dirty business, but women have been cleaning up other people's messes for centuries" atau secara bebas saya artikan bahwa politik adalah urusan yang kotor, namun perempuan telah membersihkan 'sampah' orang lain selama berabad-abad lamanya. Sebuah ungkapan menarik yang sebenarnya saya aminkan juga karena hal itu benar adanya dan tentunya ungkapan ini bisa jadi bahan diskusi menarik untuk dibahas lebih lanjut. Salam Semangat!

DPP PD, Dept PP & PA : Membangun Jaringan Politisi Perempuan Dunia dari Wina, Austria

October 14, 2014

http://pemberdayaanperempuan.demokrat.or.id/2014/10/membangun-jaringan-politisi-perempuan-dunia-dari-wina-austria/

Kunjungan Ke Kantor Parlemen bertemu dengan perempuan Pemimpin Partai di Austria

Setelah terbang kurang lebih 13 jam dari Jakarta, transit di Qatar, akhirnya Aerin Nizar, Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan tiba di kota Wina, Austria untuk memenuhi undangan dari International Republican Institute (IRI) dan Women Democracy Network (WDN) dalam kegiatan Konfrensi Akademi Perempuan untuk Kepemimpinan Partai Politik pada 20-27 September 2014. IRI adalah organisasi yang selama 25 tahun telah bekerja untuk peningkatan kapasitas perempuan politik. Sementara WDN adalah sebuah lembaga non profit berpusat di Washington DC yang bekerja di 61 negara dan setiap tahunnya melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk politisi perempuan di partai politik dan di parlemen. Hadir dalam kegiatan ini delegasi politisi perempuan dari Bosnia Herzegovina, Syria, El Salvador, Serbia, Kenya, Indonesia, Nepal, Ukraina, dan Mongolia. Bangga sekali politisi perempuan Partai Demokrat kita, Aerin Nizar, diundang sebagai perwakilan Indonesia.

Aerin Nizar bersama delegasi Akademi Kepemimpinan Perempuan di Partai Politik berfoto di depan Istana Schonbrunn

Di Akademi Perempuan untuk Kepemimpinan Parpol ini, Aerin belajar tentang pentingnya membangun koalisi dan kerjasama untuk efektifnya upaya pencapaian tujuan politik baik dengan sesama internal maupun eksternal partai politik dan pentingnya menyelesaikan suatu pekerjaan dan mempertahankan nilai-nilai dalam standar bekerja kita di politik, bagaimanapun banyaknya tantangan dan resiko yang dihadapi dalam menjaga nilai-nilai tersebut.

Selama seminggu di Wina, Aerin belajar bahwa perempuan yang bisa bertahan dan menonjol di politik bukan pekerjaan mudah. Hanya perempuan-perempuan yang teguh memegang nilai-nilai, keyakinan, dan standar kerja yang dimiliki, tanpa terikut arus dan karakter kerja patriarkis, yang dapat muncul sebagai perempuan ‘pemenang’.

Aerin mengatakan bahwa, “Ada ungkapan menarik yang saya temukan selama belajar di Akademi ini dan saya aminkan juga karena hal itu benar adanya dan tentunya ungkapan ini bisa jadi bahan diskusi menarik untuk dibahas lebih lanjut. Ungkapan ini saya kutip dari salah satu pemberi materi, Maria Rauch-Kallat, yang mengatakan bahwa “Politic is a dirty business, but women have been cleaning up other people’s messes for centuries” atau secara bebas saya artikan bahwa politik adalah urusan yang kotor, namun perempuan telah membersihkan ‘sampah’ orang lain selama berabad-abad lamanya.”

Setiap Pemimpin Ada Masanya Dan Setiap Masa Ada Pemimpinnya

Hari ini adalah Rapat Komisi B DPRD Sulsel yang terakhir saya pimpin di periode 2009-2014 dan insha Allah akan berakhir manis. Ada rasa haru di ujung kalimat perpisahan yang saya sampaikan hari ini dalam rapat kerja Komisi B yang membahas anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Perubahan TA 2014. Rasa haru itu bukan karena melankolisme namun rasa haru yang berakar pada optimisme dan keyakinan bahwa setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya, dan masa kepemimpinan saya selesai di periode ini.

Penyerahan Palu Sidang Komisi B ke Imbar Ismail (Hanura)

Banyak dinamika yang terjadi sepanjang periode saya memimpin Komisi Bidang Perekonomian. Salah satunya adalah dinamika pergulatan batin karena  rasa ketidakpercayaan diri yang sempat muncul ketika amanah sebagai Ketua Komisi diberikan kepada saya oleh Partai. Rasa kurang percaya diri ini sempat muncul diakibatkan karena saya adalah seorang perempuan dengan umur dan pengalaman yang masih hijau dibanding dengan anggota komisi yang saya pimpin yang sebagian besar adalah laki-laki dan telah mengabdi di DPRD Propinsi Sulsel lebih dari satu periode. Ditambah lagi di dalam komisi yang saya pimpin terdapat 3 (orang) mantan pimpinan komisi lain dan juga mantan kadis pertanian Sulsel era tahun 80an.

Seiring dengan berjalannya waktu dan dalam waktu yang tidak begitu lama, saya merasa berhasil menghapus keraguan diri saya sendiri dan mungkin juga keraguan orang banyak, bahwa saya ternyata mampu memimpin Komisi B dengan baik dan melewati semua tantangan, masalah dan dinamika juga dengan baik. Sebagian besar politisi senior di Komisi B menilai bahwa saya memimpin dengan sangat transparan dan terbuka sehingga seluruh anggota komisi merasa nyaman menjadi bagian dari Keluarga Besar Komisi B.

Berpose dgn Ibu Rini Kepala UPTD di Dinas Perikanan dan Kelautan 

Banyak kenangan dan memori dari perjalanan dan pengalaman hidup sebagai legislator ini yang tentunya akan menambah kualitas di Curriculum Vitae saya atau mungkin menambah daya kompentensi saya di dunia profesional. Perjalanan hidup saya tenrunya tidak selesai di DPRD saja, melalui Partai Demokrat dan sebagai Wakil Sekretaris Partai, saya masih akan mengawal seluruh program dan kebijakan pemerintah. Kritik pedas saya mungkin masih akan terekam di masyarakat dalam bentuk kapasitas lainnya.

Saya merasa masih memiliki "hutang" saya di masyarakat pemilih yang belum sempat terkawal ataupun akomodir dan masih ada PR pribadi lainnya yang akan saya selesaikan dan menyibukkan diri di dalamnya. Salah satu yang terutama adalah menyelesaikan disertasi Doktoral Ilmu Pertanian di Pasca Sarjana UNHAS yang vakum hampir 2 tahun lamanya. Saya adalah mahasiswa angkatan 2010 Pasca UNHAS dan satu orang rekan angkatan saya baru saja melakukan promosi doktoralnya.  Ketertinggalan bidang akademik akibat kesibukan dalam agenda politik dan parlemen ini akan saya kejar hingga dapat menyelesaikan "hutang" pribadi tersebut dan pada akhirnya pantas menyandang gelar Doktor di depan nama saya. Akhirnya, saya juga mendoakan agar semua legislator terpilih DPRD Sulsel 2014-2019 dapat juga menjalankan semua amanah dengan baik dan bisa menyelesaikan semua tugas dan kewajiban dengan baik pula di akhir masa jabatannya kelak, Insha Allah.

Tribun Timur : Gagal Maccaleg, Legislator Sulsel Minta Maaf

http://makassar.tribunnews.com/2014/09/08/gagal-maccaleg-legislator-sulsel-minta-maaf

Aerin Nizar, Ketua Komisi B DPRD SULSEL

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Senin (8/9/2014), sekitar pukul 14.35, Ketua Komisi B, Aerin Nizar baru saja membuka rapat komisinya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel membahas perubahan APBD 2014. “Ini rapat akhir dari seluruh rangkaian rapat sejak Jumat, minggu lalu,” kata Aerin, saban hari tampil dengan rambut dikuncir.

Sejak pukul 09.30 hingga 15.30, anggota komisi B rapat bersama lima SKPD mitra. Dimulai dari dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, berakhir pada dinas kelautan. Rapat kerja dengan SKPD mitra, kemarin, sebenarnya bukan hanya rapat akhir dari rapat yang berlangsung sejak Jumat, sebagaimana disampaikan Aerin. Namun, yang terakhir pula pada masa jabatan legislator periode 2009-2014.

Legislator dari Partai Demokrat bakal tak memimpin lagi rapat serupa pada periode jabatan 2014-2019. Dia tak lagi terpilih untuk menjabat pada periode selanjutnya atau dilantik, 23 September mendatang.

Di hadapan pejabat dari dinas kehutanan, Aerin menyampaikan, masih ada legislator lain di komisinya pada periode mendatang yang akan berjumpa dengan SKPD mitra melalui rapat serupa. Pembahasan dalam rapat pun tak akan terputus. “Pak Imbar, Pak Jumardi akan melanjutkan. Pak Yagkin (pindah) di komisi lain,” kata Aerin menyebut satu per satu rekannya yang terpilih lagi.

Gagal maccaleg, namun dia optimis pembahasan selama rapat juga akan dilanjutkan legislator dari separtainya. “Sebagian besar kami di sini pengurus teras partai politik. Jadi, kawan kami di partai yang akan melanjutkan,” kata Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulsel ini menyampaikan pesannya.

Dari 14 legislator di komisi ini, hanya tiga lolos maccaleg. Sembilan legislator lainnya gagal, walau mereka menduduki posisi strategis pada partainya. Pesan Aerin disambung dengan permohonan maaf dari anggota komisi, Yusa Rasyid Ali. Dalam rapat, Yusa sekaligus legislator separtai dengan Aerin merasa terkadang ada kritikannya terasa pedis dan kurang berkenan.

“Pak Kadis (kepala dinas) maafkan-ki,” ucap Yusa. Legislator lain pun ngakak mendengar ucapan yang terdengar tulus itu. “Serasa lebaran ya,” kata Aerin tersenyum. Kata dia melanjutkan, setelah tak duduk lagi di DPRD, dia masih memiliki kesibukan lain, merawat basis massa pendukung. “Saya masih melayani konstituen di Makassar,” ujarnya yang bertarung melalui daerah pemilihan Sulsel 2 (Makassar B) saat Pemilu Legislatif 2014.

Gagal macaleg, legislator dari Partai Hanura, Amir Anas yang sedaerah pemilihan dengan Yusa, Sulsel 11 memotivasi rekannya. “(Walau tak duduk lagi) semangat tetap ada,” tuturnya. Tak lama kemudian, legislator saling salaman dengan pejabat dari dinas kehutanan. Rapat pun layaknya farewell party.(*)

Tribun Timur : Wakil Sekretaris Demokrat Sulsel Belajar Pimpin Partai di Eropa

http://makassar.tribunnews.com/2014/08/29/wakil-sekretaris-demokrat-sulsel-belajar-pimpin-partai-di-eropa

Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulsel, Aerin Nizar

Laporan Wartawan Tribun Timur Edi Sumardi

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulsel, Aerin Nizar akan terbang ke Wina, Austria, pada pekan ketiga September. Selama sepekan, dia akan berada di negara, di benua Eropa itu. “Saya diundang mengikuti Academy for Political Party Leadership (Akademi untuk Kepemimpinan Partai Politik),” kata Aerin di kantor DPRD Sulsel, Jumat (29/8/2014), seraya memperlihatkan surat undangan dari Women’s Democracy Netrowk (WDN), penyelenggara program.

Ketua Komisi Bidang Perekonomian DPRD Sulsel ini mengaku, hanya dirinya dari Indonesia yang diundang hadir. Peserta berasal dari berbagai negara di dunia. Pada program ini, akan bergabung 10 pemimpin perempuan yang telah menujukkan komitmen dalam meningkatkan partisipasi politik bagi perempuan.“Termasuk saya,” ujar Aerin.

Baginya, kendati tak terpilih lagi sebagai legislator Sulsel untuk periode 2014-2019, namun WDN diakui telah memberinya nilai lebih dalam menunjukkan kemampuannya untuk menjadi calon pemimpin global.

Academy for Political Party Leadership akan berlangsung, Senin (22/9/2014) hingga Kamis (25/9), bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD Sulsel, Selasa (23/9/2014). Aerin akan terbang, dua hari sebelum acara karena perjalanan ditempuh lebih dari 12 jam.

Sebelumnya, pada acara yang digelar WDN di Kamboja, dia menjadi narasumber.(*)

BKM : Demokrat Bentuk Desk Pilkada

http://beritakotamakassar.com/index.php/politik/34794-demokrat-bentuk-desk-pilkada.html

di Update oleh ronalyw Selasa, 26 Agustus 2014 04:51

MAKASSAR, BKM--Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kembali memperkuat struktur kerjanya di daerah. Setelah membenahi DPD Demokrat Sulsel, kini DPP mengangkat Pelaksana Tugas Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah  sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Demokrat Sulsel.
 

Penunjukan Ni'matullah dilakukan Ketua Harian DPP Demokrat, Syarif Hasan dalam rapat pengurus harian terbatas 19 Agustus lalu. Adapun tugas korwil dinilai dapat menjadi penyambung antara DPD dan DPP.
"Ini juga untuk mencegah dualisme kewenangan,"ujar Ni'matullah, Senin (25/8).
Menurut Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, selama ini Korwil Demokrat Sulsel dijabat Jafar Hafsah dan Syamsul Mappareppa.
 

Jabatan rangkap yang diterima calon Wakil Ketua DPRD Sulsel dinilai merupakan amanah serta tanggungjawab yang harus dilaksanakan.
Ni'matullah mengungkapkan, Demokrat akan menggelar pembekalan caleg yang akan diikuti 101 orang  terdiri dari 90 anggota DPRD kabupaten-kota ditambah 11 anggota DPRD Sulsel.
Pembukaan sekaligus Resepsi HUT di Singgasana tanggal 10, sementara pelaksanaanya dimulai 10 hingga 13 September.
 

Terkait persiapan Demokrat menghadapi pelaksanaan pemilukada serentak di sebelas daerah, DPD  Partai Demokrat Sulsel juga telah mengangkat tim Desk Pilkada yang akan bertugas menangani persiapan pemilukada di sebelas kabupaten Juni 2015 mendatang.
Menurut Plt  Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah, ada tujuh nama yang tergabung dalam tim desk pilkada.
 

Adapun ke tujuh  nama yang masuk dalam tim desk pilkada yakni, Sewang Tamal (Ketua) dari Komisi Pengawas, Syamsu Alam Mallarangan (Wakil Ketua) dari Badan Kehormatan serta lima anggota dari DPD diantaranya Aerin Nizar,  Andry S Arief Bulu, Suwarno Sudirman, Yusa Rasyid Ali dan Jefry Timbo.  (rif/cha/B)

Sindo : Alih Fungsi Lahan - DPRD Siapkan Perda Pertanian Pangan

http://koran-sindo.com/node/392105

MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel merancang Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perlindungan Lahan Pertanian. Perda inisiatif tersebut didorong oleh DPRD mengacu pada maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan infrastruktur lainnya di Sulsel.

“Telah disiapkan pula sanksi- sanksi tegas kalau melanggar aturan alih fungsi lahan dalam perda ini,”kata Ketua Tim Inisiator Perda Perlindungan Lahan Pertanian Aerin Nizar, kemarin. Dia menjelaskan, hadirnya inisiasi pembuatan perda tersebut mengacu pada kondisi Sulsel yang mengandalkan sektor pertanian sebagai penyumbang utama pembangunan ekonomi daerah. Diketahui, sebelumnya Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) telah terbit sejak tahun 2009 lalu. “Ada lima provinsi besar yang sudah memiliki Perda PLP2B seperti Sulsel, Jatim, Jateng, Jabar, NTB dan Yogyakarta,”katanya lebih lanjut.

Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 41/2009 tentang PLP2B dan instruksi Menteri Pertanian RI, akhirnya Perda Perlindungan Lahan Pertanian ini didorong sebagai bentuk tindak lanjut. Sehingga upaya strategis pengendalian alih fungsi lahan pertanian dianggap perlu ditopang dengan produk hukum daerah, untuk menjamin tersedianya lahan pertanian yang cukup dan berkelanjutan, serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan, menjamin akses masyarakat petani terhadap lahan pertanian.

“Kalau perda ini tidak dibuat maka akan menimbulkan dampak terganggunya sistem perencanaan pengelolaan lahan pertanian dan strategi pembangunan pertanian di Sulsel,” terangnya. Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingginya alih fungsi lahan pertanian pangan di Sulsel, sekitar 110.000 hektar per tahun, itu tercatat sejak tahun 1998-2002.

Selain itu, alih fungsi lahan pertanian yang tinggi disebabkan penerapan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) pemerintah kabupaten/kota kurang berpihak ke sektor pertanian. Kondisi ini juga menyebabkan menurunnya produksi pangan dan mengancam kondisi ketahanan pangan. Lebih jauh, petani bisa kehilangan lahan garapan dan potensi pengangguran yang dapat memicu masalah sosial. landi amriani

Upeks : Demokrat Undur Pembahasan Reshuffle

http://www.upeks.co.id/index.php/politik/item/16001-demokrat-undur-pembahasan-reshuffle

by ADMIN on19 AGUSTUS 2014 36 kali

• UKURAN FONT  
•  CETAK
•  SUREL
• 0 KOMENTAR

MAKASSAR, UPEKS--Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel kembali akan menjadwalkan ulang pembahasan pergantian 40 pengurusnya. Pasalnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kini memfokuskan perhatiannya pada penetapan calon pimpinan dan ketua fraksi DPRD se Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Reshufle DPD Demokrat Sulsel, Soewarno Soedirman, Senin (18/8). "Pembahasannya dimundurkan. Harusnya setelah lebaran.

Tapi berubah, kemungkinan dibahas pertengahan bulan ini atau awal bulan depan," katanya. Menurutnya, pengunduran itu atas permintaan Syarifuddin Hasan sebagai ketua harian DPP Demokrat yang melakukan koordinasi pada Selasa lalu, sehingga DPW belum melakukan langkah taktis perihal pergantian 40 pengurus tersebut. Meski demikian, kata dia, tim reshufle tidak akan sulit melakukan perombakan sebab wacana itu sudah dilakukan sejak Desember 2013.

Tetapi terkendala dengan pemilihan wali kota dan pemilihan legislatif. Legislator DPRD Makassar ini menjelaskan, pergantian itu untuk melakukan perampingan kepengurusan partai yang dinilai terlaluk gemuk. Sementara banyak kader yang tidak efektif dalam bekerja. Selain itu ada pula kader yang sudah meninggal dan pindah ke partai lain. "Sebanyak 40 dari 180 pengurus DPD Demokrat Sulawesi Selatan akan kami ganti," kata Soewarno. Bagia dia, yang menyulitkan dalam pembahasan perombakan itu adalah pergantian struktur di dalam pengurus harian. Sebab sebagian nama yang dikantongi memiliki integritas dan kapabilitas yang mumpuni.

Misalnya saja Andi Irwan Pattawari, Aerin Nizar, dan Selle KS Dalle. "Rencananya kan, waki ketua dijadikan empat. Tadinya dua saja. Inilah yang menyulitkan bagi kami. Butuh pembahasan matang. Kalau bagian divisi-divisi tidak lah terlalu sulit," jelasnya. Wakil Ketua I Demokrat Sulsel, Andry Arief Bulu mengapresiasi langkah DPP yang menunda pembahasan pergantian 40pengurus. Menurutnya, perlu pertimbangan matang sebelum keputusan diambil terkait siapa yang akan diganti karena semua partai membutuhkan figur-figur berkualitas yang menjalankan roda organisasi. "Jadi sekarang berbagai aspek diperhitungkan, apalagi kan kita mau persiapan pilkada, jadi kepengurusan harus mantap seblum masuk agenda tersebut," katanya. (mg10/fjr)

DPRD Sulsel : Perda Perlindungan Lahan Pertanian Segera Disahkan

http://www.dprdsulsel.go.id/content/perda-perlindungan-lahan-pertanian-segera-disahkan

Perda Perlindungan Lahan Pertanian Segera Disahkan

Sen, 07/07/2014 - 13:10

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengesahkan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian. perda tersebut akan memberi kewenangan bagi daerah untuk menolak pembangunan yang menguras lahan pertanian.

Dalam rapat bersama dengan Dinas Pertanian, Ketua Komisi B DPRD Sulawesi Selatan Aerin Nizar mengatakan Pengesahan tinggal menghitung hari, perda  ini akan melindungi lahan pertanian dari dampak pembangunan dan akan diberlakukan untuk semua pemilik lahan baik perorangan, perusahaan swasta, maupun milik daerah.

Aerin Nizar berharap  pemerintah daerah dapat menggunakan perda itu untuk mempertahankan lahan-lahan tidur dan produktif. dan mengingatkan pula bahwa perda itu tidak dapat menetapkan daerah mana dan berapa luas lahan yang akan dilindungi.



Astri

Berita Kota Makassar : Perda Perlindungan Lahan Bantu Jaga Lahan Pertanian

http://beritakotamakassar.com/index.php/metro-makassar/31085-perda-perlindungan-lahan-bantu-jaga-lahan-pertanian.html

Aerin-Ketua Pansus Perda PLP2B

MAKASSAR, BKM -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan menjadi Perda.
Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar, berharap dengan disahkannya Perda Perlindungan Lahan tersebut, kekhawatiran soal lahan yang terus mengganggu masalah pangan di Sulsel tidak muncul lagi.
Kendati demikian, Perda tersebut tidak dapat menetapkan tentang daerah mana dan luas lahan yang dilindungi. Pasalnya, pada akhirnya hal tersebut akan terpenuhi dari Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan direvisi beberapa waktu lagi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, mengatakan, disahkannya Perda tersebut Sulsel, akan tetap menjadi penyanggah ketahanan pangan nasional.
"Dengan Perda ini, kita dapat mengurangi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk kepentingan non pertanian," ujar Agus, Kamis (3/7).
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Lutfi Halide, mengatakan, Perda Perlindungan Lahan Pertanian tersebut cukuplah membantu. Pasalnya, hal tersebut dapat menjaga agar lahan pertanian yang produktif semakin tergerus karena telah beralih fungsi. (san/ams/b)

Upeks : Tiga Instansi Beda Data Lahan Pertanian Sulsel

http://www.upeks.co.id/index.php?option=com_k2&view=item&id=12917:tiga-instansi-beda-data-lahan-pertanian-sulsel&Itemid=655

Akademisi Sayangkan Untuk Penyusunan Ranperda PLP2B MAKASSAR, UPEKS---Luas lahan pertanian yang disajikan tiga instansi pemerintah terjadi perbedaan data. Ketiga instansi itu, yakni Dinas Pertanian, Holtikultura dan Tanaman Pangan (Distan-HTP) Sulsel, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terjadi perbedaan data.

 Adanya perbedaan data lahan pertanian di Sulsel itu terungkap dalam rapat dengar pendapat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel. Hal itu sangat disayangkan oleh akademisi bidang Pertanian yang mengikuti Rapat Pansus Ranperda tentang PLP2B.

 Dekan Fakultas Pertanian Universitas Musli Indonesia (UMI), Anas Boceng mengatakan, perbedaan data tersebut sangat disayangkan, apalagi untuk penyusunan Ranperda tentang PLP2B. "Data itu, seharusnya disinkronkan. Dewan harus memutuskan data instansi mana yang akan digunakan untuk penyusunan Ranperda tentang PLP2B," ungkapnya saat memberikan pandangan kepada Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tentang PLP2B, Aerin Nizar.

Selain data yang tidak sinkron, Anas juga sangat menyangkan data luas lahan Pertanian pangan yang digunakan untuk menyusun Ranperda PLP2B masih menggunakan data tahun 2005. Padahal, sejak tahun 2005 hingga 2014 ini sudah bisa dipastikan adanya perubahan luas lahan pertanian pangan di Sulsel. Sementara itu, Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulsel, Sudirman Numba mengatakan penyambut baik penyusunan Ranperda tentang PLP2B.

 Pasalnya, Ranperda tersebut sangat dibutuhkan untuk melindungi lahan pertanian pangan. "Perda ini sebenarnya sudah lama kami perjuangkan. Alhamdulillah, akhirnya akan ada Peraturan Daerah (Perda) yang melindungi lahan pertanian di Sulsel," sebutnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B Bidang Perekonomi DPRD Sulsel, Aerin Nizar mengatakan Pansus Ranperda PLP2B akan memasukkan saran tersebut untuk menyempurnakan Ranperda PLP2B sebelum diputuskan menjadi Perda. "Kita menerima masukan dari semua pihak untuk menyempurnakan Ranperda PLP2B ini. Apalagi Ranperda ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan di Sulsel," tandasnya. (ihm/hms)

Rakyat Bersatu : Dua Pansus DPRD Sulsel Minta Masukan di Bantaeng

http://rakyatbersatu.com/dua-pansus-dprd-sulsel-minta-masukan-di-bantaeng/

Bantaeng, (RakyatBersatu). – Dua Panitia Khusus (Pansus) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel masing-masing Pansus Penyertaan Modal Pemda dan Pansus Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meminta masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bantaeng.

Pansus Penyertaan Modal Pemda dipimpin H Abd Rahman AT (Golkar), disertai A Sugiarti Mangun Karim (Partai Republikan), Jamal Jafar (PAN), Jafar Sodding (PKS), Hoist Bachtiar (Golkar), Novri Basri P (Demokrat) dan Yunus Tiro.

Sedang Pansus Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dipimpin Aerin Nizar (Demokrat) disertai Muhta Tahir (PKPI), Amir Anas (Hanura), Mariattang (PPP), Abubakar Wasahua (PKS)

Kedua Pansus tersebut diterima Plt Sekda H Abdul Latief Naikang di rumah jabatan Bupati Bantaeng, Jum’at (6/6). Abdul Latief dalam penerimaan para wakil rakyat tersebut didampingi Kadis Perikanan dan Kelautan Dimyati Nompa, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Syamsu Alam, Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan, dan sejumlah SKPD lainnya.

Ketua Pansus Penyertaan Modal Pemda, H Abd Rahman AT mengatakan, kunjungannya ke Bantaeng untuk memperoleh masukan dalam rangka penyusunan Ranperda Penyertaan Modal.

Menurutnya, ada 3 perusahaan daerah yang akan ditambah modalnya bila mendapat persetujuan dewan. Ketiga Perusda tersebut masing-masing perusahaan Agribisnis, Perusahaan Penjamin Kredit Daerah dan tambahan modal terhadap Bank Pembangunan Daerah.

Selain itu, masih ada 1 perusahaan baru yang akan diberi modal awal. Karena itu, Pansus dibuat untuk member pertimbangan sebab referensi dari pusat sudah ada, namun dewan butuh masukan dari daerah agar betul-betul memenuhi sasaran, jelasnya.

Kabupaten Bantaeng dipilih, tambah Abd Rahman, karena daerah berjarak 120 kilometer arah selatan Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulsel banyak menerima investasi.

Karena itulah, kami butuh informasi tentang investasi tersebut, tutur politisi partai beringin yang juga pengusaha.

Ketua Pansus Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan Aerin Nizar pada kesempatan itu juga menjelaskan pilihan pansus ke Bantaeng karena visi Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah yang terkait dengan agroindustri.

Menurutnya, daerah berjuluk Butta Toa ini memiliki intensifikasi pertanian yang luar biasa karena pertaniannya sudah mampu berproduksi hingga 12 ton/ha dan ditunjang teknologi pertanian.

Karena itu, Perda inisiatif dewan diajukan untuk melindungi lahan pertanian berkelanjutan atau semacam RTRW yang dilakukan secara konsisten.

‘’Kami berharap, di daerah ini, Pansus yang terbagi dua tim. Satu tim ke Sidrap dan satu tim ke Bantaeng, memperoleh informasi yang cukup untuk melindungi lahan pertanian di Sulsel,’’ harapnya politisi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, plt Sekda Kabupaten Bantaeng H Abdul Latief Naikang mengemukakan potensi daerah berjarak 120 kilometer arah selatan Kota Makassar ini.

Bantaeng dalam beberapa tahun terakhir banyak menerima kunjungan kerja dan study banding berbagai bidang sebagai akibat dari perkembangan sejak daerah ini dipimpin HM Nurdin Abdullah.

Selain sektor pertanian dengan pola ataman Legowo 21 dan ditunjang laboratorium kultur jaringan serta teknologi bekerjasama BPPT, juga kunjungan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan terpadu berbasis telepon 113 pada Brigade Siaga Bencana (BSB).

Fasilitas layanan kesehatan ini bahkan menjadi contoh nasional. Sedang untuk pengembangan investasi dipusatkan di kawasan Bantaeng Industrial Park di Kecamatan Pa’jukukang.(hms)