Petani Pampang Terima Traktor Tangan dari Aerin Nizar

http://makassar.tribunnews.com/2014/01/19/petani-pampang-terima-traktor-tangan-dari-aerin-nizar

Minggu, 19 Januari 2014 00:10 WITA

+ Share

TRIBUN TIMUR/EDI SUMARDI

Kelompok Tani Nirannuang, Pampang, Makassar, ketiban rezeki. Anggota DPRD Sulsel yang juga caleg, Aerin Nizar menyerahkan bantuan hand tractor, Sabtu (18/1/2014). 

Laporan Wartawan Tribun Timur Edi Sumardi

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Kelompok Tani Nirannuang, Pampang, Makassar, ketiban rezeki. Anggota DPRD Sulsel yang juga caleg, Aerin Nizar menyerahkan bantuan hand tractor, Sabtu (18/1/2014). Hand tractor telah lama diidamkan anggota kelompok tani sebab sebelumnya tak pernah tersentuh bantuan serupa.

“Banyak yang mengira di Pampang itu tak ada sawah. Setelah menyusuri di sana, ternyata di sekitar rawa, empang ada sawah,” kata Aerin kepada tribun-timur.com. Menggarap sawah menjadi mata utama pencaharian warga setempat. Luas sawah digarap warga mencapai 20 hektare.

Bantuan hand tractor diterima Ketua Kelompok Tani Nirannuang, Syamsuddin Dg Serang. Acara penyerahan bantuan dirangkaikan dengan temu konstituen bagi calon legislator DPRD Sulsel periode 2014-2019 ini.

"Aerin ini tidak sekedar pasang gambar dan berjanji saja, namun membuktikan sehingga perlu didukung untuk kembali duduk sebagai wakil rakyat,” kata Syamsuddin, seperti dalam siaran pers Aerin.

Aerin bertarung pada daerah pemilihan Makassar B. Ia berada pada nomor urut satu dari Partai Demokrat.(*)

Kutipan Media : Aerin Nizar Bantu Mesin Jahit Warga Batua

http://makassar.tribunnews.com/2014/01/14/aerin-nizar-bantu-mesin-jahit-warga-batua

Selasa, 14 Januari 2014 17:54 WITA

+ Share

TRIBUN TIMUR/EDI SUMARDI

MESIN JAHIT - CALON legislator DPRD Sulsel dari deaerah pemilihan Makassar B, Aerin Nizar menyerahkan bantuan usaha kepada Kelompok Putri Bangsa, kelompok usaha warga Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Makassar. Bantuan yang diserahkan, Selasa (14/1/2013) tersebut berupa tiga mesin jahit, tiga mesin obras, dan dua gunting.

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Calon legislatorDPRD Sulsel dari deaerah pemilihan Makassar B, Aerin Nizar menyerahkan bantuan usaha kepada Kelompok Putri Bangsa, kelompok usaha warga Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Makassar. Bantuan yang diserahkan, Selasa (14/1/2013) tersebut berupa tiga mesin jahit, tiga mesin obras, dan dua gunting.

Anggota DPRD Sulsel periode 2009-2014 ini mengatakan, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat.

Aerin sekaligus Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulsel mengatakan, penyerahan bantuannya diapresiasi warga, seperti disampaikan Ketua ORW 7 Kelurahan Batua, Alimuddin.
Ketua Kelompok Putri Bangsa, Nelly mengatakan, bantuan ini langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.(*)

Kutipan Media :Fraksi Demokrat Sulsel Sepakat Terima Jawaban Gubernur Sulsel

Rabu, 08 Jan 2014 - 17:13 wita

Foto Berita

http://www.celebesonline.com/index/2014/01/08/fraksi-demokrat-sulsel-sepakat-terima-jawaban-gubernur-sulsel/

Reporter: Abbas Sandji (CELEBESONLINE) |  Editor: yani - celebesonline.com 67 Views

Empat anggota Fraksi Demokrat DPRD Sulsel berbincang di Gedung DPRD Sulsel

(ABBAS SANDJI (CELEBESONLINE))

CELEBESONLINE (Makassar): Fraksi Demokrat DPRD Sulsel menyepakati untuk menerima jawaban Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo terhadap Ranperda Cagar Budaya, di DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (08/01/2014). Usai rapat paripurna, empat anggota DPRD Sulsel dari fraksi Demokrat, Andry Arief Bulu, Andi Januar Jaury Darwis, Aerin Nizar, dan Yusa Rasyid Ali tampak berbincang serius.(*)

Kutipan Media : Pertamina Diminta Gunakan Kartu Kontrol

Sun,05 January 2014 | 09:40Dibaca oleh 137 Pengunjung

http://www.fajar.co.id/metromakassar/3080827_5662.html

Foto: Idham Ama/Fajar

Jaminan Gas Subsidi Tepat Sasaran

MAKASSAR, FAJAR -- Kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) membuat tabung gas non subsidi tersebut mulai langka di pasaran. DPRD Sulsel meminta Pemprov Sulsel segera melakukan langkah antisipasi sebagai efek domino dari kelangkaan tersebut.

Dikonfirmasi siang kemarin, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar mengaku akan segera melakukan hearing dengan SKPD terkait untuk membahas masalah ini. "Kita menunggu laporan Biro Bina Perekonomian Sulsel dan menjadwalkan rapat dengan mitra terkait yang berhubungan dengan kenaikan gas elpiji 12 kg," kata Aerin Nizar, Sabtu 4 Januari.

Dia mengatakan, pokok persoalan dari dampak kenaikan ini, adalah efek domino yang mungkin cukup besar. Yakni meningkatnya inflasi, naiknya harga makanan yang  berimbas pada sektor UKM, dan paling mengkhawatirkan adalah migrasi pelanggan tabung gas 12 kg ke 3kg.

Kondisi ini dapat membuat kelangkaan elpiji 3 kg juga terjadi. Hal ini juga, sambung dia, rentan dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengoplos gas subsidi tiga kg ke tabung non subsidi 12 kg, dengan harga jual lebih tinggi. "Saya pribadi juga mengkritisi kebijakan kenaikan harga ini yang sangat minim sosialisasi dan bisa memicu spekulan," katanya.

Hal senada disampaikan legislator Sulsel lainnya, Imbar Ismail. Menurutnya, secara makro, menjelang tahun politik dan naiknya inflasi akan membuat investor lebih berfikir berinvestasi ke Sulsel. Komisi B juga mengimbau pemerintah dan Pertamina segera mengefektifkan kartu kontrol untuk pengawasan penggunaan gas tiga kg.

"Kartu kontrol itu untuk menjamin distribusi tabung tersebut tepat sasaran pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah," ujarnya. (nur/kas)

Sindo : APBD Sulsel 2014 Terancam Dibatalkan

http://www.koran-sindo.com/node/355310 

MAKASSAR-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel tahun anggaran 2014 sebesar Rp5,5 Triliun, yang telah disahkan dibatalkan. Ancaman tersebut jika Gubernur dan DPRD Sulsel tidak mengindahkan satu bundel catatan kemendagri setebal 19 halaman.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi mengirimkan catatan ke DPRD Sulsel dan Pemerintah provinsi terkait APBD Pokok 2014 tersebut. Salah satu catatan Kemendagri Penundaan atas pengajuan persetujuan penetapan besarnya alokasi untuk dana hibah yang diajukan pemprov Sulsel, dianggap banyak yang salah dan sulit diterima berdasarkan ketentuan yang ada pada Permendagri 32/2011.

Di komisi B DPRD Sulsel misalnya, terdapat alokasi dana sebesar Rp92,264 miliar lebih dalam bentuk hibah yang tidak sesuai dengan pedoman pemberian hibah yang tertuang dalam permendagri tersebut. Dana sebesar itu diantaranya melekat pada ingkup dinas Pertanian sebesar Rp69,994 miliar lebih, peternakan 15,579 miliar lebih, perikanan 9,990 miliar lebih. Di komisi lain juga ditemukan hal hampir sama melekat di SKPD lainnya Contoh lain, penyediaan anggaran untuk hibah seperti Pelatihan untuk wirausaha baru pada dinas koperasi dan UKM dengan bantuan Rp.5 juta untuk 1.230 kelompok/desa dengan total anggaran Rp15 miliar.

Kapet Parepare Rp1 miliar dengan program fasilitasi pengembangannya yang melekat pada biro kerja sama daerah. Demikian pula operasional media center Dinas Perhubungan senilai Rp200 juta. Selain itu, ada juga program kepemipinan siswa menyongsong masa depan terpadu pada Dinas Pendidikan Sulsel sebesar Rp761 juta. Menurut Kemendagri, semuanya ini tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai serta tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur.

Poin ketiga dalam surat kemendagri tertanggal 24 Desember disebutkan dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menindaklanjutihasilevaluasidantetap menetapkan APBD Sulsel 2014. Ketua komisi C DPRD Sulsel Amru Saher mengakui pembatalan penetapan karena banyaknya koreksi kemendagri yang harus disikapi. “Jika ini mau dihibahkan kepetani maka ada nomenklatur baru yakni belanja yang diserahkan kemasyarakat kerekening kelompok tani.

Ini harus disesuaikan dengan undang undang,” katanya. Wakil bupati Luwu terpilih ini menambahkan bila dana hibah yang tediri dari hibah kabupaten kota yang sangat besar baru dana hibah di SKPD. "Untuk dana hibah tersebut Kabupaten yang bermohon ke pemprov. Sementara itu, Ketua komisi B DPRD Sulsel Aerin Nizar juga mengakui molornya penetapan karena banyaknya koreksi yang dikirim. “Ini juga kita sudah bahas di Fraksi Demokrat,” ujar legislator Partai Demokrat Sulsel ini.. andi amriani

Kutipan Koran Berita Kota : APBD Sulsel Terancam Dibatalkan

di Update oleh ronalywSabtu, 28 Desember 2013 04:30

http://beritakotamakassar.com/index.php/topik-utama-hari-ini/16449--apbd-sulsel-terancam-dibatalkan.html

BEBERAPA DANA ANEH-Komisi B dana sebesar Rp 92,264 miliar lebih dalam bentuk hibah 
DANA TERSEBUT MELEKAT
-Dinas Pertanian sebesar Rp 69,994 miliar lebih, 
-Peternakan Rp 15,579 miliar lebih 
-Perikanan Rp 9,990 miliar lebih.
ANGGARAN HIBAH LAINNAYA
-Pelatihan wirausaha baru Dinas Koperasi dan UKM dengan bantuan Rp 5 juta untuk 1.230 kelompok/desa dengan total anggaran Rp 15 miliar. 
-Kapet Parepare Rp 1 miliar dengan program fasilitasi pengembangan Kapet Parepare yang melekat pada Biro Kerja Sama Daerah.
-Operasional media center Dinas Perhubungan senilai Rp 200 juta, 
-Program kepemipinan siswa menyongsong masa depan terpadu pada Dinas Pendidikan Sulsel sebesar Rp 761 juta. 


"Contoh, jika mau dihibahkan ke petani maka ada nomenklatur baru yakni belanja yang diserahkan ke masyarakat ke rekening kelompok tani. Ini Harus disesuaikan dengan undang undang,"

Amru Saher
-Ketua Komisi C DPRD Sulsel 

"Penetapan molor karena banyaknya koreksi yang dikirim. Ini juga kita sudah bahas di fraksi Demokrat," 

Aerin Nizar
-Ketua Komisi B DPRD Sulsel 


"Jadi sebenarnya bukan penolakan tapi hasil evaluasi Kemendagri harus dijabarkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel," 

Adjiep Padindang
-Ketua Komisi A DPRD Sulsel 

"Dengan kesepakatan dengan TAPD sejak  masuknya KUA PPAS hingga RKA hingga menghasilkan rancangan memang kita sudah berusaha memaksimalkannya,"

Rudi Pieter Goni
-Anggota Komisi A DPRD Sulsel  

---

-Kemendagri Ultimatum Gubernur SYL Soal Dana Hibah yang Bernilai Fantastis

MAKASSAR, BKM -- Kementerian Dalam Negeri memberi ultimatum kepada Gubernur dan DPRD Sulawesi Selatan agar segera melakukan koreksi atas alokasi anggaran hibah yang bernilai fantastis pada APBD 2014. Alokasi anggaran hibah dipandang sudah keluar dari ketentuan dan melenceng dari semangat efisiensi.

Ultimatum Kemendagri yang dilayangkan pada 24 Desember ini berimbas pada molornya paripurna penetapan APBD 2014. Rapat paripurna penetapan APBD dijadwalkan dilaksanakan pada 27 Desember kemarin, namun akhirnya diundur hingga 30 Desember lusa. 
Sumber Berita Kota di DPRD Sulsel menyebutkan, Kemendagri telah mengeluarkan catatan berupa bundel setebal 19 halaman. Bundel itu berisi koreksi dari yang meminta agar alokasi dana hibah yang bernilai fantastis segera dievaluasi.
"Kemendagri mengancam akan membatalkan APBD Sulsel sebelum itu dikoreksi," ujar salah seorang anggota DPRD Sulsel.
Ia menyebutkan, ada beberapa item anggaran yanga melekat pada komisi dan SKPD terbilang tidak rasional. Di Komisi B misalnya terdapat alokasi dana  sebesar Rp 92,264 miliar lebih dalam bentuk hibah yang tidak sesuai dengan  pedoman pemberian hibah yang tertuang dalam Permendagri 32 Tahun 2011.
Dana sebesar itu diantaranya melekat pada ingkup Dinas Pertanian sebesar Rp 69,994 miliar lebih, Peternakan Rp 15,579 miliar lebih dan Perikanan Rp 9,990 miliar lebih.
Di komisi lain juga ditemukan hal yang hampir sama dan melekat di SKPD lainnya. Diantaranya penyediaan anggaran untuk hibah seperti pelatihan untuk wirausaha baru pada Dinas Koperasi dan UKM dengan bantuan Rp 5 juta untuk 1.230 kelompok/desa dengan total anggaran Rp 15 miliar. 
Menyusul Kapet Parepare Rp 1 miliar dengan program fasilitasi pengembangan Kapet Parepare yang melekat pada Biro Kerja Sama Daerah.
Demikian pula operasional media center Dinas Perhubungan senilai Rp 200 juta, program kepemipinan siswa menyongsong masa depan terpadu pada Dinas Pendidikan Sulsel sebesar Rp 761 juta. 
Atas semua itu, Kemendagri menilai tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai serta tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur.
Poin ketiga dalam surat Kemendagri tertanggal 24 Desember disebutkan jika Gubernur dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan APBD Sulsel tentang APBD Pokok menjadi Perda akan dilakukan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri.
Ketua Komisi C DPRD Sulsel Amru Saher mengakui pembatalan penetapan APBD karena banyaknya koreksi Kemendagri yang harus disikapi.
Amru yang juga legislator PKS mencontohkan bila yang disikapi misalnya pengadaan bibit dulu belanja modal dengan sistim yang ada sekarang digeser di belanja barang dan jasa.
"Contoh, jika mau dihibahkan ke petani maka ada nomenklatur baru yakni belanja yang diserahkan ke masyarakat ke rekening kelompok tani. Ini Harus disesuaikan dengan undang undang," ujar Wakil Bupati Luwu terpilih ini. 
Ia menambahkan, dana hibah yang tediri dari hibah kabupaten/kota yang sangat besar baru dana hibah di SKPD.
"Untuk dana hibah tersebut kabupaten yang bermohon ke pemprov," katanya.
Ketua Komisi B DPRD Sulsel Aerin Nizar juga mengakui molornya penetapan karena banyaknya koreksi yang dikirim. "Ini juga kita sudah bahas di fraksi demokrat," ujar Aerin. 
Menurut Aerin, koreksi dari Kemendagri patut mendapat respons serius dari gubernur, SKPD dan DPRD. Menurutnya, catatan-catatan yang ada itu minimal harus dievaluasi jangan sampai dipaksakan dan pada akhirnya nanti menimbulkan ketimpangan keuangan.
"Ini bisa berimbas pada penyimpangan. Jadi saya rasa harus direspons dengan baik," paparnya.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel Dr Adjiep Padindang yang dimintai tanggapannya soal catatan Kemendagri mengakuinya. Hanya saja Adjiep yang juga legislator Golkar ini tidak sepakat bila itu disebut penolakan.
"Jadi sebenarnya bukan penolakan tapi hasil evaluasi Kemendagri harus dijabarkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel," katanya
Menurutnya, hal- hal sebagai  catatan seperti  bantuan langsung bukan merupakan bansos tapi bantuan langsung baik dalam bentuk barang maupun uang seperti SPP gratis, honor imam mesjid dan guru mengaji harus ditempatkan di SKPD-nya masing masing.
"Jadi bukan tidak setuju, tapi dia minta digeser sesuai SKPD yang ada. Selanjutnya soal bantuan pertanian, alat pertanian dan ternak Kemendagri mengharapkan ada daftar rencana penyerahannya dan itu harus dibuat SKPD masing-masing," imbuhnya.
Selanjutnya, uraian dan besaran serta target harus jelas dalam RKA.
"Itulah yang tadi menjadi keepakan antara banggar dan TAPD untuk disempurnakan," pungkas Adjiep. 
Anggota Komisi A DPRD Sulsel Rudi Pieter Goni mengaku adanya cacatan atau koreksi dari Kemendagri. Menurutnya. pada prinsipnya sudah sesuai tahapan yang dilakukan bersama TAPD dan Banggar.
"Dengan kesepakatan dengan TAPD sejak  masuknya KUA PPAS hingga RKA hingga menghasilkan rancangan memang kita sudah berusaha memaksimalkannya," katanya.
Tapi karena waktunya yang mepet kata Rudiy, tak dapat dicerna semuanya dengan rinci. Itulah yang akan dilakukan perbaikan oleh TAPD dan Banggar kata dia.(rif/sya/B)

Pemilih Akan Mendukung Legislator Aspiratif

di Update oleh ronalywSabtu, 28 Desember 2013 04:45

http://beritakotamakassar.com/index.php/politik/16463--pemilih-akan-mendukung-legislator-aspiratif.html

Aerin Nizar dlm kegiatan Baksosnya

MAKASSAR, BKM -- Politisi Partai Demokrat Sulsel, Aerin Nizar, mengaku, masyarakat Makassar akan menjatuhkan pilihannya kepada legislator yang aspiratif.

Salah satu bukti aspiratif yakni mendengarkan keluhan mereka. Menerima aspirasi dan menindaklanjuti apa yang menjadi harapan atau keinginan warga selaku pemilih di Pileg mendatang.
Aerin yang juga Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini, mengaku, tak khawatir dengan kualitas penantang akan datang. Alasannya, pemilih tentu sudah dapat membedakan mana legislator atau politisi berkualitas dan mana yang tidak. Aerin yang kembali maju sebagai caleg DPRD Sulsel ini sudah memberikan perhatian yang maksimal bagi konstituennya selama empat tahun lebih.Sejumlah program yang sempat diperjuangkannya telah dapat dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat, khususnya di daerah pemilihan Sulsel II yang meliputi Kecamatan Panakkukang, Manggala, Tamalanrea dan Biringkanaya.

Program infrastruktur tersebut diantaranya berada di Cadika Kelurahan Bulurokeng, inspeksi PAM Kelurahan Batua, Jalan Sanrangan di Kecamatan Biringkanaya, kompleks BTP di Tamalanrea, Zebra di Kecamatan Mamajang. Jalan Mappaoddang Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kelurahan Buakana di Kecamatan Rappocini, kompleks BTP blok M di Tamalanrea Selatan 9 dan kawsan Pattene Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya. "Jadi kalau ada yang baru berjanji. Kami sudah membuktikan," ujar fungsionaris DPD Demokrat Sulsel ini. (rif/ams/c)

Perempuan Demokrat Sulsel di Hari Ibu

Onny Jafar Hafsah, Aerin Nizar, Andi Timo Pangerang dan Titiek Budhisantoso 

Merayakan Hari Ibu tidak identik dengan perayaan simbolik semata dimana di para ibu  biasanya diistimewakan oleh anggota keluarganya di hari tersebut. Perempuan Fungsionaris Partai Demokrat membuktikannya bahwa kiprah seorang Ibu tidak hanya berada di ruang domestik rumah tangga saja, namun juga di panggung publik Partai Politik dan di masyarakat konstituennya. 

Tepat di Hari Ibu, di Hari Ketiga Pembekalan Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Se-Sulawesi Selatan, Empat orang Fungsionaris Pusat dan Provinsi Partai Demokrat yang juga adalah seorang ibu, tampil membawakan materi pembekalan di depan ratusan caleg Partai Demokrat di Asrama Haji Sudiang Makassar.  Dalam kegiatan tersebut, hadir tiga orang penelis pemateri dari DPP yakni Ketua Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Demokrat Ibu Andi Timo Pangerang, Ketua DPP PDRI (Perempuan Demokrat Republik Indonesia) Ibu Titiek Subur Budhisantoso, dan Calon Senator DPD Sulsel Perempuan Ibu Onny Jafar Hafsah. Acara Pembekalan Caleg di hari Ibu tersebut di moderatori oleh Aerin Nizar (Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat).

Dalam penyampaian materi pembekalannya kepada ratusan caleg Partai Demokrat se Sulsel, Ibu Andi Timo memberikan strategi dan tips untuk memenangkan pemilu legislative khusus bagi caleg perempuan dengan kerja cerdas berbasis DPT agar hemat waktu dan biaya. Ibu Ketua DPP PPA ini juga berpesan untuk selalu menyebutkan seluruh Program Kerja Nasional SBY yang telah dinikmati masyarakat namun seringkali diklaim oleh partai lainnya. Materi Ibu Andi Timo Pangerang ditutup dengan pesan untuk selalu bekerja secara berjejaring dan bersikap proaktif. Adapun Pemateri kedua, Ibu Onny Jafar Hafsah menyampaikan tentang bagaimana memanfaatkan jaringan yang sudah ada untuk bersosialisasi utamanya posisinya sebagai calon senator perempuan Sulsel. Penyampaian materi ditutup dengan pemaparan Ketua DPP PDRI Ibu Titiek Budhisantoso tentang peran organisasi sayap Partai Demokrat untuk perempuan dalam memperkuat gerakan partai di Pileg, Pilpres dan Pilkada mendatang. Dalam kesempatan tersebut, secara Khusus Ketua DPP PDRI Ibu Titiek mengharapkan agar organisasi sayap PDRI Sulsel segera berjalan kembali setelah vakum selama 2 tahun dan ditinggalkan oleh Ketuanya yang pindah sebagai caleg ke partai lain. Ketua DPP PDRI juga menyarakan agar kiranya jika telah terbentuk kembali, sebaiknya ketua dan pengurus baru memiliki sinergi dan koordinasi yang baik dan harmonis dengan DPD Partai Demokrat dan bahkan menyebutkan nama istri ketua DPD Demokrat Sulsel Ibu Hj. Aliyah Mustika Ilham sebagai figure yang paling pantas untuk dipertimbangkan sebagai calon ketua DPD PDRI Sulsel. Pemaparan materi ketiga panelis tersebut dikunci oleh moderator Aerin Nizar dengan kesimpulan bahwa Sosok Ibu sebagai figure panutan merupakan salah satu kekuatan utama dari para caleg perempuan untuk meyakinkan masyarakat agar dipilih menjadi wakil mereka karena caleg perempuan cenderung lebih aspiratif dan memiliki empati, selain tidak melupakan untuk senantiasa menyebutkan Program Unggulan SBY dan bersinergi serta proaktif dengan caleg demokrat lainnya untuk meraih kemenangan di Pemilu 2014 mendatang. Insha Allah. Amin.(*TSMadmin)