Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

Pemandangan Umum Fraksi

Sel, 26/04/2011 - 10:54

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Rapat Paripurna ke 4 Masa Sidang I Tahun 2011 untuk mendengarkan Pandangan Umum Anggota Fraksi terhadap 2 buah Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan ke DPRD Sulsel dan Pendapat Gubernur Sulsel mengenai 2 buah Ranperda usul Prakarsa dewan.

Sebanyak 9 Fraksi di DPRD Sulsel. Semuanya hadir menyampaikan pandangannya yang dibacakan jurubicaranya dari Fraksi Partai Golkar Ir. Yosafat Tandintin,MPM, Fraksi Partai Demokrat Aerin Nizar,SP,M.Hum Resc, Faraksi Partai Amanat Nasional Muchlis Panaungi,SH, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Drs.H,M. Jafar Sodding, Fraksi Partai Hanura oleh Drs. H. Amir Anas, M.Si.Ph.d, Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan Ir. Irwan Intje, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Drs. H. Abubakar Wasahua,MH, Fraksi Sulsel Bersatu Drs. Alex Palinggi dan Fraksi Ummat oleh H.ar Sadat Bin Abd. Malik,Lc.

Ke 4 buah Ranperda yang dibahas melalui Rapat Paripurna tersebut yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Perubahan Kedua atas Perda Prov.Sulsel No.9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencaaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Prov.Sulsel yang diajukan oleh Eksekutif serta Pendapat Gubernur Sulsel terhadap Ranperda Usul Prakarsa DPRD Prov.Sulsel masing-masing Ranperda tentang Penyiaran TV melalui Kabel dan Ranperda tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih.

Dalam Kata pengantarnya Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan H.Moh.Roem mengatakan, Lemgbaga Legislatif Prov.Sulsel. berkomitmen teguh untuk senantiasa mengambil Prakarsa yang memungkinkan adanya Konsepsi atau kerangka konseptual bagi lahirnya Ranperda, sebagai acuan dan arah kebijakan kita dalam mengelola urusan pemerintahan pada skala Provinsi.

Dikatakan, seiring dengan dasar pemikiran seperti ini keberhasilan pemerintahan daerah memerlukan adanya konsistensi kebijakan dan implementasinya. Sebagai implikasinya, Desentralisasi dan otonomi daerah hanya dapat berhasil kalau diikuti dengan penguatan kolompok masyarakat dan penguatan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satunya adalah melalui pengembangan fungsi legislatif itu sndiri.

Khusus soal usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara, menurut Roem hal tersebut tidak luput dari perhatian klita secara saksama, jangan sampai mengabaikan aspek lingkungan. Mulai tahap prakonstruksi dan ekploitasi dan segala hal yang berpotensi merusak lingkungan selayaknya dipertimbangkan dari sisi pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik, kondisional dan situasional, yang memungkinkan timbulnya tindakan represif.

Rapat Pripurna tersebut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan DR.H.Syahrul Yasin Limpo,SH.MH, para kepala Dinas,Badan dan lembaga ,Pimpinan dan Anggota DPRD Sulsel dan sejumlah undangan.

Humas DPRD Sulsel (Lucas ).

 http://www.dprdsulsel.go.id/content/pandangan-umumn-fraksi

DPRD Pertanyakan Status BLU-RS Haji

DPRD Pertanyakan Status BLU-RS Haji

Friday, 22 April 2011
		MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempertanyakan keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengubah status Rumah Sakit Umum (RSU) Haji menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Pasalnya, perubahan tersebut dikhawatirkan tidak dibarengi peningkatan pelayanan. Hal itu terungkap dalam pemandangan umum sembilan fraksi di DPRD Sulsel. Juru bicara Fraksi Demokrat Sulsel Aerin Nizar menjelaskan, perlu dipertimbangkan matang penataan ulang organisasi berupa peningkatan status RSU Haji menjadi golongan B. Meski kenyataannya, tujuan perubahan itu untuk pemenuhan peningkatan kualitas layanan publik. ”Pada dasarnya kami sangat mendukung usulan Pemprov, hanya perlu pertimbangan dan kajian matang. Dengan begitu, nanti, pascaberubah status pelayanannya pun bisa menyesuaikan,” ujarnya. Sekretaris Fraksi Demokrat Sulsel ini mengatakan,melihat dari keberadaannya, RSU Haji sudah lama, apalagi posisinya menjadi rumah sakit rujukan pasien di wilayah sekitar. Itu pun sudah didukung keputusan Menteri Kesehatan 1226/ Menkes/SK/VII/2010 pada 27 Agustus 2007. Jika melihat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi Pemprov, sebelum menaikkan status rumah sakit, masih banyak yang perlu dipenuhi,seperti penyediaan instalasi pengolahan limbah, bangunan instalasi gawat darurat yang laik,pembentukan tim komite etik hukum, dan lainnya. ”Kami mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam peningkatan pelayanan itu,sementara dukungan sarana dan prasarana belum memadai. Dikhawatirkan nanti itu tidak bisa dicapai. Makanya, diminta peninjauan kembali, ”tandasnya. Juru bicara Fraksi Ummat Anwar Sadat menyatakan, terlepas dari konsekuensi penambahan anggaran yang akan ditimbulkan dari peningkatan RS Haji, apakah pelayanan kesehatan yang selama ini diberikan sudah memenuhi kriteria sebagaimana yang diamanahkan dalam pelayanan kesehatan gratis. Juru bicara Fraksi PDK Irwan Intje mengungkapkan, sebaiknya dipenuhi dulu kriterianya, barulah diusulkan perubahan status RSU tersebut. suwarny dammar http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/394398/

Legislator Perempuan Dituntut Lebih Optimal

Legislator Perempuan Dituntut Lebih Optimal

Thursday, 21 April 2011

MAKASSAR– Meski telah diatur, pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen belum terpenuhi. Karena itu, dari sejumlah legislator perempuan yang terpilih sebagai wakil rakyat, dituntut berperan lebih optimal. Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Nuvida RAF mengatakan, kaum perempuan di parlemen harus mulai membangun kepercayaan publik bahwa mereka tidak kalah dengan kaum pria di panggung politik. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun dengan menunjukkan kualitas mereka. Selain itu, legislator perempuan juga harus berperan aktif dalam setiap kebijakan publik. Dia menyarankan, perempuan harus berani tampil di depan publik, salah satunya dalam menuangkan ide-idenya di media massa. “Mendatangi konstituennya dan meyakinkan bahwa perempuan bisa berbuat lebih baik.Menyampaikan bahwa hak perempuan akan diperjuangkan oleh perempuan,” kata alumni Slindres Women’s Studies Flinders University Australia Selatan ini, kemarin, berkaitan dengan peringatan Hari Kartini yang jatuh pada hari ini. Dia menilai,hak perempuan dalam bidang politik hingga saat ini belum optimal. Salah satu kendalanya, kultur masyarakat belum memberikan kepercayaan penuh kepada perempuan untuk tampil di berbagai bidang. Padahal, sistem kuota 30% untuk perempuan di parlemen sudah diatur dalam perundang- undangan. “Sebuah kesempatan untuk memberi peluang kepada kaum perempuan. Kalau tidak ada kuota sulit juga. Masalahnya, perempuan tidak dipilih oleh perempuan karena belum percaya.Ini yang harus diubah,”kata dosen Unhas yang konsen dalam kajian perempuan ini. Dia mengungkapkan,kemajuan belum merata karena masih banyak perempuan yang belum merasakan hasil pembangunan seperti pada suku-suku terpencil. Bahkan, mereka lebih banyak menjadi korban. “Perempuan yang sudah maju dan berpendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk memajukan perempuan yang lain,utamanya yang dilegislatif dengan cara mengesahkan Undang- Undang yang pro perempuan,” ujarnya. Sementara itu,menyambut Hari Kartini, kaukus perempuan DPRD Sulsel kompak memakai busana warna ungu dalam sidang paripuna, kemarin. Delapan legislator perempuan yang hadir semunya tampil dengan busana ungu,seperti Tenri Olle Yasin Limpo,Andi Mariattang, Andi Tenri Muntu, Devi Santi Erawati, dan Rusni Kasman. Tenri, Mariattang, dan Devi paling mencolok karena juga menggunakan sarung batik bermotif ungu. Juru bicara Fraksi Partai Demokrat Aerin Nizar bahkan mengawali pemandangan umum fraksinya dengan memberikan semangat kepada kaum perempuan untuk kembali mengenang perjuangan RA Kartini. Aerin tampil dengan kaos ungu yang dibalut jas pakaian sipil lengkap (PSL). Menurut dia,saatnya kaum perempuan lebih gigih dalam belajar, serta mengambil peranan yang lebih menonjol dalam berbagai bidang. Usai sidang paripurna, mereka menyempatkan diri foto bersama dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Ketua DPRD Sulsel Muh Roem. Roem juga menyampaikan ucapan selamat Hari Kartini, dengan harapan perempuan Indonesia lebih mapan dalam memainkan peranan dalam berbangsa dan bernegara. Dia mengakui, kapasitas perempuan dalam politik dari masa ke masa semakin mengalami perubahan. Ibu muda yang sudah memiliki tiga anak ini mengaku, dalam pengambilan keputusan, justru perempuan jauh lebih selektif dan detail memperhatikan segala sesuatunya. “Jumlah kami memang belum banyak bila dibandingkan laki-laki, tapi itu tidak menjadi kendala bagi kami untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, ”jelasnya. Para anggota DPRD Makassar khususnya kalangan perempuan juga menyambut peringatan Hari Kartini dengan harapan bisa memaksimalkan peran perempuan. Di DPRD Makassar, kaum perempuan diwakili tujuh anggota pada periode 2009-2014. Ke tujuh perempuan tersebut, di antaranya Nurmiyati, Kartini A Galung, Erna Amin, Shinta Molina, Sri Rahmi, Muhdina Muin, dan Rahmatika. Politikus Partai Hanura Nurmiati berharap tahun depan kursi politisi perempuan di DPRD Makassar bisa bertambah. Menurut dia, perempuan juga memiliki hak untuk berpolitik sama seperti laki-laki. Hanya saja, jika sudah berada di panggung politik, perempuan tidak bisa melepas tanggung jawabnya untuk mengurus keluarga. “Sesibuk apa pun kita, keluarga tetap yang utama,”katanya. Hal senada juga diungkapkan oleh Kartini Galung. Politikus Partai Gerindra ini juga tergolong baru di dunia politik. Keberadaannya di DPRD Makassar untuk mewakili aspirasi masyarakat menjadikan pengalaman tersendiri baginya. Bergelut di dunia politik bagi seorang perempuan dianggapnya bukan hal yang sangat sulit tetapi juga tidak mudah sebab banyak tantangan yang harus dihadapi. Apalagi jika menyangkut masalah memperjuangkan hak rakyat. Menurut Sekretaris Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Makassar ini,di Sulsel ini sudah banyak perempuan yang sukses di dunia politik baik dari tingkat daerah maupun nasional. Hal itu menunjukkan bahwa perempuan Sulsel tidak ketinggalan. Atas dasar itulah Kartini tidak pantang menyerah, sebaliknya terus berharap perempuan yang telah sukses didunia politik bisa memotivasi perempuan dari daerahnya. Di tempat terpisah, tokoh perempuan Sulsel,Prof Dr Masrurah Mokhtar memberikan makna tersendiri pada peringatan Hari Kartini.Menurut Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini, sudah saatnya perempuan Indonesia lebih mandiri dan tidak selalu bergantung laki-laki atau suami. Selain itu, melalui peringatan Hari Kartini ini,dia menyerukan agar perempuan tidak selalu minta dikasihani. “Saatnya sekarang perempuan mandiri, jangan selalu bergantung pada laki-laki atau suami, jangan selalu minta dikasihani. Saatnya sekarang berkompetisi dengan laki-laki dalam hak kepemimpinan,perpolitikan, dan pendidikan,” ujarnya. Terpisah,Kordinator Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel Zohra A Baso menilai Pemrov Sulsel belum konsisten membangun komitmen kepedulian terhadap peran perempuan di daerah ini. Dia menyatakan,rendahnya kepedulian tersebut terlihat pada tingkat kekerasan terhadap perempuan, termasuk angka buta huruf yang masih tinggi.“Pada peringatan Hari Kartini ini, saya menuntut komitmen negara dalam hal ini pemerintah baik skala nasional dan Sulsel konsisten terkait aturan-atutan yang terkait keadilan dan kesetaraan gender, ”katanya. Selain Pemprov Sulsel,legislator di daerah ini juga harus mendorong kepeduliannya terhadap kaum perempuan yakni melalui kebijakan publik yang properempuan. andi amriani/suwarny dammar/syamsu rizal/ant http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/394218/

Empat Ranperda Sulsel Mulus di Paripurna Awal

 http://antara-sulawesiselatan.com/berita/26923/empat-ranperda-sulsel-mulus-di-paripurna-awal

Empat Ranperda Sulsel Mulus di Paripurna Awal

Rabu, 20 April 2011 21:01 WITA | Hukum

Makassar (ANTARA News) - Pembahasan empat rancangan peraturan daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) berlangsung mulus dalam sidang paripurna pertama dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi maupun pandangan gubernur terhadap ranperda inisiatif DPRD.

Dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD Sulsel, Rabu, Sembilan fraksi yang ada menyatakan setuju dua ranperda usul eksekutif tentang perubahan Perda tentang organisasi perangkat daerah dan ranperda pengelolaan tambang mineral dan batu bara sepakat dilanjutkan dibahas di tingkat selanjutnya.

Demikian juga dengan gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mendukung penuh dua prakarsa DPRD yakni ranperda tentang pengaturan TV kabel dan ranperda penanggulangan muatan kendaraan dijalan raya sepakat dilanjutkan di tingkat pansus.

Fraksi Demokrat dengan juru bicara Aerin Nizar, menanggapi ranperda tentang perubahan perda tentang organisasi perangkat daerah khusunya perubahan RSUD Haji dari UPTD menjadi SKPD.
Ia meminta agar sebelum perubahan dilakukan, Pemprov Sulsel terlebih dahulu menyiapkan Instalasi Pengolahan Limba (IPL), Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang layak, serta pembentukan tim komite etik hukum.

Jika itu tidak dipenuhi, Fraksi Demokrat mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Selain itu, masih ranperda yang sama, Fraksi Demokrat juga berpedapat Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih tepat menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Sementara Fraksi PKS dengan juru bicara, Jafar Sodding, mempertanyakan perubahan struktur yang diajukan mampu mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Menegah Daerah (RPJMD) Sulsel 2008-2013.

"Apakah perubahan organisasi yang diajukan, tidak akan membebani belanja tidak langsung, khususnya belanja pegawai," katanya.

Menurut hemat Fraksi PKS, seharusnya anggaran tersebut dimaksimalkan untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (T.KR-AAT/S019)

Legislator Perempuan Kompak Di Hari Kartini

Ditulis pada 20-04-2011 20:36:55 WIB

http://www.phinisinews.com/read/2011/4/20/2221-legislator_perempuan_kompak_di_hari_kartini

Makassar (Phinisinews) - Legislator perempuan yang bergabung dalam kaukus perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan kompak memakai busana warna ungu di peringatan Hari Kartini saat sidang paripuna di Makassar, Rabu.

Delapan legislator perempuan yang hadir dalam sidang paripurna tersebut semunya tampil dengan busana ungu, misalnya, Tenri Olle Yasin Limpo, Andi Mariattang, Andi Tenri Muntu, Devi Santi Erawati, dan Rusni Kasman menggunakan jilbab ungu.

Tenri, Mariattang, dan Devi paling mencolok karena juga menggunakan sarung batik bermotif ungu.
Juru bicara Fraksi Demokrat Aerin Nizar mengawali pemandangan umum fraksinya memberikan spirit kepada kaum perempuan untuk kembali mengenang perjuangan RA Kartini.
Aerin sendiri tampil dengan kaos ungu yang dibalut jas pakaian sipil lengkap (PSL).

Kata dia, saatnya kaum perempuan lebih gigih dalam belajar, serta mengambil peranan yang lebih menonjol dalam berbagai bidang.

Usai sidang paripurna, legislator perempuan ini menyempatkan diri foto bersama dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Ketua DPRD Sulsel, Muh Roem.

Roem sendiri secara resmi dalam sidang paripurna menyampaikan ucapan selamat Hari Kartini, dengan harapan perempuan Indonesia lebih mapan dalam memainkan peranan dalam berbangsa dan bernegara.

Demikian juga dengan juru bicara Fraksi Ummat, Anwar Sadad Bin Abdul Malik mengakhiri pemandangan umumnya dengan sebuah hadist Nabu Muhammad SAW tentang perempuan.

Ia mengajak kepada perempuan Indonesia agar mencontoh sikap istri Nabi Muhammad SAW yang dinilai sebagai perempuan permberi teladan terbaik.

(Sumber: PhinisiNews/Ant)

Dibaca (66) 

Ratusan Calhaj Mengaku Ditipu KBIH

Ratusan Calhaj Mengaku Ditipu KBIH
http://www.makassarterkini.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2240:ratusan-calhaj-mengaku-ditipu-kbih&catid=44:info-terkini&Itemid=139

Ratusan Calhaj Mengaku Ditipu KBIH

Kamis, 07 April 2011 03:29

MAKASSAR – Calon jamaah haji (calhaj) asal Kabupaten Pinrang mengadukan Direktur Utama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Miftahul Khair berinisial Ham ke DPRD Sulsel,kemarin.

Mereka mengaku menjadi korban penipuan yang dilakukan KBIH tersebut. Koordinator Calhaj Pinrang Burhan mengatakan, tercatat ada 183 calhaj yang menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp4,1 miliar.Jumlah itu diasumsikan dengan besaran setiap dana yang disetor setiap calhaj berkisar Rp22 juta hingga Rp23 juta. Jumlah itu khusus calhaj yang telah menyetordananya pada2008-2009. “Kami sangat dirugikan, sebab janji pemberangkatan pada tahun lalu batal tanpa alasan jelas.

Kemudian tahun ini setelah bosan dijanjikan, calhaj ingin meminta dananya dikembalikan. Namun,Ham tidak bersikapkooperatif,” ujarnya saatmenyampaikan aspirasi di ruang Fraksi Demokrat Sulsel, kemarin. Sejumlahcalhajyangtertipu ini rata-rata pendaftarannya dititipkan melalui daerah lain di Pulau Jawa, seperti Bekasi, Cianjur,Solo,Garut,Sukabumi.

Bahkan, sebagian dari mereka sudah menerima nomor porsi sebagai tanda sudah terdaftar sebagai calhaj reguler. Dalam melakukan aksinya, Ham selalu mengatasnamakan lembaga ternama dan memperlihatkan video promosi yang berisi kesuksesannya memberangkatkan calhaj ke Tanah Suci. Murni,salah seorang calhaj lain, mengaku tergiur memilih KBIH Miftahul Khair karena menawarkan pemberangkatan lewat provinsi lain.

Apalagi Murni mengetahui untuk lewat jalur Provinsi Sulsel harus menunggu waktu hingga belasan tahun. “Saya sudah setengah mati kumpulkan uang itu untuk naik haji. Giliran sudah siap, ternyata batal. Kemudian ketika mau diminta kembali, justru dana itu sulit dicairkan dengan alasan sudah tidak terdaftar lagi di rekening bank,” tuturnya, sambil memperlihatkan bukti setoran dana ONH di Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Bekasi Timur Ruko Kalmas Blok C-5 beserta nomor porsi yang diberikan Ham.

Ketua Fraksi Demokrat Ni’matullan bersama Sekretaris Fraksi Demokrat Aerin Nizar,berjanji akan menuntaskan masalah ini. Bahkan, dua legislator ini dalam waktu dekat akan menemui Kanwil Haji Sulsel.“Saya akan mengawal persoalan ini, baik melalui institusi DPRD maupun posisi saya sebagai politisi,” paparnya.

Kuasa hukum calhaj asal Pinrang M Rusydi menegaskan, telah melayangkan somasi kepada Ham.Dia mengatakan, setelah melakukan penelusuran di Kementerian Agama (Kemenag) dan Kanwil Haji Sulsel, ternyata nomor registrasi KBIH ini tidak terdaftar. SI-suwarny dammar