ARA Serahkan Rekomendasi DPP Demokrat Kepada DIA

http://makassar.tribunnews.com/mobile/index.php/2013/05/13/ara-serahkan-rekomendasi-dpp-demokrat-kepada-dia

Senin, 13 Mei 2013 18:07 WITA

Penyerahan Rekomendasi PD ke DIA

MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Sulsel Ilham Arief Sirajuddin menyerahkan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD kepada bakal calon wali dan wakil wali kota Makassar 2014 Danny Pomanto-Syamsu Rizal (DIA) di Kantor DPD PD Sulsel, Jl Pengayoman, Makassar, Senin (13/5/2013).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Makassar Adi Rasyid Ali, Sekertaris DPC PD Makassar Zulkarnain, Ketua Bappilu DPC PD Makassar Endre Cecep Lantara, Wakil Ketua DPC Haidar Majid dan sejumlah elite DPC PD Makassar lainnya hadir sekaligus menyampaikan dukungan kepada DIA.

Hadir pula Ketua Desk Pilkada DPD PD Sulsel Nimatullah, Wakil Ketua DPD PD Sulsel Aerin Nizar dan sejumlah elite PD Sulsel

"Hari ini, sengaja saya mengundang Ketua DPC Demokrat kota Makassar (Adi Rasyid Ali), saya akan menyerahkan surat keputusan (SK) DPP Demokrat tentang dukungan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar dari Demokrat 2014-2019 yang diperuntukkan kepada Danny-Ical," kata Ilham yang juga Walikota Makassar dua periode ini.

Menurut SK DPP PD kepada DIA ditandangani oleh Ketua Harian DPP Syarif Hasan. "Jadi, DPD punya tanggungjawab menyerahkan rekomendasi kepada Danny-Ical sebagai kontrak perjuangan bersama Demokrat," Ilham menambahkan.

Usai mengumumkan rekomendasi DPP tersebut, Ilham yang juga mantan calon gubernur Sulsel ini memberikan surat rekomendasi tersebut kepada ARA. ARA kemudian langsung menyerahkan kepada DIA.

"Selamat kepada Danny-Ical, selamat menjalani amanah partai demokrat," kata ARA sapaan Adi saat menyerahkan rekomendasi kepada Danny.

Adi yang juga legislator PD DPRD Sulsel ini terlihat damai bersama Danny-Ical selama acara berlangsung. ARA saling berpelukan dengan Danny usai penyerahan. Demikian Adi dengan Syamsu Rizal sapaan Ical. Di hadapan wartawan Ilham, ARA, dan DIA salam komando sembari senyum bersama.

"Saya baru saja menerima SK dari DPP melalui Ketua DPD dan kemudian telah saya serahkan kepada Danny-Ical. Jadi, yang lalu itu hanya dinamika, dan saya sampaikan biasa saja. Tidak ada perlawanan, sekali lagi saya sampaikan, tidak ada perlawanan di sini, kami kompak," kata ARA saat memberi sambutan.

Adi yang juga adik kandung lagislator PD DPR RI ini menyampaikan permohonan maaf terkait gonjang-ganjing bursa Pilwali PD sebelumnya.
Sebelum penyerahan rekomendasi kepada DIA, Adi ngotot mengendarai PD pada Pilwali Makassar. Belakangan, Adi melunak menyusul kabar rekomendasi DPP mengarah ke DIA.

"Saya mohon maaf jika ada kata-kataku yang menyinggung sebelumnya, semua itu kita closing, yang lalu itu hanya dinamika, itu biasa dalam politik, sekarang kami kompak," ARA menambahkan.

Adi menegaskan, pihaknya akan berjuang memenangkan DIA pada Pilwali 18 September 2013 ini. Adi akan mengerahkan seluruh lapisan timnya demi DIA.

"Kami merapatkan barisan untuk menggerakkan tim pemenangan DIA, kami sudah bentuk, pola-pola dan infrastruktur sudah siapkan. Kami ini pertanggungjawaban ke publik, siapa pun kader harus mengikut konstitusi partai," ujar Adi disambut aplaus kader PD yang memadati sekretariat tersebut.

Ilham menambahkan, dinamika kader PD sebelumnya adalah hal yang sah-sah saja. Ilham menyebut ARA dan kader PD lainnya sudah dewasa dalam dunia politik serta memahami dinamika partai.

"Oleh karena itu hari ini kita akan menutup seluruh dinamika dan gonjang-ganjing sebelumnya, itu kita closing dan Ketua DPC sendiri menyampaikan bahwa tidak ada masalah, DIA berkomitment membesarkan PD," kata Ilham.

Danny dan Ical menyampaikan ucapan terimah kasih kepada Ilham dan DPC PD Makassar. Danny siap bertarung pada Pilwali sesuai prinsip Bugis-Makassar.

"Saya tidak akan permalukan Partai Demokrat, apapun yang saya miliki, saya akan berjuang sesuai siri na pacce. Pak Ilham dan saudara saya ARA, terimah kasih banyak atas dukungan ini. Saya siap diperintah, saya akan berikan apa yang saya miliki untuk partai ini dan masyarakat, sekali lagi, prinsip saya siri na pacce," kata Danny.

Ical menyampaikan hal senada,"hari ini, semangat kami makin bertambah, kami berkomitment untuk Demokrat dan demi membangun masyarakat kota Makassar," kata Ical.

Sebelum menutup acara tersebut, Ilham mengingatkan DPC PD Makassar untuk berjuang memenangkan DIA," tugas DPC adalah harus betul-betul memenangkan DIA pilkada ini," tegas Aco sapaan Ilham.

Penulis : ilham

Editor : taufik

Anggota DPRD Sulsel Bolos Berjamaah

Kamis, 23 Agustus 2012 16:22 WIB

http://m.tribunnews.com/2012/08/23/anggota-dprd-sulsel-bolos-berjamaah 

Ruang Sidang Paripurna DPRD Prov. Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR -

Hari pertama pasca-libur Lebaran, Kamis (23/8/2012), anggota DPRD Sulawesi Selatan bolos berjamaah. Suasana gedung wakil rakyat terlihat sepi. Tak terdengar ketuk palu, canda tawa, serta gosip dan adu mulut seperti biasanya. Tak kalah sepinya, rapat badan anggaran yang semestinya dihadiri penuh 35 legislator, yang hadir hanya 15 orang.

Agenda kerja pertama orang-orang pilihan Sulsel pun sempat ditunda selama sejam, sambil menunggu anggota yang masih mau berkenaan hadir.

Semua unsur pimpinan tampak tak mau berdosa. Ketua DPRD Sulsel Moh Roem, Wakil Ketua DPRD Sulsel Andi Akmal Pasluddin, Wakil Ketua Andry Arief Bulu, dan Ashabul Kahfi datang pagi-pagi sesuai jadwal. Mereka datang duduk manis sambil bersalam-salaman.

"Kita tunda dulu karena hanya sedikit yang hadir, seharusnya 35 orang. Tapi, karena sudah datang setengah dari jumlah total, rapat dapat dilanjutkan," kata Akmal yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel kepada Tribun usai rapat banggar.

Pantauan Tribun, sejumlah ruang komisi pun terlihat sepi. Hanya ada Ketua Komisi B Aerin Nizar di ruang Komisi B duduk melenggang di atas kursi. Lantaran tak ada kesibukan, legislator Partai Demokrat memilih baca buku, sambil sesekali mengutak-atik telepon selulernya. (*)

354 Srikandi Bertarung di Pileg 2014

http://www.fajar.co.id/read-20130511222843-354-srikandi-bertarung-di-pileg-2014

Home » Politik Sabtu, 11 Mei 2013 | 22:28:43 WITA | 181 HITS
Dok/Fajar Ilustrasi

MAKASSAR,FAJAR -- Asa terbentang bagi 354 srikandi untuk menjadi anggota DPRD Sulsel di pileg 2014. Caleg perempuan itu tersebar di 11 dapil, 24 kabupaten/kota. Mereka pun berjuang untuk bisa duduk di kursi legislatif Sulsel. Para perempuan petarung itu berasal dari pelbagai elemen masyarakat. Mereka pun memiliki tingkat ketokohan yang berbeda-beda. Sebutlah Tenri Olle Yasin Limpo, A Rani Defiana Syafiuddin, Andi Ina Kartika Sari, Sitti Muhyina Muin, Aerin Nizar, Nursamsina Aroepala, Andi Rahmatika Dewi, Herlina Amin Noor, Irmawati syahrir, Asma Arief, A Yuviani Paris, Mika Sarira, Erni Saroninson, Misriani Ilyas, Sabariah, Yosepien Marampa, Andi Mujaddidah Alwi, Andi Rahmawati, dan masih banyak lagi.     Meski sudah diberi ruang oleh partai bersaing duduk di DPRD Sulsel mendatang, bukan berarti ratusan caleg ini bisa dengan mudah lolos atau memeroleh suara masyarakat dengan mudah. Sukses mereka duduk di parlemen nantinya akan ditentukan dengan kerja keras. Termasuk pengaruh orang terdekatnya.

Pengamat politik Unhas, Adi Suryadi Culla menyebut peluang caleg perempuan masuk parlemen pada pileg 2014 amat terbuka, bahkan lebih proporsional dibandingkan pemilu 2009. Ini didorong oleh regulasi yang tegas mensyaratkan 30 persen kuota perempuan dengan rumus 3 caleg terdapat 1 perempuan. "Faktor afirmatif yang berlaku seperti itu yang membuat keuntungan istimewa bagi caleg perempuan, sehingga pileg nanti mampu menjamin proporsi keterwakilan perempuan ketika bersaing dalam kontestasi pileg," kata Adi Culla. Dia melihat, peran parpol amat menentukan kiprah caleg perempuan di parlemen. Tidak hanya karena tuntutan regulasi yang sudah "taken for granted," juga dalam konteks pemberdayaan politik perempuan. Dalam hal ini, bagaimana parpol membantu dari segi kelembagaan seperti dalam penentuan nomor urut. Misalnya, perempuan ditempakan pada nomor urut 1 dalam struktur calon tetap yang diajukan. "Dengan demikian posisi perempuan juga dapat lebih diuntungkan, terutama dalam bersaing di pileg," tandasnya. Walau menilai figur perempuan sudah memiliki peluang besar duduk di parlemen, Adi Culla menilai bukan perkara mudah lolos. Sebab tingkat elektabilitas caleg juga merupakan syarat yang diperlukan bagi perempuan. Maka, di luar dari jangkauan regulasi yang bersifat afirmatif, fakta politik caleg perempuan menjadi sorotan terutama terkait kompetensi dan kultur politik. Hal ini membuat peluang caleg perempuan menjadi semakin berat. Apalagi, tantangan atau persaingan sesama caleg di partai dan antarpartai akan berbeda pada setiap daerah pemilihan. Oleh karena itu, caleg perempuan harus mampu memberdayakan dirinya sendiri, tanpa bergantung pada proteksi regulasi parpol.

Lejitkan Kualitas
Fenomena maraknya caleg dari kaum Hawa memang menarik perhatian publik. Ada yang beranggapan mereka hanya dijadikan pajangan. Sebagian lagi menilai hanya untuk memenuhi kuota 30 persen yang disyaratkan KPU bagi tiap partai. Sosiolog Unhas, Dr M Darwis MA, tak membantah hal tersebut. Dia menilai, kuota 30 persen caleg perempuan merupakan peluang besar bagi mereka. Hanya saja, kata dia, kuota tersebut tidak berkolerasi dengan hasil perolehan suara karena keterpilihan lelaki jauh lebih tinggi. Menurut dia, kuota minimal 30 persen merupakan regulasi keberpihakan terhadap perempuan. "Karena itu kita berharap perempuan bekerja keras agar bisa terpilih. Tapi, ini memang tantangan. Pengalaman yang lalu, cukup banyak yang terpilih tapi kapabilitasnya masih perlu dipertanyakan," katanya. Jumlah legislator se-Sulsel, lanjut Darwis mencapai sekitar 130 orang. Hanya saja, waktu itu jumlah partai cukup banyak. "Sekarang perempuan lebih beruntung karena jumlah partai hanya 12.
Namun, sekarang makin sulit mencari perempuan yang punya kapasitas. Oleh karena itu perempuan harus meningkatkan kemampuannya dalam hal politik praktis. Selain itu, mereka juga harus paham betul daerah pemilihan," imbuh dia.

M Darwis juga berharap agar para caleg perempuan tidak melakukan praktik politik pragmatis atau kampanye dengan cara-cara "kotor". Meski pun, kata dia, pemilih saat ini banyak yang pragmatis, namun akan lebih bijak jika para caleg berkampanye dengan cara yang arif. "Karena ini adalah kesempatan, maka perempuan mesti bekerja keras dan jangan menghambur-hamburkan uang hanya untuk terpilih. Demikian juga partai, mereka harusnya membantu memperjuangkan calegnya agar terpilih," tutur pria kelahiran Bone, 9 Juli 1961 Yang harus dicegah, sambungnya, jangan sampai para Caleg menghamburkan banyak uang. "Jika kelak terpilih mereka tidak lagi bekerja untuk rakyat. Tapi, tujuannya bagaimana mengembalikan uang tersebut. Ke mana-mana kejar proyek hanya demi mengembalikan uang yang telah banyak dikeluarkan," kritiknya.

Hal serupa disampaikan aktivis perempuan Sulsel, Andi Mariattang. Dia berharap agar para perempuan yang menjadi caleg tidak hanya menjadi pajangan tetapi harus terus meningkatkan kemampuan dirinya. "Dibandingkan Pemilu sebelumnya, saat ini jumlah perempuan yang nyaleg lebih banyak. Meski ada yang betul-betul punya planning, namun tidak sedikit yang secara tiba-tiba mencalonkan diri karena satu dua partai membutuhkannya sekadar memenuhi kuota 30 persen," ujarnya. Legislator DPRD Sulsel ini menambahkan, mereka yang tiba-tiba dipanggil oleh partai inilah yang dipastikan tidak siap. "Dalam artian mereka tidak punya rencana matang jauh hari sebelumnya. Padahal, Pemilu kali ini jauh lebih ketat," kata dia. Mariattang menilai, Pemilu sebelumnya telah menghadirkan banyak kejutan bagi keterpilihan perempuan. "Di DPRD, 30-an legislator perempuan berasal dari partai yang tidak lolos verifikasi. Mereka harus gabung dengan partai yang lolos saat ini. Meski demikian, kita optimis saja akan ada kejutan pada 2014," harapnya. Harapan lainnya, lanjut dia, keterpilihan perempuan kelak bukan sekadar kuantitasnya yang meningkat tapi juga kualitas. "Partai-partai saya kira juga punya cara dan tentu lebih selektif memilih caleg. Kita berharap kualitasnya lebih baik dari sebelumnya," tandasnya. (sah-sam)

Perda Pasar Sulsel Mencontoh ke DKI

http://www.fajar.co.id/read-20130424165430-perda-pasar-sulsel-mencontoh-ke-dki
Home » Makassar Hari Ini » Yang Lain
Rabu, 24 April 2013 | 16:54:30 WITA | 121 HITS

Rapat Kerja Komisi B DPRD Sulsel

MAKASSAR, FAJAR -- Pembahasan Ranperda Perlindungan Pasar Tradisonal dan Penataan Toko Modern yang tengah digodok Komisi B DPRD Sulsel saat ini, boleh jadi merujuk ke bentuk perda serupa yang diterapkan di DKI Jakarta.

Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar, Rabu 24 April mengakui, pihaknya memang mengambil contoh dan akan membandingkan penerapan Ranperda serupa di DKI Jakarta, yang akan disahkan dalam waktu dekat. (nur)

Komisi B Studi Banding di Dua Tempat

http://www.fajar.co.id/read-20130426162841-komisi-b-studi-banding-di-dua-tempat
Home » Makassar Hari Ini » Yang Lain
Jumat, 26 April 2013 | 16:28:41 WITA | 137 HITS

MAKASSAR, FAJAR -- Dua daerah menjadi fokus perhatian Komisi B DPRD Sulsel, terkait perampungan draft ranperda penataan pasar tradisional dan penataan toko modern di Sulsel. Daerah itu adalah Jawa Timur yang telah menerapkan perda ini dan DKI Jakarta, Jumat 26 April hari ini. Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar, mengatakan pihaknya perlu melakukan studi banding ke dua daerah dimaksud untuk melihat tahapan, dinamika, serta stakeholder yang harus dilibatkan dalam penyusunan ranperda ini. Komisi B akan membagi diri dalam dua kelompok kerja, dan tim pertama anggota Komisi B yang mulai berangkat Kamis kemarin dan Jumat hari ini. (nur)

Disperindag Segera Gelar Sosialisasi

http://m.koran-sindo.com/node/311508
Home » Daerah » Sulawesi Selatan »

MAKASSAR – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel, segera menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Konsumen kepada masyarakat setelah ditetapkan oleh DPRD baru-baru ini.

Kepala Disperindag Sulsel, Irman Yasin Limpo mengungkapkan, langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha bisa mengetahui hak dan kewajibannya. Apalagi, Perda tersebut merupakan Perda yang pertama di Indonesia. “Setelah sosialisasi nanti, baru kami akan buatkan aturan lanjutan seperti peraturan gubernur Sulsel,” katanya. Kendati demikian, pihaknya sudah melakukan fungsi pengawasan sesaat setelah penetapan Perda perlindungan konsumen tersebut. Hal itu dibuktikan dengan adanya sejumlah temuan yang kini dalam proses penyidikan.

Sejumlah pelanggaran yang kini dalam penyidikan di antaranya, dugaan pelangaran expire date(melewati batas kadaluwarsa), tidak ada izin pendaftaran, dan ada pula bahan makanan yang diduga palsu. Hal tersebut ditemukan saat menggelar razia beberapa bulan lalu. “Memang agak lama penyidikannya, karena kami mengalami keterbatasan penyidik, namun dalam waktu dekan akan segera dilimpahkan berkasnya ke polisi,” pungkasnya.

Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar mengatakan, dengan adanya Perda yang mulai diaplikasikan tersebut, menunjukan bahwa Perda itu sangat dibutuhkan masyarakat. Salah satu contohnya adalah, produk pangan yang tidak berbahasa Indonesia (barang impor) yang bisa menyulitkan masyarakat, mengenai komposisi bahan bakunya. rahmi djafar

Berikut DCS Partai Demokrat DPRD Sulsel

http://makassar.tribunnews.com/2013/04/21/berikut-dcs-partai-demokrat-dprd-sulsel

Tribun Timur - Minggu, 21 April 2013 21:52 WITA

Sulsel/Makassar 1

1.A Januar Jaury Dharwis
2. Syamsul Rizal
3. Hendrawati
4. A Erwin Maulana Nyompa
5. M Taufiq Hidayat
6. H St Muhyina mui
7. Andi Endre Mallanti Cecep Lantara
8. Aminah Bachrun
9. Larisman

Sulsel /Makassar 2
1. Aerin Nizar
2. Haidar madjid
3. T.R Andi Lolo
4. Muh Abd Rahman
5. Barlianti Hasn
6. Hasbullah

Sulsel 3 :
1. Sewang Thamal
2. Ikrar Kamaruddin
3. Nuraeni Ma'maur
4. Djamaluddin Rustam
5. A Yuliana Arifin
6. A Hasanuddin Abe
7. Japry Y Timbo Dg Rola
8. Ratih Handayani Istadi
9. Marzuki HM

Sulsel 4
1. Alamzah Mahadi Kulle
2 Lahaya
3. Riyanti Nazief
4. Nurzamsina Aroepala
5. Andi Agus
6. Hartati Kasim
7. Zamanjuddin Rajab

Sulsel 5 :
1. AM Irwan Patawari
2. Syahrir Cakkari
3. Andi Indah Indra Ria
4. Husbiannas
5. Sofiana Syam
6. A Muttamar Mattotorang

Dapil 6

1.Ni'matullah
2.A. Surya AgRaria
3.Herlina amin noor
4.Muh. Lutfi hanafi
5.Yamin aslan tjanring
6.Irmawati syahrir
7.A. Alvian pawawi
8.M Sihaq
9.Asma Arief

Sulsel 7
1. A Syamsul Alam Malarangeng
2. Amir Mahmud
3. Gusnaeni
4. Rahayu Ningsih Salam
5. Syharir
6. A Hairianti
7. Andi Idang Lantara

Sulsel 8
1. Selle KS Dalle
2. A Sulham Hasan
3. Besse Yulistiawati
4. Andi Asriadi Mayang
5. Andi Kisna Bintang
6. A Eka Julianhar
7. Satriya Majid

Sulsel 9
1. Nupri Basri
2. Rivai Mana
3. A Azizah Irma Wahyudiati Irwan
4. Asrun Tukan
5. Dwi Joko Purnama
6. Sitti Syamsiah
7. Djasmuddin A Jabbar
8. A Masita
9. Abd Aziz Pananrang

Sulsel 10
1. Surya Bobi
2. Dominggus Arung Manguling
3. Amos Aman
4, Nurliah
5. Musa Dharma Sampelinting

Sulsel 11
1. M Yusa Rasyid ali
2. Aris Pangeran
3. Fadriaty AS Enceng
4. A Baso Gani
5. Rosmiaty Mattayang
6. A Machmud Rompegading
7. Hamka Hidayat
8. Stien Sanguru
9. Hidayat Hafied
10. Abd Malik Mallingerang
11. Hasna Alang

Penulis : Yasdin

Editor : Muh. Taufik

Konstituen dan Keluarga adalah Pendukung dan Sumber Inspirasi Saya

Sejumlah Kegiatan Reses dan Temu Konstituen yang telah dilakukan

Calon anggota DPRD dari Dapil manapun dan dari Partai manapun terpilih karena konstitituennya. Begitu juga ketika mereka telah terpilih, maka aspirasi konstituen yang telah menghantarkan mereka menjadi prioritas dalam usulan dan kegiatan serta program yang diusulkan ke pemerintah.Oleh karena itu, berita di link http://rakyatsulsel.com/hindari-dapil-neraka-aerin-nizar-tidak-ada-urusan-dengan-konstituen.html dimuat di Harian Rakyat Sulsel adalah berita yang ambigu dan memuat informasi tendensius, tidak lengkap, dan cenderung memojokkan posisi saya sebagai wakil rakyat yang telah dipilih oleh konstituen dan keluarga serta handai taulan saya di dapil tsb.

Ada beberapa poin ingin saya luruskan berkaitan berita tersebut. Pertama, bahwa sampai saat ini  beberapa program dan kegiatan yang menjadi aspirasi konstituen saya yang berada di kecamatan dapil 1 tersebut, secara spesifik di Kelurahan Rappocini, Kelurahan Buakana, dan Kelurahan Parang yang menjadi basis saya selama ini masih berjalan dan dinikmati oleh konstituen saya. Program yang sementara berjalan di bulan ini adalah pengerjaan jalan lingkungan, bantuan mesjid dan TPA, serta pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat, yang didanai melalui APBD Prov. Sulsel dan dana pribadi.

Kedua, yang tidak dipahami oleh penulis berita di koran tersebut bahwa terpilihnya saya menjadi anggota DPRD Sulsel periode ini adalah karena basis-basis suara yang tersebar di 14 kecamatan di Kota Makassar dan basis utama kekuatan saya terdapat di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Rappocini. Sehingga pilihan ke Dapil 2 Mks bukan karena meninggalkan konstituen dan keluarga di Dapil 1 tapi semata karena usulan partai, hasil rembukan bersama keluarga besar dan konstituen, serta perhitungan strategis lainnya, yang intinya bahwa konstituen saya masih sangat mengharapkan aspirasi mereka saya kawal hingga di periode mendatang berikutnya di Dapil manapun saya berjuang nantinya.

Poin ketiga yang ingin saya luruskan terkait berita tersebut adalah bahwa kalimat "tidak ada urusan" adalah kalimat yang sangat mengusik bagi komunitas dan konstituen saya, karena menurut mereka fakta yang sebenarnya bahwa sejak terpilih hingga detik ini, wakil mereka di DPRD Sulsel adalah wakil rakyat yang setiap saat berurusan dengan mereka dan senantiasa mengakomodasi aspirasi mereka baik itu yang bersifat komunal maupun pribadi.

Terakhir, saya mengharapkan bahwa di kemudian hari jika ingin menulis berita tentang kegiatan saya sbg pejabat publik di DPRD Sulsel, akan sangat lah beretika jika kita duduk bersama-sama mengagendakan waktu untuk diskusi dan tanya jawab secara baik, dan bukan gurauan sambil lalu yang dijadikan berita, sehingga informasi yang didapatkan dan berita yang disebarkan adalah informasi yang berguna dan membawa manfaat serta kebaikan bagi rakyat Sulsel.

Semoga mencerahkan kita semua.

Dewan Setujui Penghapusan Aset Dinas Kehutanan

http://koran.tempo.co/konten/2013/04/04/305839/Dewan-Setujui-Penghapusan-Aset-Dinas-Kehutanan

MAKASSAR

KAMIS, 04 APRIL 2013

Rapat Kerja Komisi B, dipimpin Ketua Komisi B Aerin Nizar

MAKASSAR - Komisi B Ekonomi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan menyetujui usul penghapusan aset gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kabupaten Bantaeng. 

Usul tersebut diajukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan melalui Dinas Kehutanan ke Dewan Sulawesi Selatan sejak November dan oleh Komisi B, setelah melalui rapat dan kajian menyetujui dan tidak mempersoalkan aset itu dihapus kata Aerin Nizar Ketua Komisi B Dewan seusai rapat Komisi terkait dengan usul penghapusan aset tersebut kemarin.

DPRD setujui penghapusan aset di Bantaeng

http://daerah.sindonews.com/read/2013/04/03/25/734082/dprd-setujui-penghapusan-aset-di-bantaeng

Ketua Komisi B, Aerin Nizar. Foto: Abbas Sandji

Rabu, 3 April 2013. Rahmi Djafar 

Sindonews.com - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel), resmi menyepakati penghapusan satu asetnya yang ada di Jl Elang, Kabupaten Bantaeng. Aset tersebut merupakan bangunan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Cabang Dinas Kehutanan (CDK) yang sudah berada di Bantaeng, sejak tahun 1962.

Menurut Ketua Komisi B Aerin Nizar, pelepasan aset tersebut sudah harus dilakukan, mengingat adanya anggaran yang masuk dari APBN, untuk pembangunan gedung baru, sekira Rp900 juta. “Selain itu, usia bangunan juga sudah sangat tua, sejak tahun 1962,” ungkap Aerin, usai menggelar rapat pelepasan aset, di DPRD Sulsel, Rabu (3/4/2013). Sehingga, dengan adanya pelepasan aset tersebut, ada penambahan nilai asset itu sendiri.

Untuk asset CDK di Sulsel total berjumlah tiga yakni di Bantaeng, Luwu dan Bone. UPTD CDK tersebut dibangun untuk pengawasan atau pengendalian hutan, serta pengendalian daerah aliran Sungai Je’neberang. Sementara itu, asisten ekonomi Pemprov Sulsel Amal Natsir, mengatakan, Pemprov Sulsel memang sudah pelepasan aset tersebut, sesuai dengan mekanisme yang ada dan alasan yang tepat, yakni persoalan usia gedung, dan pemanfaatan yang lebih maksimal. “Jadi ini adalah penghapusan aset, bukan pelepasan aset,” tandas Amal. Menurut dia, penghapusan yang dimaksud yakni dengan menyaipakan bangunan baru, sementara pelepasan justru melepasakan asset tanpa ada tindak lanjut.