Monday, May 20, 2013

Rekomendasi Umum DPRD Sulsel terhadap LKPJ Gubernur Sulsel Tahun 2012


Rapat Paripurna DPRD Sulsel
Pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, DPRD Sulsel melaksanakan Rapat Paripurna Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi LKPJ Gubernur Sulsel di Tahun 2012. Rapat yang dilaksanakan di Gedung DPRD Sulsel ini menyimpulkan hasil kerja Panitia Khusus atau Pansus yang telah bekerja selama hampir 4 minggu untuk merampungkan rekomendasi tersebut.

Berikut poin-poin yang menjadi masukan dan rekomendasi strategis dari DPRD Sulsel yang dibacakan oleh Ketua DPRD H.M. Roem terhadap Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Sulsel di tahun 2012, sebagai berikut :

  1. DPRD Sulsel menilai bahwa sebagian besar isi dari dokumen LKPJ 2012 masih merupakan penyalinan kembali dari dokumen LKPJ yang lalu sehingga belum tercermin substansi apakah dalam dokumen tersebut telah tercapai capaian realistis dari setiap program dan kegiatan di tahun 2012;
  2. DPRD meminta agar Gubernur Sulsel mendorong seluruh SKPD untuk merealisasikan percepatan penyerapan anggaran dan senantiasa mencermati pengendalian anggaran, serta memberlakukan reward dan punishment untuk perbaikan system pengendalian internal pemerintah daerah;
  3. Terkait Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis, DPRD meminta Gubernur untuk:  Mengevaluasi pemerintah daerah di Kabupaten/Kota yang tidak mampu memenuhi kewajiban anggaran sharing 70% bagi pelaksanaan program pendidikan gratis ini;  dan segera menyusunan MoU (Memorandum of Understanding) antar Pemrov dan Pemkab bagi Pasien Lintas Kabupaten/Kota yang memerlukan perawatan lebih lanjut;
  4. Terkait perencanaan pembangunan, DPRD merekomendasikan agar pemerintah Provinsi segera membuat Data Terpilah untuk penyusunan perencanaan pembangunan yang Responsive Gender;
  5. Selanjutnya, dalam urusan perempuan dan anak, agar dalam penyusunan RPJMD Gubernur yang akan disusun nanti, agar segera menyertakan PUG (Pengarus Utamaan Gender) dan pemenuhan hak anak dan perempuan Serta membentuk data lintas sector Forum Gender dan Anak;
  6. Untuk urusan Pertanahan, DPRD merekomendasikan adanya system administrasi pengelolaan asset-asset Pemprov yang Terkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  7. LPPD atau Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten Kota harus memiliki Outcome yang jelas dan terukur;
  8. Merekomendasikan penyusunan Mekanisme Kerjasama antar daerah;
  9. Perlunya juga Optimalisasi PERDA tentang Partisipasi Pihak Ke-3 yang telah di sahkan di tahun 2012;
  10. Di bidang Pertanian, agar Gubernur memfasilitasi Petani untuk Akses Pembiayaan Sumber Keuangan untuk modal kerja usaha tani.




Tuesday, May 14, 2013

Anggota DPRD Sulsel Bangga CAPDI Digelar di Makassar


http://makassar.tribunnews.com/mobile/index.php/2013/05/13/anggota-dprd-sulsel-bangga-capdi-digelar-di-makassar

Senin, 13 Mei 2013 22:48 WITA

MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM--Konferensi perdamaian kawasan Asia Pasifik yang digagas sejumlah pemerintah di Asia Pasifik, Centris Asia Pacific Democrates International (CAPDI) dijadwalkan digelar di 19-22 Mei atau pekan depan, di Hotel Aryaduta, Jl Somba Opu, Makassar.

Anggota DPRD Sulsel menyambut baik rencana event internasional tersebut. Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel Januar Jhaury Dharwis yang membidangi pembangunan, mengatakan, acara CAPDI di Makassar nantinya sangat prospektif.

"Kehadiran mereka merupakan peluang untuk menawarkan semua potensi yang dimiliki oleh Sulsel terutama dari sisi ekonomi dan pendidikan, khususnya Makassar sebagai kota hub di kawasan Indonesia timur," kata legislator Partai Demokrat ini kepada Tribun, Senin (13/5/13).

Namun, lanjut Januar, yang lebih penting diperhatikan menyambut acara tersebut adalah peluang masuknya informasi strategis terhadap anggota CAPDI harus siap dan komprehensif.

"Apakah kita sudah siap dan komprehensif? Apakah delegasi lobi kita sudah siap?. Dari sisi keamanan, saya yakin sudah siap karena itu dulu faktor utama untuk bisa melobi selanjutnya," Januar menambahkan.

Ketua Komisi B DPRD Sulsel Aerin Nizar yang membidangi pembangunan juga menyambut baik dan merasa bangga dipilihnya Makassar sebagai lokasi pertemuan CAPDI.

"Tentunya pilihan ke Makassar telah melalui beberapa pertimbangan akan pilihan kota-kota lainnya. Saya yakin kegiatan ini akan mengakselerasi pertukaran uang dan ekonomi di masyarakat di kota Makassar khususnya di sektor jasa seperti transport, hotel, dan makanan," kata legislator Partai Demokrat ini.

Menurut Aerin, keberhasilan acara CAPDI di Makassar nantinya dapat mendorong dilaksanakannya acara skala internasional lainnnya di kota Makassar.

"Karena ini akan menjadi perhatian bagi negara-negara lainnya jika ini berhasil, kesan baik akan Makassar tentu kita harapkan," Aerin menambahkan

Beberapa tokoh CAPDI yang dijadwalkan hadir di Makassar, yakni, Presiden Uni Eropa Jose Manuel Barroso, Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisari, Mantan PM Thailand Thanksin Shinawatra, Mantan PM Thailand Yingluck Shinawatra.

Selanjutnya, Wakil Presiden Filipina Jejomar Binay, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Malaysia Muh Najib bin Tun Razak, peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi, dan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.

Penulis : ilham
Editor : imam

ARA Serahkan Rekomendasi DPP Demokrat Kepada DIA


http://makassar.tribunnews.com/mobile/index.php/2013/05/13/ara-serahkan-rekomendasi-dpp-demokrat-kepada-dia

Senin, 13 Mei 2013 18:07 WITA

Penyerahan Rekomendasi PD ke DIA

MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Sulsel Ilham Arief Sirajuddin menyerahkan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD kepada bakal calon wali dan wakil wali kota Makassar 2014 Danny Pomanto-Syamsu Rizal (DIA) di Kantor DPD PD Sulsel, Jl Pengayoman, Makassar, Senin (13/5/2013).
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Makassar Adi Rasyid Ali, Sekertaris DPC PD Makassar Zulkarnain, Ketua Bappilu DPC PD Makassar Endre Cecep Lantara, Wakil Ketua DPC Haidar Majid dan sejumlah elite DPC PD Makassar lainnya hadir sekaligus menyampaikan dukungan kepada DIA.

Hadir pula Ketua Desk Pilkada DPD PD Sulsel Nimatullah, Wakil Ketua DPD PD Sulsel Aerin Nizar dan sejumlah elite PD Sulsel

"Hari ini, sengaja saya mengundang Ketua DPC Demokrat kota Makassar (Adi Rasyid Ali), saya akan menyerahkan surat keputusan (SK) DPP Demokrat tentang dukungan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar dari Demokrat 2014-2019 yang diperuntukkan kepada Danny-Ical," kata Ilham yang juga Walikota Makassar dua periode ini.

Menurut SK DPP PD kepada DIA ditandangani oleh Ketua Harian DPP Syarif Hasan. "Jadi, DPD punya tanggungjawab menyerahkan rekomendasi kepada Danny-Ical sebagai kontrak perjuangan bersama Demokrat," Ilham menambahkan.

Usai mengumumkan rekomendasi DPP tersebut, Ilham yang juga mantan calon gubernur Sulsel ini memberikan surat rekomendasi tersebut kepada ARA. ARA kemudian langsung menyerahkan kepada DIA.

"Selamat kepada Danny-Ical, selamat menjalani amanah partai demokrat," kata ARA sapaan Adi saat menyerahkan rekomendasi kepada Danny.

Adi yang juga legislator PD DPRD Sulsel ini terlihat damai bersama Danny-Ical selama acara berlangsung. ARA saling berpelukan dengan Danny usai penyerahan. Demikian Adi dengan Syamsu Rizal sapaan Ical. Di hadapan wartawan Ilham, ARA, dan DIA salam komando sembari senyum bersama.

"Saya baru saja menerima SK dari DPP melalui Ketua DPD dan kemudian telah saya serahkan kepada Danny-Ical. Jadi, yang lalu itu hanya dinamika, dan saya sampaikan biasa saja. Tidak ada perlawanan, sekali lagi saya sampaikan, tidak ada perlawanan di sini, kami kompak," kata ARA saat memberi sambutan.

Adi yang juga adik kandung lagislator PD DPR RI ini menyampaikan permohonan maaf terkait gonjang-ganjing bursa Pilwali PD sebelumnya.
Sebelum penyerahan rekomendasi kepada DIA, Adi ngotot mengendarai PD pada Pilwali Makassar. Belakangan, Adi melunak menyusul kabar rekomendasi DPP mengarah ke DIA.

"Saya mohon maaf jika ada kata-kataku yang menyinggung sebelumnya, semua itu kita closing, yang lalu itu hanya dinamika, itu biasa dalam politik, sekarang kami kompak," ARA menambahkan.

Adi menegaskan, pihaknya akan berjuang memenangkan DIA pada Pilwali 18 September 2013 ini. Adi akan mengerahkan seluruh lapisan timnya demi DIA.

"Kami merapatkan barisan untuk menggerakkan tim pemenangan DIA, kami sudah bentuk, pola-pola dan infrastruktur sudah siapkan. Kami ini pertanggungjawaban ke publik, siapa pun kader harus mengikut konstitusi partai," ujar Adi disambut aplaus kader PD yang memadati sekretariat tersebut.

Ilham menambahkan, dinamika kader PD sebelumnya adalah hal yang sah-sah saja. Ilham menyebut ARA dan kader PD lainnya sudah dewasa dalam dunia politik serta memahami dinamika partai.

"Oleh karena itu hari ini kita akan menutup seluruh dinamika dan gonjang-ganjing sebelumnya, itu kita closing dan Ketua DPC sendiri menyampaikan bahwa tidak ada masalah, DIA berkomitment membesarkan PD," kata Ilham.

Danny dan Ical menyampaikan ucapan terimah kasih kepada Ilham dan DPC PD Makassar. Danny siap bertarung pada Pilwali sesuai prinsip Bugis-Makassar.

"Saya tidak akan permalukan Partai Demokrat, apapun yang saya miliki, saya akan berjuang sesuai siri na pacce. Pak Ilham dan saudara saya ARA, terimah kasih banyak atas dukungan ini. Saya siap diperintah, saya akan berikan apa yang saya miliki untuk partai ini dan masyarakat, sekali lagi, prinsip saya siri na pacce," kata Danny.

Ical menyampaikan hal senada,"hari ini, semangat kami makin bertambah, kami berkomitment untuk Demokrat dan demi membangun masyarakat kota Makassar," kata Ical.

Sebelum menutup acara tersebut, Ilham mengingatkan DPC PD Makassar untuk berjuang memenangkan DIA," tugas DPC adalah harus betul-betul memenangkan DIA pilkada ini," tegas Aco sapaan Ilham.


Penulis : ilham
Editor : taufik

Sunday, May 12, 2013

Anggota DPRD Sulsel Bolos Berjamaah

Kamis, 23 Agustus 2012 16:22 WIB


Ruang Sidang Paripurna DPRD Prov. Sulsel


Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR -

Hari pertama pasca-libur Lebaran, Kamis (23/8/2012), anggota DPRD Sulawesi Selatan bolos berjamaah. Suasana gedung wakil rakyat terlihat sepi. Tak terdengar ketuk palu, canda tawa, serta gosip dan adu mulut seperti biasanya. Tak kalah sepinya, rapat badan anggaran yang semestinya dihadiri penuh 35 legislator, yang hadir hanya 15 orang.

Agenda kerja pertama orang-orang pilihan Sulsel pun sempat ditunda selama sejam, sambil menunggu anggota yang masih mau berkenaan hadir.

Semua unsur pimpinan tampak tak mau berdosa. Ketua DPRD Sulsel Moh Roem, Wakil Ketua DPRD Sulsel Andi Akmal Pasluddin, Wakil Ketua Andry Arief Bulu, dan Ashabul Kahfi datang pagi-pagi sesuai jadwal. Mereka datang duduk manis sambil bersalam-salaman.

"Kita tunda dulu karena hanya sedikit yang hadir, seharusnya 35 orang. Tapi, karena sudah datang setengah dari jumlah total, rapat dapat dilanjutkan," kata Akmal yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel kepada Tribun usai rapat banggar.

Pantauan Tribun, sejumlah ruang komisi pun terlihat sepi. Hanya ada Ketua Komisi B Aerin Nizar di ruang Komisi B duduk melenggang di atas kursi. Lantaran tak ada kesibukan, legislator Partai Demokrat memilih baca buku, sambil sesekali mengutak-atik telepon selulernya. (*)

354 Srikandi Bertarung di Pileg 2014








http://www.fajar.co.id/read-20130511222843-354-srikandi-bertarung-di-pileg-2014

Home » Politik Sabtu, 11 Mei 2013 | 22:28:43 WITA | 181 HITS
Dok/Fajar Ilustrasi

MAKASSAR,FAJAR -- Asa terbentang bagi 354 srikandi untuk menjadi anggota DPRD Sulsel di pileg 2014. Caleg perempuan itu tersebar di 11 dapil, 24 kabupaten/kota. Mereka pun berjuang untuk bisa duduk di kursi legislatif Sulsel. Para perempuan petarung itu berasal dari pelbagai elemen masyarakat. Mereka pun memiliki tingkat ketokohan yang berbeda-beda. Sebutlah Tenri Olle Yasin Limpo, A Rani Defiana Syafiuddin, Andi Ina Kartika Sari, Sitti Muhyina Muin, Aerin Nizar, Nursamsina Aroepala, Andi Rahmatika Dewi, Herlina Amin Noor, Irmawati syahrir, Asma Arief, A Yuviani Paris, Mika Sarira, Erni Saroninson, Misriani Ilyas, Sabariah, Yosepien Marampa, Andi Mujaddidah Alwi, Andi Rahmawati, dan masih banyak lagi.     Meski sudah diberi ruang oleh partai bersaing duduk di DPRD Sulsel mendatang, bukan berarti ratusan caleg ini bisa dengan mudah lolos atau memeroleh suara masyarakat dengan mudah. Sukses mereka duduk di parlemen nantinya akan ditentukan dengan kerja keras. Termasuk pengaruh orang terdekatnya.

Pengamat politik Unhas, Adi Suryadi Culla menyebut peluang caleg perempuan masuk parlemen pada pileg 2014 amat terbuka, bahkan lebih proporsional dibandingkan pemilu 2009. Ini didorong oleh regulasi yang tegas mensyaratkan 30 persen kuota perempuan dengan rumus 3 caleg terdapat 1 perempuan. "Faktor afirmatif yang berlaku seperti itu yang membuat keuntungan istimewa bagi caleg perempuan, sehingga pileg nanti mampu menjamin proporsi keterwakilan perempuan ketika bersaing dalam kontestasi pileg," kata Adi Culla. Dia melihat, peran parpol amat menentukan kiprah caleg perempuan di parlemen. Tidak hanya karena tuntutan regulasi yang sudah "taken for granted," juga dalam konteks pemberdayaan politik perempuan. Dalam hal ini, bagaimana parpol membantu dari segi kelembagaan seperti dalam penentuan nomor urut. Misalnya, perempuan ditempakan pada nomor urut 1 dalam struktur calon tetap yang diajukan. "Dengan demikian posisi perempuan juga dapat lebih diuntungkan, terutama dalam bersaing di pileg," tandasnya. Walau menilai figur perempuan sudah memiliki peluang besar duduk di parlemen, Adi Culla menilai bukan perkara mudah lolos. Sebab tingkat elektabilitas caleg juga merupakan syarat yang diperlukan bagi perempuan. Maka, di luar dari jangkauan regulasi yang bersifat afirmatif, fakta politik caleg perempuan menjadi sorotan terutama terkait kompetensi dan kultur politik. Hal ini membuat peluang caleg perempuan menjadi semakin berat. Apalagi, tantangan atau persaingan sesama caleg di partai dan antarpartai akan berbeda pada setiap daerah pemilihan. Oleh karena itu, caleg perempuan harus mampu memberdayakan dirinya sendiri, tanpa bergantung pada proteksi regulasi parpol.

Lejitkan Kualitas
Fenomena maraknya caleg dari kaum Hawa memang menarik perhatian publik. Ada yang beranggapan mereka hanya dijadikan pajangan. Sebagian lagi menilai hanya untuk memenuhi kuota 30 persen yang disyaratkan KPU bagi tiap partai. Sosiolog Unhas, Dr M Darwis MA, tak membantah hal tersebut. Dia menilai, kuota 30 persen caleg perempuan merupakan peluang besar bagi mereka. Hanya saja, kata dia, kuota tersebut tidak berkolerasi dengan hasil perolehan suara karena keterpilihan lelaki jauh lebih tinggi. Menurut dia, kuota minimal 30 persen merupakan regulasi keberpihakan terhadap perempuan. "Karena itu kita berharap perempuan bekerja keras agar bisa terpilih. Tapi, ini memang tantangan. Pengalaman yang lalu, cukup banyak yang terpilih tapi kapabilitasnya masih perlu dipertanyakan," katanya. Jumlah legislator se-Sulsel, lanjut Darwis mencapai sekitar 130 orang. Hanya saja, waktu itu jumlah partai cukup banyak. "Sekarang perempuan lebih beruntung karena jumlah partai hanya 12.
Namun, sekarang makin sulit mencari perempuan yang punya kapasitas. Oleh karena itu perempuan harus meningkatkan kemampuannya dalam hal politik praktis. Selain itu, mereka juga harus paham betul daerah pemilihan," imbuh dia.

M Darwis juga berharap agar para caleg perempuan tidak melakukan praktik politik pragmatis atau kampanye dengan cara-cara "kotor". Meski pun, kata dia, pemilih saat ini banyak yang pragmatis, namun akan lebih bijak jika para caleg berkampanye dengan cara yang arif. "Karena ini adalah kesempatan, maka perempuan mesti bekerja keras dan jangan menghambur-hamburkan uang hanya untuk terpilih. Demikian juga partai, mereka harusnya membantu memperjuangkan calegnya agar terpilih," tutur pria kelahiran Bone, 9 Juli 1961 Yang harus dicegah, sambungnya, jangan sampai para Caleg menghamburkan banyak uang. "Jika kelak terpilih mereka tidak lagi bekerja untuk rakyat. Tapi, tujuannya bagaimana mengembalikan uang tersebut. Ke mana-mana kejar proyek hanya demi mengembalikan uang yang telah banyak dikeluarkan," kritiknya.

Hal serupa disampaikan aktivis perempuan Sulsel, Andi Mariattang. Dia berharap agar para perempuan yang menjadi caleg tidak hanya menjadi pajangan tetapi harus terus meningkatkan kemampuan dirinya. "Dibandingkan Pemilu sebelumnya, saat ini jumlah perempuan yang nyaleg lebih banyak. Meski ada yang betul-betul punya planning, namun tidak sedikit yang secara tiba-tiba mencalonkan diri karena satu dua partai membutuhkannya sekadar memenuhi kuota 30 persen," ujarnya. Legislator DPRD Sulsel ini menambahkan, mereka yang tiba-tiba dipanggil oleh partai inilah yang dipastikan tidak siap. "Dalam artian mereka tidak punya rencana matang jauh hari sebelumnya. Padahal, Pemilu kali ini jauh lebih ketat," kata dia. Mariattang menilai, Pemilu sebelumnya telah menghadirkan banyak kejutan bagi keterpilihan perempuan. "Di DPRD, 30-an legislator perempuan berasal dari partai yang tidak lolos verifikasi. Mereka harus gabung dengan partai yang lolos saat ini. Meski demikian, kita optimis saja akan ada kejutan pada 2014," harapnya. Harapan lainnya, lanjut dia, keterpilihan perempuan kelak bukan sekadar kuantitasnya yang meningkat tapi juga kualitas. "Partai-partai saya kira juga punya cara dan tentu lebih selektif memilih caleg. Kita berharap kualitasnya lebih baik dari sebelumnya," tandasnya. (sah-sam)

Monday, April 29, 2013

Perda Pasar Sulsel Mencontoh ke DKI

http://www.fajar.co.id/read-20130424165430-perda-pasar-sulsel-mencontoh-ke-dki
Home » Makassar Hari Ini » Yang Lain
Rabu, 24 April 2013 | 16:54:30 WITA | 121 HITS

Rapat Kerja Komisi B DPRD Sulsel

MAKASSAR, FAJAR -- Pembahasan Ranperda Perlindungan Pasar Tradisonal dan Penataan Toko Modern yang tengah digodok Komisi B DPRD Sulsel saat ini, boleh jadi merujuk ke bentuk perda serupa yang diterapkan di DKI Jakarta.

Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar, Rabu 24 April mengakui, pihaknya memang mengambil contoh dan akan membandingkan penerapan Ranperda serupa di DKI Jakarta, yang akan disahkan dalam waktu dekat. (nur)

Saturday, April 27, 2013

Komisi B Studi Banding di Dua Tempat

http://www.fajar.co.id/read-20130426162841-komisi-b-studi-banding-di-dua-tempat
Home » Makassar Hari Ini » Yang Lain
Jumat, 26 April 2013 | 16:28:41 WITA | 137 HITS

MAKASSAR, FAJAR -- Dua daerah menjadi fokus perhatian Komisi B DPRD Sulsel, terkait perampungan draft ranperda penataan pasar tradisional dan penataan toko modern di Sulsel. Daerah itu adalah Jawa Timur yang telah menerapkan perda ini dan DKI Jakarta, Jumat 26 April hari ini. Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar, mengatakan pihaknya perlu melakukan studi banding ke dua daerah dimaksud untuk melihat tahapan, dinamika, serta stakeholder yang harus dilibatkan dalam penyusunan ranperda ini. Komisi B akan membagi diri dalam dua kelompok kerja, dan tim pertama anggota Komisi B yang mulai berangkat Kamis kemarin dan Jumat hari ini. (nur)

Thursday, April 25, 2013

Disperindag Segera Gelar Sosialisasi

http://m.koran-sindo.com/node/311508
Home » Daerah » Sulawesi Selatan »

MAKASSAR – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel, segera menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Konsumen kepada masyarakat setelah ditetapkan oleh DPRD baru-baru ini.

Kepala Disperindag Sulsel, Irman Yasin Limpo mengungkapkan, langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha bisa mengetahui hak dan kewajibannya. Apalagi, Perda tersebut merupakan Perda yang pertama di Indonesia. “Setelah sosialisasi nanti, baru kami akan buatkan aturan lanjutan seperti peraturan gubernur Sulsel,” katanya. Kendati demikian, pihaknya sudah melakukan fungsi pengawasan sesaat setelah penetapan Perda perlindungan konsumen tersebut. Hal itu dibuktikan dengan adanya sejumlah temuan yang kini dalam proses penyidikan.

Sejumlah pelanggaran yang kini dalam penyidikan di antaranya, dugaan pelangaran expire date(melewati batas kadaluwarsa), tidak ada izin pendaftaran, dan ada pula bahan makanan yang diduga palsu. Hal tersebut ditemukan saat menggelar razia beberapa bulan lalu. “Memang agak lama penyidikannya, karena kami mengalami keterbatasan penyidik, namun dalam waktu dekan akan segera dilimpahkan berkasnya ke polisi,” pungkasnya.

Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar mengatakan, dengan adanya Perda yang mulai diaplikasikan tersebut, menunjukan bahwa Perda itu sangat dibutuhkan masyarakat. Salah satu contohnya adalah, produk pangan yang tidak berbahasa Indonesia (barang impor) yang bisa menyulitkan masyarakat, mengenai komposisi bahan bakunya. rahmi djafar

Sunday, April 21, 2013

Berikut DCS Partai Demokrat DPRD Sulsel



http://makassar.tribunnews.com/2013/04/21/berikut-dcs-partai-demokrat-dprd-sulsel
Tribun Timur - Minggu, 21 April 2013 21:52 WITA

Sulsel/Makassar 1

1.A Januar Jaury Dharwis
2. Syamsul Rizal
3. Hendrawati
4. A Erwin Maulana Nyompa
5. M Taufiq Hidayat
6. H St Muhyina mui
7. Andi Endre Mallanti Cecep Lantara
8. Aminah Bachrun
9. Larisman

Sulsel /Makassar 2
1. Aerin Nizar
2. Haidar madjid
3. T.R Andi Lolo
4. Muh Abd Rahman
5. Barlianti Hasn
6. Hasbullah

Sulsel 3 :
1. Sewang Thamal
2. Ikrar Kamaruddin
3. Nuraeni Ma'maur
4. Djamaluddin Rustam
5. A Yuliana Arifin
6. A Hasanuddin Abe
7. Japry Y Timbo Dg Rola
8. Ratih Handayani Istadi
9. Marzuki HM

Sulsel 4
1. Alamzah Mahadi Kulle
2 Lahaya
3. Riyanti Nazief
4. Nurzamsina Aroepala
5. Andi Agus
6. Hartati Kasim
7. Zamanjuddin Rajab

Sulsel 5 :
1. AM Irwan Patawari
2. Syahrir Cakkari
3. Andi Indah Indra Ria
4. Husbiannas
5. Sofiana Syam
6. A Muttamar Mattotorang

Dapil 6

1.Ni'matullah
2.A. Surya AgRaria
3.Herlina amin noor
4.Muh. Lutfi hanafi
5.Yamin aslan tjanring
6.Irmawati syahrir
7.A. Alvian pawawi
8.M Sihaq
9.Asma Arief

Sulsel 7
1. A Syamsul Alam Malarangeng
2. Amir Mahmud
3. Gusnaeni
4. Rahayu Ningsih Salam
5. Syharir
6. A Hairianti
7. Andi Idang Lantara

Sulsel 8
1. Selle KS Dalle
2. A Sulham Hasan
3. Besse Yulistiawati
4. Andi Asriadi Mayang
5. Andi Kisna Bintang
6. A Eka Julianhar
7. Satriya Majid

Sulsel 9
1. Nupri Basri
2. Rivai Mana
3. A Azizah Irma Wahyudiati Irwan
4. Asrun Tukan
5. Dwi Joko Purnama
6. Sitti Syamsiah
7. Djasmuddin A Jabbar
8. A Masita
9. Abd Aziz Pananrang

Sulsel 10
1. Surya Bobi
2. Dominggus Arung Manguling
3. Amos Aman
4, Nurliah
5. Musa Dharma Sampelinting

Sulsel 11
1. M Yusa Rasyid ali
2. Aris Pangeran
3. Fadriaty AS Enceng
4. A Baso Gani
5. Rosmiaty Mattayang
6. A Machmud Rompegading
7. Hamka Hidayat
8. Stien Sanguru
9. Hidayat Hafied
10. Abd Malik Mallingerang
11. Hasna Alang

Penulis : Yasdin
Editor : Muh. Taufik

Wednesday, April 17, 2013

Konstituen dan Keluarga adalah Pendukung dan Sumber Inspirasi Saya

Sejumlah Kegiatan Reses dan Temu Konstituen yang telah dilakukan
Calon anggota DPRD dari Dapil manapun dan dari Partai manapun terpilih karena konstitituennya. Begitu juga ketika mereka telah terpilih, maka aspirasi konstituen yang telah menghantarkan mereka menjadi prioritas dalam usulan dan kegiatan serta program yang diusulkan ke pemerintah.Oleh karena itu, berita di link http://rakyatsulsel.com/hindari-dapil-neraka-aerin-nizar-tidak-ada-urusan-dengan-konstituen.html dimuat di Harian Rakyat Sulsel adalah berita yang ambigu dan memuat informasi tendensius, tidak lengkap, dan cenderung memojokkan posisi saya sebagai wakil rakyat yang telah dipilih oleh konstituen dan keluarga serta handai taulan saya di dapil tsb.
Ada beberapa poin ingin saya luruskan berkaitan berita tersebut. Pertama, bahwa sampai saat ini  beberapa program dan kegiatan yang menjadi aspirasi konstituen saya yang berada di kecamatan dapil 1 tersebut, secara spesifik di Kelurahan Rappocini, Kelurahan Buakana, dan Kelurahan Parang yang menjadi basis saya selama ini masih berjalan dan dinikmati oleh konstituen saya. Program yang sementara berjalan di bulan ini adalah pengerjaan jalan lingkungan, bantuan mesjid dan TPA, serta pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat, yang didanai melalui APBD Prov. Sulsel dan dana pribadi.

Kedua, yang tidak dipahami oleh penulis berita di koran tersebut bahwa terpilihnya saya menjadi anggota DPRD Sulsel periode ini adalah karena basis-basis suara yang tersebar di 14 kecamatan di Kota Makassar dan basis utama kekuatan saya terdapat di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Rappocini. Sehingga pilihan ke Dapil 2 Mks bukan karena meninggalkan konstituen dan keluarga di Dapil 1 tapi semata karena usulan partai, hasil rembukan bersama keluarga besar dan konstituen, serta perhitungan strategis lainnya, yang intinya bahwa konstituen saya masih sangat mengharapkan aspirasi mereka saya kawal hingga di periode mendatang berikutnya di Dapil manapun saya berjuang nantinya.

Poin ketiga yang ingin saya luruskan terkait berita tersebut adalah bahwa kalimat "tidak ada urusan" adalah kalimat yang sangat mengusik bagi komunitas dan konstituen saya, karena menurut mereka fakta yang sebenarnya bahwa sejak terpilih hingga detik ini, wakil mereka di DPRD Sulsel adalah wakil rakyat yang setiap saat berurusan dengan mereka dan senantiasa mengakomodasi aspirasi mereka baik itu yang bersifat komunal maupun pribadi.

Terakhir, saya mengharapkan bahwa di kemudian hari jika ingin menulis berita tentang kegiatan saya sbg pejabat publik di DPRD Sulsel, akan sangat lah beretika jika kita duduk bersama-sama mengagendakan waktu untuk diskusi dan tanya jawab secara baik, dan bukan gurauan sambil lalu yang dijadikan berita, sehingga informasi yang didapatkan dan berita yang disebarkan adalah informasi yang berguna dan membawa manfaat serta kebaikan bagi rakyat Sulsel.

Semoga mencerahkan kita semua.