Demokrat Akhirnya "Kandangkan" 122 Pengurus : Dinilai tak Produktif, Hadirkan Wajah Baru

http://m.beritakotamakassar.com/index.php/topik-utama-hari-ini/15244-demokrat-akhirnya-qkandangkanq-122-pengurus.html  

Sabtu, 30 November 2013 04:20

---

MAKASSAR, BKM -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PartaiDemokrat Sulsel akhirnya mengambil langkah tegas kepada 122 pengurus partai yang dinilai sudah tidak produktif. Keputusan ini diambil setelah partai bersurat dan memverifikasi keaktifan seluruh pengurus selama sebulan lebih. 

Selain mengandangkan 122 pengurus, untuk mengisi kekosongan pengurus, partai pimpinan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin ini menghadirkan 46 wajah baru. Ke 46 wajah baru tersebut direkrut dari luar dan diajak bergabung di Partai Demokrat. 

"Sejak beberapa waktu lalu kami surati pengurus yang tidak aktif. Setelah kami verifikasi, akhirnya diputuskan 122 pengurus dikeluarkan dari kepengurusan. Dari 122 pengurus yang dicoret, ada yang dipindahkan ke dewan penasihat, ada yang keluar dan ada yang kembali menjadi anggota biasa," jelas Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal usai memberikan keterangan pers di kantor Partai Demokrat Sulsel Jalan Pengayoman, Jumat (29/11) sore.

Adapun 46 wajah baru yang direkrut, Deng Ical--sapaan Syamsu Rizal--mengungkapkan beberapa diantaranya yakni   Rahman Rizal A Sapada, Yasin AR, Taqyuddin Jabbar, Nursina Aroepala, Sadiq Syarif, Hasbullah dan Ardiansyah. Dalam kesempatannya itu, Syamsu Rizal menyampaikan sejunlah program strategis pemenangan Demokrat dalam Pileg mendatang. Salah satunya yang disampaikan, yakni restrukuturisasi pengurus yang selama ini dianggap kurang berjalan maksimal.

Sementara itu, dalam jumpa persenya, Deng Ical didampingi Tim Evaluasi DPD Demokrat Sulsel, Soewarno Soedirman dan Aerin Nizar mengaku pengurus yang baru akan dilantik 21-22 skaligus pembekalan untuk persiapan menghadapi Pemilu 2014. Ical menambahkan, restrukturisasi pengurus DPD untuk mengefisiensikan kepengurusan yang selama ini dianggap dianggap tidak optimal. Salah satunya penambahan struktur pada tingkat wakil ketua DPD yang tadinya hanya dua menjadi tiga posisi wakil ketua.

Total pengurus DPD Partai Demokrat Sulsel yang akan menempati posisi baru direncanakan mencapai 207 orang pengurus. "Setelah disetujui oleh DPP maka 207 pengurus baru ini akan siap menempati posisi baru dalam struktur pengurus DPD. Termasuk pak Irwan Pattawari yang kami ajukan untuk diganti dengan pak Ni'matullah. Tapi beliau akan ditempatkan ke Majelis Pertimbangan," katanya. Dari jumlah pengurus 283 orang, ada 122 yang dikeluarkan dari struktur pengurus. Salah satunya adalah Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulsel, Irwan Pattawari. Posisi Irwan diganti oleh mantan Walil Ketua Ni'matullah.  

Selain menyampaikan hasil restrukturisasi pengurus DPD, Deng Ical juga menyampaikan kesiapan DPD melalui tim evalisasi untuk konsolidasi pengurus di tingkat DPC se Sulsel. Rencananya tim ini mulai turun melakukan koordinasi pada minggu kedua Desember nanti. Sementara itu, A Idris Manggabarani yang sebelumnya juga ikut disurati ternyata menyatakan masih ingin berada di Demokrat. Idris ditempatkan di Komisi Dewan Pengawas. 

Selain itu, Deng Ical juga menyampaikan, rencana Demokrat Sulsel untuk menyediakan petunjuk pelaksanaan (juklak) sosialisasi dan kampanye calon legislatif (Caleg) mulai tingkat kota, provinsi hinga pusat. Juklak ini ditujukan agar sistem sosialisasi dan kampanye caleg Demokrat tidak menimbulkan gesekan antarsesama caleg khususnya mereka yang bersosialisasi dalam satu daerah pemilihan (dapil).

Irwan Patawari Pasrah

Menanggapi reposisi pengurus Partai Demokrat Sulsel, Irwan Patawari hanya bisa pasrah dan menerima keputusan partai. Irwan yang sebelumnya menjabat Sekretaris Partai Demokrat Sulsel harus merelakan jabatannya kepada Ni'matullah. "Jabatan itu amanah dan sebagai pengurus tentu harus siap ditempatkan dimana saja," ujar Irwan yang juga anggota komisi A DPRD Sulsel ini.

Hal sama dikemukakan Ni'matulllah yang menggantikan posisi irwan. Menurut Ni'matullah yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel ini mengatakan, langkah ini guna memaksimalkan kerja kerja partai di pileg nanti. "Reposisi itu dalam rangka  penguatan struktur," ujarnya. (ril-rif/b)

Pemilu 2014 : Inilah Hasil Reshuffle Demokrat Sulsel

http://makassar.tribunnews.com/2013/11/29/inilah-hasil-reshuffle-demokrat-sulsel

Jumat, 29 November 2013 20:09 WITA

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - DPD Partai Demokrat Sulsel telah merampungkan reshuffle kepengurusan. Hasil reshuffle, jumlah pengurus berkurang dari 283 menjadi 207. Sebanyak 122 pengurus dikeluarkan dan 46 baru bergabung. Hasil reshuffle akan diserahkan kepada DPP Partai Demokrat dan untuk selanjutnya diterbitkan SK baru.

“Reshuffle sema-mata dilakukan untuk pemenangan Pemilu 2014,” kata Syamsu Rizal, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat didampingi Direktur Eksekutif DPD Sukman Baharuddin, Ketua Divisi Organisasi DPD Soewarno Sudirman, dan Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan DPD Barlianti Hasan dalam jumpa pers di kantor DPD Partai Demokrat, Makassar, Jumat (29/11/2013).Reshuffle dilakukan setelah adanya evaluasi tingkat DPD dan DPC. Ada pengurus diketahui pindah partai dan tak lagi aktif. DPD juga melakukan penambahan dan perampingan jumlah pimpinan pada jabatan wakil ketua, wakil sekretaris, serta  wakil bendahara.Wakil ketua DPD bertambah dari dua menjadi tiga. Wakil sekretaris dan wakil bendahara dirampingkan dari tujuh menjadi empat.

Rencananya, pekan depan akan dikirim draft surat keputusan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono untuk ditandatangani. “SBY dijadwalkan melantik dan jika berhalangan, akan diwakili Ketua Harian DPP, Syarief Hasan,” kata Soewarno.

Pelantikan dijadwlkan pada pekan ketiga Desember 2013. Dirangkaikan dengan orientasi calon legislator DPR RI, DPRD Sulsel, dan DPRD kabupaten atau kota.

pengurus harian

* Wakil Ketua DPD: Andry Arief Bulu, Andi Irwan Patawari, Syamsu Rizal

* Sekretaris DPD: Ni’matullah

* Wakil Sekretaris: Aerin Nizar, Aris Pangerang, Asrun Tukan, Lusia Palluangan

* Wakil Bendahara: Andi Hendrawati Barung, Nupri basri, Muhammad Abduh Rachman, Nurlinda Salengke

* Ketua Divisi Komunikasi Publik: Selle KS Dalle

* Ketua Divisi Program Pro Rakyat: Andi Surya Agraria

* Ketua Divisi Program Usaha dan Dana Daerah: Muh Yasin AR

* Ketua Divisi Kepemudaan: Andi Endre Cecep Lantara

eks Ketua Divisi

* Idris Manggabarani dari ketua divisi  program usaha dan dana daerah menjadi anggota Majelis Pertimbangan DPD Partai Demokrat

* Taufik Fachruddin dari ketua divisi program pro rakyat menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Pangkep

Badan Pemenangan Pemilu

ketua: Syamsu Rizal

wakil ketua: Taqyuddin Djabbar

anggota: Ramli Manong

Legislator Pasrah, Jika Paripurna Diulang

http://beritakotamakassar.com/index.php/metro-makassar/13862-legislator-pasrah-jika-paripurna-diulang.html

di Update oleh ronalywSabtu, 09 November 2013 05:27

MAKASSAR, BKM--Sejumlah legislator di DPRD Sulsel mengaku pasrah jika rapat paripurna penetapan APBD Perubahan 2013 harus diulang,  karena diduga tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Anggota fraksi Partai Golkar H Kadir Halid, Jumat (8/11) mengatakan, dirinya tidak masalah bila paripurna penetapan APBD Perubahan harus dianulir atau diulang bila memang menyalahi ketentuan. "Kalau memang ada yang menyimpang, tidak  masalah jika diulang,"ujar Kadir Halid menanggapi rilis Kopel yang menganggap rapat peripurna pengambilan keputusan APBD P, Rabu (6/11) menyalahi ketentuan karena tidak kuorum sesuai UU nomor 27 tahun 2009 tentang kedudukan MPR, DPR, DPD dan  DPRD.

Pendapat sama disampaikan legislator Partai Demokrat Sulsel, Aerin Nizar. Menurutnya, dewan tidak persoalkan kalau penetapan APBDP harus diulang. "Kalau memang tidak memenuhi aturan tidak usah malu-malu diulang daripada melahirkan produk yang tidak sesuai hukum,"ujar Aerin. Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini menilai satu satunya yang sah  adalah rencana pendapatan, sementara rencana belanja tentu akan dipersoalkan.

Legislator PAN Sulsel, Buhari Kahar Mudzakkar juga berpendapat sama. "Kalau ada prosedur yang tidak dipenuhi sebaiknya paripurna diulang saja . Jangat kita menerima produk yang dapat mempengaruhi kinerja eksekutif, "ujar Sekretaris DPW PAN Sulsel ini. Rapat paripurna penetapan APBD Perubahan 2013 kemarin malam dinilai tidak sesuai dengan Undang Undang  nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD  dan DPRD.

Pada Pasal 322 disebutkan pada pasal (1) setiap rapat DPRD provinsi dapat mengambik keputusan apabila memenuhi kuorum.
Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terpenuhi apalagi rapat dihadiri oleh sekurang kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dewan provinsi untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat.(rif/war/c)

Anggota DPRD Sulsel Tolak Rapat Paripurna APBD Perubahan 2013

http://makassar.tribunnews.com/2013/11/08/anggota-dprd-sulsel-tolak-rapat-paripurna-apbd

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM – Kalangan legislator DPRD Sulsel yang tak menghadiri rapat paripurna penetapan perubahan APBD Sulsel 2013, Rabu (6/11/2013), menggalang dukungan mengulang rapat. Pelaksanaan rapat dua hari lalu tersebut dinilai cacat hukum karena keputusan diambil dalam kondisi tak kuorum. Hanya 34 dari 75 legislator yang hadir atau 45 persen.

Ketua DPRD Sulsel, M Roem, dianggap memaksakan pelaksanaan rapat paripurna di tengah banyaknya anggota dewan sedang berdinas ke Jakarta. Rapat seharusnya digelar, Kamis (7/11/2013) pagi, bukan, Rabu jelang tengah malam.

“Paripurna ini (rapat), rawan bermasalah dengan hukum. Tadi sempat berbincang dengan teman-teman di komisi, dari berbagai fraksi, kenapa tak diagendakan lagi, 30 menit saja,” ujar anggota Komisi B, Buhari Kahar Muzakkar, Jumat (8/11/2013). Buhari berdiskusi dengan Ketua Komisi B Aerin Nizar, Sekretaris Komisi Kadir Halid, anggota Yusa Rasyid Ali.

Fraksi Partai Amanat Nasional secara khusus, kata Buhari, telah menyampaikan permintaan mengulang rapat kepada pimpinan DPRD, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN, Ashabul Kahfi. “PKS juga sudah protes, meminta diulang dari awal,” kata Buhari sekaligus mantan ketua komisi C bidang keuangan.

Buhari merupakan dari dari 41 anggota dewan yang tak menghadiri rapat. Dia sedang dalam penerbangan dari Jakarta menuju Makassar saat rapat digelar. Disebutkan, bersama 30 legislator lainnya, konsultasi soal RPJMD di Kementerian Dalam Negeri, Senin (4/11/2013) dan Rabu (6/11/2013).

“Kami di Jakarta, baru dapat jadwal rapatnya, Rabu siang sekitar pukul 12.30 WIB. Tiket sudah dipesan sejak Senin, terbang Rabu malam,” ujarnya seraya menyebut rapat terlalu dipaksakan. Dicurigai ada misi khusus sehingga demikian pelaksanaanya.(*)

Golkar Kalah Pamor di Makassar II

http://www.koran-sindo.com/node/343064

Aerin Nizar

MAKASSAR – Prediksi dominasi calon legislatif (caleg) DPRD Sulsel di Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar I dari Partai Golkar, berbanding terbalik dengan pencapaian di Dapil Makassar II.

 Dari enam jatah kursi yang diperebutkan di dapil yang meliputi Panakkukang, Manggala, Biringkanaya, dan Tamalanrea ini, caleg Partai Golkar sejauh ini masih kalah pamor dengan caleg Partai Demokrat. Berdasarkan hasil survei Yayasan Survei Indonesia (YSI), yang dilansir kemarin, dari 10 caleg yang elektabilitasnya tertinggi, hanya satu kader beringin yakni Amirullah Tahir yang masuk. Itupun menempati posisi ke empat dengan presentase elektabilitas 5,23%. 

Fungsionaris DPD I Partai Golkar Sulsel itu, berada di bawah politikus PKS, sekaligus anggota DPRD Sulsel, Jafar Sodding 6,82%, caleg Demokrat Aerin Nizar 6,78%, serta wakil ketua DPRD Makassar asal Demokrat Haidar Madjid, 5,92%. Sementara posisi ke lima, atau di bawah Amirullah, yakni caleg dari PPP Hamzah Dorahing, 4,45%, caleg dari Partai Demokrat Prof. T.R. Andi Lolo 4,36%, caleg dari Hanura Alexander 4,23%, politisi PAN Yusran Paris 3,76%, caleg Hanura Irwan Intje 3,51, dan terakhir Maqbul Halim 3,34% (Golkar) 

Manajer Tim Pendampingan dan Pemenangan YSI, Suardi Ningrat menguraikan, elektabilitas 10 besar caleg tersebut, terekam di survei yang digelar 10 - 20 Oktober 2013, dengan sampel 600 responden dan margin of error 2%.“Hasil survei ini merupakan gambaran secara umum dari karakter pemilih (masyarakat) Kota Makassar, meskipun masih ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap caleg yang ada di dapil Makassar II,” urai Suardi, kemarin. 

Dia menambahkan, salah satu faktor yang membuat 10 besar caleg itu bisa unggul elektabilitas ketimbang caleg lainnya, disebabkan faktor pendekatan yang kontinuitas kepada masyarakat, termasuk selama ini dinilai oleh responden mampu menjaga kepercayaan. “Tentu survei ini, juga menjadi hasil, atau bisa dijadikan bahan evaluasi bagi para caleg yang ikut bertarung di Dapil Makassar II, untuk memaksimalkan sosialisasi, terutama di tiga bulan menjelang pemilihan,” tutur dia. 

Direktur Eksekutif YSI, Muh Amir, menambahkan, dari total 72 caleg yang bertarung di Dapil Makassar II, sejauh ini sebagian belum melakukan sosialisasi secara maksimal, melainkan baru sekadar memperkenalkan diri. Karena itu, gambaran survei tersebut, tidak bisa dijadikan dasar bila 10 nama teratas bisa mengamankan enam kursi. Alasannya, selain elektabilitas masih tergolong rendah, dinamika di enam bulan jelang pemilihan masih memungkinkan berubah. 

“10 besar pada survei ini, kami sarankan tidak terlena dengan pencapaiannya, melainkan lebih aktif lagi, karena survei itu dinamis hingga pemilihan. Tergantung dinamika, dan situasi yang berkembang nantinya,” papar dia. Di samping itu, pihaknya menyarankan, para caleg harus memperhatikan perkembangan masyarakat secara berkala dengan merujuk pada fenomena- fenomena yang akan muncul ditengah masyarakat. 

Pasalnya, sulit bagi caleg untuk meraih suara tanpa modal baik, seperti pengalaman, strategi, materi dan kemampuan figur. Khusus pendatang baru di level provinsi yang patut diberi perhatian, yakni Hamzah Dorahing dan Haedar Majid. Sebab, dua legislator Makassar itu, memiliki tingkat keterpilihan yang tergolong tinggi dibanding caleg lainnya. “Itu bisa disebabkan, beberapa hal. 

Diantaranya, mampu merawat basisnya, menjaga soliditas relawannya, dan terus melakukan eskpansi basis ke daerah yang masih minim basisnya,” pungkas dia. arif saleh

Kutipan Media : Tanpa Komisi A, Komisi B pun Siap Tampung Aspirasi

• 
   Email
•  Print

http://wartatimur.com/tanpa-komisi-a-komisi-b-pun-siap-tampung-aspirasi.html

KOMISI B yang Menerima Aspirasi AMPERA terkait Aksi Menuntut Perampasan Lahan oleh PT Lonsum Indonesia, Selasa (3/11). Foto: Nurul / Warta Timur

MAKASSAR, WARTATIMUR.COM – Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki kesempatan untuk menerima aspirasi mahasiswa dari AMPERA yang melakukan aksi terkait penuntutan kasus tanah pada PT Lomsum Indonesia, Selasa (3/12). Disebabkan tugas ke luar kota, akhirnya Komisi B pun menerima mahasiswa di ruang aspirasi.

Aerin Nizar, S.P., M.Hum., Resc dari Komisi B menjelaskan bahwa meski bukan bidang yang menjadi tugasnya, namun komisinya bisa menampung aspirasi dari massa aksi. “Sebenarnya bukan Komisi A yang mengawal kasus ini, namun kami menjalin kerja sama dalam perekonomian dengan perusahaan perkebunan,” ungkapnya kepada Warta Timur.

Ia kemudian menjelaskan bahwa ini adalah persoalan yang sudah lama terjadi namun belum menemui titik terang.

“Ini adalah masalah yang cukup lama walaupun telah ada pertemuan yang pernah difasilitasi oleh Pemprov tapi sampai hari ini belum ada kejelasan,” jelas anggota Fraksi Demokrat ini.

Dalam penerimaan aspirasi ini, pihak mahasiswa pun menuntut kepastian yang tidak hanya bersifat janji belaka. Menanggapi hal tuntutan massa, Komisi B pun menjanjikan untuk memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang berkepentingan.

“Ini akan diteruskan ke pimpinan untuk diteruskan ke gubernur untuk ditindak lanjuti. Jadi hasil pertemuannya, kami akan meminta rekomendasi untuk dibuatkan surat untuk mengfasilitasi pertemuan antara pemerintah kabupaten, PT Lonsum, dan Tokoh-tokoh adat,” tutupnya.(NF)

Penulis : Nurul Fajri
Editor : Asri Abdullah
Dipublikasikan : 1 hari lalu

Adik Ipar Presiden SBY Makan Coto di Jalan Nusantara

http://www.celebesonline.com/2013/11/03/adik-ipar-presiden-sby-makan-coto-di-jalan-nusantara.htm

Minggu, 03 Nov 2013 - 11:43 wita

Editor: yani - celebesonline.com 162 Views

Pramono Edhie Wibowo

(SWATT-ONLINE)

CELEBESONLINE (Makassar): Sejumlah pengurus Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan Partai Demokrat menjemput adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jenderal (Purnawawirawan) Pramono Edhie Prabowo di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Minggu (03/11/2013). Tampak menjemput antara lain Ketua DPD Sulsel Partai Demokrat Ilham Arief Sirajuddin, Ketua Fraksi Partai Demokrat Ni’matullah, Direktur Komunikasi Informasi Partai Demokrat Sulsel Syamsu Rizal, dan anggota DPRD Sulsel Aerin Nizar.

Pramono Edhie Prabowo hadir di Makassar sebagai narasumber Dialog Kebangsaan bertema “Masa Depan Baru Indonesia, Perspektif Pramono Edhie” di Hoten Singgasana, sore nanti. “Beliau diundang  sebagai narasumber utama,” ujar Nur Rahmat Sirajuddin, Presidium Sahabat Muda Indonesia, penyelenggara Dialog Kebangsaan.

Lepas dari bandara, rombongan langsung menuju jalan tol dengan tujuan Coto Nusantara di Jl Nusantara.Pensiunan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu tampak menikmati suguhan di warung pinggir jalan tersebut.(*)

Cek Ijazah Sarjana Universitas Luar Negeri Anda

http://ijazahln.dikti.go.id/detail_univ.php?kodept=701010&jenjangstudi=B&page=3

Di masa ini, gelar akademik menjadi suatu simbol kebanggaan tersendiri bagi banyak orang. Dengan motivasi beragam, kita berlomba-lomba meraih predikat akademik tertinggi sampai jenjang Doktor, tak perduli apapun pilihan profesi kita.

Akan tetapi, sejalan dengan teori pemasaran, bahwa tingginya minat/permintaan pada suatu barang akan meningkatkan pula supply dan harga. Maka tak heran jika beberapa lembaga, yayasan dan universitas mulai bermunculan dan berlomba menawarkan gelar akademik dengan cara instan tanpa perduli dengan kualitas keluaran mereka. Beberapa tahun lalu, sempat menjadi sorotan media tentang adanya sebuah universitas fiktif di sebuah negara antah berantah dimana mahasiswanya cukup belajar via online dan sim salabim, langsung mendapat gelar Master atau Doktor dari universitas tersebut.

Dirjen Pendidikan tinggi RI telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan mensyaratkan legalisir ijazah keluaran lembaga atau universitas Luar Negeri sepulang mahasiswa menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Sehingga, jika anda meragukan legalitas calon karyawan anda, anda dapat mengecek nya pada website yang ada tautannya di tulisan ini.

Sebagai salah satu almamater keluaran Universitas di luar negeri yakni dari Curtin University of Technology Perth di Australia dan menggunakan titel luar negeri tersebut sehari-hari, maka saya merasa wajib menyampaikan bahwa ijasah dan titel yang saya gunakan adalah legal dan bisa dilihat tautan legalitasnya disini http://ijazahln.dikti.go.id/detail_univ.php?kodept=701010&jenjangstudi=B&page=3

Salam integritas. 

Komisi B DPRD Sulsel Dukung Wali Kota Makassar Bangun Laboratorium Daging

http://makassar.tribunnews.com/2013/10/08/komisi-b-dprd-sulsel-dukung-wali-kota-makassar-bangun-laboratorium-daging

Selasa, 8 Oktober 2013 18:26 WITA

Laporan: Ilham / Tribun Timur

Pertemuan Komisi B DPRD Sulsel dgn Walikota Makassar

MAKASSAR,TRIBUN - Anggota Komisi B DPRD Sulsel yang membidangi perekonomian mendukung rencana Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin untuk membangun laboratorium rumah pemotongan hewan (RPH) di Kota Makassar.

Komisi B saat unjungan dinas di ruangan kerja Ilham Arief Sirajuddin, Kantor Balaikota Makassar, Selasa (8/10/2013). Kunjungan dipimpin Ketua Komisi B Aerin Nizar (legislator Demokrat).

Hadir, Andi Yagkin Padjalangi (Golkar), Abubakar Wasahua (PPP), Imbar Ismail (Hanura), Yusa Rasyid Ali (Demokrat) dan sejumlah anggota Komisi B lainnya. Mereka diterima Ilham, didamping Kadis Peternakan Makassar Abd Rahman Bando dan Dirut RPH Pemkot Makassar RPH Sudirman Lamurung.

"Kami berharap ada tempat laboratorium di Makassar, ini untuk pengawasan distribusi daging, agar masyarakat kita aman dalam komsumsi daging. Laboratorium juga nantinya sebagai tempat pemeriksaan hewan dan sebagainya," kata Ilham.

Sudirman Lamurung mengatakan, menjelang Idul Adha tahun ini, Pemkot Makassar sudah memeriksa 4000 ekor sapi dan kambing calon kurban. Itupun belum cukup, masih banyak sapi dan kambing belum melalui pemeriksaan.

"Kami setuju upaya pak Wali Kota untuk membuat laboratiotrium, ini demi pengawasan daging dan tentu pengawasan Pemkot Makassar ke depannya akan lebih mudah dengan adanya laboratorium," kata Yagkin.

Abukar Wasahua menyampaikan hal senada, "pengawasan daging memang harus diperketat," katanya.

Penulis: Ilham

Editor: Ina Maharani