Pajak Ekspor Rumput Laut Sulsel Terendah di Indonesia

http://cakrawalaberita.com/metro-makassar/pajak-rumput-laut-sulsel-terendah-di-indonesia

KAMIS, 30 MAY 2013 14:07

MAKASSAR, CAKRAWALA— Dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, pajak ekspor rumput laut Sulsel paling terendah. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sulsel yang menghadirkan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Rabu, 29 Mei kemarin. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Amiluddin, menyebutkan, pajak rumput laut Sulsel hanya Rp50. Biaya retribusi tersebut merupakan retribusi terendah di Indonesia, bahkan di seluruh hasil ekspor Sulsel. “Kami hanya memungut retribusi saja, dan tidak melakukan pungutan lainnya,” katanya.

Padahal surat dari Asosiasi Petani dan Pengelola Rumput Laut (ASPPERLI) yang masuk di meja Komisi B DPRD Sulsel, menyatakan bahwa retribusi tersebut dianggap memberatkan pengusaha.

“Kalau memberatkan, kami juga belum tahu memberatkan di sisi mananya. Karena asosiasinya juga tidak ada di sini. Yang jelasnya, kami hanya memungut retribusi sesuai dengan perda retribusi rumput laut,” tandas Amiluddin.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar mengaku telah menerima surat dari ASPPERLI yang meminta untuk dilakukan audiense terkait retribusi rumput laut tersebut. Namun, pihaknya memastikan akan menolak permintaan audiense tersebut.

“Mungkin saja kami bakal tolak permintaannya. Sebab, kami telah menerima informasi dari kepala dinas. Menurutnya (kepala dinas), itu retribusi yang terendah. Jadi kami anggap retribusi itu tidak memberatkan,” pungkasnya.

Aerin menjelaskan, retribusi tersebut sudah mencakup biaya uji laboratorium yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Sulsel guna memberikan sertifikat ekspor. “Kan, kalau ekspor, di negara tujuan pasti akan memeriksa kelengkapan berkasnya. Saya rasa itu sudah tidak memberatkan lagi,” jelasnya.

Berdasarkan data harga rumput laut yang dimiliki Komisi B, rumput laut Sulsel senilai Rp8 ribu hingga Rp11 ribu. Nah, kalau hanya diminta retribusi Rp50, bagi Aerin, itu tidak cukup satu persen dari harga rumput laut yang sebenarnya.

“Sebenarnya ini bukan memberatkan, tetapi malah bisa menaikkan hasil ekspor. Pasalnya retribusinya murah, jadi semua bisa mengekspor lebih banyak lagi. Apabila demikian, hal tersebut dapat menaikkan PAD. Sebab, retribusi itu untuk menghasilkan PAD,” pungkasnya. (spy/ftr)

Dewan Siapkan Ranperda Pajak Rokok

http://koran.tempo.co/konten/2013/06/01/311606/Dewan-Siapkan-Raperda-Pajak-Rokok

MAKASSAR

SABTU, 01 JUNI 2013

MAKASSAR -- Penikmat rokok di Sulawesi Selatan harus bersiap merogoh kocek lebih dalam seiring dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Rokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan sedang menggodok rencana pemberlakuan pajak rokok persen dari cukai tembakau nasional Aturan ini akan diberlakukan tahun depan kata Wakil Ketua Panitia Khusus Pajak Rokok Aerin Nizar kemarin. 

Ketua Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Sulawesi Selatan ini mengatakan pajak tersebut merupakan jenis pajak baru selain empat jenis pajak lainnya yang telah ada.

Anggota DPRD Sulsel Bakal Naikkan Pajak Rokok

http://makassar.tribunnews.com/2013/05/31/anggota-dprd-sulsel-bakal-naikkan-pajak-rokok

Tribun Timur - Jumat, 31 Mei 2013 20:24 WITA

More Sharing ServicesShare|Share on facebookShare on myspaceShare on googleShare on twitter

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM--Anggota DPRD Sulsel mulai sibuk menggodok rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pajak rokok. DPRD Sulsel membentuk Pansus pajak rokok demi menggolkan ranperda tersebut.

Wakil Ketua Pansus Pajak Rokok, Aerin Nizar, menyampaikan, saat ini pansus pajak rokok terbagi menjadi dua tim kerja untuk memperkaya bahan kajian dan informasi.

"Salah satu tim saat ini berkonsultasi ke Kementrian Keuangan Ditjen Bea dan Cukai di Jakarta terkait mekanisme penerapan pajak rokok ini, dimana akan ada pengenaan pajak sebesar 10 persen dari cukai tembakau nasional untuk pajak rokok," kata legislator Partai Demokrat ini kepada Tribun, Jumat (31/5/13).

Menurutnya, pajak rokok merupakan jenis pajak baru selain pajak kendaraan bermotor, bea baik nama, pajak air tanah, dan pajak bahan bakar dimana acuannya adalah pasal 2 angka (1) UU no 28/2009 yang menyebutkan bahwa pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

"Oleh karena itu perda ini harus segera dibuat agar memiliki payung hukum dalam penerapannya," kata Aerin yang juga ketua Komisi B DPRD Sulsel.

Aerin mengungkapkan, selama ini Sulsel telah mendapat porsi dana bagi hasil cukai tembakau dari pemerintah pusat pada Tahun 2010 adalah sebesar Rp 7,59 milyar atau sebesar 6,79 persen dari total DBH Cukai Tembakau Nasional.

Anggota Pansus Pajak rokok, Ni'matullah, mengatakan, hasil penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian pemerintah Provinsi Sulsel maupun kabupaten/kota akan dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai beberapa pelayanan publik.

"Seperti pelayanan kesehatan masyarakat termasuk sosialisasi bahaya merokok dan penegakan hukum aturan peredaran rokok ilegal," kata Nimatullah.

Penulis : Ilham

Editor : Imam Wahyudi

Komisi B DPRD Sulsel Rapat Evaluasi Retribusi Rumput Laut

http://jarrakonline.com/detail-4185-komisi-b-dprd-sulsel-rapat-evaluasi-retribusi-rumput-laut.html
Kamis, 30 Mei 2013 - 13:11:04 WIB
Kategori: Nasional - Dibaca: 30 kali

Makassar (JarrakOnline) Retribusi ekspor hasil laut, jenis rumput laut yang berasal dari Sulsel salah satu retribusi yang paling rendah dibandingkan dengan retribusi rumput laut daerah lain yang ada di Indonesia. Bahkan, retribusi rumput laut, merupakan retribusi yang paling rendah diantara semua retribusi hasil laut Sulsel.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, mengatakan hal tersebut saat dimintai tanggapannya terkait adanya surat dari asosiasi petani dan pengelola rumput laut (ASPPERLI) yang menyatakan bahwa retribusi tersebut dianggap memberatkan pengusaha.

"Kalau memberatkan, kami juga belum tahu memberatkan disisi mana, karena asosiasinya juga tidak ada disini. Yang jelasnya, kami hanya memungut retribusi sesuai dengan Perda retribusi rumput laut," jelasnya Amiluddin di ruang rapat komisi B, Rabu, 29 Mei kemarin.

Kata dia  bahwa saat ini biaya retribusi rumput laut Sulsel hanya lima puluh ribu rupiah biaya retribusi tersebut merupakan retribusi terendah. "Kami hanya memungut retribusi saja, dan tidak melakukan pungutan lainnya," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar mengatakan bahwa, pihaknya telah menerima surat dari salah satu asosiasi yang meminta untuk audiense terkait retribusi rumput laut yang memberatkan. Namun, pihaknya memastikan akan menolak audiense tersebut.

"Mungkin saja kami bakal tolak permintaannya. Sebab, kami telah menerima informasi dari kepala dinas yang katanya itu adalah retribusi terendah,jadi kami anggap retribusi itu tidak memberatkan," katanya.

Retribusi tersebut sudah termasuk untuk biaya uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan guna memberikan sertifikat ekspor lanjut Aerin.

"Kan pasti kalau ekspor, di negara tujuan pasti akan memeriksa kelengkapan berkasnya. Saya rasa itu sudah tidak memberatkan," jelasnya.

Pasalnya, dari data harga rumput laut yang dimilikinya, rumput laut Sulsel senilai delapan ribu hingga sebelas ribu. Nah, kalau hanya diminta retribusi lima puluh ribu. Bagi Aerin itu tidak cukup satu persen dari harga rumput laut yang sebenarnya.

"Sebenarnya ini bukan memberatkan, tetapi malah bisa menaikkan hasil ekspor. Pasalnya retribusinya murah, jadi semua bisa mengekspor lebih banyak lagi. Bila demikian, hal tersebut dapat menaikkan PAD (Pendapatan asli daerah). Sebab, retribusi itu untuk menghasilkan PAD,"Tutupnya(Nin/vin).

Singapura Jajaki Investasi Pangan

Thu,23 May 2013 | 10:29

Foto : M NASRUN NUR/FAJAR

• 7 Hari
• 30 Hari
• 60 Hari

Berita yang lalu

• · RI-PNG Kerja Sama ESDM
• · AEC 2015 Ancam Industri Lokal
• · Lima Pengembang Raih BNI Developer Award
• · Delegasi Filipina Lirik Pelabuhan Makassar
• · Mandala Airlines Bagi Tiket pulang gratis ke Hongkong

Berita Terkait

• · Singapura Jajaki Investasi Pangan
• · Jamsostek Targetkan Tembus 40 Juta Pese
• · Stok Kertas BPKB STNK Habis
• · Bulog Tangani Stabilisasi Kedelai
• · Mandala Airlines Bagi Tiket pulang grat

MAKASSAR, FAJAR -- Potensi pangan, perikanan, dan kakao di Sulsel menjadi lirikan Singapura saat ini. Karenanya, pihak pemerintah Singapura berharap hubungan kedua negara bisa semakin erat untuk mendistribusikan hasil pertanian dari Sulsel.

Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar menyampaikan ini saat berkunjung DPRD Sulsel, Rabu 22 Mei.

Kepada wartawan, dia menjelaskan sebagai negara tetangga terdekat, Singapura sangat bergantung dengan kondisi dan stabilitas perekonomian di Indonesia, termasuk Sulsel. Sejumlah perusahaan besar dari negaranya sudah membidik dan siap berinvestasi di sektor itu.

“Selama ini kerja sama kita cukup bagus. Hubungan person to person dan perusahaan berjalan baik, pemerintah cuma memfasilitasi,” kata Anil Kumar yang fasih berbahasa Indonesia.

Dia melihat economic growth di negara ini cukup baik. Terutama di Sulsel, pertumbuhan ekonominya 4 tahun terakhir kerap melampaui pencapaian rata-rata nasional.

Menurut Anil, ini menjadi alasan logis mereka siap berinvestasi lebih maksimal di Sulsel. Pada 2012 lalu, pihaknya mencatat nilai investasi di Indonesia mencapai  5 miliar dolar Singapura. Tahun ini, pihaknya tidak memasang target jumlah investasi spesifik. Yang pasti harapannya bisa melampaui capaian tahun sebelumnya.

Kunjungan untuk saling menjajaki ini diapresiasi Ketua DPRD Sulsel M Roem. Menurutnya, belum ada pembicaraan spesifik tentang jenis kerja sama tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Namun dewan Sulsel, menurutnya mendukung penuh setiap bentuk investasi yang direncanakan ke depan.

“Pada akhirnya kita kembalikan ke pengusahanya untuk saling bekerja sama,” kata Roem.

Sebelumnya, Anil sudah melakukan kunjungan silaturahmi dengan Wagub Sulsel, Agus Arifin Nu'mang dan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin.

Usai bersilaturahmi dengan pimpinan dewan Sulsel, Anil juga menyempatkan berbincang khusus dengan fraksi Partai Demokrat di DPRD Sulsel.

Kehadirannya diterima Ketua Fraksi Demokrat, Ni'matullah bersama Andry S Arief Bulu yang juga Wakil Ketua DPRD Sulsel serta Ketua Komisi B, Aerin Nizar. Di tempat ini, Anil berkoordinasi beberapa hal terkait kondisi geopolitik kedua negara, termasuk yang terjadi di Sulsel.

Dia menyampaikan hubungan ekonomi kedua belah pihak, akan sangat dipengaruhi kondisi perpolitikan apabila tetap stabil di masa mendatang. (nur/die)

Dubes Singapura Temui Khusus Fraksi Demokrat DPRD Sul-sel

http://bugisposonline.com/dubes-singapura-temui-khusus-fraksi-demokrat-dprd-sul-sel.htm
Home » Nasional » Dubes Singapura Temui Khusus Fraksi Demokrat DPRD Sul-sel

BugisPos — Pimpinan dan Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Selatan dan Dubes Singapura Anil  Kumar Nayar karena dia (Dubes Singapura) mau mendeteksi sejauh mana Demokrat  mengantisipasi Perhelatan Politik di Tahun 2014, sebagai Negara tetangga dia menginginkan  Partai Pemenang Pemilu 2009 ini bisa tidak mempertahankan apa yang telah dicapainya, juga stabilisasi Nasional  Kita.  Karena semakin kita (Indonesia ) stabil semakin dia (Singapura) Nyaman . Tapi semakin kita tidak stabil sebagai negara Tetangga yang terdekat ia merasa terganggu jika kita ada masalah .

Dubes Singapura Anil Kumar Nayar   kepada KBRN, mengemukakan, Pertemuannya ini selain silahturahmi  dan bincang bincang tentang hubungan bilateral antara Singapura – Sulawesi Selatan, di Situasi Sulsel karena hubungan kedua negara ini sangat kuat tidak saja dibidang Bisnis tetapi juga hubungan lainnya yang makin lama makin ditingkatkan melalui hubungan Orang Perorang dan diskusinya dengan fraksi demokrat bukan sesuatu yang khusus atau spesifik, tetapi secara umum .-

Dan ini sangat baik untuk  investor asing khususnya  investor yang datang dari Singapura, dan  di seluruh Indonesia Singapura merupakan Top Indutri dalam 3 tahun terakhir menyinggung masalah target Industri ungkap dubes tidak ada spesifik target untuk bidang ini tapi apa yang bisa dilakukan ia lakukan .-

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel Ni’matullah mengemukakan, sehingga agak penting dubes singapura itu melakukan kunjungannya didaerah ini, sebenarnya Dubes ini melakukan Sampling , dengan melihat Indonesia ini hanya dari Jakarta, maka dia melakukan berbagai kunjungan didaerah (kawasan Timur Indonesia ) nah sulawesi selatan salah satu yang menjadi samplingnya karena Demokrat Sulsel mempunyai hubungan langsung dengan negara tetangga tersebut. Selain itu Singapura ajkan melakukan Investasi Ekonomi dan salah satu persyaratan/ pertimbangannya adalah  stabilitas Politik yang menjanjikan kedepan  termasuk menambah atau mengurangi Investasi Ekonominya . 

Anggota Fraksi Demokrat yang juga ketua Komisi B DPRD Sulsel Aerin Nizar  menambahkan pertemuan juga membicarakan masalah korupsi, bagaimana besarnya konsent masyarakat sulsel  menyikapi isu isu korupsi yang ada didaerah ini ,  sosialisasi BBM sampai sejauhmana wacana kenaikan BBM yang sudah disampaikan Pemerintah Pusat ditanggapi masyarakat sulawesi selatan kemudian  dampak  BOT sekiranya kenaikan BBM itu dilaksanakan , termasuk membicarakan Kreteria calon Presiden  dari Partai Demokrat dan terakhir masalah mas media khususnya pengaruh media terhadap  dunia Politik dan Issu Issu yang ada sekarang ini .-

Selama di Sulawesi Selatan Duta besar Singapura juga Mengunjungi Ketua DPRD Sulawesi Selatan  H.M.RoemSH.M.Si dan Wakil Gubernur Ir.H.Agus Arifin Nu”mang yang membicarakan masalah kerjasama baik bidang Ekonomi, Pertanian dan bidangbidang lainnya.- Kunjungan yang sama juga dilakukan dengan Walikota Makassar DR.IR.H.Ilham Arief Sirajuddin.(Rg).

15 Poin Rekomendasi Strategis DPRD Sulsel tentang Dokumen LKPJ Gubernur Sulsel 2012

Add caption

Dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel yang dilaksanakan Pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, dengan agenda rapat Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi LKPJ Gubernur Sulsel di Tahun 2012, dibacakan juga oleh Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2012 15 Poin Rekomendasi Strategis DPRD Sulsel.

Poin-poin rekomendasi strategis ini tercantum dalam Bab 7 Laporan Hasil Kerja Pansus LKPJ Gubernur Sulsel, yang saya ringkaskan sebagai berikut :

1.     Pengajuan LKPJ oleh Gubernur, jika mengacu pada aturan disebutkan bahwa batas waktu maksimal yaitu 3 bulan sebelum tahun anggaran di tahun tersebut berakhir. Akan tetapi Dokumen LKPJ 2012 ini diserahkan bulan April dan dibahas selama maksimal 30 hari. Oleh karena itu direkomendasikan agar dikemudian hari, LKPJ Gubernur diserahkan minimal 1 bulan sebelumnya sehingga dapat segera dibhas dan rekomendasinya dapat segera diimplementasikan;

2.     Melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah selain dari Pajak Kendaraan bermotor saja, walaupun capaian PAD dari sumber pajak ini sudah melampaui target;

3.     Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, terutam untuk UPTD Samsat, direkomendasikan perlunya kerjasama dengan berbagai pihak untuk Peningkatan Kepuasan Pelayanan retribusi ini;

4.     Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi Kewajiban sharing 70% dalam Program Pendidikan Gratis sesuai MoU, untuk segera diberikan sanksi dan sudah tentu diberikan juga apresiasi bagi Pemkab/Pemkot yang telah memenuhi kewajibannya;

5.     Mendorong Penyusunan Perda RT/RW bagi Pemkab/Pemkot yang belum memiliki Perda ini dan bagi yang telah memiliki Perda untuk segera mendorong penerapan Perda ini secara Konsisten;

6.     Mendorong konsistensi Perencanaan dan Implementasi SDM Aparatur, sehingga terjadi pencapaian output yang maksimal dan input bagi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bidang tersebut;

7.     Menyarakan agar Pembangunan CPI dimasukkan dalam RPJM berikutnya agar perencanaanya matang, baik dalam anggaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut;

8.     Menyarankan Gubernur melakukan Monitoring dan Evaluasi pada seluruh Program Unggulan Daerah termasuk perencanaan ulang, sehingga prestasi yang ada dapat dipertahankan dan ditingkatkan;

9.     Merekomendasikan Gubernur untuk melakukan Penataan Sistem Administrasi Asset Daerah karena akan diadakannya Sensus Asset Daerah, termasuk sejumlah asset lahan Pemprov yang perlu mendapat perhatian serius seperti Hotel Aryaduta, Mall of Indonesia (MoI), dan perlunya restrukturisasi saham Pemprov yang telah memberikan input nyata bagi PAD Sulsel;

10. Komoditi Kakao sebagai produk pertanian unggulan Sulsel mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan dikarenakan masalah pada bibit yang kurang diminati petani. Oleh karena itu direkomendasikan agar menggunakan bibit kakao yang diminati petani untuk kembali meningkatkan produksi komoditas ini;

11. Pada sector Perhubungan, direkomendasikan Penyelesaian bandara pada Kabupaten yang prioritas, seperti Bandara Kabupaten Selayar untuk akses ke Kepulauan Takabonerate. Direkomendasikan pada Gubernur untuk segera  melengkapi Administrasi tentang Proses Pemindahan Bandara tersebut;

12. Mengoptimalkan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja;

13. Menuntaskan sertifikat tanah asset Pemrov dan aktif menyelesaikan konflik tanah yang masuk laporannya ke DPRD Sulsel yang berpotensi konflik dan kerawanan social;

14. Untuk kondisi Sosial Politik dan Keamanan, DPRD Sulsel merekomendasikan program kerjasam dengan bergai pihak dan mencari upaya untuk aksi mahasiswa yang berakhir anarkis;

15. Merekomendasikan Gubernur untuk melaksanakan peningkatan SDM Aparatur dan Analisa Cermat dalam penempatan pegawai yang sesuai dengan keahlian dan skill aparatur tersebut.