APBD Sulsel Ditetapkan Rp 4,76 Trilyun

http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/35127/apbd-sulsel-ditetapkan-rp476-triliun 

APBD Sulsel Ditetapkan Rp4,76 Triliun 
Jumat, 30 Desember 2011 20:47 WITA 

Makassar (ANTARA News) - Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 sebesar Rp4,76 triliun dalam sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat di Makassar, Jumat malam. Besarnya belanja daerah Sulsel 2012 mengalami kenaikan 40 persen atau Rp1,37 triliun dibanding dengan belanja daerah pada APBD 2011 yang hanya Rp3,35 triliun. Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung Rp3,37 triliun dan belanja langsung Rp1,38 triliun. Belanja tidak langsung naik Rp1,41 triliun dari 2011 yang hanya Rp1,56 triliun, sedangkan belanja langsung justru turun Rp134 miliar dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,41 triliun. Belanja langsung terdiri atas, belanja pegawai Rp738 miliar, belanja hibah Rp1,22 triliun, belanja bantuan sosial Rp16 miliar, belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa Rp787 miliar, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa Rp545 miliar, belanja tidak terduga Rp65 miliar. Belanja hibah paling banyak mengalami kenaikan dibanding pada APBD 2011 yang hanya Rp104 miliar, sedangkan belanja bantuan sosial turun dari Rp33 miliar. 

Menurut koordinator badan anggaran DPRD Sulsel, Burhanuddin Baharuddin, belanja hibah besar karena didalamnya terdapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp928 miliar dan belanja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilihan gubernur 2013 sebesar Rp225 miliar. Sedangkan, untuk belanja langsung atau belanja untuk program dan kegiatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rp1,38 triliun atau turun dua persen dibanding belanja yang sama di 2011 yakni Rp1,41 triliun. Sektor belanja langsung terdiri atas belanja pegawai Rp158 miliar, belanja barang dan jasa Rp860 miliar, dan belanja modal Rp302 miliar. Belanja modal turun 26 persen atau Rp131 miliar dari Rp493 miliar pada APBD 2011. "Sangat disayangkan belanja modal turun padahal APBD kita naik," kata Burhanuddin Baharuddin yang berasal dari Fraksi Golkar. Sedangkan, pendapatan ditetapkan Rp4,50 triliun atau naik 40 persen atau Rp1,49 triliun dibanding target pendapatan 2011 sebesar Rp3,10 triliun. Pendapatan terdiri atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,34 triliun, dana perimbangan Rp1,32 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (dana penyesuaian dan otonomi khusus) untuk pendidikan Rp928 miliar. Target PAD bertambah 19 persen atau Rp376 miliar dibanding PAD sebelumnya yang hanya Rp2,07 triliun, demikian juga dengan dana penyesuaian dan otonomi khusus naik Rp884 miliar dari Rp44 miliar. hanya Sementara, terdapat defisit atau selisih antara pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp159 miliar. Defisit akan ditutupi dan sisa lebih penggunaan anggaran pada tahun sebelumnya. 

Seluruh fraksi di DPRD Sulsel diluar Fraksi Partai Golkar meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulsel agar pada lebih cepat menyiapkan seluruh dokumen untuk pembahasan APBD 2013. "Ini menjadi catatan penting, karena setiap tahun diminta, tetapi pada akhirnya begini juga kejadiaannya," ucap juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muh Taufiq Zainuddin dalam rapat konsultasi menjelang paripurna penetapan APBD. Demikian juga dengan juru bicara Fraksi Demokrat, Aerin Nizar yang meminta agar APBD Sulsel 2013 ditetapkan Oktober. (T.pso-099/S016)

Kader Demokrat dalam Pilwali Makassar

http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=76495

Januar Pastikan Ikut Pilwali Siap Gunakan Demokrat 
Senin, 28-11-2011 

MAKASSAR, UPEKS---Pendiri Partai Demokrat Makassar Januar Jaury Darwis memastikan akan maju sebagai calon wali kota pada Pilwalkot Makassar, 2013 mendatang.   Januar mengaku akan maju di Pilwalkot dengan menggunakan Partai Demokrat sebagai partai pengusungnya. Menurutnya, keinginannya untuk menggunakan Partai Demokrat cukup realistis. Pasalnya, selama dua periode memimpin partai berlambang mercy itu, Partai Demokrat mencatat banyak prestasi membanggakan. Seperti meloloskan tiga orang kader Partai Demokrat dari dapil Makassar pada pemilu legislatif 2009 lalu ke DPRD Sulsel. Yakni, Adnan Purichta Ichsan YL, Januar Jaury Darwis, dan Aerin Nizar.

Sementara di DPRD Makassar, Partai Demokrat meloloskan kadernya 9 orang yang pada pemilu sebelumnya hanya 4 orang."Selama saya memimpin, banyak kemajuan yang dicapai DPC Demokrat Makassar. Dan, semua prestasi tersebut melalui proses, bukan karena faktor kebetulan," ujarnya, baru- baru ini di DPRD Sulsel. Diakuinya, cara- cara yang ditempuh dalam menghadapi pertarungan pada Pilwalkot mendatang memang berbeda dengan kandidat wali kota lainnya. Namun yang pasti menurutnya, dirinya siap maju di Pilwalkot mendatang. "Pola saya memang berbeda dengan calon wali kota lainnya, karena pada prinsipnya yang menentukan ke depan adalah masyarakat. Untuk maju dengan menggunakan Demokrat tentu saya sudah siap bersaing dengan kader Demokrat lainnya. Saya ini petarung yang sudah pernah mendapat ujian di lapangan," ujarnya lagi.

Dikonfirmasi terpisah, Adnan Purichta Ichsan YL, mengatakan, keinginan Januar untuk maju merupakan hal yang wajar. Sebab, setiap kader pasti mempunyai kans dan peluang untuk maju dan menang. "Setiap orang pasti punya kans dan peluang untuk maju maupun menang," tulis Adnan melalui pesan Black Berry Messenger (BBM). Sekadar untuk diketahui, saat ini ada sejumlah kader Partai Demokrat yang sudah mengungkapkan keinginannya untuk maju di Pilwalkot Makassar dengan menggunakan Partai Demokrat sebagai partai pengusungnya. Seperti, pendiri Partai Demokrat Makassar, Januar Jauri Darwis, Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Andry Arif Bulu, Rachmat Endong Patompo, Idris Manggabarani, Adi Rasyid Ali.

Gubernur akan Bentuk Task Force Gizi

http://www.makassarterkini.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1153:gubernur-akan-bentuk-task-force-gizi-&catid=44:info-terkini&Itemid=139
Gubernur Akan Bentuk Task Force Gizi

MAKASSAR  – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo akan membentuk task force untuk menginventarisasi dan mengoordinasikan penanganan gizi buruk di wilayah Sulsel. Pembentukan task force ini untuk menjawab adanya rilis dari salah satu LSM di Makassar yang menyebutkan bahwa posisi gizi buruk di Sulsel termasuk yang tertinggi di Indonesia. “Pelaksanaan kesehatan gratis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel saat ini telah berjalan maksimal, terutama dalam hal realisasi penyaluran anggaran ke tingkat kabupaten/kota di Sulsel,” ungkapnya saat memberikan tanggapan pandangan fraksifraksi di DPRD Sulsel,terkait laporan pertanggungjawaban Gubernur terhadap penggunaan anggaran APBD Sulsel 2010. Khusus Kabupaten Sinjai, dia memberikan catatan terkait dana kesehatan gratis tersebut.Menurut dia, Pemkab Sinjai pada dasarnya meminta dana kesehatan gratis disalurkan dalam bentuk hibah.Permintaan tersebut ke depan perlu ada pembicaraan lebih lanjut karena jika Kabupaten Sinjai untuk dana kesehatan gratisnya diberikan dalam bentuk hibah,semua kabupaten dikhawatirkan juga meminta hal yang sama.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel Aerin Nizar mengatakan, dalam menjalankan program harus ada koordinasi yang baik antara Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota, dan koordinasi dalam hal penggunaan anggaran yang belum berjalan maksimal. Padahal koordinasi diperlukan untuk membangun anggaran yang akuntabilitasnya baik. Juru bicara Fraksi PAN DPRD Sulsel Doddi Amiruddin mempertanyakan efektivitas penyaluran dana, khususnya dana kesehatan gratis. Dia mempertanyakan apakah dana yang dianggarkan tersebut telah cukup karena anggaran yang sama dialokasikan pada 2010 ini. ”Agenda kesepakatan Pemprov Sulsel dengan pemerintah kabupaten/ kota, yakni alokasi 40%–60% hasil pantauan di beberapa daerah belum maksimal. Bahkan terdapat kabupaten yang hanya menganggarkan 9% alokasi untuk kesehatan gratis,” papar anggota Komisi A DPRD Sulsel tersebut. Hal senada diungkapkan juru bicara Fraksi PKS DPRD Sulsel, Amru Saher. Menurutnya, proses monitoring program kesehatan gratis belum berjalan maksimal karena banyaknya masalah yang ditemukan di tingkat kabupaten/kota. (yakin achmad)

Direksi Bank Sulselbar Mangkir di DPRD

http://www.tribunnews.com/2011/12/21/direksi-bank-sulselbar-mangkir-di-dprd

Direksi Bank Sulselbar Mangkir di DPRD

Rabu, 21 Desember 2011 08:23 WIB
Laporan Wartawan Tribun Timur

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Anggota DPRD Sulsel Ariady Arsal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan interupsi saat rapat paripurna penetapan empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) 2011 dan jawaban pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan RAPBD Sulsel 2012 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD Sulsel, Selasa (20/12/2011) malam. Empat ranperda yang ditetapkan; Perubahan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar, Retribusi Jasa Usaha, Ganti Kerugian Daerah, dan Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Hayati.Untuk penetapan Ranperda BPD Sulselbar, Ariady meminta kehadiran direksi dan komisaris BPD Sulselbar Andi Muallim. Muallim juga menjabat Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulsel. "Mohon maaf, interupsi pimpinan. Mana direksi dan komisaris bank Sulsel (Andi Muallim). Padahal salah satu agenda paripurna yakni pengesahan ranperda tentang BPD Sulsel," kata Ariady. Interupsi Ariady membuat suasana paripurna sempat gaduh. Selain Muallim, Gubernur Syahrul Yasin Limpo juga tidak hadir di acara ini. Pemprov diwakili Wagub Agus Arifin Nu'mang.

Ariady bukan satu-satunya anggota pansus yang berteriak lantang mencari keberadaan Andi Muallim. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulsel Moh Roem akhirnya dilanjutkan saat direktur Kepatutan dan Pengawasan Haris Saleng datang mewakili Muallim. Muallim tidak berhasil dikonfirmasi mengenai alasan ketidakhadirannya. Telepon selulernya tidak aktif. Legislator Demokrat, Aerin Nizar, mengungkapkan kekesalannya pada Muallim lewat akun twitter-nya @a3rinnizar. "ParipurnaDPRDSulsel Pnetapn Ranperda ttg PTBPDSulselBar mlm ini TDK dihadiri o/SATUpun Direksi/Wkl BPD.Ranperda ini mgkn gak PENTING u/mrk!" tulisnya.

Berita Harus Didukung Data dan Angka

http://www.fajar.co.id/read-20111219181932-berita-harus-didukung-data-dan-angka
Home » Makassar Hari Ini » Yang Lain Senin, 19 Desember 2011 | 18:19:32 WITA | 146 HITS

Berita Harus Didukung Data dan Angka
Dari Pelatihan Analisis Anggaran Responsif Gender dan Pro Poor di Hotel Horison

Nurhadi/Fajar ANALISIS. Arung Mawardi (FIK-Ornop) mempresentasekan pilihan berita dari media-media yang dianggap penyajian beritanya tidak didukung data-data pembuka wawasan. ANALISIS Rencana Kerja dan Anggaran  (RKA) yang  responsif gender  dan pro poor, diawali dengan membuka media lokal dan internasional. Peserta diminta membaca dan membuat koran mini, berita-berita yang dianggap tidak berpihak pada kebutuhan rakyat miskin. Berita manakah  itu? Ternyata peserta pelatihan yang dibagi tiga kelompok itu, rata-rata memilih gambar perempuan bahagia, perempuan miskin, dan anak-anak. "Berdasarkan pilihan berita, perempuan dan anak identik dengan kemiskinan," kata perwakilan Esensi Foundation, Ashok, di sela-sela  pelatihan analisis anggaran responsif gender dan pro poor bagi organisasi masyarakat sipil dan legislatif di Hotel Horison, yang digelar sejak 15 Desember, dan berakhir kemarin.

Sementara perwakilan dari Aksara Yogyakarta, Dati Fatimah, selaku fasilitator bersama Yudha Yunus menampilkan data-data mengenai angka kemiskinan dan siklus pemiskinan. Berita yang ditampilkan terkadang tidak didukung data angka. Dicontohnya, mengenai penurunan angka  kematian ibu, idealnya didukung angka. Keadaan yang terbaca melalui media, sesungguhnya jendela terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selama ini menjadi pedoman  dalam pelaksanaan program pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di seluruh Indonesia. Media memberitakan informasi dari SKPD, mitra swasta dan OMS. Keadaan ini, memang problem bersama yang harus dimulai bersama-sama untuk membuatnya lebih  baik.  Misalnya, SKPD bekerja melalui  program, OMS mendukungnya, dan masyarakat menjadi bagian dari proses tersebut. Anggaran gender, bukan anggaran khusus untuk perempuan, tapi anggaran berkeadilan untuk semua golongan, kelas, dan khas. Berangkat dari pemahaman yang sama tentang gender, menurut Dati Fatimah inilah pintu masuk untuk sebuah perebuhan.  Gender Budget  Statement (GBS) adalah suatu strategi untuk percepatan capain pembangunan. Istilah ini berubah dari waktu ke waktu. "Ingat gender, bukan perempuan tapi urusan laki-laki dan perempuan,"  kata , Kabag Perencanaan Bappeda Sulsel, A Indah Siradju. GBS merupakan strategi, maka pelatihan analisis dimaksudkan untuk mempercepat penyebaran 'virus' GBS ini ke SKPD mitra kerja masing-masing, termasuk harapan kepada legislatif.  A Mariattang, Aerin Nizar (Anggota  DPRD Sulsel), Hasniaty Hayat (DPRD Gowa), sangat  apresiasi terhadap GBS ini, mulai dari penggunaan analisis Pathway, GBS, RKA, dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).  Hari terakhir,  peserta  dibagi kelompok dan bertindak seolah-olah SKPD tengah menyusun anggaran tahun 2013. Syarat utamanya, tersedia data terpilih, memahami  hirarkis anggaran dan kerangka kinerja. (Tenri A Palallo)

Belajar Berdemokrasi di Parlemen Australia

Home » Politik http://www.fajar.co.id/read-20111206230722-belajar-berdemokrasi-di-parlemen-australia Rabu, 07 Desember 2011 | 23:07:22 WITA | 53 HITS

Belajar Berdemokrasi di Parlemen Australia

Peserta Short Course CDI Women in Politic Asia Pacific, Canberra

Dok/Fajar Aerin Nizar Laporan: Aerin Nizar, Canberra PESERTA kuliah singkat women in politik di Canberra Australia mendapat pelajaran berharga karena menjadi saksi peristiwa politik bersejarah pemerintahan Australia. 20 peserta perempuan dari Asia Pasifik termasuk saya dari Sulsel, Indonesia, ketika itu, mengikuti jadwal kuliah yang diadakan di gedung parlemen Australia di Canberra. Sangat kebetulan karena para pematerinya adalah anggota parlemen perempuan Australia dari Partai Buruh dan Partai Liberal. Ada juga materi dari ketua KPU Australia. Gedung parlemen Australia dikenal memiliki tingkat keamanan super ketat dan para peserta sudah dapat merasakan hawa ketegangan di dalam gedung ini karena isu tentang rencana Ketua DPR Australia mengundurkan diri setelah 4 tahun memegang jabatan sebagai "speaker". Akhirnya pada pukul 9 pagi waktu setempat, tak lama setelah kuliah akan dibuka, Ketua DPR Australia atau Speaker Of the House of Representative, Harry Jenkins mengumumkan secara resmi pengunduran dirinya. Dampak dari pengumuman pengunduran diri Jenkins terlihat jelas pada kubu Partai Buruh yang merupakan Partai pemerintah saat ini dimana seluruh anggota parlemen partai buruh kemudian nampak sibuk berkonsolidasi dan mengatur strategi untuk pemilihan dan penentuan pimpinan baru selanjutnya.

Kesibukan konsolidasi dan pengaturan strategi ini dirasakan langsung juga seluruh peserta Perempuan Politik lantaran ruang pertemuan hari itu yang hanya terpisah beberapa meter dari ruangan rapat para anggota parlemen, termasuk ruang Perdana Menteri Australia Julia Gillard. Peserta ikut merasakan dinamika politik Australia saat itu karena para pemateri yang membawakan kuliah juga menceritakan pada para peserta setiap ada perkembangan terbaru terkait lobi dan permufakatan yang dilakukan saat itu untuk pencalonan Speaker atau Ketua DPR baru. Yang menarik adalah dari banyaknya calon yang diusulkan sebagai kandidat "speaker" pengganti Jenkins sebelum voting pemilihan Ketua DPR Baru dimulai, banyak kandidat menolak memegang tugas ini karena menganggap tugas ini sangat berat dan harus selalu bersikap netral. Peran speaker di Parlemen Australia sangat penting karena Ketua DPR inilah yang berperan sebagai "wasit" terutama ketika masa Debat antara partai pemerintah dan oposisi berlangsung. Gaya kepemimpinan "speaker" menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah proses kesepakatan di parlemen Australia. Adanya seorang "speaker" di parlemen hanya akan ditemui pada parlemen yang mengadopsi gaya parlemen Westminister atau gaya parlemen Inggris, yang biasanya diterapkan oleh Negara bekas jajahan Inggris. Di masa kerajaan Inggris dahulu, jika seorang "speaker" gagal menjalankan tugas maka ia harus siap dipenggal kepalanya oleh raja. Oleh karena itu, ada tradisi di parlemen Australia, dimana seorang "speaker" baru tampak akan seperti "dipaksa" dan didampingi ketika pertama kali menuju kursi speaker yang terletak bagian depan tengah parlemen dan menempati kursi yang tinggi. Setelah melalui voting yang menarik, akhirnya wakil speaker Peter Slipper dari Partai Buruh terpilih menjadi ketua DPR Australia yang baru dan mempercayakan Anna Burke sebagai wakil speaker perempuan. Ketua DPR terpilih kemudian langsung memimpin sesi debat antara pemerintah dan partai oposisi yakni Partai Liberal dan jelas  terlihat kecanggungan Slipper memimpin sesi debat tersebut dan beberapa kali gagal meredakan kericuhan yang terjadi selama debat berlangsung.

Debat gaya parlemen Australia memiliki banyak keunikan. Seperti misalnya ketika wakil pihak oposisi membacakan pidato kritikannya kepada partai pemerintah, anggota parlemen dari oposisi tidak hanya diam mendengar namun juga ikut mengejek dan mencemooh dengan suara riuh rendah silih berganti. Begitu juga dengan para anggota parlemen Partai Buruh yang juga ikut membalas kritikan, cemoohan, dan ejekan dari para anggota partai opisisi. Situasi provokatif seperti inilah yang membuat "speaker" harus bekerja keras mengatur perdebatan dan harus selalu netral walaupun Slipper berasal dari Partai Buruh dan seringkali harus berkata "order, order!" yang meminta para anggota parlemen tertib. Debat ditutup dengan pidato jawaban dari pihak pemerintah atau Partai Buruh yang dibacakan langsung Perdana Mentri Australia Julia Gillard yang juga tidak kebal dari cemoohan dan ejekan riuh rendah dari para anggota oposisi. Gaya debat unik dan provokatif dari parlemen Australia adalah model interaksi parlemen yang penuh dinamika dan warna.  Satu hal penting yang perlu dijadikan catatan dalam kuliah hari itu adalah bahwa parlemen Australia yang dikenal kaku dan ketat ternyata mampu mengakomodasi keterwakilan perempuan secara proporsional dengan menempatkannya pada posisi strategis dan penentu kebijakan yang terlihat dari terpilihnya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri dan Anna Burke sebagai wakil ketua DPR. (*)

Legislator Perempuan Sulsel Belajar Jurnalistik di Australia

http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/34491/legislator-perempuan-sulsel-belajar-jurnalistik-di-australia
Legislator Perempuan Sulsel Belajar Jurnalistik di Australia
Selasa, 06 Desember 2011 22:01 WITA | Politik Makassar (ANTARA News) -

Erina Redden, Konsultan Media Pengajar Jurnalistik

 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan, Aerin Nizar, bersama tujuh politisi perempuan asal Indonesia mengikuti pendidikan jurnalistik di Australian National University, Australia dari 24 November hingga 1 Desember 2011. "Kita belajar menulis terus, termasuk menulis press release, menulis kalimat kunci, agar pesannya gampang diterima oleh media, agar nyambung," katanya di Makassar, Selasa. Menurut politisi Partai Demokrat ini, pintar menulis press release bagi kalangan politisi sangat penting agar pesan yang disampaikan kepada media mudah diterima karena memenuhi unsur-unsur jurnalistik yang menarik, aktual, dan mengalir. Selain menulis, Aerin bersama 20 peserta asal Asia Pasific, juga belajar menjadi nara sumber yang piawai menjawab pertanyaan dari wartawan khususnya reporter televisi. "Disana juga belajar interview, diajar wawancara dengan wartawan TV. Bagaimana kita harusnya menjawab pertanyaan wartawan TV," ucapnya.

Aerin terpilih mengikuti pendidikan jurnalistik yang dikhususkan bagi anggota parlemen perempuan untuk mendukung proses demokrasi dan penguatan parlemen, yang dilaksanakan Centre for Democratic Institution's (CDI). "Hanya, yang selalu menjadi kendala peserta adalah kemampuan bahasa Inggris. Semua materinya menggunakan bahasa Inggris dan harus melakukan presentasi dalam bahasa Inggris, mungkin saya lolos karena kebetulan saya alumni S2 Universitas Australia dan telah menjadi anggota parlemen," ujarnya. Di Camberra, Aerin bersama peserta lainnya juga berkesempatan mengikuti kuliah di Parlemen Nasional Australia dengan pemateri anggota parlemen perempuan dari Partai Buruh dan Partai Liberal serta ketua KPU Australia. "Kami menjadi saksi peristiwa politik bersejarah pemerintahan Australia. Ketua DPR Australia mengundurkan diri setelah empat tahun memegang jabatannya, tak lama setelah kuliah akan dibuka," ucap Aerin yang duduk di komisi D bidang pembangunan DPRD Sulsel.   Selain belajar jurnalistik, legislasi, demokrasi, Aerin selama di Australis mengikuti pendidikan kesetaraan gender yang katanya sudah diajarkan dari tingkat SD dan SMP.(T.pso-099/S016)

DPRD Salahkan Pengembang atas Robohnya Tembok Bangunan Perumahan

(FOTO ANTARA/Yusran Uccang) Makassar 

http://makassar.antaranews.com/berita/34477/dprd-salahkan-pengembang-atas-robohnya-bangunan-perumahan
Selasa, 06 Desember 2011 14:39 WITA | Daerah MAKASSAR, SULSEL - 

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan menyalahkan pengembang Perumahan Villa Mutiara yang tembok pagarnya roboh dan menewaskan delapan orang di Kelurahan Sinrilaja, Makassar, Minggu (4/12) 2011. Sekretaris komisi D bidang pembangunan DPRD Sulsel, Januar Jaury Darwis di Makassar, Selasa, menuding pengembang keluar teori dan rumus bangunan. "Kalau mengacu pada rumus menahan beban saya kira yang mengerjakan tidak mengikuti teori bangunan. Jadi saya kira ini human eror," katanya. Menurut Januar, setiap bangunan yang akan dibuat sudah dirancang untuk siap menahan ujian alam, sehingga sangat tidak relevan jika pengembang justru menyalahkan hujan deras. "Seharusnya jauh sebelum membangun, pengembang harus melakukan penanganan lingkungan termasuk merelokasi masyarakat yang ada disitu, CSR-nya harus keluar dulu," ujarnya. Belajar dari kejadian yang juga melukai 11 orang, politisi Demokrat ini meminta seluruh pengembang, untuk menyelidiki kembali seluruh bangunan di Makassar agar tidak terjadi hal yang sama. Anggota komisi D lainnya, Irwan Intje dengan tegas menyalahkan pengembang dan meminta agar sisa bangunan yang belum runtuh dibongkar. "Developer tidak memperhitungkan tinggi tembok, tidak membuat tali-tali air, sehingga air dan timbunan mendorong tembok. Juga kurangnya kolom dan rimbal yang mengikat," ucap Irwan yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi (Askindo) Kota Makassar. Karena itu, mantan anggota DPRD Kota Makassar ini melihat, dampak yang ditimbulkan sekarang akan terulang diwaktu mendatang jika tidak dibongkar seluruhnya.   "Itu wajib dibongkar untuk keamanan, sekarang tinggal tunggu waktu roboh. Ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota dan pengembang agar saat pertama membangun harus perhatikan jalan dan drainase," ucapnya. Tinggi tembok pagar Villa Mutiara di pinggi kanal pembuangan Barabaraya sekitar delapan meter dengan lebar 100 meter lebih, dan tembok yang runtuh mencapai 59 meter hasil pengukuran polisi. Meski pengembang telah membongkar tembong bagian atas setinggi tiga meter, namun masih ada sekitar empat-lima meter berisi timbunan yang tetap mengancam keselamatan warga yang ada disekitarnya. 

Sedangkan legislator komisi D lainnya, Aerin Nizar, tidak hanya menyalahkan pengembang tetapi juga pemerintah yang membiarkan masyarakat membangun rumha di daerah yang rawan.   Sementara, Ketua Dewan Pembina Real Estate Indonesia (REI) Sulsel, Jamaluddin Japar, juga menilai tembok pagar perumahan terlalu tinggi dan tidak memperhatikan masyarakat disekitarnya. "Menurut saya, ada juga faktor konstruksi, tidak memperhitungkan timbunan yang sangat besar. Saya cuma menganjurkan teman-teman REI agar memperhatikan masyarakat sekitar, bukan hanya runtuh, tetapi banjir dan masalah lingkungan lainnya," ujarnya. Jamaluddin yang juga anggota Komisi B DPRD Sulsel mengemukakan, pengembang yang baik tidak asal membangun tetapi memperhatikan masyarakat disekelilingnya. Ia mengatakan, pengembang Villa Mutiara bernama, Along, adalah pemilik seluruh perumahan Mutiara di Makassar, dan juga salah satu wakil Ketua REI Sulsel. (T.pso-099/S016)

Benarkah Perempuan Tidak Tertarik Isu Politik?

Ditulis oleh: Aerin Nizar

Monica Costa, CDI

Perempuan tidak tertarik pada politik dibandingkan dengan laki-laki. Pernyataan menarik ini merupakan hasil survey dari penelitian yang diadakan di Negara Australia dimana kaum perempuannya lebih maju daripada perempuan di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Namun, selanjutnya hasil survey ini juga menunjukkan bahwa perempuan lebih tertarik pada isu-isu domestic seperti kesehatan, pendidikan, dan pemanasan global. Sedangkan laki-laki lebih tertarik pada isu-isu public seperti tingkat bunga bank, kebijakan kependudukan, pajak sumbedaya alam, hubungan industrial, pajak, dan sebagainya. Hasil penelitian ini dipaparkan kepada 20 peserta perempuan dari Asia Pasifik dalam kuliah singkat Perempuan dalam Politik CDI 2011 di Canberra Australia. Yang menarik dari hasil survey ini terlihat bahwa isu-isu yang lebih diminati oleh perempuan adalah isu-isu penting yang selalu dijadikan isu sentral oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakannya. Selain itu, dari hasil survey ini terlihat bahwa perempuan sebenarnya lebih memiliki perhatian dan lebih dekat terhadap isu-isu sentral tersebut yang menjadikan keterwakilan perempuan dalam proses-proses pembuatan kebijakan menjadi sangat krusial.

Banyaknya pendapat yang mengatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik dan parlemen tidak memerlukan perhatian dan pengaturan khusus.  Akan tetapi, kehadiran perempuan dalam pemerintahan dan parlemen masih sangat diperlukan karena laki-laki dan perempuan berbicara dan berpikir secara berbeda sehingga pada akhirnya nanti akan menciptakan kebijakan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Lebih besarnya tekanan yang dihadapi dan standar yang dikenakan kepada politisi perempuan membuat kurangnya minat perempuan aktif ke bidang politik, sebuah bidang pekerjaan yang sebanarnya sangat dekat dengan keseharian perempuan. Tekanan dan standar yang sangat tinggi terhadap perempuan juga dialami oleh Perdana Menteri Australia Julia Gillard yang ketika berada di puncak karirnya sebagai politisi masih juga mendapat tekanan dan pertanyaan tentang kehidupan pribadinya dan bukan pada hasil kerjanya.

Dari presentasi Monica Costa, Convenor CDI 2011, peserta dapat memahami bagaimana pentingnya keterwakilan perempuan pada proses-proses pembuatan kebijakan termasuk di Parlemen sekaligus melihat tantangan politisi perempuan yang senantiasa lebih mempertanyakan ’kulit’ daripada ‘isinya’. Kriteria dan kualifikasi yang lebih tinggi  diharapkan dimiliki oleh politisi perempuan, namun criteria dan kualifikasi yang sama tidak akan pernah dipertanyakan dan dituntut kepada politisi laki-laki yang pada banyak kesempatan sering menganggap istilah gender sama dengan perempuan.

 

Tidak Adil Gender Ternyata Sudah Diajarkan di SD dan SMP

Ditulis Oleh: Aerin Nizar

Ketidaksetaraan gender ternyata sudah diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia melalui gambar atau ilustrasi pada buku-buku pelajaran anak kita dari tingkat SD sampai SMP.  Hal tersebut merupakan temuan menarik hasil penelitian dari Ibu DR. Iwu Dwisetyani Utomo, seorang dosen Indonesia yang saat ini mengajar di Australian Nasional University (ANU) yang dipresentasikannya kepada 20 Peserta dari Negara Asia Pasifik pada Pendidikan Politik Perempuan di Canberra. DR. Iwu meneliti 8.972 buku teks pelajaran Anak SD sampai SMP dari 12 penerbit yang berbeda dan dari berbagai mata pelajaran. Perempuan peneliti ini menemukan bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Agama Islam, Olahraga dan kesehatan masih didominasi oleh penggambaran lebih peran laki-laki daripada perempuan. DR Iwu mencontohkan bahwa guru di kelas, dokter di rumah sakit, atau atlit selalu digambarkan sebagai laki-laki sedangkan jika seorang suster atau sekretaris kantor maka akan digambarkan sebagai perempuan.  Selanjutnya,  DR Iwu juga mencontohkan pada penggambaran peran anak perempuan pada buku-buku teks sekolah yang  terlihat melakukan pekerjaan untuk menemani dan merawat nenek atau membantu ibu memasak, sedangkan anak laki-laki digambarkan sedang bermain bola atau layangan di halaman.  

Melihat hasil penelitian tersebut, nampaknya bisa dipahami jika akhirnya pemahaman kesetaraan gender masih memerlukan perjuangan yang panjang. Masih banyak laki-laki maupun perempuan menganggap gender adalah perempuan, padahal kata gender sendiri, yang  berasal dari Bahasa Inggris bermakna sebagai Jenis Kelamin yakni laki-laki maupun perempuan. 

Banyaknya ketidakpahaman masyarakat tentang makna gender dan masih banyaknya buku-buku pelajaran anak sekolah SD dan SMP yang menggambarkan ketidakadilan gender, yang secara langsung atau tidak langsung, akan tidak mendukung kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam politik. Hal ini dalam jangka panjangnya juga akan berpengaruh pada keterpilihan perempuan dalam parlemen karena masih melekatnya peran-peran domestic dan pelayanan pada perempuan daripada laki-laki. Hasil penelitian DR Iwu tentang penggambaran parsial gender pada buku teks sekolah ini dapat diperoleh pada http://adsri.anu.edu.au/research/gender-in-schools.

Menjadi Saksi Drama Politik di Parlemen Australia

Ditulis Oleh: Aerin Nizar

Peserta Indonesia Dengan Latar Belakang Gedung Parlemen

Menjadi saksi peristiwa politik bersejarah pemerintahan Australia, dialami oleh ke 20 peserta kuliah singkat women in politik di Canberra pada tanggal 24 November lalu. Jadwal kuliah hari itu diadakan di gedung parlemen Australia di Canberra karena para pemateri adalah anggota parlemen perempuan Australia dari Partai Buruh dan Partai Liberal serta ketua KPU Australia. 

Gedung parlemen Australia dikenal memiliki tingkat keamanan super ketat dan para peserta sudah dapat merasakan hawa ketegangan di dalam gedung ini karena issu tentang rencana Ketua DPR Australia mengundurkan diri setelah 4 tahun memegang jabatan sebagai “speaker”. Akhirnya pada pukul 9 pagi waktu setempat, tak lama setelah kuliah akan dibuka, Ketua DPR Australia atau Speaker Of the House of Representative Harry Jenkins mengumumkan secara resmi pengunduran dirinya. Dampak dari pengumuman pengunduran diri Jenkins terlihat jelas pada kubu Partai Buruh yang merupakan Partai pemerintah saat ini dimana seluruh anggota parlemen partai buruh kemudian nampak sibuk berkonsolidasi dan mengatur strategi untuk pemilihan dan penentuan pimpinan baru selanjutnya. 

Kesibukan konsolidasi dan pengaturan strategi ini dirasakan langsung juga oleh seluruh peserta Perempuan Politik yang ruang pertemuan kuliah hari itu yang hanya terpisah beberapa meter dari ruangan rapat para anggota parlemen termasuk ruang Perdana Menteri Australia Julia Gillard. Peserta ikut merasakan dinamika politik Australia saat itu karena para pemateri yang membawakan kuliah juga menceritakan pada para peserta setiap ada perkembangan terbaru terkait lobby dan permufakatan yang dilakukan saat itu untuk pencalonan Speaker atau Ketua DPR baru. Yang menarik adalah dari banyaknya calon yang diusulkan sebagai kandidat ‘speaker’ pengganti Jenkins sebelum voting pemilihan Ketua DPR Baru dimulai, banyak kandidat menolak memegang tugas ini karena menganggap tugas ini sangat berat dan harus selalu bersikap netral. 

Peran speaker di Parlemen Australia sangat penting karena Ketua DPR inilah yang berperan sebagai ‘wasit’ terutama ketika masa Debat antara partai pemerintah dan oposisi berlangsung. Gaya kepemimpinan ‘speaker’ menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah proses kesepakatan di parlemen Australia. Adanya seorang ‘speaker’ di parlemen hanya akan ditemui pada parlemen yang mengadopsi gaya parlemen Westminister atau gaya parlemen Inggris, yang biasanya diterapkan oleh Negara bekas jajahan Inggris. Di masa kerajaan Inggris dahulu, jika seorang ‘speaker’ gagal menjalankan tugas maka ia harus siap dipenggal kepalanya oleh raja. Oleh karena itu, ada tradisi di parlemen Australia, dimana seorang ‘speaker’ baru tampak akan seperti ‘dipaksa’ dan didampingi ketika pertama kali menuju kursi speaker yang terletak bagian depan tengah parlemen dan menempati kursi yang tinggi. 

Setelah melalui voting yang menarik, akhirnya wakil speaker Peter Slipper dari Partai Buruh terpilih menjadi ketua DPR Australia yang baru dan mempercayakan Anna Burke sebagai wakil Speaker perempuan. Ketua DPR terpilih kemudian langsung memimpin sesi debat antara pemerintah dan partai oposisi yakni Partai Liberal dan jelas  terlihat kecanggungan Slipper memimpin sesi debat tersebut dan beberapa kali gagal meredakan kericuhan yang terjadi selama debat berlangsung. Debat gaya parlemen Australia memiliki banyak keunikan. Seperti misalnya ketika wakil pihak Oposisi membacakan pidato kritikannya kepada Partai Pemerintah, anggota parlemen dari Oposisi tidak hanya diam mendengar namun juga ikut mengejek dan mencemoh dengan suara riuh rendah silih berganti. Begitu juga dengan para anggota parlemen Partai Buruh yang juga ikut membalas kritikan, cemohan, dan ejekan dari para anggota Partai opisisi. Situasi provokatif seperti inilah yang membuat ‘speaker’ harus bekerja keras mengatur perdebatan dan harus selalu netral walaupun Slipper berasal dari Partai Buruh dan seringkali harus berkata ‘order, order!’ yang meminta para anggota parlemen tertib. Debat ditutup dengan pidato jawaban dari Pihak Pemerintah atau Partai Buruh yang dibacakan langsung oleh Perdana Mentri Australia Julia Gillard yang juga tidak kebal dari cemohan dan ejekan riuh rendah dari para anggota oposisi. Gaya debat unik dan provokatif dari parlemen Australia adalah model interaksi parlemen yang penuh dinamika dan warna.  

Satu hal penting yang perlu dijadikan catatan dalam kuliah hari itu adalah bahwa parlemen Australia yang dikenal kaku dan ketat ternyata mampu mengakomodasi keterwakilan perempuan secara proporsional dengan menempatkannya pada posisi strategis dan penentu kebijakan yang terlihat dari terpilihnya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri dan Anna Burke sebagai wakil ketua DPR.

Info tentang Julia Gillard bisa di Klik http://www.alp.org.au/julia-gillard/

Info tentang Anna Burke bisa di Klik http://www.annaburke.com/

Kuliah Hari Pertama Women in Politic CDI 2011

Ditulis Oleh: Aerin Nizar

Kampus Australian Nasional University yang terletak di Canberra merupakan kampus yang terkenal focus pada bidang politik, pemerintahan dan kebijakan public. Tahun 2011 ini, di Crawford Building, 20 peserta perempuan dari Indonesia, Fiji, Timor Leste, Vanuatu dan Kepulauan Solomon yang lolos seleksi terbuka dari Program tahunan Centre For Democratic Institution (CDI) ikut memperoleh kesempatan menimba ilmu di kampus tertua di Australia ini. Canberra, sebagai ibukota Negara Australia merupakan pusat pemerintahan dan politik Negara ini. Para peserta short-course Women in Politics ini berasal dari berbagai latar belakang. Latar belakang Enam orang peserta dari Indonesia adalah politisi dan kader dari Partai Politik seperti Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PAN, dan PKB. Adapun dua orang peserta Indonesia lainnya memiliki latar belakang NGO Internasional yakni Natalia Warat dari Asia Foundation dan Nindita dari Partnership  for Governance Reform dimana keduanya bekerja untuk advokasi perempuan yang aktif di politik.

Program dari CDI yang dibentuk oleh pemerintah Australia ini telah berjalan selama enam tahun yang bertujuan untuk mendukung proses dan lembaga demokrasi di Negara Asia Tenggara melalui pertukaran dan penyebaran pengetahuan antara Australia dan Negara tetangganya melalui kegiatan training tahunan ini. Sebelum memulai kuliah hari pertama, ke 20 peserta diberi 2 pertanyaan tentang alasan mereka hadir di kegiatan ini dan apa yang ingin mereka pelajari. Menariknya, bahwa jawaban yang muncul dari setiap peserta nyaris sama meskipun mereka berasal dari Negara-negara  yang berbeda budaya, agama, kebiasaan dan system politiknya. Kesamaan jawaban yang muncul adalah bahwa seluruh peserta menyebutkan tentang budaya patriarkis, peran perempuan, kesempatan, ilmu dan pengetahuan baru serta network sebagai jawaban  tentang alasan mereka ingin mengikuti kegiatan ini. Dari jawaban tersebut saya mengambil kesimpulan bahwa perempuan darimana pun asal, budaya, agama, Negara berkembang atau pun Negara maju mengidentifikasi hal-hal yang sama dalam perkembangan pergerakan perempuan di ranah publik. 

Kuliah dari Professor Marian Sawer yang merupakan peneliti senior dari ANU adalah sesi kedua setelah perkenalan pada hari pertama ini. Professor Marian memperlihatkan kepada peserta tentang beberapa argumentasi yang menerima ataupun menolak keterwakilan perempuan di parlemen. Professor senior ini menegaskan bahwa kecilnya jumlah perempuan di parlemen merupakan sebuah tanda kemunduran demokrasi karena setengah dari jumlah penduduk dunia adalah perempuan sehingga perlu pandangan dan pendapat perempuan dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas sehingga tidak bias dan parsial. Kehadiran perempuan di parlemen terbukti mampu memberikan warna dan perspektif berbeda dalam pembuatan kebijakan karena sebelum keterlibatan perempuan dalam politik, masyarakat tidak akan mengenal isu-isu dan kebijakan yang berkaitan tentang KDRT, Trafiking, pengasuhan anak, pemaksaan adopsi, pemberian gaji yang tidak adil, reproduksi, dan sebagainya.  

Sesi ketiga kuliah pertama peserta CDI 2011 selanjutnya diisi oleh Direktur CDI, DR. Stephen Sherlock yang memperkenalkan dasar-dasar system parlemen yang ada di beberapa Negara di dunia. Hal ini disampaikan karena kuliah hari kedua peserta CDI esok harinya, sepenuhnya akan dilakukan di Parlemen Australian dimana Perdana Mentri Australia Julia Gillard beserta 150 orang Anggota Parlemen (DPR) dan 76 senator (DPD) berkantor.  DR. Stephen menjelaskan diagram ruangan parlemen Australia dan membandingkannya dengan diagram ruang parlemen Indonesia. Dari diagram dan susunan kursi parlemen yang ada di kedua Negara tersebut terlihat jelas bagaimana perbedaan proses pengambilan keputusan terjadi pada kedua Negara yang menggunakan Sistem Presidensial dan Sistem Parlementer. Sistem Parlementer yang mengadopsi gaya Westminister dari Inggris, umumnya diadaptasi oleh Negara-negara bekas jajahan Inggris seperti Australia dan Kepulauan Solomon. Sistem ini melakukan pengambilan keputusan berdasarkan keputusan terbanyak (majority vote-based). Sedangkan system parlemen presidensial yang diadopsi oleh Negara seperti Indonesia, melakukan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus atau kesepakatan bersama. Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perlu melihat sejarah sebuah bangsa untuk dapat memahami mengapa sebuah system parlemen diadaptasi. Dan contoh nyata dari hal ini adalah Timor Leste, dimana sebagai sebuah Negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia dan sekarang memiliki hubungan ‘dekat’ dengan Australia dan Inggris, maka system parlemen yang digunakan oleh Negara ini adalah perpaduan antara system parlemen presidensial dan parlementer.

Suasana Kelas CDI WiP Kampus ANU 2011 di Hari Pertama

Kuliah hari pertama akhirnya ditutup dengan sesi pertanyaan untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi tantangan bagi perempuan untuk aktif di politik dan siapa saja actor-aktor yang bisa menjadi pendukung ataupun penentang perempuan.  Dari 4 kelompok yang dibentuk pada sesi akhir tersebut, kembali terlihat bahwa semua peserta mampu mengidentifikasi tantangan dimiliki perempuan seperti misalnya, beban ganda pada pekerjaan domestic, tingkat pendidikan, budaya, agama, kondisi dan kebijakan partai, system dan peraturan pemilu, penggalangan sumberdaya financial, penilaian yang bias dan parsial terhadap perempuan, dan dari diri perempuan sendiri yang bisa menjadi tantangan bagi perempuan untuk aktif di politik dan terpilih di parlemen. Adapun actor-aktor yang dianggap bisa sebagai pendukung atau penentang adalah kelompok perempuan, dan CSO perempuan, kaukus perempuan di parlemen, partai politik, akademisi, perempuan itu sendiri, media (cetak atau elektronik), dan pemerintah. Kuliah hari pertama berakhir dengan kontemplasi bahwa perempuan dari Negara manapun yang ada dunia, baik itu Negara maju, berkembang, atau terbelakang ternyata memiliki pengalaman dan perlakuan yang sama dalam aktifitasnya di politik yang ditunjukkan pada kesamaan dalam mengidentifikasi seluruh tantangan dan peluang yang dimiliki oleh perempuan.  

Untuk applikasi dan informasi tentang CDI Women in Politik Klik http://www.cdi.anu.edu.au/.asia_pacific_region/2011-12/2011_11_AP_PRO_WiP_CBR.html

Citizen Reporter : Delay 6 Jam di Soetta Jakarta

http://makassar.tribunnews.com/2011/11/23/delay-6-jam-di-canberra 

Delay 6 Jam

Tribun Timur - Rabu, 23 November 2011 08:48 WITA

CITIZEN Reporter

Aerin Nizar,

Anggota DPRD Sulsel
Melaporkan dari Canberra

SETELAH mengalami delay keberangkatan selama 6 jam via Qantas Airways lebih karena imbas dari kepulangan pemimpin-pemimpin dunia yang menghadiri KTT ASEAN di Bali, akhirnya rombongan peserta Short Course Women in Politics CDI AusAID yang mewakili Indonesia mendarat di Bandara International Canberra setelah melalui 8 jam penerbangan dari Jakarta.

Rombongan ini seluruhnya terdiri dari perempuan yang beraktifitas sebagai politisi atau pengurus partai dari Partai yang berbeda. Di sepanjang perjalanan menuju salah satu kampus tertua di Australia ini peserta short course menyaksikan suasana kota yang sangat kontras dengan kota-kota yang ada di Indonesia atau bahkan kota lainnya di Australia karena suasana yang sangat tenang bahkan bisa dikatakan sepi karena kurangnya orang yang lalu lalang di jalanan.  

Tiba di Canberra peserta short course Perempuan Politik langsung disambut dengan cuaca gerimis ringan dengan suhu sekitar 12 derajat Celcius karena saat ini merupakan akhir dari musim gugur.

Adapun perbedaan waktu antara Canberra dengan Makassar adalah 3 jam, dimana matahari lebih dahulu terbit di Canberra. Sebagai Ibukota Australia, kota ini hanya didominasi oleh kegiatan pemerintahan dan parlemen, sehingga praktis kita tidak akan menemukan toko besar dengan label desainer terkenal di kota ini.

Dalam penerbangan saya dari Sydney ke Canberra dengan pesawat Qantas Link selama kurang lebih 30 menit, penumpang pesawat tersebut didominasi oleh para anggota parlemen dan pejabat pemerintahan Australia yang terlihat dari pakaian jas formil yang digunakan dengan pin bendera Australia mereka.

Pada tahun 2011 ini, Partai yang berhasil meloloskan kadernya dalam kegiatan tahunan CDI AusAID adalah Partai Demokrat, PDIP, Golkar, PAN dan PKB dimana seluruh transportasi, akomodasi, dan biaya hidup peserta ditanggung sepenuhnya oleh program ini.

Dari airport Canberra rombongan dari beberapa negara peserta seperti dari Kepulauan Solomon, Timor Leste, Fiji, Vanuatu dan Indonesia langsung menuju Kampus Australian National University (ANU) untuk mengurus akomodasi dan administrasi. Kuliah awal Women in Politic di ANU akan dimulai esok harinya yang akan diikuti oleh 20 peserta dari negara-negara Asia Pasifik, dimana setiap tahunnya program ini menerima sekitar 180 aplikasi dari 15 negara untuk memperebutkan 20 kursi pada kuliah singkat Politik di Canberra.(*)

Legislator Demokrat Belajar Politik di Australia

http://makassar.tribunnews.com/2011/11/14/legislator-demokrat-belajar-politik-di-australia 
Legislator Demokrat Belajar Politik di Australia 
Senin, 14 November 2011 22:21 WITA
Laporan: Ilham

MAKASSAR,TRIBUNTIMUR.COM-

Aerin Nizar dgn Latar Belakang Gedung Parlemen Australia

Salah seorang legislator partai Demokrat DPRD Sulsel Aerin Nizar terpilih oleh AUSAID untuk mengikuti short course ilmu politik selama sembilan hari di Canberra Australia. Anggota Komisi D DPRD Sulsel tersebut akan berangkat ke Australia pada  20 November 2011 dan akan kembali ke tanah air pada  2 Desember 2011. "Jadi kursus ini khusus untuk parlemen perempuan, artinya bagi perempuan yang berminat politik.Tentu modalnya adalah bahasa Inggris, harus tahu bahasa Inggris. Banyak sekali lowongan itu kalau kita kuasai bahas inggris,"kata Aerin kepada Tribun di kantor DPRD Sulsel, Jl Urip Sumihardjo, Makassar, Senin (14/11/2011).

Dana perjalanan dan biaya short course alumni Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (sosek) Universitas Hasanuddin (Unhas) ditanggung AUSAID."Jadi tidak menggunakan biaya APBD", ujarnya tersenyum. Minat belajar politik Aerin mulai mengemuka sejak terpilih menjadi anggota legislatif. "Saya tidak kepikir akan terlibat di politik, saya kan dari Sosek, tapi politik itu kan tidak boleh orang membatasi diri, semua bisa," tambah Aerin. (*/tribuntimr.com)

Fajar Online - Jangan Hanya Mengurus Dapur

Home » Makassar Weekend » Yang Lain

Senin, 07 November 2011 | 21:17:57 WITA | 212 HITS
Jangan Hanya Mengurus Dapur

ISTRI memang bukan penopang utama dalam sebuah rumah tangga. Meski begitu, setiap istri tidak boleh bergantung sepenuhnya pada sang suami sekalipun suami memiliki pendapatan yang memadai.

 

Andi Erni, Andi Muliati, Herlina Ali, Aerin Nizar dan Hermin Magga mengungkapkan pentingnya kemandirian seorang perempuan. Tidak saja mereka yang sudah berumah tangga, tetapi juga perempuan-perempuan lajang yang belum berkeluarga. Perempuan yang memiliki kemandirian dipastikan bisa menguatkan ketahanan ekonomi keluarganya.

Dari segi ekonomi, kelima perempuan sebetulnya sudah mapan. Bahkan boleh dibilang tidak perlu berkarier lagi. Suaminya sudah memiliki pendapatan dan penghasilan rutin setiap bulan.

Tetapi kelima wanita alumni Sosial Ekonomi Pertanian Unhas itu tetap memutuskan untuk berkarier. Aerin saat ini tercatat sebagai anggota DPRD Sulsel, Andi Muliati sebagai Entrepreneur, Erni seorang PNS, Hermin, dosen, dan Herlina Pegawai Asuransi.

"Sosok perempuan jaman sekarang tidak hanya didapur tetapi harus mencari kerja karena ibu yang hanya didapur berbeda cara merawat anak dengan perempuan yang bekerja. Biasanya perempuan yang didapur saja cenderung cara merawat anaknya tebelakang dari pada yang bekerja ," kata Hermin kepada FAJAR Jumat, 4 November.

Andi Muliati menambahkan tugas utama seorang istri adalah mengatur rumah tangga termasuk mengurus suami dan anak-anak. Akan tetapi bukan hanya itu yang bisa dilakukan. Zaman sekarang, kata dia, perempuan harus melakukan sesuatu yang lebih daripada hanya mengurus suami dan anak-anak.

Hal sama disampaikan Andi Erni. Pegawai Negeri di salah satu SKPD Provinsi Sulsel ini juga sepakat dengan peran perempuan yang harus lebih dari pada hanya mengurus suami dan anak. Menurut dia, perempuan harus bekerja asalkan tidak melupakan peran utamanya.

"Sesibuk apapun seorang istri tepapi harus senantiasa menjadi penuntun bagi anak-anak dan orang di sekitarnya," katanya. (Irwan).

DPRD Ancam Laporkan Kopel ke Polisi

Selasa, 08 November 2011 | 19:29:06 WITA | 229 HITS
http://www.fajar.co.id/read-20111107192906-dprd-ancam-laporkan-kopel-ke-polisi


DPRD Ancam Laporkan Kopel ke Polisi
Syamsuddin: Itu Hak Dewan

MAKASSAR, FAJAR -- Sejumlah nggota DPRD Sulsel berencana melaporkan Koordinator Komite Pemantau legislatif (Kopel) Sulsel, Samsuddin Alimsyah ke kepolisian. Para legislator dari berbagai fraksi di DPRD Sulsel ini sepakat untuk menempuh jalur hukum karena menilai pernyataan Kopel yang dipublikasikan di media massa telah mencemarkan nama lembaga DPRD Sulsel.

"Pernyataan Syamsuddin Alimsyah sangat tendensius dan sangat melecehkan lembaga DPRD karena menuduh tindakan teman-teman anggota DPRD yang berangkat ke tanah suci, sebagai perbuatan korupsi," kata Buhari Kahar Mudzakkar dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Senin, 7 Nopember.

Sikap dewan ini kata Buhari akan disampiakan masing-masing fraksi ke pimpinan DPRD untuk kemudian melaporkan Kopel ke polisi. "Jadi nanti semua fraksi akan mengusulkan ke pimpinan DPRD agar pimpinan dewan melapor ke polisi," jelas Buhari.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Aerin Nizar menambahkan pernyataan Kopel tersebut telah membentuk opini di masyarakat dan telah mencemarkan nama anggota DPRD Sulsel yang berangkat ke tanah suci.

"Kasihan teman-teman yang berangkat menjalankan lalau dituduh korupsi, keluarga teman-teman-teman anggota dewan juga sudah merasa malu karena ini, makanya sebelum opini masyarakat telanjur terbentuk lebih baik kita melakukan langka hukum," kata Aerin.

Sikap serupa disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar, Hoist Bachtiar dan AM Yagkin Padjalangi. Mereka sepakat jika DPRD menempuh langka hukum dengan melaporkan Kopel ke polisi.

"Saya juga tidak terima kalau teman-teman yang berangkat haji itu dituduh korupsi. Terlalu kecil kalau uang sebesar itu mau dikorupsi. Kasihan teman-teman yang ditunjuk untuk berangkat melaksanakan tugas," kata Sekretaris Fraksi PDIP, Rudy Pieter Goni.

Koordinator Kopel Sulsel, Samsuddin Alimsyah yang dikonfirmasi terpisah menaggapi santai rencana DPRD tersebut. "Kalau mau melapor ke polisi saya kira itu hak semua orang," kata Samsuddin.

Yang jelas kata Samsuddin, pernyataannya di media beberapa waktu lalu tidak menyatakan bahwa keberangkatan tujuh anggota DPRD Sulsel ke tanah suci atas biaya APBD merupakan tindakan korupsi.

"Kita hanya menyorot penggunaan anggaran, karena di sejumlah daerah banyak kaus gizi buruk. Makanya kami menyatakan DPRD boros," kata Samsuddin.

Lebih baik kata dia jika anggaran untuk memberangkatkan anggota dewan ke tanah suci diberikan kepada masyarakat yang kena musibah dan berbagai penyakit. "Kopel juga meihat sangat banyak orang yang mau naik haji punya uang tapi tidak punya kesempatan. Di satu sisi ada anggota dewan yang naik haji hanya dengan cara diundi," tandasnya. (kas/pap) 

Demokrat Didominasi Wajah Baru

Demokrat Didominasi Wajah Baru

Sunday, 30 October 2011

MAKASSAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel merampungkan musyawarah cabang (muscab) di seluruh kabupaten/ kota. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan mengukuhkan 24 pengurus baru DPC Partai Demokrat di Gedung Celebes Convention Center (CCC), hari ini. Pengurus periode 2011–- 2016 pada tingkat kabupaten/- kota tersebut didominasi wajah baru. Berdasarkan hasil muscab, hanya lima calon incumbent yang terpilih kembali memimpin Partai Demokrat. Lima daerah itu, yaitu Barru, Luwu Utara, Enrekang,Wajo, dan Takalar (selengkapnya lihat grafis). “Para pengurus baru yang akan dikukuhkan ini merupakan hasil final konsolidasi yang ditindaklanjuti dengan realisasi program kerja,” tutur Ketua Panitia Pengukuhan DPC Partai Demokrat Kabupaten/- Kota se-Sulsel Januar Jaury Darwis,kemarin. Dia menyebutkan, pengukuhan itu mendelegasikan 200 orang per kabupaten/kota yang terdiri atas anggota DPRD Demokrat se-Sulsel, kader, sukarelawan, dan simpatisan Partai Demokrat. Jumlah total kader dan masyarakat yang menyaksikan pengukuhan itu ditaksir sekitar 10.000 orang. “Kami mohon maaf terhadap pengguna Jalan Tanjung Bunga jika merasa terganggu dengan acara ini,”ujarnya. Pengukuhan yang bertema Pengurus Baru,Semangat Baru tersebut akan dirangkaikan dengan resepsi satu dasawarsa Partai Demokrat di Sulsel dan pengarahan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas akan didampingi Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas),Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Jafar Hafsah, dan sejumlah anggota DPR RI Partai Demokrat dari dapil Sulsel. Sebelum mengukuhkan pengurus Demokrat,Anas Urbaningrum akan ikut gerak jalan santai dalam rangka perayaan HUT ke-404 Kota Makassar. Sekretaris Panitia Pengukuhan DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota se-Sulsel Japry Y Timbo menambahkan, kegiatan itu mengundang Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sebagai pembina politik di Sulsel dan mantan Gubernur Sulsel Amin Syam.Turut hadir sejumlah pimpinan partai politik dan lembaga kepemudaan. “Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum,” ujar dia yang didampingi Bendahara Pengukuhan DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota se- Sulsel Aerin Nizar. Ketua Divisi Komunikasi Publik DPD Partai Demokrat Sulsel Syamsu Rizal menambahkan, momen pengukuhan akan segera diikuti pelantikan dan rapat kerja pengurus DPC. Karena itu,dalam waktu cepat pihaknya akan merealisasikan program kerja,terutama untuk memenangkan Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ilham Arief Sirajuddin pada Pilgub Sulsel dan merebut 30% amanah masyarakat Sulsel pada Pemilu 2014. Ilham Safari Politik Syamsu Rizal menambahkan, Ilham dijadwalkan akan menggelar safari politik terhitung 17 November. Calon gubernur dari Partai Demokrat Makassar ini menjadikan Kabupaten Selayar sebagai titik start. Sebelumnya, Wali Kota Makassar dua periode itu menggarap kawasan Luwu Raya selama tiga hari pada Kamis lalu. Ilham bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat di Luwu Utara yang juga kampung halaman istrinya, Aliyah Mustika. Dari Luwu Utara, Ilham lalu menyambangi Kota Palopo untuk berdiskusi dengan sejumlah lapisan masyarakat. ●mulyadi abdillah http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/439880/

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tetapkan Perubahan APBD 2011 Pada Tanggal 26 Oktober 2011

Provinsi Sulawesi Selatan Tetapkan Perubahan APBD 2011 Pada Tanggal 26 Oktober 2011
 Jum, 28/10/2011 - 12:18

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya DPRD Prov.Sulsel berhasil menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda ) tentang Perubahan APBD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2011 melalui Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulsel.H.Moh Roem Rabu(26/10) di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sulsel. Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan tentang Ranperda Penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 tersebut juga dirangkaikan dengan Penjelasan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan mengenai 3 buah Ranperda Prov.Sulsel. tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Retribusi Jasa Usaha dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat.

Sebelum penandatanganan Keputusan DPRD dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Perubahan APBD tersebut Pimpinan Badan Anggaran DPRD Sulsel diwakili H.Affandi Agusman lebih dahulu menyampaikan Laporannya. Selain itu, 9 Fraksi yang ada di DPRD Sulsel juga menyampaikan pendapat sekaligus persetujuan Fraksinya yang dibacakan jurubicaranya masing-masing dari Fraksi Golkar oleh H.Ajiep padindang, Fraksi Partai Demokrat Aerin Nizar, Fraksi Amanat Nasional Doddy Amiruddin, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Amru Saher, Fraksi Partai Hanura Ambo Dalle ,Fraksi Partai Demograsi Kebangsaan ( PDK )H.M.Adil Patu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Muh. Taufik Zainuddin , Fraksi Sulsel Bersatu Susanna Kaharuddin dan Fraksi Umat oleh A.M. Irwan Pattawari. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya mengatkan, dengan persetujuan itu maka rencana kerja yang tertuang dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat segera ditindaklanjuti agar program dan kegiatan Pemerintah Daerah dapat segera dirasakan oleh masyarakat, secepat mungkin memberi pengaruh positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Dikatakan, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 ini, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.3,106 Trilyun lebih. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar Rp. 203,3 Milyar lebih atau naik sebesar 7 % dibandingkan target pokok sebesar Rp. 2,903 Trilyun lebih dimana peningkatan yang paling besar bersumber dari PAD, khususnya dari penerimaan Pajak Daerah yang bertambah sebesar RP. 184,3 Milyar labih atau 11,90 % dari Target Pokok.

Dibagian lain sambutannya, Syahrul Yasin Limpo mengajak seluruh pejabat di daerah ini untuk bersama-sama bekerja lebih keras, lebih cepat dan lebih berkwalitas untuk memberikan kontribusi terbaik sesuai bidang kewenangan masing-masing, sehingga sasaran dan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Pemerintah Daerah tetap berada dalam koridor perencanaan yang ada, untuk selanjutnya dapat kita konkritkan dalam sisa waktu dua bulan ini, bagi kepentingan kwalitas kesejahteraan rakyat. DPP.Set.DPRD Sulsel ( Lucas L. )

Legislator Demokrat Wakili Indonesia ke Canberra

http://www.fajar.co.id/read-20111019020306-legislator-demokrat-wakili-indonesia-ke-canberra

LEGISLATOR PEREMPUAN. Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sulsel Aerin Nizar (dua dari kanan) menjadi salah satu wakil legislator perempuan Indonesia untuk shortcourse politic di Australia, Canberra.

Kepada FAJAR, Rabu 19 Oktober 2011 -- Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Demokrat, Aerin Nizar, terpilih  menjadi wakil legislator perempuan asal Sulsel mengikuti pendidikan politik Centre for Democratic Institution’s (CDI) di Canberra Australia.

Kegiatan ini merupakan program dan penguatan parlemen yang dibiayai pemerintah Australia bekerja sama Australian National University. Program pendidikan ini akan dimulai 23 November hingga 1 Desember. 

Training internasional ini dikhususkan bagi anggota parlemen perempuan. Penjaringan peserta yang akan mengikuti pendidikan ini dilakukan terbuka dan ketat.  

"Hanya, yang selalu menjadi kendala peserta adalah kemampuan bahasa Inggris. Semua materinya menggunakan bahasa Inggris dan harus melakukan presentasi dalam bahasa Inggris, mungkin saya lolos karena kebetulan saya alumni S2 Universitas Australia dan telah menjadi anggota parlemen," ujar Aerin, Selasa, 18 Oktober.

Aerin menambahkan, CDI adalah lembaga penguatan Demokrasi yang dibiayai pemerintah Australia melalui AusAID dan bekerja sama dengan Australian National University di Canberra.

Program ini, ujar Aerin bertujuan mendukung proses demokrasi di wilayah pasifik utamanya negara-negara tetangga Australia. "Bagi saya ini merupakan kesempatan prestisius dan berharga karena selain saya mendapat tambahan wawasan saya juga akan memiliki network politik di tingkat internasional," kuncinya.

Ilham Puji SYL di Parepare

Home » Politik
http://beta.fajar.co.id/read-20110928235201-ilham-puji-syl-di-parepare

Kamis, 29 September 2011 | 23:52:01 WITA | 371 HITS
Ilham Puji SYL di Parepare

HAMDANI/FAJAR
 

SAPA RAKYAT. IAS menyalami sejumlah wargaParepare

 MAKASSAR, FAJAR -- Berniat bertarung di pemilihan gubernur Sulsel, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) tetap saja santun. Ia sama sekali tak memperlihatkan kesan bersaing dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sebaliknya, di beberapa kesempatan, IAS selalu memuji SYL.

Di Parepare contoh terbaru. Saat memberi sambutan pada pembukaan musyawarah cabang DPC Demokrat setempat, setelah memuji wali kota non aktif, HM Zain katoe, IAS juga melontarkan pujian terhadap Syahrul.

"Kami rasa banyak capaian positif dalam kepeimimpinan sekarang ini. Namun saya juga memiliki keyakinan bisa membawa Sulsel lebih baik," kata Ilham optimisme. Pernyataan Ilham di arena muscab yang berlangsung di Hotel Grand Star Parepare ini langsung disambut tepukan gemuruh kader dan simpatisan Demokrat.

Tepuk tangan makin meriah saat MC memandu kader untuk meneriakkan yel-yel "Demokrat Jaya, SBY Yes, IAS Gubernur". Ilham merespons hal itu dengan penuh rasa hormat dan berterima kasih.

"Sebagai ketua Demokrat saya tidak akan pernah mundur menyambut harapan masyarakat untuk mewakafkan diri. Dengan semangat baru menjadi spirit buat saya untuk berbuat lebih baik," tegasnya di hadapan Sekkot Parepare Hatta Buroncong.

Dalam muscab yang menetapkan putra plt Wali Kota Parepare, Rahmat Sjamsu Alam terpilih secara aklamasi, Ilham berharap pengurus baru kelak tetap solid. Tidak boleh ada kader yang tercederai.

Tak hanya di arena muscab, Ilham yang datang menggunakan Toyota Vellfire Bernomor Polisi B 145 ACO dan disambut iringan kendaraan bermotor juga menyempatkan diri berjamaah di Masjid Agung Parepare. Setelah itu, Ilham didampingi pengurus Demokrat Sulsel seperti Ni'matullah, Aerin Nizar, Ramli Haba, Syamsu Rizal, Taufiq Fachruddin, serta mantan Ketua Demokrat Parepare, Sahel Abdullah berjalan kaki mengelilingi Pantai Senggol.

Di Senggol, Ilham bercengkrama dengan pedagang. Pekikan "Ilham Gubernur" terdengar di sepanjang koridor pasar. Setelah itu, rombongan bersantap malam di rujab plt Wali Kota Sjamsu Alam. "Dengan selesainya kepengurusan saya, maka saya tidak terlibat lagi mengurus partai. Saya konsen dengan bisnis media saat ini," terang mantan Ketua Demokrat Parepare, Sahel Abdullah, kemarin. (dni-amr/ysd)

DPP Tak Ikut Campur di Muscab Demokrat Makassar

DPP Tak Ikut Campur di Muscab Demokrat Makassar

Tribun Timur - Selasa, 27 September 2011 19:58 WITA

Share |

Partai Demokrat

Berita Terkait

• Andry Dukung Wachyudi Jadi Sekertaris DPC Demokrat
• Endre Cecep Calon Kuat Sekretaris DPC Demokrat Makassar
• Anas: Capres Parpol Lain Silakan Kampanye Duluan
• Bosan Menunggu Anas Urbaningrum, Kader Demokrat Sulsel…
• Idris Manggabarani Belum Berfikir Jadi Calon Wali…
• Demokrat Harap Menteri yang Diganti Ikhlas
• Bupati Hadiri Pertemuan Ilham dan Warga Bulukumba
• Nama tak Disebut, Januar Merasa Ada Diskiriminasi
• Aparat Polisi Ditambah Awasi Pengantar CJH
• Tiga PAC Demokrat Makassar Diusulkan Diisi Pelaksana…

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - 

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat
kabarnya turut turun tangan dalam perebutan kursi calon Ketua DPC Demokrat Kota Makassar di musyawarah cabang (muscab), 23 Oktober nanti.

Kabarnya, campur tangan DPP dipicu alotnya upaya mediasi yang dilakukan oleh DPD Demokrat Sulsel terhadap kandidat calon ketua yang telah mengemuka saat ini.

DPP akan membantu DPD memediasi kandidat-kandidat yang ada saat ini. Harusnya, seperti yang terjadi dalam muscab di DPC Demokrat lainnya, DPD Demokrat Sulsel selalu mengupayakan jalur musyawarah untuk untuk mufakat.

Dikonfirmasi, Koordinator wilayah Demokrat Sulawesi, Umar Arsal Alhabsy, menepis kabar tersebut dan mengatakan DPP tidak satupun terlibat dalam pelaksanaan muscab di Sulsel.

Ia mengakui setiap kunjungannya bersama unsur DPP lainnya ke Sulsel selalu saja "disowani" oleh kandidat untuk meminta dukungan dan restu bertarung di muscab.

"Kalau ada yang datang minta dukungan masa kita tolak. Ya kita dukung dan restui dia. tapi bukan berarti ada pengecualian, karena semuanya sama-sama kader terbaik Demokrat," kata Umar.

Ia enggan mengungkapkan figur kandidat ketua PD Makassar yang menemuinya utuk meminta dukungan. DPP mengembalikan muscab sepenuhnya pada mekanisme yang telah ada dan
tidak akan melakukan intervensi untuk memenangkan satu figur manapun.

Anggota DPRD Sulsel, Aerin Nizar, yang ditemui di kantor DPD Demokrat Sulsel, Jl Pengayoman, Makassar usai fit and proper memprediksikan mediasi antar kandidat di Makassar akan sulit.

"Harusnya seperti itu, tapi sepertinya susah diketemukan," kata Aerin. Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Andry S Arief Bulu pun menepis adanya campur tangan DPP di muscab Demokrat Makassar.

Menurutnya, mekanisme dan proses muscab akan berlangsung seperti yang diberlakukan di muscab lainnya yaitu penyerahan berkas pendaftaran, verifikasi, dan fit and proper test. "Saya kira tidak ada, mekanisme muscab berjalan seperti biasa. Lagi pula belum ada kandidat sekarang," tegas Wakil Ketua DPRD Sulsel tersebut. (*/tribun-timur.com) 

http://makassar.tribunnews.com/2011/09/27/dpp-tak-ikut-campur-di-muscab-demokrat-makassar

Penulis : Syaekhuddin

Editor : Muh. Irham

Kiprah Anak Muda di Pentas Politik

http://www.makassarterkini.com/index.php?option=com_content&view=article&id=868:kiprah-anak-muda-di-pentas-politik&catid=44:info-terkini&Itemid=139 

Kiprah Anak Muda di Pentas Politik

Legislator Muda DPRD Sulsel di Rapat Paripurna

TERPILIHNYA Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat,beberapa waktu lalu,menumbuhkan optimisme baru di dunia politik Tanah Air.

Banyak yang berharap kesuksesan Anas bisa menjadi momentum melakukan alih kepemimpinan nasional dari generasi lama ke generasi muda. Anas ditahbiskan mewakili harapan masyarakat akan hadirnya pemimpin muda di semua level. Apabila menarik realitas politik itu ke konteks lokal,akan ditemukan sebuah fakta menarik.

Di Sulawesi Selatan ini,jumlah anak muda yang berkiprah di bidang politik ternyata sangat banyak. Bahkan, banyak di antara mereka menempati jabatan strategis di partai maupun di birokrasi.Pertanyaannya, apakah keberadaan politisi muda itu mampu membawa perubahan pada sistem perpolitikan di daerah ini?

Pengamat politik dari Unhas M Darwis mengatakan, anak muda di Sulsel masih kesulitan menunjukkan kinerjanya di bidang politik karena masih dibatasi dominasi politisi lama. Orang tua di partai politik dinilai cenderung tidak ikhlas menyerahkan tongkat estafet ke anak muda. Sekadar contoh,dia menyebut pergantian Ketua DPD II Partai Golkar di daerah, seperti di Bone dan Parepare.

Ketua Golkar di daerah itu masih ngotot memimpin partai,kendati sudah memimpin dua periode. ”Sikap-sikap seperti itu yang menghambat. Memang butuh kearifan orang tua untuk memberi jalan kepada mereka yang lebih muda,”ujarnya. Seperti diketahui, terjadi resistensi terhadap keputusan DPP Golkar mengenai larangan kepada ketua DPD II untuk kembali maju di musyawarah daerah atau menjabat lebih dari dua kali.Jika kebijakan ini dijalankan, dipastikan akan terjadi regenerasi ke politisi muda.

Dosen sosiologi Unhas ini mengaku optimistis kondisi politik dan birokrasi di Sulsel akan berubah lebih baik jika saja politisi muda diberi peran lebih banyak. Dia mengusulkan politisi gaek yang sudah berusia di atas 50 tahun segera menepi dan memberi jalan kepada politisi muda. Banyak yang menyebut Sulsel sebagai gudangnya politisi muda. Sejumlah anak muda berusia antara 30 hingga 40 tahun saat ini menempati posisi strategis di partai dan DPRD.

Beberapa nama di antaranya bisa disebut,antara lain Farouk M Betta yang kini menjabat Sekretaris Golkar Makassar, sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Makassar. Nama lain dari Golkar, yakni Rahman Pina,anggota DPRD Kota Makassar, yang kini menjabat Sekjen Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (Adeksi).Nama berikutnya Alamsyah Demma, pria kelahiran 1979,yang kini menjabat Sekretaris Golkar Takalar.

Dari Partai Demokrat Sulsel, nama yang cukup menonjol adalah Januar Jaury. Januar saat ini tercatat sebagai Ketua Partai Demokrat Kota Makassar dan Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel. Deretan politisi muda saat ini juga menghuni Kantor DPRD Sulsel. Mereka antara lain Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo (Demokrat), Mukhtar Tompo (Hanura),Awwal Muin (PPDI), Irsan Galigo, Ina Kartika Sari (Golkar), Aerin Nizar (Demokrat), Syamsari Kitta (PKS).

Dari nama-nama politisi muda di atas, tentunya memiliki latar belakang perjalanan karier yang berbeda- beda. Seperti yang masuk dunia politik melalui organisasi mahasiswa atau ekstrakampus, organisasi kepemudaan, atau aktif dalam aksi atau pergerakan. Ada pula yang pada awalnya tidak punya latar belakang keluarga politisi atau yang memang terlahir dalam keluarga atau atmosfer politisi.

Kiprahnya ke depan akan menjawab kapasitas masingmasing politisi muda di Sulsel. Profesionalisme dan komitmen masih harus diuji, apakah masuk dalam dunia politik sekadar keberuntungan, panggilan jiwa, atau ada target lain. (si-bakti m munir)

Konsolidasi Kader di Rakornas Demokrat Sentul

Home » News » Politik

Citizen Reporter

Konsolidasi Kader di Rakornas

Tribun Timur - Sabtu, 23 Juli 2011 22:13 WITA

 http://makassar.tribunnews.com/2011/07/23/konsolidasi-kader-di-rakornas 

Laporan: Aerin Nizar, Anggota DPRD Sulsel, Melaporkan dari Sentul, Bogor

TRIBUN-TIMUR.COM - Rapat koordinasi Nasional Partai Demokrat dihadiri tidak kurang dari 5.300 peserta dari DPD dan DPC seluruh Indonesia. Pidato Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Ketua Dewan Pembina Susilo bambang Yudhoyono mendapat perhatian luar biasa dari kader.

Tema rakornas kali ini adalah konsolidasi, perbaikan, dan peningkatan kinerja. Tujuan diadakan rakornas adalah untuk menjalin silaturahmi, menggalang soliditas, dan koordinasi untuk perbaikan di setiap lini dengan instrospeksi dan evaluasi kader.

Serangan demi serangan kepada ketum adalah fitnah, beliau mengaku banyak belajar dari gaya kepemimpinan Pak SBY yang selalu sabar dan tegar menghadapi serangan yang melemahkannya.

Menurutnya, forum rakornas ini akan menjadi ajang koreksi dan perbaikan paripurna untuk meningkatkan semangat dan dedikasi kinerja kader dengan menunjukkan ketangguhan, komitmen, dan kerja keras sehingga menjadi kekuatan politik yang luar biasa.

Saya melihat di arena kongres, antusiasme kader untuk mendengarkan arahan dari ketum dan Pak SBY sangat antusia. Meski awalnya sempat terjadi kemacetan di pintu masuk acara namun itu tidak menyurutkan semangat kader.

SBY dalam sambutannya mengajak kader untuk tidak takut dengan kondisi politik Indonesia yang keras dan sarat dengan adu domba. Ia berpesan kader harus lebih cerdas jangan hanya diam dan pasif.
Selain itu, kader juga diminta tampil berani di depan dengan menghadapi segala resiko untuk menegakkan situasi politik di Indonesia.

Terakhir, beliau mengingatkan untuk tidak saling menyalahkan karena hal tersebut bukan contoh politik yang cerdas. (*/tribun-timur.com)

Penulis : Syaekhuddin

Editor : Muh. Irham