Kutipan Media : Disertasi Aerin Gugah Gubernur

BUDAYA

Disertasi Aerin Gugah Gubernur

Web Link : Disertasi Doktoral Aerin Nizar Gugah Gubernur Sulsel

MANTAN anggota DPRD Sulsel periode 2009-2014 dan juga politisi dari Partai Demokrat Sulsel, Aerin Nizar, meraih gelar doktor bidang Ilmu Pertanian setelah berhasil mempertahankan disertasinya melalui sidang promosi Program Pascasarjana Unhas, di Aula PPs Prof Dr Ir Fachruddin Unhas.

Disertasi Aerin yang berjudul “Modal Sosial dan Program Peningkatan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Selatan”, menerangkan mengenai adanya tingkat modal sosial yang tinggi di antara para pemangku kepentingan yang menjadi pengantar program peningkatan produksi beras.

“Jika membandingkan tingkat modal sosialnya, maka keduanya memiliki tingkat modal sosial yang berbeda. Jadi, terdapat modal sosial tertinggi yang dimiliki pemangku kepentingan yang menjadi penghantar dan juga penerima yakni saling percaya dan jaringan. Selain itu, di tingkatan makro dan mikro berpengaruh variatif pada keberhasilan program peningkatan produksi beras Sulsel,” papar ibu tiga anak ini.

Penelitian yang melibatkan 16 institusi dan masing-masing dua responden di setiap institusi ini, menunjukkan besarnya pengaruh tingkat modal sosial masyarakat penerima program terhadap keberhasilan program pertanian. “Masyarakat yang memiliki modal sosial cenderung lebih dapat bekerja sama dan berpartisipasi dalam program.

Kita berharap pemerintah memiliki kajian atau studi tentang tingkat modal sosial setiap wilayah sehingga dapat dipetakan tingkat dan karakter modal sosial masyarakat sebelum melaksanakan program di lapangan,” ungkap wanita kelahiran 3 Maret 1975 ini. Penguji eksternal, Gubernur Sulsel, Dr Syahrul Yasin Limpo, tergugah dengan penjelasan Aerin mengenai modal sosial.

“Harus ada pengkondisian dan juga dijaga, karena jika tidak maka akan berbahaya. Saya berharap para pakar mengangkat modal sosial ini menjadi trend nasional. Namun modal sosial harus ada koordinasi institusi yang intens dengan pemerintah, ada kejelasan SDM yang mengawal aktivitas, harus ada kejelasan budget pendukung dan juga dukungan publik,” pungkasnya. (met/mah)