Sun,05 January 2014 | 09:40Dibaca oleh 137 Pengunjung
http://www.fajar.co.id/metromakassar/3080827_5662.html
Foto: Idham Ama/Fajar
Jaminan Gas Subsidi Tepat Sasaran
MAKASSAR, FAJAR -- Kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) membuat tabung gas non subsidi tersebut mulai langka di pasaran. DPRD Sulsel meminta Pemprov Sulsel segera melakukan langkah antisipasi sebagai efek domino dari kelangkaan tersebut.
Dikonfirmasi siang kemarin, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar mengaku akan segera melakukan hearing dengan SKPD terkait untuk membahas masalah ini. "Kita menunggu laporan Biro Bina Perekonomian Sulsel dan menjadwalkan rapat dengan mitra terkait yang berhubungan dengan kenaikan gas elpiji 12 kg," kata Aerin Nizar, Sabtu 4 Januari.
Dia mengatakan, pokok persoalan dari dampak kenaikan ini, adalah efek domino yang mungkin cukup besar. Yakni meningkatnya inflasi, naiknya harga makanan yang berimbas pada sektor UKM, dan paling mengkhawatirkan adalah migrasi pelanggan tabung gas 12 kg ke 3kg.
Kondisi ini dapat membuat kelangkaan elpiji 3 kg juga terjadi. Hal ini juga, sambung dia, rentan dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengoplos gas subsidi tiga kg ke tabung non subsidi 12 kg, dengan harga jual lebih tinggi. "Saya pribadi juga mengkritisi kebijakan kenaikan harga ini yang sangat minim sosialisasi dan bisa memicu spekulan," katanya.
Hal senada disampaikan legislator Sulsel lainnya, Imbar Ismail. Menurutnya, secara makro, menjelang tahun politik dan naiknya inflasi akan membuat investor lebih berfikir berinvestasi ke Sulsel. Komisi B juga mengimbau pemerintah dan Pertamina segera mengefektifkan kartu kontrol untuk pengawasan penggunaan gas tiga kg.
"Kartu kontrol itu untuk menjamin distribusi tabung tersebut tepat sasaran pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah," ujarnya. (nur/kas)
MAKASSAR, FAJAR -- Kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) membuat tabung gas non subsidi tersebut mulai langka di pasaran. DPRD Sulsel meminta Pemprov Sulsel segera melakukan langkah antisipasi sebagai efek domino dari kelangkaan tersebut.
Dikonfirmasi siang kemarin, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar mengaku akan segera melakukan hearing dengan SKPD terkait untuk membahas masalah ini. "Kita menunggu laporan Biro Bina Perekonomian Sulsel dan menjadwalkan rapat dengan mitra terkait yang berhubungan dengan kenaikan gas elpiji 12 kg," kata Aerin Nizar, Sabtu 4 Januari.
Dia mengatakan, pokok persoalan dari dampak kenaikan ini, adalah efek domino yang mungkin cukup besar. Yakni meningkatnya inflasi, naiknya harga makanan yang berimbas pada sektor UKM, dan paling mengkhawatirkan adalah migrasi pelanggan tabung gas 12 kg ke 3kg.
Kondisi ini dapat membuat kelangkaan elpiji 3 kg juga terjadi. Hal ini juga, sambung dia, rentan dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengoplos gas subsidi tiga kg ke tabung non subsidi 12 kg, dengan harga jual lebih tinggi. "Saya pribadi juga mengkritisi kebijakan kenaikan harga ini yang sangat minim sosialisasi dan bisa memicu spekulan," katanya.
Hal senada disampaikan legislator Sulsel lainnya, Imbar Ismail. Menurutnya, secara makro, menjelang tahun politik dan naiknya inflasi akan membuat investor lebih berfikir berinvestasi ke Sulsel. Komisi B juga mengimbau pemerintah dan Pertamina segera mengefektifkan kartu kontrol untuk pengawasan penggunaan gas tiga kg.
"Kartu kontrol itu untuk menjamin distribusi tabung tersebut tepat sasaran pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah," ujarnya. (nur/kas)
No comments:
Post a Comment