di Update oleh ronalywKamis, 13 Februari 2014 04:35
MAKASSAR, BKM -- DPRD Sulsel mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuntan. Ketua Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Sulsel, Aerin Nizar, mengatakan, ranperda ini harus bisa disahkan tahun ini karena Sulsel sebagai salah satu penyanggah ketahanan pangan nasional.
Aerin mengatakan, saat ini pembahasan baru pada tahap konsultasi bersama panitia khusus (Pansus) dan tim ahli penyusun peraturan daerah ini. "Setelah ini, kami mencocokkan data luas lahan pertanian yang dimiliki di Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik," jelasnya. Dia menambahkan, sebelumnya lima provinsi telah mengesahkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diturunkan dari Undang-undang No. 41/2009.
Aerin mengatakan, saat ini pembahasan baru pada tahap konsultasi bersama panitia khusus (Pansus) dan tim ahli penyusun peraturan daerah ini. "Setelah ini, kami mencocokkan data luas lahan pertanian yang dimiliki di Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik," jelasnya. Dia menambahkan, sebelumnya lima provinsi telah mengesahkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diturunkan dari Undang-undang No. 41/2009.
Tim ahli penyusun Perda, Lauddin Marsuni, mengatakan, produk hukum daerah ini diharapkan dapat menjamin lahan pertanian yang tersedia saat ini. "Lahan pertanian tidak pernah bertambah bahkan cenderung berkurang untuk mengikuti pembangunan," katanya.
Dikatakan Laudin, jumlah penduduk terus bertambah, tentu ikut meningkatkan kebutuhan akan pangan dan lahan pertanian. Perda ini nantinya mengatur jumlah ketersediaan lahan pertanian kabupaten/kota di Sulsel. "Termasuk jika ada alih fungsi lahan pertanian harus menyediakan lahan pengganti sehingga lahan pertanian yang ada tidak berkurang," tuturnya
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Palopo itu juga mengatakan, Perda ini juga melindungi lapangan pekerjaan petani yang lahannya biasa dialihfungsikan untuk jalan, usaha maupun pemukiman. (san/ams/b)
Dikatakan Laudin, jumlah penduduk terus bertambah, tentu ikut meningkatkan kebutuhan akan pangan dan lahan pertanian. Perda ini nantinya mengatur jumlah ketersediaan lahan pertanian kabupaten/kota di Sulsel. "Termasuk jika ada alih fungsi lahan pertanian harus menyediakan lahan pengganti sehingga lahan pertanian yang ada tidak berkurang," tuturnya
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Palopo itu juga mengatakan, Perda ini juga melindungi lapangan pekerjaan petani yang lahannya biasa dialihfungsikan untuk jalan, usaha maupun pemukiman. (san/ams/b)
No comments:
Post a Comment