Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mengupayakan sarana irigasi setengah tekhnis, dapat dimaksimalkan sebagai sarana tekhnis. Hal tersebut untuk mendukung program sertifikasi lahan pertanian.
Kepala Bidang Tanaman pangan dinas pertanian tanaman pangan dan holtikultura Sulsel, Aris Makta Amin mengungkapkan, saat ini keseluruhan sawah yang beririgasi tekhnis seluas 260.000 ha telah tersertifikasi. Pensertifikasian tersebut, mewajibkan lahan hanya boleh dimanfaatkan untuk penanaman komoditi pertanian khusus padi. Tahun ini pihaknya berencana untuk menambah sertifikasi lahan, melalui upaya mengubah sarana irigasi setengah tekhnis menjadi irigasi tekhnis.
Berdasarkan data, luas sarana irigasi setengah tekhnis di Sulsel seluas 51.617 hektar. Upaya mengubah sarana irigasi setengah tekhnis tersebut salah satunya dengan meningkatkan sumber potensi pengairan. Sementara itu, DPRD Sulsel tengah mengusulkan rancangan peraturan daerah perlindungan lahan pertanian. Hal itu untuk mengantisipasi kecenderungan berkurangnya lahan.
Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar mengungkapkan, pembahasan usulan ranperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, tengah dalam tahap konsultasi bersama panitia khusus. Selanjutnya akan dilakukan survey terhadap data luas lahan dari Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Badan Pusat Statistik.
Susulan ranperda tersebut, didasarkan pada undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, keputusan presiden, dan peraturan menteri pertanian. Ketiga regulasi tersebut mengatur larangan pemanfaatan areal persawahan untuk kepentingan bisnis, seperti pembangunan perumahan.
Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mengupayakan sarana irigasi setengah tekhnis, dapat dimaksimalkan sebagai sarana tekhnis. Hal tersebut untuk mendukung program sertifikasi lahan pertanian.
Kepala Bidang Tanaman pangan dinas pertanian tanaman pangan dan holtikultura Sulsel, Aris Makta Amin mengungkapkan, saat ini keseluruhan sawah yang beririgasi tekhnis seluas 260.000 ha telah tersertifikasi. Pensertifikasian tersebut, mewajibkan lahan hanya boleh dimanfaatkan untuk penanaman komoditi pertanian khusus padi. Tahun ini pihaknya berencana untuk menambah sertifikasi lahan, melalui upaya mengubah sarana irigasi setengah tekhnis menjadi irigasi tekhnis.
Berdasarkan data, luas sarana irigasi setengah tekhnis di Sulsel seluas 51.617 hektar. Upaya mengubah sarana irigasi setengah tekhnis tersebut salah satunya dengan meningkatkan sumber potensi pengairan. Sementara itu, DPRD Sulsel tengah mengusulkan rancangan peraturan daerah perlindungan lahan pertanian. Hal itu untuk mengantisipasi kecenderungan berkurangnya lahan.
Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar mengungkapkan, pembahasan usulan ranperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, tengah dalam tahap konsultasi bersama panitia khusus. Selanjutnya akan dilakukan survey terhadap data luas lahan dari Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Badan Pusat Statistik.
Susulan ranperda tersebut, didasarkan pada undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, keputusan presiden, dan peraturan menteri pertanian. Ketiga regulasi tersebut mengatur larangan pemanfaatan areal persawahan untuk kepentingan bisnis, seperti pembangunan perumahan.
No comments:
Post a Comment