Fraksi Demokrat Sulsel menindaklanjuti Rekomendasi Pemekaran Luteng & Bonsel ke Komisi II DPR RI

Pertemuan FPD Sulsel dgn FPD DPR & Ketua Komisi II di DPR RI

KopiCelebes.com - Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel mulai memperjuangkan pembentukan calon kabupaten Luwu Tengah (Luteng) dan Bone Selatan (Bonsel) ke Komisi II DPR RI, Senin, (27/2). Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Ni'matullah yang didampingi Andry Arief Bulu, Aerin Nizar, Andi Januar Jaury, Yusa Rasyid Ali, dan Misriani Ilyas.  Mereka menemui langsung Ketua Komisi II, Taufiq Effendi dan anggota komisi II lainnya dari Dapil Sulsel yakni Gaffar Patappe.

Pada pertemuan itu, Ni'matullah melaporkan perkembangan usulan pemekaran Luteng dan Bonsel yang telah mencapai tahap pemberian rekomendasi DPRD Sulsel melalui Rapat Paripurna dan tinggal menunggu penandatanganan Gubernur Sulsel yang dijanjikan akan dilakukan sebelum memasuki bulan Maret. Ni'matullah juga menyampaikan, hasil kajian dan kerja Pansus Pemekaran Luteng dan Bonsel menyimpulkan jika kedua daerah tersebut sangat mampu untuk berdiri sendiri sebagai kabupaten baru. "Berdasarkan hasil konsultasi kami dengan Ketua Komisi II DPR RI, saat ini tercatat sebanyak 117 usulan pemekaran yang masuk ke DPR RI. Meski begitu, proses terhadap usulan-usulan pemekaran tersebut tak berdasarkan usulan yang lebih dahulu masuk, namun berdasarkan kesiapan dan kelengkapan daerah," tutur Ni'matullah.

Menyikapi adanya moratorium pemekaran wilayah, kebijakan tersebut tidak akan menjadi masalah dalam memproses aspirasi masyarakat dari daerah, terlebih jika diketahui bahwa seluruh persyaratan wajib telah dipenuhi oleh daerah tersebut. "Kami turut mempertanyakan kebijakan moratorium. Ketua Komisi II DPR RI menegaskan jiwa sewaktu-waktu moratorium tersebut dapat dicabut demi percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara umum," timpal Sekretaris Fraksi Demokrat Sulsel, Aerin Nizar. "Taufiq Effendi juga berpesan bahwa daerah-daerah yang akan dimekarkan harus memperjelas tapal batas daerah dan ditandatangani oleh masing-masing pihak agar konflik tentang batas wilayah yang sering terjadi utamanya di daerah yang memiliki sumberdaya alam yang potensil dapat dihindari," tandas Aerin. (R1) http://kopicelebes.com/index.php/pilkada/238-demokrat-sulsel-perjuangkan-pemekaran-di-dpr-ri