Selasa, 08 November 2011 | 19:29:06 WITA | 229 HITS
http://www.fajar.co.id/read-20111107192906-dprd-ancam-laporkan-kopel-ke-polisi
DPRD Ancam Laporkan Kopel ke Polisi
Syamsuddin: Itu Hak Dewan
http://www.fajar.co.id/read-20111107192906-dprd-ancam-laporkan-kopel-ke-polisi
DPRD Ancam Laporkan Kopel ke Polisi
Syamsuddin: Itu Hak Dewan
MAKASSAR, FAJAR --
Sejumlah nggota DPRD Sulsel berencana melaporkan Koordinator Komite
Pemantau legislatif (Kopel) Sulsel, Samsuddin Alimsyah ke kepolisian.
Para legislator dari berbagai fraksi di DPRD Sulsel ini sepakat untuk
menempuh jalur hukum karena menilai pernyataan Kopel yang dipublikasikan
di media massa telah mencemarkan nama lembaga DPRD Sulsel.
"Pernyataan Syamsuddin Alimsyah sangat tendensius dan sangat melecehkan lembaga DPRD karena menuduh tindakan teman-teman anggota DPRD yang berangkat ke tanah suci, sebagai perbuatan korupsi," kata Buhari Kahar Mudzakkar dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Senin, 7 Nopember.
Sikap dewan ini kata Buhari akan disampiakan masing-masing fraksi ke pimpinan DPRD untuk kemudian melaporkan Kopel ke polisi. "Jadi nanti semua fraksi akan mengusulkan ke pimpinan DPRD agar pimpinan dewan melapor ke polisi," jelas Buhari.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Aerin Nizar menambahkan pernyataan Kopel tersebut telah membentuk opini di masyarakat dan telah mencemarkan nama anggota DPRD Sulsel yang berangkat ke tanah suci.
"Kasihan teman-teman yang berangkat menjalankan lalau dituduh korupsi, keluarga teman-teman-teman anggota dewan juga sudah merasa malu karena ini, makanya sebelum opini masyarakat telanjur terbentuk lebih baik kita melakukan langka hukum," kata Aerin.
Sikap serupa disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar, Hoist Bachtiar dan AM Yagkin Padjalangi. Mereka sepakat jika DPRD menempuh langka hukum dengan melaporkan Kopel ke polisi.
"Saya juga tidak terima kalau teman-teman yang berangkat haji itu dituduh korupsi. Terlalu kecil kalau uang sebesar itu mau dikorupsi. Kasihan teman-teman yang ditunjuk untuk berangkat melaksanakan tugas," kata Sekretaris Fraksi PDIP, Rudy Pieter Goni.
Koordinator Kopel Sulsel, Samsuddin Alimsyah yang dikonfirmasi terpisah menaggapi santai rencana DPRD tersebut. "Kalau mau melapor ke polisi saya kira itu hak semua orang," kata Samsuddin.
Yang jelas kata Samsuddin, pernyataannya di media beberapa waktu lalu tidak menyatakan bahwa keberangkatan tujuh anggota DPRD Sulsel ke tanah suci atas biaya APBD merupakan tindakan korupsi.
"Kita hanya menyorot penggunaan anggaran, karena di sejumlah daerah banyak kaus gizi buruk. Makanya kami menyatakan DPRD boros," kata Samsuddin.
Lebih baik kata dia jika anggaran untuk memberangkatkan anggota dewan ke tanah suci diberikan kepada masyarakat yang kena musibah dan berbagai penyakit. "Kopel juga meihat sangat banyak orang yang mau naik haji punya uang tapi tidak punya kesempatan. Di satu sisi ada anggota dewan yang naik haji hanya dengan cara diundi," tandasnya. (kas/pap)
"Pernyataan Syamsuddin Alimsyah sangat tendensius dan sangat melecehkan lembaga DPRD karena menuduh tindakan teman-teman anggota DPRD yang berangkat ke tanah suci, sebagai perbuatan korupsi," kata Buhari Kahar Mudzakkar dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Senin, 7 Nopember.
Sikap dewan ini kata Buhari akan disampiakan masing-masing fraksi ke pimpinan DPRD untuk kemudian melaporkan Kopel ke polisi. "Jadi nanti semua fraksi akan mengusulkan ke pimpinan DPRD agar pimpinan dewan melapor ke polisi," jelas Buhari.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Aerin Nizar menambahkan pernyataan Kopel tersebut telah membentuk opini di masyarakat dan telah mencemarkan nama anggota DPRD Sulsel yang berangkat ke tanah suci.
"Kasihan teman-teman yang berangkat menjalankan lalau dituduh korupsi, keluarga teman-teman-teman anggota dewan juga sudah merasa malu karena ini, makanya sebelum opini masyarakat telanjur terbentuk lebih baik kita melakukan langka hukum," kata Aerin.
Sikap serupa disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar, Hoist Bachtiar dan AM Yagkin Padjalangi. Mereka sepakat jika DPRD menempuh langka hukum dengan melaporkan Kopel ke polisi.
"Saya juga tidak terima kalau teman-teman yang berangkat haji itu dituduh korupsi. Terlalu kecil kalau uang sebesar itu mau dikorupsi. Kasihan teman-teman yang ditunjuk untuk berangkat melaksanakan tugas," kata Sekretaris Fraksi PDIP, Rudy Pieter Goni.
Koordinator Kopel Sulsel, Samsuddin Alimsyah yang dikonfirmasi terpisah menaggapi santai rencana DPRD tersebut. "Kalau mau melapor ke polisi saya kira itu hak semua orang," kata Samsuddin.
Yang jelas kata Samsuddin, pernyataannya di media beberapa waktu lalu tidak menyatakan bahwa keberangkatan tujuh anggota DPRD Sulsel ke tanah suci atas biaya APBD merupakan tindakan korupsi.
"Kita hanya menyorot penggunaan anggaran, karena di sejumlah daerah banyak kaus gizi buruk. Makanya kami menyatakan DPRD boros," kata Samsuddin.
Lebih baik kata dia jika anggaran untuk memberangkatkan anggota dewan ke tanah suci diberikan kepada masyarakat yang kena musibah dan berbagai penyakit. "Kopel juga meihat sangat banyak orang yang mau naik haji punya uang tapi tidak punya kesempatan. Di satu sisi ada anggota dewan yang naik haji hanya dengan cara diundi," tandasnya. (kas/pap)
No comments:
Post a Comment