| Pangdam Siagakan 8 Batalyon TNI |
|
|
| Thursday, 22 March 2012 | |
|
MAKASSAR – Komando Daerah (Kodam) VII/Wirabuana menyiagakan delapan
batalyon personel TNI untuk mengantisipasi terjadinya unjuk rasa
anarkistis terkait penolakan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang
akan mulai diberlakukan pada 1 April.
Ribuan personel TNIAngkatan Darat (AD) tersebut mendapatkan tugas khusus untuk mengamankan Kota Makassar dari aksi demontrasi kelompok masyarakat dan mahasiswa.“Saya siapkan delapan batalyon TNI untukmembekapPolda(Sulsel). Ini khusus di Makassar. Kita prioritaskan itu,”kata Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Muhammad Nizam di Kantor Gubernur Sulsel,kemarin. Diketahui, jumlah personel TNI dalam satu batalyon berkisar antara 700 hingga 1.000 petugas. Batalyon dipimpin seorang Mayor (senior) atau Letnan Kolonel. Dalam satu batalyon biasanya terdapat tiga hingga enam kompi. Sejumlah batalyon yang disiapkan mengamankan unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM di Makassar, di antaranya Batalyon Infanteri 700/Raider, Batalyon Kavaleri 10/Serbu, BatalyonArmed 6-76/Tamarunang, serta Baterai Arhanudri 141/BS. Meski demikian, kata jenderal TNI bintang dua ini, penerjunan personel TNI tersebut tetap berkoordinasi dengan Polda Sulsel.Pengamanan yang dilakukan pun sesuai dengan prosedur kepolisian. “Pengamanan yang kita lakukan sudah ada standar operasional prosedur-nya (SOP) yang diatur oleh polda,” ujar Nizam usai melakukan rapat tertutup dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpodan seluruh kepala daerah di Sulsel. Meski beberapa hari terakhir aksi penolakan BBM di Makassar sudah mengarah ke anarkistis, namun Pangdam menyebut seluruhnya masih kondusif dan terkendali. Mantan Pangdivif-1 Kostrad tersebut juga mengimbau kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk tetap melakukan aksi unjuk rasa secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum. “Sekarang ini masih wajarwajar saja, masih kondusif. Yang penting tidak anarkis,” pungkasnya lalu bergegas menuju mobil dinasnya. Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo,yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, menolak berkomentar terkait pengamanan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM di wilayah hukumnya. Pertemuan tertutup yang hampir dihadiri seluruh wali kota dan bupati di Sulsel kemarin, dipimpin langsung Syahrul Yasin Limpo di Ruang Pola Kantor Gubernur. Sehari sebelumnya, Syahrul juga mengumpulkan sejumlah petinggi universitas negeri dan swasta di Makassar. Pertemuan ini pun turut membahas mengenai rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan dilakukan kelompok mahasiswa. “Ini hanya rapat satu atap untuk mengantisipasi adanya gejolak di Sulsel,”ujar Syahrul usai pertemuan dengan 13 pimpinan kampus di Makassar. DPRD Tolak DPRD Sulsel memutuskan menolak rencana pemerintah menaikkan BBM. Keputusan resmi DPRD Sulsel disepakati dalam rapat pimpinan yang dihadiri perwakilan enam dari sembilan fraksi di DPRD Sulsel, kemarin. Fraksiyanghadir,Fraksi Golkar,Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Hanura, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Fraksi Sulsel Bersatu. Sayangnya, Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan (FDK),dan Fraksi Ummat tidak hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulsel Moh Roem (Golkar), didampingi dua wakil ketua, Ashabul Kahfi (PAN) dan Akmal Pasluddin (PKS). “Kita secara tegas menolak, karena kenaikan harga BBM menyengsarakan rakyat karena memicu naiknya semua harga kebutuhan pokok. Ini menjadi sikap resmi kita,sikap lembaga, yang semuanya menolak. Upaya antisipasi akan dibicarakan kemudian,”kata Roem. Ia mengemukakan, pengambilan keputusan yang akan dituangkan dalam pernyataan sikap DPRD Sulsel tersebut diambil setelah DPRD 13 kali menerima aksi unjuk rasa mahasiswa dan organisasi masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. Dalam rapat tersebut,Fraksi PKS dan PPP berpendapat, rencana pemerintah provinsi memberikan kompensasi atau subsidi dari APBD Sulsel terhadap dampak kenaikan harga BBM tidak tepat. “Penolakan saja, penanganan dipikirkan oleh pemerintah pusat.Pemerintah daerah jangan dibebani lagi. Banyak hal yang perlu kita buat. Biarlah presiden yang memikirkan dan urus kompensasinya karena kalau kita lakukan maka akan menguras APBD,” ucap anggota Fraksi PKS Syamsari Kitta. Juru bicara Fraksi PPP Taufiq Zainuddin meminta kepada DPRD Sulsel tidak perlu menguras APBD untuk subsidi BBM. “Jangan bicara antisipasi, penolakan saja dulu. Ini harus jadi pernyataan sikap DPRD, ”ucapnya. Sebaliknya, Fraksi Golkar dan Fraksi PAN berpendapat pemerintah daerah harus memikul dampak kenaikan harga BBM dengan menyiapkan subsidi dari APBD. Sementara itu,Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel Ni’matullah, yang dikonfirmasi, tidak menjawab telepon dan pesan singkat SINDO. Anggota Fraksi Demokrat Aerin Nizar mengatakan, ketidakhadiran fraksinya dalam rapat tersebut karena izin untuk mengikuti kegiatan partai. “FPD sikapnya sudah jelas. Kami harus ikut pemerintah sebagai partai pengusung. Fraksi lain,Walaupun menolak, sebenarnya mereka yg masuk dalam partai koalisi.Di pusat partai mereka resmi mendukung,” ucapnya. Aerin mengemukakan, kalaupun ada penolakan dari partai di daerah, itu tidak ada gunanya karena kebijakan menaikkan harga BBM ditentukan pusat. wahyudi/Supyan Umar |
No comments:
Post a Comment