Pangdam Siagakan 8 Batalyon TNI

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/480005/

Pangdam Siagakan 8 Batalyon TNI

Thursday, 22 March 2012

MAKASSAR – Komando Daerah (Kodam) VII/Wirabuana menyiagakan delapan batalyon personel TNI untuk mengantisipasi terjadinya unjuk rasa anarkistis terkait penolakan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan mulai diberlakukan pada 1 April. Ribuan personel TNIAngkatan Darat (AD) tersebut mendapatkan tugas khusus untuk mengamankan Kota Makassar dari aksi demontrasi kelompok masyarakat dan mahasiswa.“Saya siapkan delapan batalyon TNI untukmembekapPolda(Sulsel). Ini khusus di Makassar. Kita prioritaskan itu,”kata Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Muhammad Nizam di Kantor Gubernur Sulsel,kemarin. Diketahui, jumlah personel TNI dalam satu batalyon berkisar antara 700 hingga 1.000 petugas. Batalyon dipimpin seorang Mayor (senior) atau Letnan Kolonel. Dalam satu batalyon biasanya terdapat tiga hingga enam kompi. Sejumlah batalyon yang disiapkan mengamankan unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM di Makassar, di antaranya Batalyon Infanteri 700/Raider, Batalyon Kavaleri 10/Serbu, BatalyonArmed 6-76/Tamarunang, serta Baterai Arhanudri 141/BS. Meski demikian, kata jenderal TNI bintang dua ini, penerjunan personel TNI tersebut tetap berkoordinasi dengan Polda Sulsel.Pengamanan yang dilakukan pun sesuai dengan prosedur kepolisian. “Pengamanan yang kita lakukan sudah ada standar operasional prosedur-nya (SOP) yang diatur oleh polda,” ujar Nizam usai melakukan rapat tertutup dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpodan seluruh kepala daerah di Sulsel. Meski beberapa hari terakhir aksi penolakan BBM di Makassar sudah mengarah ke anarkistis, namun Pangdam menyebut seluruhnya masih kondusif dan terkendali. Mantan Pangdivif-1 Kostrad tersebut juga mengimbau kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk tetap melakukan aksi unjuk rasa secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum. “Sekarang ini masih wajarwajar saja, masih kondusif. Yang penting tidak anarkis,” pungkasnya lalu bergegas menuju mobil dinasnya. Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo,yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, menolak berkomentar terkait pengamanan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM di wilayah hukumnya. Pertemuan tertutup yang hampir dihadiri seluruh wali kota dan bupati di Sulsel kemarin, dipimpin langsung Syahrul Yasin Limpo di Ruang Pola Kantor Gubernur. Sehari sebelumnya, Syahrul juga mengumpulkan sejumlah petinggi universitas negeri dan swasta di Makassar. Pertemuan ini pun turut membahas mengenai rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan dilakukan kelompok mahasiswa. “Ini hanya rapat satu atap untuk mengantisipasi adanya gejolak di Sulsel,”ujar Syahrul usai pertemuan dengan 13 pimpinan kampus di Makassar. DPRD Tolak DPRD Sulsel memutuskan menolak rencana pemerintah menaikkan BBM. Keputusan resmi DPRD Sulsel disepakati dalam rapat pimpinan yang dihadiri perwakilan enam dari sembilan fraksi di DPRD Sulsel, kemarin. Fraksiyanghadir,Fraksi Golkar,Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Hanura, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Fraksi Sulsel Bersatu. Sayangnya, Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan (FDK),dan Fraksi Ummat tidak hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulsel Moh Roem (Golkar), didampingi dua wakil ketua, Ashabul Kahfi (PAN) dan Akmal Pasluddin (PKS). “Kita secara tegas menolak, karena kenaikan harga BBM menyengsarakan rakyat karena memicu naiknya semua harga kebutuhan pokok. Ini menjadi sikap resmi kita,sikap lembaga, yang semuanya menolak. Upaya antisipasi akan dibicarakan kemudian,”kata Roem. Ia mengemukakan, pengambilan keputusan yang akan dituangkan dalam pernyataan sikap DPRD Sulsel tersebut diambil setelah DPRD 13 kali menerima aksi unjuk rasa mahasiswa dan organisasi masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. Dalam rapat tersebut,Fraksi PKS dan PPP berpendapat, rencana pemerintah provinsi memberikan kompensasi atau subsidi dari APBD Sulsel terhadap dampak kenaikan harga BBM tidak tepat. “Penolakan saja, penanganan dipikirkan oleh pemerintah pusat.Pemerintah daerah jangan dibebani lagi. Banyak hal yang perlu kita buat. Biarlah presiden yang memikirkan dan urus kompensasinya karena kalau kita lakukan maka akan menguras APBD,” ucap anggota Fraksi PKS Syamsari Kitta. Juru bicara Fraksi PPP Taufiq Zainuddin meminta kepada DPRD Sulsel tidak perlu menguras APBD untuk subsidi BBM. “Jangan bicara antisipasi, penolakan saja dulu. Ini harus jadi pernyataan sikap DPRD, ”ucapnya. Sebaliknya, Fraksi Golkar dan Fraksi PAN berpendapat pemerintah daerah harus memikul dampak kenaikan harga BBM dengan menyiapkan subsidi dari APBD. Sementara itu,Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel Ni’matullah, yang dikonfirmasi, tidak menjawab telepon dan pesan singkat SINDO. Anggota Fraksi Demokrat Aerin Nizar mengatakan, ketidakhadiran fraksinya dalam rapat tersebut karena izin untuk mengikuti kegiatan partai. “FPD sikapnya sudah jelas. Kami harus ikut pemerintah sebagai partai pengusung. Fraksi lain,Walaupun menolak, sebenarnya mereka yg masuk dalam partai koalisi.Di pusat partai mereka resmi mendukung,” ucapnya. Aerin mengemukakan, kalaupun ada penolakan dari partai di daerah, itu tidak ada gunanya karena kebijakan menaikkan harga BBM ditentukan pusat. wahyudi/Supyan Umar

Pimpinan Kelengkapan Dewan Direshuffle

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/479886/

Thursday, 22 March 2012
MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel melakukan reshuffle pimpinan seluruh alat kelengkapan meliputi fraksi, komisi, dan badan-badan. Informasi yang dihimpun SINDO di DPRD Sulsel,kemarin, terdapat lima fraksi, yakni Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Hanura, dan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), yang paling banyak melakukan perombakan struktur. Fraksi Demokrat disebut akan mengganti Ketua Komisi B Yusa Rasyid Ali untuk digantikan dengan Sekretaris Komisi D Januar Jaury Darwis. Sementara posisi Januar akan digantikan anggota Komisi D Aerin Nizar. “Ini hasil rapat Ketua Fraksi Demokrat Ni’matullah,Wakil Ketua DPRD Andry S Arief Bulu dengan Pak Ilham,Ketua DPD Demokrat Sulsel,”kata salah seorang sumber di internal Fraksi Demokrat DPRD Sulsel yang enggan disebut namanya. Dia juga menyebutkan bahwa ketua Fraksi Demokrat tetap dijabat Ni’matullah. Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Amru Saher mengatakan, pergeseran yang terjadi di fraksinya,yakni Sekretaris Komisi C Ariady Arsal akan menggantikan ketua Komisi C yang saat ini dijabat politikus PAN Bukhari Kahar Muzakkar. “Ada kesepakatan awal dengan Fraksi PAN bahwa ketua dan sekretaris Komisi C setelah 2,5 tahun ditukar. Ini dulu disepakati dalam forum informal antara partai,”ucapnya.

Pergeseran besar juga dikabarkan Fraksi PDK, yakni Ketua Komisi D Hery Suhari Attas akan digantikan Adil Patu yang kini menempati ketua fraksi. Selanjutnya ketua fraksi akan ditempati Wakil Ketua Komisi E Andi Mustaman. Sementara Ketua Fraksi Golkar Ajeip Padindang dikabarkan akan bertukar posisi dengan Ketua Komisi E Yagkin Padjalangi. Wakil Ketua Komisi B Hoist Bachtiar akan menempati posisi baru sebagai koordinator Badan Anggaran yang kini ditempati Burhanuddin Baharuddin. Sementara Fraksi Hanura juga mengganti ketuanya,Abbas Selong. Ketua DPRD Sulsel Moh Roem mengatakan, semua fraksi diminta paling lambat menyerahkan nama-nama anggotanya yang diusulkan mengalami pergeseran pimpinan maupun anggota alat kelengkapan “Ini adalah penyegaran pada pertengahan periode (2009–2014) yang diatur dalam tata tertib DPRD. Saya mau rolling semua, tapi ini tergantung fraksi,”ucapnya. ● supyan umar     

Tarif Transportasi- Pajak Angkutan Umum Dikurangi

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/478495/

Saturday, 17 March 2012

Pantauan Rombongan Komisi D DPRD Sulsel ke Terminal Daya  MAKASSAR– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel berencana memberikan keringanan beban pajak bagi angkutan umum menyusul rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1April mendatang. Kebijakan ini guna menekan tarif transportasi umum. Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel Malik Faisal mengatakan, pemberian keringanan pajak kendaraan angkutan umum diharapkan bisa mengurangi beban terhadap biaya angkutan umum. Menurutnya, pemberian subsidi tersebut sebenarnya dilakukan Pemprov Sulsel sejak beberapa tahun lalu.Kali ini yang menjadi wacana adalah penambahan subsidi terkait rencana kenaikan BBM.  “Selain angkutan umum, kami juga rencanakan memberi subsidi terhadap angkutan barang. Sekarang ini kami masih melakukan perhitungan serta mekanismenya,” ungkap dia kepada SINDO,kemarin. Kendati demikian, dia enggan membeberkan berapa besar anggaran yang disiapkan menyubsidi pajak kendaraan angkutan umum tersebut.Menurutnya, hingga kini perhitungannya belum final dan masih terus akan melakukan pengkajian. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Sulsel Masykur Sultan yang dikonfirmasi menyebutkan, meski telah ada anggaran Rp4,88 triliun yang disiapkan Pemerintah Pusat untuk menyubsidi angkutan umum, hingga sekarang belum diketahui berapa besar dana yang diperoleh di Sulsel. Masalahnya, Pemerintah Pusat tidak menyubsidi angkutan barang. Padahal, sektor inilah yang dianggap sangat memengaruhi peningkatan ekonomi di Sulsel. “Kalaupun subsidi Pemerintah Pusat ini dianggap kurang, kami di daerah siap melakukan penambahan. Pak Gubernur telah tegaskan menambah subsidi yang dianggap kurang,” ungkapnya,kemarin. Saat disinggung mengenai jumlah kenaikan tarif angkutan penumpang, dia mengaku belum mengambil kesimpulan. “Kami sudah beberapa kali rapat tentang itu.Tetapi, kami harus mengakomodasi semua kepentingan, baik angkutan umum maupun masyarakat. Angkanya belum disepakati dan masih akan dibahas bersama DPRD,”ujarnya. DPRD Bahas Kenaikan Tarif Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel Dishubkomino memaparkan langkah antisipasi kenaikan tarif angkutan kota dalam provinsi (AKDP) saat harga BBM naik April 2012. Pemanggilan ini terkait rencana Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sulsel menaikkan tarif angkutan kota,angkutan desa,dan AKDP 30%–35% apabila harga BBM jenis bensin naik Rp1.500 per liter menjadi Rp6.000 dari harga saat ini Rp4.500 per liter. Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel Amir Uskara mengatakan, sampai saat ini Dishubkominfo belum menyampaikan ke DPRD langkah antisipasi yang akan diambil saat BBM jadi naik, termasuk kenaikan tarif angkutan yang dipatok Organda. ”Pemprov belum menyampaikan langkah antisipasi kepada kami. Karena itu, kami panggil semua instansi terkait guna membicarakan berapa besar kenaikan tarif angkutan apabila harga BBM naik,” papar dia di Makassar,kemarin. Dia meminta Dishubkominfo memaparkan ke DPRD besaran subsidi dari APBN dan rencana subsidi dari APBD Sulsel untuk menekan kenaikan tarif kendaraan umum. ”Subsidi untuk angkutan yang paling penting karena ini menyangkut semua kepentingan mayoritas rakyat Sulsel.Jangan malah yang pakai kendaraan pribadi yang disubsidi,” ucapnya. Rekan Amir di Komisi D, Aerin Nizar, mengatakan, DPRD Sulsel belum menerima laporan Dishubkomino terkait rencana Pemprov Sulsel memberikan subsidi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat saat BBM naik.Padahal, subsidi untuk BBM tidak dianggarkan pada APBD 2012. ”Antisipasi yang bisa dilakukan Dishub adalah menganalisis nilai wajar kenaikan tarif angkutan agar tetap proporsional dengan kenaikan harga BBM dan masih mampu dipenuhi masyarakat umum pengguna transportasi umum,”ungkapnya. Meski menyambut baik rencana Pemprov menyubsidi BBM, politikus Partai Demokrat ini mengingatkan agar kebijakan tersebut harus dicermati baik-baik. Sebab,memberikan subsidi BBM bukan prioritas pembangunan Sulsel. Jangan sampai malah membebani anggaran daerah, apalagi rencana itu belum dianalisis berapa besar dibebankan kepada APBD Sulsel. ● wahyudi/ supyan umar

Demokrat Semprit 5 Kader, SP3 Andi Nawir

http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=82673

Rabu, 14-03-2012    

MAKASSAR, UPEKS--Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel, saat ini tengah melakukan evaluasi kinerja pengurus dan legislatornya. Hingga saat ini ada empat nama pengurus dan legislator dari Fraksi Partai Demokrat yang sementara dalam proses evaluasi.   Anggota tim evaluasi DPD Partai Demokrat Sulsel, Aerin Nizar mengatakan, evaluasi itu dilakukan untuk mengukur kinerja kader dan legislator Demokrat. Dari evaluasi yang berjalan, lanjut Aerin, DPD mengeluarkan surat peringatan pertama kepada tiga legislator DPRD Kabupaten Barru, dan satu orang legislator dari DPRD Kabupaten Gowa. "Sekarang ini ada empat orang anggota DPRD kabupaten yang sementara proses. Tiga orang dari Barru pkus 1 orang dari Gowa yang dapat teguran berupa SP (Surat Peringatan) 1," ujarnya kepada Upeks, Senin (12/3).

Sementara itu, untuk legislator DPRD Sulsel Andi Nawir, Koordinator Tim Evaluasi DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah juga mengatakan, Nawir akan diberikan surat teguran SP III. Surat teguran kepada seluruh legislator tersebut, kata Ullah (sapaan Ni'matullah) dilakukan karena tidak menghadiri beberapa kegiatan partai. "Dari mereka ini surat rekomendasi kita diterima DPD untuk kemudian diteruskan ke DPP. Jika diperlukan, keputusan tetap pemberhentian atau pemecatan," tegasnya. Sedangkan untuk Andi Nawir, lanjut Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel itu, sudah dapat SP III. Sehingga berdasarkan mekanisme partai, rekomendasi Andi Nawir akan diserahkan ke dewan perimbangan dan dewan kehormatan daerah untuk dipanggil dan diberi kesempatan klarifikasi. Ullah juga mengungkapkan, untuk evaluasi selanjutnya, DPD masih sementara berjalan. Sebelumnya, usai penutupan silaturahmi daerah (Silatda) anggota DPRD Fraksi Demokrat se-Sulsel beberapa pekan lalu, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel tersebut menjelaskan bahwa Andi Nawir bisa saja terancam PAW. Pasalnya, Andi Nawir yang sudah dua kali menerima SP kerap tidak hadir dalam rapat atau kegiatan partai maupun rapat-rapat kerja di DPRD Sulsel tanpa ada alasan apapun.

Berdasarkan data yang diterima Upeks, keempat nama legislator yang menerima SP I tersebut, tiga dari Fraksi Demokrat DPRD Barru, yakni, Haeruddin, Salam Aksa, dan Maryam Muin. Sementara dari Fraksi Demokrat DPRD Gowa, yaitu Pattola Daeng Marola. ()

Tangkal Banjir, Legislator Demokrat Kawal APBD 2012

http://makassar.tribunnews.com/2012/03/09/tangkal-banjir-legislator-demokrat-kawal-alokasi-apbd-2012
Jumat, 9 Maret 2012 21:10 WITA

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Salah seorang legislator partai Demokrat DPRD Sulsel Aerin Nizar aktif mengawal pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2012 dengan pembangunan infrakstruktur untuk menangkal banjir di salah satu daerah pemilihannya, Kota Makassar. Wilayah yang mendapat pengalokasian anggaran di APBD Pokok 2012 ini adalah perbaikan infrastruktur jalan lingkungan di BTN Kodam, BTN Pepabri Sudiang Raya, Jalan Bontolanra dan Jalan Banta-Bantaeng di Kecamatan Rappocini, Jalan di Kelurahan Balangbaru.

Selain infrastruktur jalan lingkungan, perbaikan infrakstruktur drainase juga akan dilakukan di sejumlah lokasi yakni di Jalan Ramang Sudiang Raya dan di RW III Jalan Landak Baru di RW. "Ini sesuai hasil reses saya beberapa waktu lalu, masyarakat menginginkan adanya perbaikan sarana jalan lingkungan dan drainase tersebut. Jadi, usulan-usulan tersebut telah mulai dilaksanakan dan segera dinikmati warga melalui program di Dinas Tarkim Sulsel dalam waktu dekat," kata anggota Komisi D DPRD Sulsel ini kepada Tribun Timur via blackberry messengernya, Makassar, Jumat (9/3/2012). "Kami berharap bahwa hasil dan dampak pembangunan infrastruktur ini pada akhirnya akan dapat memudahkan warga di lokasi tersebut dalam mengakses jalan di lingkungan masing-masing dan terhindar dari bahaya banjir dan penyakit akibat drainase lingkungan yang tidak memadai," tambah Aerin. (*/tribun-timur.com)

Penulis : ilham Editor : muhammadirham Share on Facebook

Aerin: Aspirasi Perbaikan Jalan Sudah Terealisasi

Jumat, 09 Maret 2012 15:24 wita

Aerin Nizar

KopiCelebes.com - Sejumlah warga kota Makassar tidak lama lagi akan menikmati perbaikan dan pembangunan infrakstruktur jalan dan drainase sesuai hasil usulan aspirasi masyarakat pada saat reses anggota DPRD Sulsel beberapa waktu lalu. Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Aerin Nizar, Pemprov Sulsel melalui Dinas Tarkim telah merealisasikan aspirasi khususnya perbaikan jalan dan drainase di Kecamatan Biringkanaya dan Rappocini. Adapun wilayah yang mendapat pengalokasian anggaran di APBD Pokok 2012 ini adalah perbaikan infrastruktur jalan lingkungan di BTN Kodam dan BTN Pepabri Sudiang Raya, Jalan Bontolanra dan Jalan Banta-Bantaeng di Kecamatan Rappocini, dan di Kelurahan Balangbaru.

Selain infrastruktur jalan lingkungan, perbaikan infrakstruktur drainase juga akan dilakukan di sejumlah lokasi yakni di Jalan Ramang Sudiang Raya dan Jalan Landak Baru di RW 3.  Legislator Partai Demokrat ini berharap bahwa hasil dan dampak pembangunan infrastruktur ini pada akhirnya akan dapat memudahkan warga di lokasi tersebut dalam mengakses jalan di  lingkungan masing-masing dan terhindar dari bahaya banjir dan penyakit akibat drainase lingkungan yang tidak memadai. (R1)

Jalan Rusak Paling Banyak Dikeluhkan

 http://www.fajar.co.id/read-20120311200435-jalan-rusak-paling-banyak-dikeluhkan
 Home » Makassar Hari Ini » Yang Lain

Senin, 12 Maret 2012 | 20:04:35 WITA | 176 HITS

MAKASSAR, FAJAR -- Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Aerin Nizar menampung sejumlah keluhan yang disampaikan warga Kota Makassar kepada anggota DPRD Sulsel saat melakukan reses. Keluhan-keluhan itu akan diperjuangkan agar mendapat perhatian pemerintah. Infrastruktur dan kondisi jalan rusak paling banyak dikeluhkan warga.

"Masyarakat menginginkan adanya perbaikan sarana jalan dan drainase. Keluhan inilah yang kami perjuangkan dan insya Allah akan segera dipenuhi," kata Aerin Nizar kepada Fajar Minggu, 11 Maret.

Legislator Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa keluhan warga untuk perbaikan jalan dan drainase tersebut telah diakomodasi anggarannya melalui Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulsel.

Menurut dia, wilayah yang mendapat pengalokasian anggaran di APBD Pokok 2012 ini antara lain perbaikan infrastruktur jalan lingkungan di BTN Kodam dan BTN Pepabri Sudiang Raya. Begitu juga perbaikan jalan di Jl Bontolanra dan Jl Banta-Bantaeng di Kecamatan Rappocini.

Selain infrastruktur jalan lingkungan, perbaikan infrastruktur berupa drainase kata Aerin juga telah dianggarkan tahun ini di sejumlah titik. Di antaranya di Jl Ramang Sudiang Raya dan Jalan Landak Baru.

"Kita berharap bahwa hasil dan dampak pembangunan infrastruktur ini pada akhirnya akan dapat memudahkan warga di lokasi tersebut dalam mengakses jalan di  lingkungan masing-masing dan terhindar dari bahaya banjir dan penyakit akibat drainase lingkungan yang tidak memadai," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Anshar, mengatakan, pihaknya akan turun melakukan inventarisasi terkait persoalan jalan rusak. Menurut dia, perbaikan jalan memang sangat penting dalam mendukung mobilitas warga. (kas/pap)

Demokrat Minta Legislatornya Tingkatkan Disiplin

Dimuat pada harian Ujungpandang Ekspres, hari Kamis Tanggal 8 Maret 2012
KAMIS, 08-03-2012

Aerin Nizar-Ketua Panitia Silatda (Foto:Yusli Yani)

MAKASSAR, UPEKS—Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel meminta seluruh legislatornya untuk meningkatkan kinerja, kapasitas, dan fungsinya kepada masya-rakat. Hal itu diungapkan Ketua Panitia Silaturahmi Daerah I Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat se-Sulsel, Aerin Nizar, di Hotel Sahid Makassar, Rabu (7/3).Menurutnya, permintaan DPD tersebut merupakan salah satu rekomendasi yang dikeluarkan dari hasil Silatda yang digelar sejak tanggal Selasa (6/3). Lanjut Aerin, pointer lain yang dibahas dalam pertemuan itu yakni, soal kedisiplinan para legislator dari Demokrat termasuk kontribusinya untuk masyarakat.

Pada kesempatan itu, bakal calon wakil gubernur yang diusung oleh Partai Demokrat, Aziz Qahhar Mudzakkar turut hadir. Aziz menilai, Partai Demok-rat adalah partai yang memiliki ikatan jiwa antar kader dan legislatornya.  “Dengan adanya silaturahmi ini, saya sangat senang. Makanya saya merasa hubungan saya dengan partai Demokrat bisa lebih baik,” ungkapnya. Hanya saja, lanjut Aziz, yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Partai Demokrat saat ini, yaitu bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat yang sempat terpuruk.

Silatda Partai Demokrat Sulsel: Demokrat Minta Legislatornya Tingkatkan Disiplin

http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=82346
Aerin Nizar-Ketua Panitia Silatda MAKASSAR, UPEKS—Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel meminta seluruh legislatornya untuk meningkatkan kinerja, kapasitas, dan fungsinya kepada masyarakat. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Silaturahmi Daerah I Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat se-Sulsel, Aerin Nizar, di Hotel Sahid Makassar, Rabu (7/3).Menurutnya, permintaan DPD tersebut merupakan salah satu rekomendasi yang dikeluarkan dari hasil Silatda yang digelar sejak tanggal Selasa (6/3).
Lanjut Aerin, pointer lain yang dibahas dalam pertemuan itu yakni, soal kedisiplinan para legislator dari Demokrat termasuk kontribusinya untuk masyarakat. Pada kesempatan itu, bakal calon wakil gubernur yang diusung oleh Partai Demokrat, Aziz Qahhar Mudzakkar turut hadir. Aziz menilai, Partai Demokrat adalah partai yang memiliki ikatan jiwa antar kader dan legislatornya.  “Dengan adanya silaturahmi ini, saya sangat senang. Makanya saya merasa hubungan saya dengan partai Demokrat bisa lebih baik,” ungkapnya. Hanya saja, lanjut Aziz, yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Partai Demokrat saat ini, yaitu bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat yang sempat terpuruk.

Demokrat Kumpulkan Anggota Fraksi se-Sulsel

http://cakrawalaberita.com/politik/demokrat-kumpulkan-anggota-fraksi-se-sulsel 

Rabu, 07 Maret 2012 12:50

Pengurus Perempuan DPD Partai Demokrat Sulsel, Aerin Nizar

MAKASSAR, CAKRAWALA – Persiapan yang dilakukan Demokrat Sulsel untuk memenangkan Ketua mereka, Ilham Arief Sirajuddin, di Pilgub sulsel mendatang, tidak setengah-setengah. Kemarin, Selasa, 6 maret bertempat di Hotel Sahid, Makassar, Demokrat mengumpulkan Anggota Fraksi Demokrat DPRD se-Sulsel. Bahkan sejumlah anggota fraksi Demokrat DPR RI juga ikut dihadirkan.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Januar Jaury Dharwis menerangkan, poertemuan yang berbalit silaturahmi daerah (Silatda) tersebut,
selain bertujuan untuk me-revitalisasi kinerja Anggota DPRD Demokrat yang tersebar di 24 kabupaten/kota, dan tingkat provinsi juga berhubungan dengan Pilgub.
“Silatda ini juga ada hubungannya dengan penguatan-penguatan untuk Pilgub Sulsel mendatang,“ kata Januar semalam.

Silatda ini merupakan inisiasi DPD Demokrat Sulsel, sebagai ketuanya ditunjuk Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Aerin Nizar sebagai Ketua Panitianya. Sayangnya legislator perempuan muda ini belum dapat dihubungi hingga berita ini disusun.

SAYA Magazine: Kiprah Legislator Wanita di Parlemen Sulsel

(Artikel ini merupakan layout dari SAYA Magazine dan telah dimuat di SAYA edisi Maret 2011)

Setelah Golkar, Politisi Demokrat Kawal Pemekaran

http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=81879

Kamis, 01-03-2012  Setelah Golkar, Politisi Demokrat Kawal Pemekaran MAKASSAR, UPEKS--Seakan tak ingin ketinggalan momen terbaik untuk mencari simpatisan masyarakat Sulsel, khusunya yang bermukim di wilayah calon kabupaten Luwu Tengah dan Bone Selatan.  

Seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, terbang ke Jakarta untuk memperjuangkan pembentukan 2 kabupaten ini ke Komisi II DPR RI. Menurut Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Andry S Arief Bulu, jika rombongan FPD DPRD Sulsel yang hadir memperjuangkan dua daerah ini yakni dirinya selaku Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Ketua FPD DPRD Sulsel, Aerin Nizar, Januar Jaury, Yusa Rasyid Ali dan Misriani ILyas. "Kepergian kami ini merupakan komitmen FPD DPRD Sulsel dan FPD DPR RI untuk segera melakukan langkah demi mempercepat proses pemekaran kedua kabupaten ini di tingkat DPR RI dan menemui beberapa angota komis II DPR RI dari dapil Sulsel," jelas Andry. Dimana FDP, telah melakukan kunjungan kerja ke Fraksi PD DPR RI dengan membawa salah satu agenda yang menjadi tujuan utama FDP untuk memperjuangkan, dan menindak lanjuti rekomendasi DPRD Sulsel, yang menyetujui pemekaran Luwu Tengah dan Bone Selatan. "Kita disini diterima lansung oleh Ketua FPD DPR RI, Jafar Hafsah, yang juga putra Sulsel, serta Ketua Komisi II DPR RI Taufik Effendi dan Pokja pemekaran FPD Gaffar Patappe, yang didampingi oleh anggota DPR RI dari dapil Luwu Raya yaitu Bahrum Daido dan Timo Pangerang." ujarnya.

Menurutnya kehadiran disana untuk menyampaikan hasil kajian dan kerja Pansus Pemekaran Luteng dan Bonsel yang kemudian menyimpulkan jika kedua daerah tersebut sangat mampu untuk berdiri sendiri sebagai kabupaten baru "Berdasarkan hasil konsultasi kami dengan Ketua Komisi II DPR RI, saat ini tercatat sebanyak 117 usulan pemekaran yang masuk ke DPR RI," tambah Andry. ()