| Legislator Perempuan Dituntut Lebih Optimal |
|
|
| Thursday, 21 April 2011 | |
| MAKASSAR– Meski telah diatur, pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan
di parlemen belum terpenuhi. Karena itu, dari sejumlah legislator
perempuan yang terpilih sebagai wakil rakyat, dituntut berperan lebih
optimal.
Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Nuvida RAF mengatakan, kaum perempuan di parlemen harus mulai membangun kepercayaan publik bahwa mereka tidak kalah dengan kaum pria di panggung politik. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun dengan menunjukkan kualitas mereka. Selain itu, legislator perempuan juga harus berperan aktif dalam setiap kebijakan publik. Dia menyarankan, perempuan harus berani tampil di depan publik, salah satunya dalam menuangkan ide-idenya di media massa. “Mendatangi konstituennya dan meyakinkan bahwa perempuan bisa berbuat lebih baik.Menyampaikan bahwa hak perempuan akan diperjuangkan oleh perempuan,” kata alumni Slindres Women’s Studies Flinders University Australia Selatan ini, kemarin, berkaitan dengan peringatan Hari Kartini yang jatuh pada hari ini. Dia menilai,hak perempuan dalam bidang politik hingga saat ini belum optimal. Salah satu kendalanya, kultur masyarakat belum memberikan kepercayaan penuh kepada perempuan untuk tampil di berbagai bidang. Padahal, sistem kuota 30% untuk perempuan di parlemen sudah diatur dalam perundang- undangan. “Sebuah kesempatan untuk memberi peluang kepada kaum perempuan. Kalau tidak ada kuota sulit juga. Masalahnya, perempuan tidak dipilih oleh perempuan karena belum percaya.Ini yang harus diubah,”kata dosen Unhas yang konsen dalam kajian perempuan ini. Dia mengungkapkan,kemajuan belum merata karena masih banyak perempuan yang belum merasakan hasil pembangunan seperti pada suku-suku terpencil. Bahkan, mereka lebih banyak menjadi korban. “Perempuan yang sudah maju dan berpendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk memajukan perempuan yang lain,utamanya yang dilegislatif dengan cara mengesahkan Undang- Undang yang pro perempuan,” ujarnya. Sementara itu,menyambut Hari Kartini, kaukus perempuan DPRD Sulsel kompak memakai busana warna ungu dalam sidang paripuna, kemarin. Delapan legislator perempuan yang hadir semunya tampil dengan busana ungu,seperti Tenri Olle Yasin Limpo,Andi Mariattang, Andi Tenri Muntu, Devi Santi Erawati, dan Rusni Kasman. Tenri, Mariattang, dan Devi paling mencolok karena juga menggunakan sarung batik bermotif ungu. Juru bicara Fraksi Partai Demokrat Aerin Nizar bahkan mengawali pemandangan umum fraksinya dengan memberikan semangat kepada kaum perempuan untuk kembali mengenang perjuangan RA Kartini. Aerin tampil dengan kaos ungu yang dibalut jas pakaian sipil lengkap (PSL). Menurut dia,saatnya kaum perempuan lebih gigih dalam belajar, serta mengambil peranan yang lebih menonjol dalam berbagai bidang. Usai sidang paripurna, mereka menyempatkan diri foto bersama dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Ketua DPRD Sulsel Muh Roem. Roem juga menyampaikan ucapan selamat Hari Kartini, dengan harapan perempuan Indonesia lebih mapan dalam memainkan peranan dalam berbangsa dan bernegara. Dia mengakui, kapasitas perempuan dalam politik dari masa ke masa semakin mengalami perubahan. Ibu muda yang sudah memiliki tiga anak ini mengaku, dalam pengambilan keputusan, justru perempuan jauh lebih selektif dan detail memperhatikan segala sesuatunya. “Jumlah kami memang belum banyak bila dibandingkan laki-laki, tapi itu tidak menjadi kendala bagi kami untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, ”jelasnya. Para anggota DPRD Makassar khususnya kalangan perempuan juga menyambut peringatan Hari Kartini dengan harapan bisa memaksimalkan peran perempuan. Di DPRD Makassar, kaum perempuan diwakili tujuh anggota pada periode 2009-2014. Ke tujuh perempuan tersebut, di antaranya Nurmiyati, Kartini A Galung, Erna Amin, Shinta Molina, Sri Rahmi, Muhdina Muin, dan Rahmatika. Politikus Partai Hanura Nurmiati berharap tahun depan kursi politisi perempuan di DPRD Makassar bisa bertambah. Menurut dia, perempuan juga memiliki hak untuk berpolitik sama seperti laki-laki. Hanya saja, jika sudah berada di panggung politik, perempuan tidak bisa melepas tanggung jawabnya untuk mengurus keluarga. “Sesibuk apa pun kita, keluarga tetap yang utama,”katanya. Hal senada juga diungkapkan oleh Kartini Galung. Politikus Partai Gerindra ini juga tergolong baru di dunia politik. Keberadaannya di DPRD Makassar untuk mewakili aspirasi masyarakat menjadikan pengalaman tersendiri baginya. Bergelut di dunia politik bagi seorang perempuan dianggapnya bukan hal yang sangat sulit tetapi juga tidak mudah sebab banyak tantangan yang harus dihadapi. Apalagi jika menyangkut masalah memperjuangkan hak rakyat. Menurut Sekretaris Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Makassar ini,di Sulsel ini sudah banyak perempuan yang sukses di dunia politik baik dari tingkat daerah maupun nasional. Hal itu menunjukkan bahwa perempuan Sulsel tidak ketinggalan. Atas dasar itulah Kartini tidak pantang menyerah, sebaliknya terus berharap perempuan yang telah sukses didunia politik bisa memotivasi perempuan dari daerahnya. Di tempat terpisah, tokoh perempuan Sulsel,Prof Dr Masrurah Mokhtar memberikan makna tersendiri pada peringatan Hari Kartini.Menurut Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini, sudah saatnya perempuan Indonesia lebih mandiri dan tidak selalu bergantung laki-laki atau suami. Selain itu, melalui peringatan Hari Kartini ini,dia menyerukan agar perempuan tidak selalu minta dikasihani. “Saatnya sekarang perempuan mandiri, jangan selalu bergantung pada laki-laki atau suami, jangan selalu minta dikasihani. Saatnya sekarang berkompetisi dengan laki-laki dalam hak kepemimpinan,perpolitikan, dan pendidikan,” ujarnya. Terpisah,Kordinator Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel Zohra A Baso menilai Pemrov Sulsel belum konsisten membangun komitmen kepedulian terhadap peran perempuan di daerah ini. Dia menyatakan,rendahnya kepedulian tersebut terlihat pada tingkat kekerasan terhadap perempuan, termasuk angka buta huruf yang masih tinggi.“Pada peringatan Hari Kartini ini, saya menuntut komitmen negara dalam hal ini pemerintah baik skala nasional dan Sulsel konsisten terkait aturan-atutan yang terkait keadilan dan kesetaraan gender, ”katanya. Selain Pemprov Sulsel,legislator di daerah ini juga harus mendorong kepeduliannya terhadap kaum perempuan yakni melalui kebijakan publik yang properempuan. andi amriani/suwarny dammar/syamsu rizal/ant http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/394218/ |
