Gubernur akan Bentuk Task Force Gizi

http://www.makassarterkini.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1153:gubernur-akan-bentuk-task-force-gizi-&catid=44:info-terkini&Itemid=139
Gubernur Akan Bentuk Task Force Gizi

MAKASSAR  – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo akan membentuk task force untuk menginventarisasi dan mengoordinasikan penanganan gizi buruk di wilayah Sulsel. Pembentukan task force ini untuk menjawab adanya rilis dari salah satu LSM di Makassar yang menyebutkan bahwa posisi gizi buruk di Sulsel termasuk yang tertinggi di Indonesia. “Pelaksanaan kesehatan gratis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel saat ini telah berjalan maksimal, terutama dalam hal realisasi penyaluran anggaran ke tingkat kabupaten/kota di Sulsel,” ungkapnya saat memberikan tanggapan pandangan fraksifraksi di DPRD Sulsel,terkait laporan pertanggungjawaban Gubernur terhadap penggunaan anggaran APBD Sulsel 2010. Khusus Kabupaten Sinjai, dia memberikan catatan terkait dana kesehatan gratis tersebut.Menurut dia, Pemkab Sinjai pada dasarnya meminta dana kesehatan gratis disalurkan dalam bentuk hibah.Permintaan tersebut ke depan perlu ada pembicaraan lebih lanjut karena jika Kabupaten Sinjai untuk dana kesehatan gratisnya diberikan dalam bentuk hibah,semua kabupaten dikhawatirkan juga meminta hal yang sama.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel Aerin Nizar mengatakan, dalam menjalankan program harus ada koordinasi yang baik antara Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota, dan koordinasi dalam hal penggunaan anggaran yang belum berjalan maksimal. Padahal koordinasi diperlukan untuk membangun anggaran yang akuntabilitasnya baik. Juru bicara Fraksi PAN DPRD Sulsel Doddi Amiruddin mempertanyakan efektivitas penyaluran dana, khususnya dana kesehatan gratis. Dia mempertanyakan apakah dana yang dianggarkan tersebut telah cukup karena anggaran yang sama dialokasikan pada 2010 ini. ”Agenda kesepakatan Pemprov Sulsel dengan pemerintah kabupaten/ kota, yakni alokasi 40%–60% hasil pantauan di beberapa daerah belum maksimal. Bahkan terdapat kabupaten yang hanya menganggarkan 9% alokasi untuk kesehatan gratis,” papar anggota Komisi A DPRD Sulsel tersebut. Hal senada diungkapkan juru bicara Fraksi PKS DPRD Sulsel, Amru Saher. Menurutnya, proses monitoring program kesehatan gratis belum berjalan maksimal karena banyaknya masalah yang ditemukan di tingkat kabupaten/kota. (yakin achmad)