Komisi B DPRD Sulsel Tuding Laporan Dinas Peternakan Bohong

http://www.tribunnews.com/2012/07/11/komisi-b-dprd-sulsel-tuding-laporan-dinas-peternakan-bohong
Tribunnews.com - Rabu, 11 Juli 2012 19:35 WIBLaporan Wartawan Tribun Timur, Ilham

Rapat Kerja Komisi B dipimpin oleh Aerin Nizar

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Komisi B DPRD Sulawesi Selatan yang membidangi ekonomi mengajak lembaga bantuan hukum dan organisasi sejenis bekerjasama untuk mengkaji kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (pemprov) Sulsel.

Komisi B belajar dari ketimpangan laporan penggunaan dana telepon, gaji pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov kemarin di Komisi B. Hampir semua laporan Dinas Peternakan dinilai bohong oleh komisi B pascamelakukan investigasi di lapangan mengenai belanja dinas peternakan.

Dinas Peternakan melaporkan biaya telpon Rp 56 juta per tahun. Sementara, rata-rata yang dibayarkan catatan Telkom yang ditemukan komisi B hanya Rp 34 ribu per bulan. Disamping itu, Dinas Peternakan memakai sembilan nomor telepon (terbanyak di antar SKPD pemprov) serta kasus penyelewangan dana lainnya.

"Sekiranya DPRD Sulsel mau lebih kreatif dalam mensinkronkan data-data yang disajikan oleh dinas dengan lembaga-lembaga publik yang lain, maka pasti akan banyak pelanggaran yang ditemukan. Kasus dinas peternakan ini contohnya, persoalan keuangan, satu rupiah saja bermasalah maka otomatis salah semua," kata anggota Komisi B ,Muchtar Tompo kepada Tribun Timur (Tribun Network) di ruang komisi B DPRD Sulsel, Rabu (11/7/2012).

"Sayang sekali waktu pembahasan juga begitu singkat. Saya mengajak lembaga-lembaga swadaya masyarakat, aktivis-aktivis mahasiswa, ormas dan lain-lain untuk memberikan laporan ke kami jika ditemukan pelanggaran program dinas provinsi di lapangan," Muchtar menambahkan.
Terpisah, Kepala UPTD Dinas Peternakan Pemprov Kafil mengatakan, sikap komisi B tersebut tidak sepantasnya menyalahkan sepenuhnya dinas peternakan. Menurut Kafil, laporan dinas peternakan sudah benar.

"Kami tidak ada yang bohong, apa yang dilaporkan kemarin itu sudah benar," kata Kafil kepada Tribun Timur, Makassar, Rabu (11/7/2012).

Pemprov Sulsel Menyerah Kelola Pabrik Kakao di Gowa

http://www.tribunnews.com/2012/07/11/pemprov-sulsel-menyerah-kelola-pabrik-kakao-di-gowa
Tribunnews.com - Rabu, 11 Juli 2012 17:55 WIB

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mengaku tidak mampu mengelola pabrik kakao Provinsi Sulsel yang ditempatkan di Kabupaten Gowa.
Sikap pasrah pemprov disampaikan Kadisperindag Irman Yasin Limpo dalam rapat terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 di ruang Komisi B, DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (11/7/2012).

"Salah satu masalahnya, biaya mesin untuk produksi itu Rp 500 juta sampai Rp 700 juta per jam untuk mengelola dua ton kakao, bahannya itu juga kendalanya, kalau pemerintah tidak mungkin bisa. Bayangkan itu Rp 700 juta per jam, nah kita saja pikir itu," kata Irman yang juga adik Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini kepada Komisi B.

Menurut None (panggilan akrab Irman), kendala selanjutnya yang membuat pemprov menyerah mengelola sendiri, belum adanya tenaga yang mampu mengoperasikan pabrik yang pengadaan mesinnya menghabiskan dana Rp 14 miliar tersebut.

Selanjutnya, bahan powder pabrik yang didirikan dan belum pernah beroperasi sejak tahun 2009 itu, tidak terdaftar sebagai bahan bakunya. "Jadi kita coba mengkerjasamakan, kami sudah datang ke Malaysia dan Medan," None menambahkan.

Mendengar perkataan None, Komisi B tetap mendesak pemprov untuk mencari solusinya supaya pabrik tersebut tidak jadi besi tua. Komisi B mendukung langkah pemprov untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

"Itu sesegera mungkin. Kami sarankan adalah mencari investor yang bisa mengoperasikan mesin ini namun harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan perjanjian dengan pihak ketiga atau investor, sehingga tidak merugikan pemprov sebagai pemilik asset," kata Ketua Komisi B, Aerin Nizar yang juga legislator Partai Demokrat ini.
Beberapa waktu sebelumnya, Komisi mengunjungi pabrik yang dulunya diminta warga Luwu itu. Komisi B mengaku turut prihatin, pasalnya mesin pabrik tersebut nyaris jadi besi tua.

Komisi B : Beras Impor Jangan Beredar di Sulsel

 http://rakyatsulsel.com/komisi-b-beras-import-jangan-beredar-di-sulsel.html
RAKYAT SULSEL . MAKASSAR – Ketua Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aerin Nizar, yang melakukan pemantauan langsung ke gudang bulog Lapadde Kotamadya Pare-Pare, mengatakan, Sulawesi selatan dilarang mengedarkan beras import. Kunjungan ini dilakukan untuk merespon keresahan masyarakat yang khawatir akan masuknya beras import tersebut.
“Kita mau tidak ada beras yang transit di bulog pare-pare beredar di sulsel, dan saya juga meminta pihak Bulog untuk tidak berspekulasi,” kata Aerin.

Ketua Komisi B ini juga menyatakan, jika stok beras import yang ada di gedung bulog yang masuk ke Sulsel bulan Januari dan April 2012 adalah beras impor kualitas medium yang diperuntukkan bagi penerima raskin di propinsi lain, dimana provinsi tersebut tidak bisa memenuhi kuota raskin dari produksi beras lokalnya.
“Kita meminta pihak provinsi dan bea cukai untuk mengawasi peredaran beras yang ada di Sulsel, dan bisa memastikan bahwa beras import untuk raskin dan penanggulangan bencana bagi propinsi lain tersebut tidak akan beredar di Sulsel,” tegasnya.

Aerin bahkan memperlihatkan 2 lembar surat dari Pemprov Sulsel kepada Perum Bulog Divre Sulsel, perihal izin pengeluaran beras import yang menjelaskan detail tentang Divre Bulog Penerima, kota tujuan, dan kuantitas beras import tesebut di Bulan Juni dan April 2012.

Dalam data yang diterima, disebutkan bahwa terdapat empat kapal impor pembawa beras dari Thailand di bulan Januari dan Februari 2012 yang total membawa 30,755 ton beras import kualitas medium ke Sulsel.
Selanjutnya, di Bulan April 2012, beras import tersebut dikirim ke Sultra, Kaltim dan Sulut dengan total 18,500 ton. Kemudian di akhir bulan Juni  2012 kembali dikirim ke Sulut, Sulteng dan Sumbar sebanyak total 9,500 ton.
“Jadi kita akan tahu jika ada peredaran beras impor di Sulsel, didalam surat ini semua jelas tentang beras import tersebut,” tutupnya. (RS6/dj/C)

Moko tak Laku

http://www.ujungpandangekspres.co/moko-tak-laku/

4 Juli 2012

Jadi Pajangan di Disperindag Sulsel
MAKASSAR,UPEKS–Mobil Toko (Moko), yang digaungkan Pemprov Sulsel dipertanyakan eksistensinya. Mobil yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil ini, tidak kedengaran gaungnya. Bahkan terkesan ‘mati suri’.

Padahal, telah ada sekian miliar dana yang dikucurkan untuk memproduksi Moko. Sebut saja di Tahun 2011 lalu, dianggarkan Rp2,9 miliar, untuk 45 unit Moko. Namun hingga saat ini, 45 jenis mobil itu belum juga terlihat keberadaannya. Banyak pihak menganggap, Moko tak laku. Hal sama juga terlihat di Tahun 2012 ini. Pemprov berancang-ancang memproduksi Moko sebenayak 40 unit.

Anggarannya juga tak tanggung-tanggung, sebesar Rp3,5 miliar. Wacana tidak lakunya Moko, mendapat tanggapan dari Imbar Ismail, anggota Komisi D DPRD Sulsel. Menurutnya, proyek Moko menggunakan anggaran sedikitnya Rp40 juta per unit. Mobil ini akan disalurkan ke masyarakat di semua kabupaten kota di Sulsel.

Tapi hingga saat ini, Moko sebanyak 45 yang dibeli 2011 lalu, masih tinggal menjadi pajangan di Disperindag Sulsel. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel, Irman Yasin Limpo, membantah kalau Moko dikatakan tak laku. Untuk produksi 2011 lalu kata dia, memang tidak dijual, karena merupakan contoh.

Produk itu hanya dipromosikan bagi industri kecil menengah. Untuk UKM dugunakan sebagai sarana distribusi dan industri kecil menengah, Moko digunakan sebagai pemancing untuk memasuki dunia industri otomotif. “Produksi 2011 lalu itu, kita hibahkan kepada UKM binaan yang memenuhi persyaratan. Sebagian kita pakai untuk kendaraan operasional pengawasan barang dan pemantauan harga.
Harganya masih berada dikisaran Rp40 juta per unit,” ungkap Irman Yasin Limpo. Lalu bagaimana dengan Moko produksi 2012? Irman menegaskan kalau produksi Moko tahap kedua di 2012 ini, nantinya akan dipasarkan ke Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui pemerintah kabupaten/kota di Sulsel.
“Distribusinya nanti melalu pemerintah kabupaten/kota, pesanannya juga tergantung pemerintah kabupaten/kota. Karena, jumlah UKM disetiap daerah berbeda. Misalnya, UKM di Selayar pasti tidak sama banyaknya dengan di Makassar. Bulan ini akan keluar nomor polisinya,” terangnya. Sehingga untuk memudahkan pemasaran Moko, kata dia, pihaknya mengandeng PT Inka.

Dimana, dengan kerjasama tersebut akan memudahkan proses kelengkapan surat-surat kendaraan. Seperti faktur dan BPKB. Tak hanya itu, Irman menuturkan, di 2013 mendatang, pihaknya berencana akan mengandeng lembaga pembiayaan dalam produksi Moko. “Kita berharap, di 2013 nanti tidak lagi gunakan APBD. Tapi ada lembaga pembiayaan.

Misal, harganya Rp40 juta. Kalu pembiayaan mau untung, maka dijual Rp50 juta,” jelasnya. Terpisah, Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sulsel, Aerin Nizar, meminta pemerintah tak lagi menggunakan APBD untuk proyek pembuatan Moko. Pasalnya, anggaran sebanyak itu sebaiknya dialihkan pada bidang lain seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

“Kalau mau meneruskan proyek Moko ini, pemerintah harus mencari pihak ketiga untuk membiayainya, jangan APBD lagi yang digunakan. Kasihan rakyat, anggaran sebanyak itu habis hanya untuk proyek yang belum jelas manfaatnya,” jelasnya kepada wartawan Selasa (3/7). Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, dua tahun awal produksi Moko sifatnya prototype atau contoh, memang masih layak untuk dibantu APBD.
Tetapi saat pengembangan menjadi komersil, sudah seharusnya dibiayai investor. “Kami sangat apresiasi, apalagi ini tujuannya untuk hibah, membantu perekonomian masyarakat pedesaan. Tapi kedepan kami mendorong APBD digunakan langsung untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan gratis,”paparnya.

Anggota Komisi B, Kadir Halid menambahkan, pihaknya menilai program pemerintah mendorong Moko untuk menjadi produk unggulan Sulsel adalah sesuatu yang bagus. Karena itu ia juga meminta pemerintah meneruskan langkah positif tersebut. Menurutnya, inovasi seperti itu yang mampu mendorong perekonomian Sulsel, khususnya warga yang ada di desa. Bahkan sebenarnya, lanjut dia, Moko juga bisa dimanfaatkan di daerah perkotaan untuk pengganti gerobak pedagang K5. (mg10-mg03/ade)

Dewan Minta Proyek Moko Berlanjut

http://www.beritakotamakassar.com/index.php?option=read&newsid=57710  Rabu, 04-07-2012

MAKASSAR, BKM -- Anggota DPRD Sulsel melalui Komisi B meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tetap melanjutkan produksi Mobil Toko (Moko) yang merupakan produksi kebanggan rakyat Sulsel.

Ketua Komisi B DPRD Sulsel Aerin Nizar, Selasa (3/7) mengatakan,kreatifitas pemerintah provinsi khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Sulsel harus dilanjutkan.

Walaupun proyek transportasi tersebut itu tidak lagi menggunakan anggaran bersumber dari APBD Sulsel.
"Kami berharap pemprov bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membiayai kelanjutan produksi Moko. Moko sudah layak dibiayai investor. Kami sangat apresiasi, apalagi ini tujuannya untuk hibah, membantu perekonomian masyarakat pedesaan," kata fungsionaris Partai Demokrat ini. 

Pendapat yang saa disampaikan, Wakil Ketua Komisi B, Kadir Halid. Menurutnya, program pemerintah mendorong Moko untuk menjadi produk unggulan Sulsel sesuatu yang baik. Untuk itu, pemerintah harusmeneruskan langkah positif tersebut. Inovasi Moko mampu mendorong perekonomian Sulsel, khususnya warga yang ada di desa.

Bahkan sebenarnya, lanjut dia, Moko juga bisa dimanfaatkan di daerah perkotaan untuk pengganti gerobak pedagang K5.

"Ini sesuatu yang bagus. Kita harus dukung. Pemerintah segera menawarkan kelanjutan proyek ini kepada investor, sehingga nantinya bisa kompetitif," kata Wakil Ketua Partai Golkar ini.
Dalam kesempatan itu, Kadir juga menampik wacana bahwa kehadiran Moko menambah kemacetan.
"Kalaupun digunakan di kota untuk mengganti gerobak PK5, saya kira jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak menambah kemacetan," ujarnya.

Fungsionaris PAN Sulsel Buhari Kahar Mudzakkar juga mengaku salut pada program Moko yang layak didukung.
Buhari mengatakan, pemerintah harus memikirkan suku cadang. Sebab proyek akan sia-sia jika Moko beroperasi tanpa dukungan suku cadang.

"Dimana petani mencari suku cadang kalau Moko mereka mengalami kerusakan? Ini tantangan transportasi. Proyek ini jika mau dilanjutkan, harus secara keseluruhan.Termasuk pengadaan suku cadang," tegasnya.

Komisi B: Program Gernas Kakao Gagal

http://www.ujungpandangekspres.co/komisi-b-program-gernas-kakao-gagal/

Rugikan Petani 74 Persen
MAKASSAR, UPEKS– Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, menilai, program Gerakan Nasional (gernas) benih kakao untuk jenis Somatic Embryogenesis (SE), dinilai rugikan petani. Program yang dibanggakan oleh Dinas Perkebunan Pemprov Sulsel itu telah gagal hingga 74 persen.

Bahkan temuan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin melansir 74 persen lahan peremajaan kakao di Sulawesi Selatan dan Barat rusak akibat pengunaan teknologi bibit Somatic Embryogenesis (SE). Hal tersebut diungkapkan ketua komisi B DPRD Sulsel, Aerin Nizar, kepada wartawan baru-baru ini.

Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini tidak melakukan koordinasi dalam pengembangan bibit SE. Bahkan ia menganggap dinas perkebunan Sulsel terkesan melakukan pembiaran terhadap dampak bibit SE tersebut. “Kerusakan lahan yang mencapai 74 persen akibat pengunaan bibit SE sangat merugikan petani.

Walau program tersebut dicanangkan pemerintah pusat, tapi tidak serta merta pemerintah lepas tangan. Ini juga namanya program mubazir yang menghabiskan anggaran yang cukup besar,” paparnya. Kata dia, Dinas Perkebunan Sulsel seharusnya melakukan koordinasi dengan semua pihak, termasuk Dinas Perkebunan Kota, pemerintah provinsi sebelum menjalankan program gernas yang dicanangkan pemerintah.
Sebab struktur tanah dan cuaca di Sulsel tidak cocok untuk bibit SE. Sementara itu, ketua Asosiasi Kakao Sulsel, Yusa Rasyid Ali, menuturkan, persoalan kakao ini sudah lama terjadi. Bahkan pihaknya telah melaporkan masalah tersebut ke pemerintah pusat dan provinsi, namun tak ada tanggapan.
“Saya sudah bekali-kali melaporkan hal ini, tapi pemerintah pusat sendiri sudah mengutus timnya untuk mengecek, namun hingga saat ini belum ada penyelesaian,” ujar Yusa Rasyid Ali. Hal yang sama juga disampaikan, Jumardi Haruna, menurutnya, program Gernas kakao telah menyerap anggaran yang cukup besar, bahkan untuk di wilayah Sulsel saja anggaran pertahunnya mencapai Rp347 miliar, namun hasilnya tetap nihil.

“Apa yang sering dibanggakan mengenai produksi kakao yang terus meningkat, tidaklah sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan saat ini,” tegasnya. Sementara itu kepala Puslitbang SDA Unhas, Prof Dr Sikstus Gusli, mengungkapkan, dari hasil temuan Puslibang Unhas saat melakukan survei menemukan kerusakan lahan yang sangat parah dari program bibit kakao SE tersebut. (mg03/sev)

Komisi B Cermati Realisasi Kakao dan Sapi Sulsel di Jeneponto

http://makassar.tribunnews.com/2012/07/01/komisi-b-cermati-realisasi-kakao-dan-sapi-sulsel-di-jeneponto

Tribun Timur - Minggu, 1 Juli 2012 18:26 WITA

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi B DPRD mencermati program rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Gubernur dan wakil gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) terkait realisasi pucuk kakao dan gerakan optimalisasi sapi (GOS) di Jeneponto, Minggu (1/7/2012).

Ketua Komisi B Aerin Nizar mengatakan, DPRD Sulsel ingin membuktikan kinerja Sayang, apakah benar-benar tereliasasi atau tidak dan sejauh mana RPJMD tersebut memajukan masyarakat Jeneponto.

"Alasan kami, pertama karen program tersebut merupakan program prioritas Sulsel, kedua, karena besarnya nilai anggaran untuk kegiatan tersebut, apa benar itu mampu mencapai target," kata Aerin yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) ini kepada Tribun, Makassar.

Perempuan Punya Peluang Besar

http://rakyatsulsel.com/perempuan-punya-peluang-besar.html

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR – Data Pemilih Tetap (DPT) pada 2008 menunjukkan, suara perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) cukup besar perbandingannya dengan pemilih laki-laki, dengan jumlah pemilih sekitar 76 juta. Hanya selisih dua juta dibanding pemilih laki-laki yang jumlahnya sekitar 78 juta.

Hal tersebut terungkap dalam Pendidikan dan Pelatihan Perempuan Partai Demokrat Sulsel yang mengambil tema ‘Sinergitas dan Solidaritas Perempuan Partai Demokrat Untuk Kemenangan Bersama’ di Hotel Singgasana, Makassar, Jumat (29/6) yang diikuti puluhan kader perempuan Partai Demokrat dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.

Wakil Sekeretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Sulsel Aerin Nizar menuturkan, dengan melihat jumlah suara pemilih perempuan tersebut, berarti potensi pemilih perempuan jumlahnya sangat signifikan dengan suara laki-laki, hanya saja potensi suara yang besar tersebut belum diberdayakan dengan maksimal oleh sejumlah partai politik (parpol).

Dengan alasan tersebutlah, terang Aerin Nizar, perlu adanya pelatihan dan pendidikan politik bagi kaum perempuan agar lebih tahu dan sadar betapa pentingya sebenarnya perempuan yang juga bisa dan mampu memberi kontribusi lebih dalam dunia politik dan bisa jadi penentu kebijakan pemerintah.
Tidak hanya itu, acara tersebut jelas Aerin Nizar selaku Ketua Panitia Pendidikan dan Pelatihan Perempuan Partai Demokrat Sulsel menambahkan, kegiatan tersebut juga sekaligus untuk menguatkan posisi serta untuk membuka jalan bagi kader perempuan Partai Demokrat di Sulsel untuk mempersiapkan diri maju pada Pemiliuhan Umum (Pemilu) 2014 dan bisa duduk di kursi parlemen.

“Dalam Undang-undang (UU) Parpol kan mengamanatkan 30% kader yang maju sebagai calon anggota legislatif harus perempuan. Dan adanya jaminan sekurang-kurangnya satu hingga tiga kursi perempuan untuk semua daerah pemilihan ditingkat DPR, DPRD, Provinsi, kabupaten/kota, sehingga para perempuan ini harus siap bertarung dengan kaum laki-laki,” jelas anggota DPRD Sulsel ini.
Dalam pelatihan tersebut, hadir sebagai pembawa materi anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Demokrat Misriani Ilyas, Ni’matullah dan Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Andi Tenri Pallalo.(RS9/not/D)

Perempuan Partai Demokrat Ikut Memanaskan Mesin Partai.

Perempuan politisi partai demokrat melakukan pelatihan kepada seluruh kader perempuannya utk mendukung agenda partai di 2013 dan menjelang 2014. Aerin Nizar, ketua panitia kegiatan ini mengatakan bahwa output dari kegiatan ini adalah untuk melakukan identifikasi perempuan-perempuan potensil partai sebagai database untuk ditawarkan dalam pencalegan untuk memenuhi kuota 30%. selain itu, aerin menambahkan bahwa panitia sengaja mengambil tema Sinergitas dan Soliditas Perempuan Partai Demokrat Sulsel untuk Kemenangan bersama rakyat karena ingin mensinkronkan kegiatan ini untuk konsolidasi tim pemenangan perempuan dalam Pilgub 2013 mendatang.

Acara pelatihan perempuan politik untuk angkatan pertama ini, diisi materi tentang penguatan wawasan peran perempuan dalam politik, wawasan kepartaian untuk soliditas kader, teknis perhitungan suara KPU,  dan penjangkauan konstituen. Adapun pemateri kegiatan ini adalah wakil ketua DPD Demokrat Ni'matullah, Aerin Nizar, Tenri A. Palallo dan Misriani Ilyas. Adapaun pesertanya adalah pengurus perempuan tingkat DPD, DPC, PAC, dan ranting, PDRI, dan para konstituen Partai Demokrat. Aerin menjelaskan, bahwa angkatan kedua, sampai keempat dari kegiatan pelatihan ini akan kembali dilaksanakan setelah bulan Ramadhan di tahun ini.

Mewakili DPD, A. Irwan Pattawari yg membuka kegiatan ini mengatakan bahwa Partai Demokrat Sulsel sangat mengapresi kegiatan pelatihan ini dan mendukung kelanjutan di angkatan selanjutnya. Kegiatan ini merupakan kerjasama NGO Internasioanl dan Partai yang difasilitasi oleh IRI-USAid dan Partai Demokrat Sulsel, dimana Project Offocer IRI, Delima Saragih menyatakan agak terus mendukung kegiatan-kegiatan serupa yang dilakukan oleh perempuan agar maju dan berkembang di politik.

Indies Movie : Jejak-Jejak Kecil

 http://www.jarrakonline.com/detail-2532-indies-movie--jejakjejak-kecil.html
Jumat, 29 Juni 2012 - 11:26:27 WIB


Indies Movie : Jejak-Jejak KecilKategori: Budaya - Dibaca: 30 kali

Makassar (JarrakOnline), Sebuah film Indie karya Sineas-Sineas Makassar sebuah Film berjudul jejak-jejak Kecil karya Arman Dewarti yang beberapa bulan lalu sukses dengan judul filmnya"Memburu Harimau"Gala Premier Film ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Walikota Makassar,kamis(28/06/12).

Pemutaran film ini dihadiri oleh seluruh jajaran SKPD Pemkot Makassar,Anggota DPRD Kota Makassar dan beberapa orang legislator provinsi Sulsel.

Berbeda dengan Film sebelumnya karya Dewarti Arman ini berkisah bagaimana masa-masa kecil Ilham Arief Sirajuddin yang di perankan oleh anak-anak SMP 15 Barombong,SMP 5 Makassar dan SMP 18 Makassar dengan melibatkan penduduk lokal.Turut di perankan oleh Bahar Merdhu,Abd Rojak(Petta Puang),Aerin Nizar anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Demokrat,Irwanto Danumolyo,Rini Mustakim,dan sederetan pemain lainnya yang tergabung dalam Petta Puang Production.

Penata Sinematografi oleh Rusmin Nuryadin makin memperlihatkan penataan yang menarik dalam pengambilan kualitas gambarnya

Dan eksplorasi pengambilan gambar yang boleh dibilang cukup membuat para penonton berdecak kagum.

Film ini menceritakan kisah tentang seorang Ilham Arief Sirajuddin semasa kecil dengan 4 orang sahabatnya yakni Aco.Aci,Tato,Rewa dan Indah.Karakter Aco ( nama kecil Ilham)sebagai seorang anak Lurah  yang supel dan tidak pilih-pilih teman yang suka menolong digambarkan dalam film ini.

Aco kecil dengan karakter dan jiwa kepemimpinannya terlihat lebih menonjol dalam film ini seakan menggambarkan kalau sejak kecil Jiwa dan semangat kepemimpinan Ilham sudah terlihat.

Film ini berdurasi 75 menit dengan mengambil setting daerah pinggiran Kota Makassar tepatnya Daerah Barombong yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa.Kisah ini berawal dari Aco berniat membangun sebuah rumah Baca karena prihatin dengan kondisi anak-anak sebayanya yang wawasannya kurang berkembang konflik mulai muncul setelah Rumah Baca tersebut di bangun yang tiba-tiba roboh hal itu membuat Aco Cs menjadi sedih.

Di samping robohnya Rumah Baca tersebut teman Aco Rewa yg harus pergi meninggalkan kampung dan sekolahnya karena ayahnya meninggal.

Karakter Aco yang digambarkan dalam film ini sarat edukasi dan bagaimana solidnya persahabatan Aco cs.

Ilham mengatakan film ini adalah awal kebangkitan perfilman di Makassar mengingat ruang dan financial di Makassar masih terbatas untuk menghasilkan sebuah karya Film yang berkualitas.

Film ini di dukung oleh Petta Puang Production kerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar dengan memakan waktu 2 bulan penggarapan film ini.

Petta Puang atau akrab disapa Dg Rojak mengatakan Film ini memberikan kesan tersendiri  selama dirinya aktif di bidang seni dan drama.

Sebagai salah seorang pemeran Ibu Lurah atau ibu Aco Aerin Nizar ketika dimintai tanggapannya terkait perannya dalam film tersebut mengatakan "saya sangat mengapresiasi dengan Sineas Makassar yang karyanya serta proses editing boleh dibilang tidak kalah dengan Sineas-Sineas Nasional,Saya juga melihat semangat para pemain dalam bermain itu cukup bagus".Ujar anggota DPRD Provinsi Sulsel dari Fraksi Demokrat ini. (Nina Annisa