Tribunnews.com - Rabu, 11 Juli 2012 17:55 WIB
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mengaku tidak mampu mengelola pabrik kakao Provinsi Sulsel yang ditempatkan di Kabupaten Gowa.
Sikap pasrah pemprov disampaikan Kadisperindag Irman Yasin Limpo dalam rapat terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 di ruang Komisi B, DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (11/7/2012).
"Salah satu masalahnya, biaya mesin untuk produksi itu Rp 500 juta sampai Rp 700 juta per jam untuk mengelola dua ton kakao, bahannya itu juga kendalanya, kalau pemerintah tidak mungkin bisa. Bayangkan itu Rp 700 juta per jam, nah kita saja pikir itu," kata Irman yang juga adik Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini kepada Komisi B.
Menurut None (panggilan akrab Irman), kendala selanjutnya yang membuat pemprov menyerah mengelola sendiri, belum adanya tenaga yang mampu mengoperasikan pabrik yang pengadaan mesinnya menghabiskan dana Rp 14 miliar tersebut.
Selanjutnya, bahan powder pabrik yang didirikan dan belum pernah beroperasi sejak tahun 2009 itu, tidak terdaftar sebagai bahan bakunya. "Jadi kita coba mengkerjasamakan, kami sudah datang ke Malaysia dan Medan," None menambahkan.
Mendengar perkataan None, Komisi B tetap mendesak pemprov untuk mencari solusinya supaya pabrik tersebut tidak jadi besi tua. Komisi B mendukung langkah pemprov untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
"Itu sesegera mungkin. Kami sarankan adalah mencari investor yang bisa mengoperasikan mesin ini namun harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan perjanjian dengan pihak ketiga atau investor, sehingga tidak merugikan pemprov sebagai pemilik asset," kata Ketua Komisi B, Aerin Nizar yang juga legislator Partai Demokrat ini.
Beberapa waktu sebelumnya, Komisi mengunjungi pabrik yang dulunya diminta warga Luwu itu. Komisi B mengaku turut prihatin, pasalnya mesin pabrik tersebut nyaris jadi besi tua.
No comments:
Post a Comment