Moko tak Laku

http://www.ujungpandangekspres.co/moko-tak-laku/

4 Juli 2012

Jadi Pajangan di Disperindag Sulsel
MAKASSAR,UPEKS–Mobil Toko (Moko), yang digaungkan Pemprov Sulsel dipertanyakan eksistensinya. Mobil yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil ini, tidak kedengaran gaungnya. Bahkan terkesan ‘mati suri’.

Padahal, telah ada sekian miliar dana yang dikucurkan untuk memproduksi Moko. Sebut saja di Tahun 2011 lalu, dianggarkan Rp2,9 miliar, untuk 45 unit Moko. Namun hingga saat ini, 45 jenis mobil itu belum juga terlihat keberadaannya. Banyak pihak menganggap, Moko tak laku. Hal sama juga terlihat di Tahun 2012 ini. Pemprov berancang-ancang memproduksi Moko sebenayak 40 unit.

Anggarannya juga tak tanggung-tanggung, sebesar Rp3,5 miliar. Wacana tidak lakunya Moko, mendapat tanggapan dari Imbar Ismail, anggota Komisi D DPRD Sulsel. Menurutnya, proyek Moko menggunakan anggaran sedikitnya Rp40 juta per unit. Mobil ini akan disalurkan ke masyarakat di semua kabupaten kota di Sulsel.

Tapi hingga saat ini, Moko sebanyak 45 yang dibeli 2011 lalu, masih tinggal menjadi pajangan di Disperindag Sulsel. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel, Irman Yasin Limpo, membantah kalau Moko dikatakan tak laku. Untuk produksi 2011 lalu kata dia, memang tidak dijual, karena merupakan contoh.

Produk itu hanya dipromosikan bagi industri kecil menengah. Untuk UKM dugunakan sebagai sarana distribusi dan industri kecil menengah, Moko digunakan sebagai pemancing untuk memasuki dunia industri otomotif. “Produksi 2011 lalu itu, kita hibahkan kepada UKM binaan yang memenuhi persyaratan. Sebagian kita pakai untuk kendaraan operasional pengawasan barang dan pemantauan harga.
Harganya masih berada dikisaran Rp40 juta per unit,” ungkap Irman Yasin Limpo. Lalu bagaimana dengan Moko produksi 2012? Irman menegaskan kalau produksi Moko tahap kedua di 2012 ini, nantinya akan dipasarkan ke Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui pemerintah kabupaten/kota di Sulsel.
“Distribusinya nanti melalu pemerintah kabupaten/kota, pesanannya juga tergantung pemerintah kabupaten/kota. Karena, jumlah UKM disetiap daerah berbeda. Misalnya, UKM di Selayar pasti tidak sama banyaknya dengan di Makassar. Bulan ini akan keluar nomor polisinya,” terangnya. Sehingga untuk memudahkan pemasaran Moko, kata dia, pihaknya mengandeng PT Inka.

Dimana, dengan kerjasama tersebut akan memudahkan proses kelengkapan surat-surat kendaraan. Seperti faktur dan BPKB. Tak hanya itu, Irman menuturkan, di 2013 mendatang, pihaknya berencana akan mengandeng lembaga pembiayaan dalam produksi Moko. “Kita berharap, di 2013 nanti tidak lagi gunakan APBD. Tapi ada lembaga pembiayaan.

Misal, harganya Rp40 juta. Kalu pembiayaan mau untung, maka dijual Rp50 juta,” jelasnya. Terpisah, Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sulsel, Aerin Nizar, meminta pemerintah tak lagi menggunakan APBD untuk proyek pembuatan Moko. Pasalnya, anggaran sebanyak itu sebaiknya dialihkan pada bidang lain seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

“Kalau mau meneruskan proyek Moko ini, pemerintah harus mencari pihak ketiga untuk membiayainya, jangan APBD lagi yang digunakan. Kasihan rakyat, anggaran sebanyak itu habis hanya untuk proyek yang belum jelas manfaatnya,” jelasnya kepada wartawan Selasa (3/7). Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, dua tahun awal produksi Moko sifatnya prototype atau contoh, memang masih layak untuk dibantu APBD.
Tetapi saat pengembangan menjadi komersil, sudah seharusnya dibiayai investor. “Kami sangat apresiasi, apalagi ini tujuannya untuk hibah, membantu perekonomian masyarakat pedesaan. Tapi kedepan kami mendorong APBD digunakan langsung untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan gratis,”paparnya.

Anggota Komisi B, Kadir Halid menambahkan, pihaknya menilai program pemerintah mendorong Moko untuk menjadi produk unggulan Sulsel adalah sesuatu yang bagus. Karena itu ia juga meminta pemerintah meneruskan langkah positif tersebut. Menurutnya, inovasi seperti itu yang mampu mendorong perekonomian Sulsel, khususnya warga yang ada di desa. Bahkan sebenarnya, lanjut dia, Moko juga bisa dimanfaatkan di daerah perkotaan untuk pengganti gerobak pedagang K5. (mg10-mg03/ade)