Jumat, 13-04-2012
|
Demokrat Bilang Kemiskinan Meningkat, Gubernur Senyum
Ranperda Dianggap 'Copy Paste' dari Semarang
MAKASSAR, BKM -- Rapat paripurna DPRD Sulsel kemarin cukup menarik. Fraksi Partai Demokrat mengkritik habis-habisan Pemerintah Provinsi Sulsel. Gubernur yang dimintai komentarnya terkait kritikan itu, hanya tersenyum. Rapat paripurna ini dengan agenda pandangan fraksi-fraksi terhadap dua Ranperda mengenai penanggulangan kemiskinan dan pencabutan Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Perusda Pariwisata, Telekomunikasi, dan Perhubungan. Rapat dihadiri langsung Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Wagub Agus Arifin Nu'mang.
Dalam rapat itu, Fraksi Partai Demokrat mengungkapkan meningkatnya data jumlah warga miskin yang ada di Sulsel. "Data warga miskin di Sulsel pada Maret 2011 sebanyak 832.910 bertambah 2.600 sehingga menjadi 835.510 pada September 2011," ucap juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Aerin Nizar.
Aerin Nizar menegaskan bahwa data dari BPS memperlihatkan angka kemiskinan yang tumbuh sebesar 2600 orang selama enam bulan. "Meski dari prosentase penduduk miskin cenderung menurun yaitu 10,29 persen menjadi 10,27 persen," katanya.
Fraksi Demokrat juga menyesalkan tidak masuknya Sulsel dalam data yang dirilis Bappenas awal 2012. Dalam rilis Bappenas terdapat 16 provinsi yang mengalami angka penurunan kemiskinan penduduk rata-rata 5,26 persen selama lima tahun terakhir, sementara Sulsel tidak masuk dalam 16 provinsi tersebut.
Selain itiu, FD juga mengkritik Ranperda penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, Ranperda ini tidak disusun secara serius dan tidak didasari oleh cara pandang yang tepat oleh tim Pemprov.
Bahkan, FD menemukan sekitar 90 persen lebih kalimat dalam ranperda sama persis dengan perda penanggulangan kemiskinan yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang. "Dengan kata lain Ranperda ini hanyalah sebuah upaya mengcopy paste," ucap anggota Komisi D DPRD Sulsel ini.
Selain FD, kritik sama juga disampaikan Fraksi PKS melalui juru bicaranya Jafar Sodding terkait data kemiskinan serta upaya Pemprov yang dinilai belum maksimal.
Mendapat kritik dari FD dan FPKS, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang dimintai tanggapannya usai rapat paripurna bersama Wagub Agus Arifin Nu'mang hanya tersenyum. "Saya menghargai sebagai hal yang positif, karena itu sebuah kritik yang membangun," ucap SYL.
Terkait kritik FD yang menyorot meningkatnya angka kemiskinan yang disampaikan Aerin Nizar, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel, Agus Sumantri tidak membantahnya. Hanya saja, kata Agus, yang diangkat FD merupakan data angka tahun 2010. "Bukan data angka tahun 2011," jelasnya.
Kritik sama juga dilontarkan Direktur Advokasi Kinerja Legislativ Kopel Indonesia, Madjid Bati, di sela-sela pelaksanaan rapat paripurna.
Madjid menilai Ranperda penanggulangan kemiskinan yang disodorkan Pemprov Sulsel ke dewan dinilai cara-cara baru untuk mengelabui pihak legislatif.
Dalam kajian Kopel, ditemukan Ranperda yang dibuat tidak melibatkan masyarakat dan kajian yang mendalam, tetapi hanya sekadar mengandalkan studi banding mencari 'wahyu' kemudian dilegitimasi menjadi sebuah Perda. "Inilah cara baru Pemprov Sulsel mengelabui DPRD Sulsel," tegas Madjid Bati.
Rapat paripurna DPRD Sulsel dipimpin HM Roem, Andry Arief Bulu, Andi Akmal Pasluddin serta dihadiri pejabat eselon pemprov Sulsel.
No comments:
Post a Comment