Gubernur Sulsel Belum Mumpuni Tangani Kemiskinan

http://makassar.tribunnews.com/2012/04/12/pan-gubernur-sulsel-belum-mumpuni-tangani-kemiskinan 

 

Tribun Timur - Kamis, 12 April 2012 23:09 WITA

ilustrasi kemiskinan

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Angka pertumbuhan ekonomi Sulsel delapan koma sekian persen yang selalu dibangga-banggakan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) menuai sorotan tiga fraksi DPRD Sulsel.

Mereka adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Demokrat.

Sorotan bertubi-tubi ketiga partai besar Sulsel ini disampaikan saat belangsung paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peratuaran Daerah (Ranperda) Penanggulangan Kemiskinan dan Ranperda penghapusan dua perusahaan daerah (perusda), serta pandangan gubernur atas Ranperda inisiatif DPRD tentang perlindungan pekerja rumah tangga dan Ranperda jasa konstruksi.

Hadir dalam bahasan Ranperda yang menghabiskan dana APBD senilai Rp 17 Miliar ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, dan Ketua DPRD Sulsel Muhammad Roem SH.

Hadir pula Wakil Ketua DPRD Sulsel Andi Akmal Pasluddin, Wakil Ketua Ashabul Kahfi, Wakil Ketua Andry A Bulu dan 60 anggota legislatif DPRD Sulsel sertai belasan pegawai SKPD Pemprov Sulsel.

"Pertumbuhan ekonomi Sulsel rata-rata di atas delapan persen, sejumlah penghargaan yang diperoleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sejak 2008,  akan tetapi kedua kebanggaan tersebut tidak relevan pembangunan masyarakat Sulsel dan mengurangi kemisikinan. Sulsel tidak masuk 16 provinsi yang lebih baik penurunan angka kemiskinannya," kata juru bicara (Jubir) FPKS Jafar Sodding.

Jubir PAN Djamaluddin Jafar menyebut, ada kesalahan manajemen Pemprov Sulsel dalam menangani kemiskinan. Dalam artian Gubernur Sulsel beserta jajarannya belum mumpuni mengentaskan masalah kemiskin rakyat Sulsel.

"Penanggulangan kemiskinan di Sulsel, tidak ada yang ingin miskin, adalah kebodohan akibat salah urus. Langkah strategis dan sangat menentukan masa depan Sulsel yang lebih baik. Target kita penurunan Sulsel dua persen per tahun," kata Djamaluddin.

Sementara Fraksi Demokrat menyorot keras relevansi pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan SYL. Jubir FPD Aerin Nizar mengatakan, SYL keliru mendengung-dengunkan pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya mengurangi kemiskinan sekaligus menuju pembangunan ekonomi rakyat Sulsel.

"Mengurangi angka kemiskinan tidak bisa ditunda lagi, Bappenas merilis pertumbuhan ekonomi Sulsel tidak berkorelasi positif dalam mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi pesat hanya dinikmati kelas menengah ke atas. Pertumbuhan ekonomi tidak untuk rakyat kecil," kata Aerin kepada Syahrul. (*/tribun-timur.com)