Tribun Jambi - Kamis, 25 Oktober 2012 11:07 WIB
TRIBUNJAMBI.COM, MAKASSAR -Anggota Panitia khusus (Pansus) pinjaman daerah DPRD Sulsel mulai "perang terbuka" sesama anggota. Pansus usulan pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Rp 500 Milyar itu terkait pelanggaran mekanisme.
Anggota Pansus, Yusa Rasyid Ali, Hasanna Lawang, Aerin Nizar, Anggota Fraksi Hanura Imbar Ismail, menyorot keras rekan pansus meraka lainnya di ruang Komisi B, DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (24/10). Mereka mengutuk lantaran sebagian anggota Pansus memaksakan pembahasan ranperda pinjaman Rp 500 M di PIP itu.
Menurut Hasanna Lawang yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pembahasan pinjaman tersebut melabrak aturan dan tanpa melalui persetujuan DPRD Sulsel.
"Semestinya, usulan pinjaman Pemprov ini, pertama harus melalui persetujuan dewan dulu. Untuk mendapatkan ini, harus disetujui di rapat pimpinan fraksi, nah keputusan fraksi dibawa ke rapat pimpinan diperluas, ini tidak ada ini,
hasil bahasan dari komisi C dan D yang kemudian mestinya dibawa ke Fraksi, untuk mengambil keputusan DPR ini belum ada sementara bahasan ranperda jalan terus. Mestinya persetujuan dulu baru Ranperda, teman-teman pansus lainnya konsultasi ke kemendagri sementar belum ada persetujuan, apanya mau dikonsulatisika," jelas Hasanna.
Yusa Rasyid Ali yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat menyesalkan rekan-rekan anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar, PPP, PDK, PDIP, dan PAN begitu memaksakan dan cenderung mengelabui aturan di DPRD.
"Apanya mau dikonsultasikan ke Kemendagri, nah belum ada persetujuan DPRD, PIP juga belum memberikan jawaban. Bagaimana mau disetujui kalau pinjaman Pemprov Rp 500 M ini tidak mau mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan poros Luwu Raya-Tanah Toraja, Pemprov ini tidak boleh mengabaikan daerah lain, gak adil itu," sorot Yusa sambil menempa mejanya.
"Kenapa mereka berangkat konsultasi, sementara belum persetujuan, ini terlalu dipaksakan padahal ada pembahasan APBDP. Kalau suara kami tidak mau didengar sebagai wakil rakyat, buat apa kami di pansus, mendingan keluar. Ini kan utang ini, rakyat yang tanggung kembalikan nanti, kalau mekanismenya salah, tentu DPRD nanti juga yang akan diperiksa KPK," kesal Yusa.
Komentar senada juga disampaikan Aerin Nizar. Legislator Partai Demokrat ini, menyesalkan sebagian anggota pansus (dari 31 anggota) sudah berangkat konsultasi sesuai imbauan badan musyawarah (Bamus) padahal belum ada persetujuan DPRD.
Anggota pansus dari Fraksi Golkar, PAN, PDIP, PDK, PPP dikabarkan rela mangkir pembahasan APBDP demi menggolkan utang Rp 500 M itu. Sementara anggota Pansus dari PKS, Hanura dan Partai Demokrat menolak berangkat konsultasi lantaran upaya tersebut melabrak aturan lembaga DPRD.
"Yang tidak berangkat itu PKS, Demokrat, Hanura. Masalahnya, jawaban PIP belum ada, belum ada persetujuan DPRD. Jadi apanya mau dikonsultasikan di Kemendagri kalau belum persetujuan," kata Aerin.
Terpisah, Ketua Pansus pinjaman Rp 500 M, Hoist Bachtiar yang anggota Fraksi Golkar balik menuding Yusa, Aerin, dan Hasanna Lawang keliru. Hoist membantah jika rekan Pansusnya dari Golkar, PAN, PDK, PPP dan PDIP berangkat konsultasi di Jakarta secara diam-diam.
"Sesuai keputusan Pansus Senin lalu, tim I berkonsultasi kementerian dalam negeri hari ini. Apa yang mereka mau tolak, jadwal berangkatnya saja belum ditentukan waktunya, tolak mi itu yang belum terjadwal," kata Hoist kepada Tribun Timur via telepon selularnya, Rabu (24/10)
Menurut salah seorang anggota Pansus yang enggan disebut namanya, dominan Legislator DPRD Sulsel pengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur incumbent Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) mangkir dari pembahasan APBD perubahan 2012 kemarin demi konsultasi di Kemendagri.
"Mereka lebih mementingkan konsultasi ke Jakarta terkait pinjaman daerah Rp 500 M. Jadi sebenarnya belum layak konsultasi karena belum ada kejelasan apa yg mau di konsultasikan. Apalagi di tengah pembahasan APBD. Mereka ini anggota DPR tapi mau mengelabui aturan DPRD demi cairnya pinjaman Rp 500 M ini, ada apa ini," kata anggota Pansus tersebut kepada Tribun, Rabu (24/10).
Editor : deddy
Sumber : Tribun Timur
No comments:
Post a Comment