Selasa, 09 Oktober 2012 10:20 WITA | Daerah
Kedua Fraksi tersebut menilai perencanaan Pemprov Sulsel lemah karena diajukan pada saat akhir priode masa jabatan Pemerintahan Syahrul Yasin limpo-Agus Arifin Nu'mang dengan berdalih perbaikan infrastruktur di sejumlah daerah.
Pengajuan utang ke PIP senilai Rp500 miliar diduga syarat politik mengingat pemimpin Sulsel yang memerintah saat ini diketahui menjadi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur "incumbent".
"Kami menilai dengan adanya rencana utang di penghujung periode, menunjukan tidak adanya perencanaan strategis sejak awal sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Sulsel, terkhusus dalam perencanaan pembangunan proyek infrastruktur, " ungkap Sekretaris FPD Sulsel Aerin Nizar.
Dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD Sulsel itu, Aerin menyatakan, perencanaan tersebut lemah karena tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, dimana seharusnya disertai proyeksi sumber-sumber pendanaan.
Menurut dia, idealnya, pemerintah sudah melakukan kajian perencanaan yang komprehesif menyangkut rencana pembangunan infrastruktur yang didasarkan pada kebutuhan dan target serta sumber-sumber pembiayaanya sehingga tidak perlu melakukan Pinjaman Daerah
Merujuk pada RPJMD Sulsel 2008-2013 pada Perda Nomor 12 Tahun 2008, jelas bahwa yang dimaksud Perencanaan pada Bab I Pasal 1 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
FPD menggarisbawahi dua kata kunci dalam pasal tersebut yakni urutan pilihan dan melibatkan berbagai unsur kepentingan. FPD menilai bahwa Pemprov telah lupa Visi Pembangunan Sulsel dalam 5 tahun yakni menjadikan Sulsel sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik dalam Pemenuhan Hak Dasar dengan indikator laju IPM Sulsel
IPM Provinsi Sulsel tahun 2011 masih berada pada urutan 19, kata dia, merupakan salah satu indikator pencapaian pemberian hak dasar. Rendahnya peringkat IPM Sulsel bukan disebabkan faktor infrastruktur, dengan mengusulan Pinjaman Daerah.
"Tapi pada pendidikan dan kesehatan atau pencapaian target RPJMD lainnya. yakni peningkatan Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, dan Rata-rata Lama Sekolah," lanjutnya.
"Bagi kami, solusi masalah ini adalah melakukan efisiensi berdasarkan skala prioritas, bukan dengan membebani rakyat dengan utang,¿ tegasnya
Anggota FPD lainnya Yusa Rasyid Ali menyebut Pemprov awal proses pengusulan pinjaman daerah itu telah menyalahi aturan. Pemprov diduga 'bermain' bersama Ketua DPRD Sulsel Moh Roem dengan mengabaikan DPRD secara kelembagaan.
Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah Pasal 18 Ayat 4 Poin e menyebutkan prosedur pengajuan dan penilaian usulan pinjaman mesti melampirkan beberapa dokumen termasuk Persetujuan DPRD dan bukan Pimpinan DPRD
"Fraksi kami tidak diberi surat pemberitahuan, ini ada apa sebenarnya, dari awal memang sudah salah," tuturnya.
Sementara Jubir FPKS Ariadi Arsal menyoroti permintaan Pemprov dalam hal ini Syahrul Yasin Limpo sebagai Gubernur Sulsel. Dia mengemukakan, pengajuan pinjaman daerah itu tidak adil, sebab pemprov hanya memilih-milih wilayah perbaikan infrastruktur dan jembatan salah satunya kabupaten Gowa.
"Kita bisa lihat Gowa selalu mendapat porsi besar dalam hal pembangunan jalan dan jembatan, dari 13 kabupaten lainnya. Sementara ada 54 persen tidak mendapatkan anggaran yakni Toraja, Luwu Raya, Sinjai, Enrekang, Jeneponto, termasuk kabupaten lainnya, ini tidak adil," akunya.
Pada kesempatan itu diketahui tiga fraksi pro Syahrul Yasin Limpo, seperti Golkar, PAN, dan PDK menyatakan rencana pinjaman Pemprov Sulsel senilai Rp 500 miliar perlu mendapat apresiasi guna pembangunan infrastruktur.
Juru bicara (Jubir) Fraksi Golkar, Kadir Halid, mengaku, sekitar 18 persen, katanya, jalanan provinsi di Sulsel mengalami kerusakan parah. Sehingga perlu perbaikan dan pembagunan. Dia menuturkan bahwa pinjaman itu diperlukan .
Jubir Fraksi PAN Jamaluddin Jafar menyebutkan, pinjaman daerah tersebut diperlukan mengingat infrastruktur jalan dan jembatan sudah mengalami kerusakan.Dia berkilah bahwa pinjaman itu bukan merupakan tendensi politik. (T.KR-DF/S016)
Makassar (ANTARA News) - Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan
Sejahtera DPRD Sulsel menolak pengajuan utang ke Pusat Investasi
Pemerintah (PIP) sebesar Rp500 miliar oleh Pemerintah Provinsi Sulsel,
Senin.
Kedua Fraksi tersebut menilai perencanaan Pemprov Sulsel lemah karena diajukan pada saat akhir priode masa jabatan Pemerintahan Syahrul Yasin limpo-Agus Arifin Nu'mang dengan berdalih perbaikan infrastruktur di sejumlah daerah.
Pengajuan utang ke PIP senilai Rp500 miliar diduga syarat politik mengingat pemimpin Sulsel yang memerintah saat ini diketahui menjadi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur "incumbent".
"Kami menilai dengan adanya rencana utang di penghujung periode, menunjukan tidak adanya perencanaan strategis sejak awal sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Sulsel, terkhusus dalam perencanaan pembangunan proyek infrastruktur, " ungkap Sekretaris FPD Sulsel Aerin Nizar.
Dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD Sulsel itu, Aerin menyatakan, perencanaan tersebut lemah karena tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, dimana seharusnya disertai proyeksi sumber-sumber pendanaan.
Menurut dia, idealnya, pemerintah sudah melakukan kajian perencanaan yang komprehesif menyangkut rencana pembangunan infrastruktur yang didasarkan pada kebutuhan dan target serta sumber-sumber pembiayaanya sehingga tidak perlu melakukan Pinjaman Daerah
Merujuk pada RPJMD Sulsel 2008-2013 pada Perda Nomor 12 Tahun 2008, jelas bahwa yang dimaksud Perencanaan pada Bab I Pasal 1 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
FPD menggarisbawahi dua kata kunci dalam pasal tersebut yakni urutan pilihan dan melibatkan berbagai unsur kepentingan. FPD menilai bahwa Pemprov telah lupa Visi Pembangunan Sulsel dalam 5 tahun yakni menjadikan Sulsel sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik dalam Pemenuhan Hak Dasar dengan indikator laju IPM Sulsel
IPM Provinsi Sulsel tahun 2011 masih berada pada urutan 19, kata dia, merupakan salah satu indikator pencapaian pemberian hak dasar. Rendahnya peringkat IPM Sulsel bukan disebabkan faktor infrastruktur, dengan mengusulan Pinjaman Daerah.
"Tapi pada pendidikan dan kesehatan atau pencapaian target RPJMD lainnya. yakni peningkatan Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, dan Rata-rata Lama Sekolah," lanjutnya.
"Bagi kami, solusi masalah ini adalah melakukan efisiensi berdasarkan skala prioritas, bukan dengan membebani rakyat dengan utang,¿ tegasnya
Anggota FPD lainnya Yusa Rasyid Ali menyebut Pemprov awal proses pengusulan pinjaman daerah itu telah menyalahi aturan. Pemprov diduga 'bermain' bersama Ketua DPRD Sulsel Moh Roem dengan mengabaikan DPRD secara kelembagaan.
Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah Pasal 18 Ayat 4 Poin e menyebutkan prosedur pengajuan dan penilaian usulan pinjaman mesti melampirkan beberapa dokumen termasuk Persetujuan DPRD dan bukan Pimpinan DPRD
"Fraksi kami tidak diberi surat pemberitahuan, ini ada apa sebenarnya, dari awal memang sudah salah," tuturnya.
Sementara Jubir FPKS Ariadi Arsal menyoroti permintaan Pemprov dalam hal ini Syahrul Yasin Limpo sebagai Gubernur Sulsel. Dia mengemukakan, pengajuan pinjaman daerah itu tidak adil, sebab pemprov hanya memilih-milih wilayah perbaikan infrastruktur dan jembatan salah satunya kabupaten Gowa.
"Kita bisa lihat Gowa selalu mendapat porsi besar dalam hal pembangunan jalan dan jembatan, dari 13 kabupaten lainnya. Sementara ada 54 persen tidak mendapatkan anggaran yakni Toraja, Luwu Raya, Sinjai, Enrekang, Jeneponto, termasuk kabupaten lainnya, ini tidak adil," akunya.
Pada kesempatan itu diketahui tiga fraksi pro Syahrul Yasin Limpo, seperti Golkar, PAN, dan PDK menyatakan rencana pinjaman Pemprov Sulsel senilai Rp 500 miliar perlu mendapat apresiasi guna pembangunan infrastruktur.
Juru bicara (Jubir) Fraksi Golkar, Kadir Halid, mengaku, sekitar 18 persen, katanya, jalanan provinsi di Sulsel mengalami kerusakan parah. Sehingga perlu perbaikan dan pembagunan. Dia menuturkan bahwa pinjaman itu diperlukan .
Jubir Fraksi PAN Jamaluddin Jafar menyebutkan, pinjaman daerah tersebut diperlukan mengingat infrastruktur jalan dan jembatan sudah mengalami kerusakan.Dia berkilah bahwa pinjaman itu bukan merupakan tendensi politik. (T.KR-DF/S016)
COPYRIGHT © 2012
No comments:
Post a Comment