Terakhir Diperbaharui pada Senin, 08 Oktober 2012 20:44
di Update oleh ronalyw
Selasa, 09 Oktober 2012 00:00
Soal pengajuan utang sebesar Rp 500 miliar di 2013, menjadi isu paling panas. Fraksi PKS dan Demokrat secara terang-terangan menyatakan penolakan atas rencana tersebut.
Situasi berbeda dialami kandidat gubernur yang juga Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Di DPRD Makassar Ilham praktis tak mendapat sandungan dari lawan-lawan politiknya.
Fraksi Partai Golkar yang diprediksi bakal turut mengoreksi keras kebijakan-kebijakan anggaran yang keluarkan Ilham, justru terlihat adem ayem. Ada apa dengan Fraksi Golkar Makassar? Benarkah pengaruh Ilham di partai ini masih kuat? Spekulasi atas sikap diam partai beringin rindang pun kini menggelinding liar.
Fraksi Partai Demokrat menilai, rencana pemprov mengajukan pinjaman sebesar Rp 500 miliar ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dinilai sebagai bukti lemahnya perencanaan anggaran di Sulsel. Pengajuan ini dipandang aneh, karena justru dilakukan di pengujung masa jabatan SYL sebagai gubernur.
"Kami melihat, ini menunjukan tidak adanya perencanaan strategis sejak awal, terkhusus dalam perencanaan pembangunan proyek infrastruktur yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Dimana seharusnya disertai proyeksi sumber-sumber pendanaan," ujar Sekretaris FPD DPRD Sulsel Aerin Nizar, usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Sulsel dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah, Senin (8/10).
Menurut dia, idealnya, pemerintah sudah melakukan kajian perencanaan yang komprehensif menyangkut rencana pembangunan infrastruktur. Artinya pembangunan itu memang terencana dengan baik. Sistematis dan didasarkan pada kebutuhan serta target sumber-sumber pembiayaanya.
Merujuk pada RPJMD Sulsel 2008-2013 di Perda Nomor 12 Tahun 2008, jelas bahwa yang dimaksud perencanaan pada Bab I Pasal 1 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah, disebutkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu.
"Kami ingin menggarisbawahi dua kata kunci dalam pasal tersebut yakni urutan pilihan dan melibatkan berbagai unsur kepentingan. Hal ini penting kami sampaikan karena Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa usulan pinjaman daerah ke Pusat Investasi Pemerintah ini telah mengabaikan makna krusial tentang urutan pilihan dan pelibatan berbagai unsur kepentingan dalam sebuah proses perencanaan pembangunan daerah," paparnya.
Menurut Aerin, yang amat disayangkan bahwa dalam beberapa bulan ke depan masa pemerintahan periode ini akan segera berakhir. Namun sampai saat ini, IPM Provinsi Sulsel tahun 2011 masih berada pada urutan 19.
IPM merupakan salah satu indikator pencapaian pemberian hak dasar ini, dan rendahnya peringkat IPM bukan karena faktor infrastruktur, seperti peruntukan usulan pinjaman daerah, melainkan pada pendidikan dan kesehatan atau pencapaian target RPJMD.
Aerin juga memaparkan, di Dinas Bina Marga, yang menangani infrastruktur jalan setiap tahunnya merupakan SKPD dengan alokasi anggaran terbesar dibanding SKPD lainnya. Di mana di 2012 SPKD ini menghabiskan Rp 346.298.655.872 dan sampai pada Triwulan II anggaran terpakai baru Rp 58.899.503.468. Bandingkan alokasi anggaran pendidikan yang hanya Rp 84.957.689.000, kesehatan Rp. 45.271.047.844 atau di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selalu menjadi kebanggaan Sulsel karena surplus beras dan jagungnya, ternyata hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp 94.705.504.473.
"Bagi kami, solusi masalah ini adalah melakukan efisiensi berdasarkan skala prioritas, bukan dengan membebani rakyat dengan utang," tegasnya.
APBD-P Makassar Rp 2,068 Triliun
Senin (9/10), APBD Perubahan tahun 2012 Kota Makassar akhirnya ditetapkan melalui sebuah rapat paripurna di DPRD Makassar. Dalam laporan hasil rapat anggaran Dewan dan eksekutif terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 300 miliar lebih dari APBD Pokok 2012 sebesar Rp 1,76 triliun menjadi Rp 2,068 triliun.
Berbeda dengan DPRD Sulsel yang berjalan alot, proses pembahasan APBDP dari awal hingga paripurna kemarin, relatif berjalan mulus. Hampir tidak ada intrik yang bersifat korektif keras terhadap walikota.
Bahkan Fraksi Partai Golkar cenderung bersikap hangat. Tentu saja ini berbanding terbalik dengan situasi di DPRD Sulsel. Padahal, tidak sedikit kebijakan-kebijakan anggaran yang diajukan Pemkot Makassar sempat menjadi perdebatan di awal-awal.
Di DPRD Sulsel, Demokrat dan PKS tercatat paling banyak mengoreksi kebijakan-kebijakan yang diajukan eksekutif. Kedua partai ini adalah partai pengusung pasangan IA di pilgub mendatang, dan menjadi rival SYL.
Anggota Badan Anggaran(Banggar) DPRD Makassar Hasanuddin Leo menjelaskan, tahun 2012 pendapatan pemkot bertambah dari Rp 1,678 trilliun menjadi Rp 1,928 trilliun, atau mengalami kenaikan sekitar 16,5 persen atau bertambah sekitar Rp 276 miliar setelah perubahan. Sementara Rp 201 miliar diataranya berasal dari Dana Perimbahan Pusat (untuk membayar sertifikasi guru).
"Dari total penambahan pada APBD perubahan, yang bertambah paling besar sertifikasi dan insentif guru sebesar yakni Rp 201 miliar. Untuk APBD Perubaahan Makassar 2012 ini terjadi penambahan Rp 300 miliar berasal dari PAD, pendapatan lain-lain yang sah dan dana perimbangan pusat. Artinya untuk total keseluruhan APBD Makassar 2012 sudah mencapai 2,068 trilun dari APBD Pokok sebelumnya Rp 176 triliun," jelas legislator PDK itu usai menghadiri paripurna kemarin.
Lebih jauh dia menjelaskan, dalam peroses pembahasan anggaran banyak usulan SKPD terkesan tidak proporsional. Utamanya Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak mengusulkan anggaran pencegahan genangan air musim hujan.
Masih banyak jalan berupa tanah terjadi genangan air sehingga menjadi sumber perkembangbiakan nyamuk. Sementara itu, pemeliharan drainase juga masih kurang diusulkan.
Sementara itu Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, juga menyampaikan teguran kepada sejumlah Kepala SKPD yang enggan mengikuti rapat di anggaran bersama pihak legislatif. Menurutnya, ketidakhadiran kepala SKPD tersebut menyebabkan keterlambatan pengesahan APBD Perubahan.
"Pada pembahasan APBD Pokok 2013, siapa saja kepala dinas yang ketahuan tidak hadir dalam pembahasan APBD Pokok 2013 akan diberikan sanksi. Mengenai sanksinya, adalah kebijakan internal," katanya, setelah rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan 2012. (rif-ril/sya/B)
No comments:
Post a Comment