MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota Panitia Khusus (Pansus) pinjaman daerah DPRD Sulsel mulai berbeda pendapat. Ini terkait mekanisme usulan pinjaman Pemprov Sulsel pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Usulan pinjaman senilai Rp 500 miliar tersebut sarat pelanggaran mekanisme dan terkesan dipaksakan. Sesama anggota dewan pun saling mengeritik.
Anggota Pansus Yusa Rasyid Ali (Fraksi Demokrat), Hasanna Lawang (Fraksi Keadilan Sejahtera), Aerin Nizar (Fraksi Demokrat), dan Imbar Ismail (Fraksi Hanura) menyoroti rekan sesama anggota pansus. Sorotan disampaikan di ruang rapat Komisi B DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (24/10/2012).
Mereka mengutuk
Menurut Hasanna, pembahasan pinjaman tersebut melabrak aturan dan tanpa melalui persetujuan dewan.
"Semestinya, usulan pinjaman pemprov ini. Pertama, harus melalui persetujuan dewan dulu. Untuk mendapatkan ini, harus disetujui di rapat pimpinan fraksi. Nah, keputusan fraksi dibawa ke rapat pimpinan diperluas. Ini tidak ada,” katanya menjelaskan kepada Tribun.
Hasanna mengeritik sebagian anggota pansus lantaran usulan pinjaman belum disetujui lalu mereka konsultasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Konsultasi ini dinilai sia-sia sebab belum ada bahan konsultasi sebelum ada persetujunan.
Sementara menurut Yusa, konsultasi yang dilakukan anggota pansus dari Fraksi Golkar, Fraksi PP, Fraksi Demokrasi Kebangsaan, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Amanat Nasional dipaksakan.
Yusa bersama anggota pansus dari Fraksi Demokrat, Fraksi Hanura, dan Fraksi Keadilan Sejahtera mengancam menolak usulan pinjaman tersebut karena tak dialokasikan untuk pembangunan jalan poros Luwu Raya dengan Tana Toraja
Usulan pinjaman senilai Rp 500 miliar tersebut sarat pelanggaran mekanisme dan terkesan dipaksakan. Sesama anggota dewan pun saling mengeritik.
Anggota Pansus Yusa Rasyid Ali (Fraksi Demokrat), Hasanna Lawang (Fraksi Keadilan Sejahtera), Aerin Nizar (Fraksi Demokrat), dan Imbar Ismail (Fraksi Hanura) menyoroti rekan sesama anggota pansus. Sorotan disampaikan di ruang rapat Komisi B DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (24/10/2012).
Mereka mengutuk
Menurut Hasanna, pembahasan pinjaman tersebut melabrak aturan dan tanpa melalui persetujuan dewan.
"Semestinya, usulan pinjaman pemprov ini. Pertama, harus melalui persetujuan dewan dulu. Untuk mendapatkan ini, harus disetujui di rapat pimpinan fraksi. Nah, keputusan fraksi dibawa ke rapat pimpinan diperluas. Ini tidak ada,” katanya menjelaskan kepada Tribun.
Hasanna mengeritik sebagian anggota pansus lantaran usulan pinjaman belum disetujui lalu mereka konsultasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Konsultasi ini dinilai sia-sia sebab belum ada bahan konsultasi sebelum ada persetujunan.
Sementara menurut Yusa, konsultasi yang dilakukan anggota pansus dari Fraksi Golkar, Fraksi PP, Fraksi Demokrasi Kebangsaan, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Amanat Nasional dipaksakan.
Yusa bersama anggota pansus dari Fraksi Demokrat, Fraksi Hanura, dan Fraksi Keadilan Sejahtera mengancam menolak usulan pinjaman tersebut karena tak dialokasikan untuk pembangunan jalan poros Luwu Raya dengan Tana Toraja
No comments:
Post a Comment